Reformasi Birokraasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Transportasi Di Derah Tertinggal

Pemerintahan   Republik  Indonesia  dalam  lingkup  birokrasi  Indonesia, sangat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat  merupakan  tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan  pelaksanaan kepemerintahan  yang baik  good  governance.(Budi  Mulyawan  (2009)  Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan  publik,  pemisahan  yang  tegas  antara  milik  organisasi  dan  individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi harus konsisten dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan seluruh cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  peningkatan  investasi, dengan memperhatikan pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan usaha. Kenyataan yang terjadi sekarang ini semakin meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  perizinan  perdagangan  antar  daerah dalam mendukung program tol laut yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan.