Publication Search

Community service is a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education which aims to make a real contribution to society through the application of science and research results. This activity focuses on improving the quality of regional public services through transparency of information on governor's regulations at the Legal Bureau of the Banten Provincial Regional Secretariat. The problem faced by the community is that there is still limited access and understanding of various regional law products, especially governor's regulations related to the implementation of government and public services. The methods used in this activity include the preparation stage, implementation of socialization, delivery of information, and evaluation of activities to the community. The results of the activity show that transparency of legal information is able to increase public understanding of local government policies and encourage community participation in the process of implementing government. In addition, this activity also contributes to increasing public legal awareness and strengthening the relationship between the government and the community. Thus, information transparency is an important factor in realizing good and accountable governance, transparent, effective, efficient, and oriented to the public interest.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah terhadap dinasti politik. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaruh praktik politik dinasti yang semakin marak menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dalam mengkaji kemenangan pemilihan kepala daerah yang menggunjakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a) Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah yang belum berjalan secara demokratis hal ini disebabkan faktor internal, yaitu terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Selain itu disebabkan faktor eksternal, yaitu partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. (b) Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap keberlangsungan demokratis di Indonesia menjelang Pemilu 2024, panggung politik Indonesia menjadi semakin semarak dengan munculnya fenomena politik dinasti. Politik Dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik. (c) Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Praktik Politik Dinasti telah berkembang sejak masa Orde Baru. Praktik Politik Dinasti pada era reformasi semakin subur. Praktik Politik Dinasti di Amerika Serikat tingkat pendidikan politik dan indeks demokrasi di Negara Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan Indonesia maupun Filipina. Praktik Politik Dinasti di Filipina termasuk yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah karena dapat memilih para calon untuk menjabat dalam tingkatan Provinsi dan Kota.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,  Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

Pemerintahan   Republik  Indonesia  dalam  lingkup  birokrasi  Indonesia, sangat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat  merupakan  tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan  pelaksanaan kepemerintahan  yang baik  good  governance.(Budi  Mulyawan  (2009)  Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan  publik,  pemisahan  yang  tegas  antara  milik  organisasi  dan  individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi harus konsisten dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan seluruh cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  peningkatan  investasi, dengan memperhatikan pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan usaha. Kenyataan yang terjadi sekarang ini semakin meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  perizinan  perdagangan  antar  daerah dalam mendukung program tol laut yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan.  

This research is to find out how the understanding of good governance in the DPRD of Fifty Cities Regency is in the context of Supervision of the formation of Regional Regulations. This study used a purposive sampling technique where the researcher selected 9 key informants from different fields and then this research was analyzed by quantitative descriptive. The results of the study show that good governance is basically a concept that refers to the process of achieving decisions and their implementation that can be accounted for together. The importance of understanding good governance is something that must be fulfilled by every member of the DPRD so that the optimization of the supervisory function can run effectively and efficiently. Unproductive in formulating regional regulations, it is necessary to have optimal monitoring and in-depth evaluation of the outputs of regional regulations which will be a reflection of the government in being responsible for the results of these regional regulations. For this reason, it is necessary to have the participation of all stakeholders, including the community.

Inpres 9 Tahun 2000 merupakan Inpres yang masih bertahan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Meskipun tidak lagi sebagai bagian dari hirarkhi dalam peraturan perundang-undangan, namun Inpres 9 tahun 2000 merupanan tonggak penting penyelenggaraan PUG. Seperti diketahui PUG adalah sebuah strategi mengintegrasikan isu gender, pengalaman, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Dalam implementasinya upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan tujuh prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, Sumberdaya Manusia (SDA dan Sumberdaya Anggaran (SDA), alat yang digunakan, system data gender dan anak, dan partisipasi masyarakat. Prasyarat PUG ini tidak mudah diterapkan, selain rumitnya uraian dari prasyarat juga karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum peduli terhadap penyelenggaraan PUG. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penyelenggaraan tujuh prasyarat PUG  di daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi capaian tujuh prasyarat PUG dengan lokasi Kabupaten Wonosobo. Pilihan Kabupaten Wonosobo ini didasarkan pada capaian perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tingkat Mentor yang diperoleh tahun 2020. APE adalah penghargaan tertinggi yang diberikan presiden kepada Kementrian, Lembaga, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan PUG. Hasil penelitian ini menunjukan keberhasilan yang baik dari Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan PUG, meskipun terdapat hal-hal yang masih harus dioptimalkan jika menilik dari capaian tujuh prasyarat PUG.

Penyelenggaraan Keprotokolan merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Unit kerja yang menangani keprotokolan adalah Sub Bagian Protokol pada yang masuk dalam bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.. Bentuk kegiatan keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Pelaksanaan tata tempat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum seluruh pengaturan tata tempat maupun Lay Out dapat dilaksanakan secara optimal pada setiap kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kendala-Kendala dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi faktor yang bersifat administratif dan faktor yang bersifat teknis. Faktor yang bersifat administratif berkaitan dengan anggaran, Peraturan pelaksana dan teknis, koordinasi antar instansi yang terkait, dan jumlah personil yang belum optimal. Sedangankan faktor yang bersifat teknis berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis (Renstra)merupakan dokumen yang disusun Organoisasi Perangkat Daerah (OPD) jangka menengah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam perkembangannya muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 050-5889. Melalui peraturan tersebut OPD dihadapkan pada ketentuan yang wajib dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua perencana OPD memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti ketentuan dalam Menyusun Renstra. Memahami Kepmendagri 050-5889 membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kepmendagri 050-5889 berisi daftar Kegiatan dan sub kegiatan yang telah tertulis tiap sub kegiatan dengan indikator output. Kesulitan OPD adalah jika masalah yang ada di daerah tidak dapat diselesaian dengan panduang sub kegiatan yang ada di Kepmendari 050-5889. Oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk memudahkan OPD dalam Menyusun Renstra. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif yaitu membuka kesempatan bagi OPD untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mampu mengidentifikasi sub kegiatan untuk menyelesaikan masalah sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Melalui pendampingan ini OPD akan ditunjukan strategi memahai Kepmendasri 050-5889 dan strategi Menyusun renstra. Tujuan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman perencana di OPD dalam memahami hakekat Renstra, dan mendampingi agar Renstra yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.