Publication Search

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Digital fraud, particularly schemes involving the distribution of fake wedding invitations through instant messaging applications such as WhatsApp, has developed into a serious problem in Indonesia along with the increasing use of digital technology in everyday life. This fraudulent modus operandi exploits victims’ curiosity, trust, and panic to prompt them to open malicious links or download harmful files containing malware. Such malware has the potential to damage device systems, steal personal data, and access sensitive information, including banking accounts and social media profiles. This form of fraud not only causes significant financial losses for victims but also results in psychological impacts, such as fear, trauma, and a loss of trust in digital communication. This article aims to comprehensively examine the modus operandi of digital fraud through fake wedding invitations, analyze the relevant legal framework, and assess the social and economic impacts on society. In addition, the article emphasizes the importance of improving digital literacy as an effective preventive measure to minimize the risk of digital fraud. To address this issue, the article proposes strengthening cooperation among law enforcement agencies, cybersecurity institutions, and technology service providers. Recommendations are also directed toward reinforcing regulations, enhancing the effectiveness of law enforcement, and intensifying public awareness campaigns to reduce the incidence of digital fraud in Indonesia.

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

The development of electronic commerce through marketplace platforms presents new challenges in civil law enforcement, particularly concerning the platform's liability for the circulation of counterfeit goods. This study aims to analyze Shopee's legal responsibility as a provider of electronic transaction services regarding the sale of counterfeit goods, based on Article 1365 of the Civil Code concerning Unlawful Acts and its relation to consumer protection principles as regulated in the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research uses a normative juridical method with a legislative approach and literature study, including provisions in the Law on Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The research findings indicate that although Shopee does not act as a direct seller, the platform still has a legal obligation to provide a reliable, secure, and responsible electronic system. Negligence in verifying sellers and monitoring products has the potential to fulfill the elements of unlawful acts, particularly the elements of fault and causal relationship with consumer losses. This study emphasizes that Shopee qualifies as a business actor in the context of consumer protection, thereby bearing both preventive and repressive responsibilities to ensure transaction security and prevent the circulation of counterfeit goods on its platform.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat di tengah proses transformasi digital. Latar belakang penelitian ini berangkat dari urgensi literasi digital sebagai salah satu kompetensi penting di era teknologi informasi, khususnya dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi palsu (hoaks), perlindungan data pribadi, serta etika bermedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Diskominfo, staf pelaksana program, serta anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan edukasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Bengkulu menerapkan strategi komunikasi publik yang terencana dengan memadukan pendekatan informatif, persuasif, dan partisipatif. Media yang digunakan meliputi saluran daring seperti media sosial, website resmi, dan aplikasi pesan instan, serta saluran luring berupa pelatihan tatap muka, sosialisasi di tingkat kelurahan, dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Penyusunan pesan literasi digital dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu terkini, di antaranya pencegahan hoaks, keamanan data pribadi, dan etika penggunaan media digital. Strategi ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, namun penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur teknologi, dan kesenjangan tingkat literasi digital antar kelompok sosial. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan strategi komunikasi publik sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Selain itu, studi ini menggarisbawahi relevansi teori Difusi Inovasi dalam memahami pola adopsi literasi digital di masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif, kolaboratif, dan adaptif dalam mendorong literasi digital di era transformasi digital yang terus berkembang.

The COVID-19 pandemic has accelerated the vaccination program in Indonesia as an effort to mitigate the health crisis. However, this emergency has also opened up opportunities for the widespread circulation of illegal and counterfeit vaccines, threatening public safety. This article aims to analyze the legal implications of this phenomenon through a normative-empirical approach using case studies. Three main cases are analyzed: the 2016 national counterfeit vaccine case, the 2021 illegal COVID-19 vaccine sales case in North Sumatra, and the falsification of COVID-19 vaccine certificates that occurred between 2021 and 2022. The analysis focuses on identifying legal loopholes, weaknesses in the oversight system, and their consequences for human rights protection and the integrity of public health programs. The results show fragmented oversight of vaccine distribution, weak transparency in the vaccine supply chain, and legal sanctions that have not provided a significant deterrent effect on perpetrators of health crimes. These conditions not only threaten individual safety but also undermine public trust in the national vaccination program. Inconsistent law enforcement and weak inter-agency coordination have exacerbated the situation. Therefore, efforts are needed to strengthen stricter regulations, increase synergy between supervisory and law enforcement agencies, and secure an integrated and transparent health information system. These measures are expected to ensure the security of vaccine distribution and enhance the accountability of the vaccination program in Indonesia, thus optimally protecting the public's right to health.

Kebakaran masih menjadi masalah serius dengan dampak besar, baik secara materi maupun korban jiwa. Deteksi yang lambat dan alarm konvensional yang tidak responsif menjadi penyebab utama tingginya tingkat kerusakan. Penelitian ini mengusulkan sistem deteksi kebakaran berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan multi-sensor dengan platform IFTTT (If This, Then That). Sistem ini menggabungkan sensor asap (MQ5, MQ9), suhu (DHT22), dan api, dengan NodeMCU ESP8266 sebagai pusat kendali, serta mengirim notifikasi real-time melalui WhatsApp. Tujuannya adalah meningkatkan akurasi deteksi dan mengurangi alarm palsu. Pengujian dilakukan dengan membandingkan sistem konvensional dan sistem IoT pada berbagai skenario kebakaran. Hasil menunjukkan bahwa sistem IoT memiliki keunggulan dalam kecepatan notifikasi (kurang dari 10 detik) dan kemampuan menyampaikan lokasi secara akurat. Meskipun memerlukan biaya awal lebih tinggi, efektivitas sistem ini dalam meningkatkan respons darurat menjadikannya solusi yang layak. Sistem ini cocok diterapkan di rumah, kantor, maupun fasilitas industri, serta memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keselamatan kebakaran yang lebih adaptif dan efisien di masa depan

The development of digital technology has provided convenience in various aspects of life, but also presents new challenges in the form of cybercrime. One of the increasingly widespread modes in Indonesia is the spread of APK (Android Package Kit)-based malware via short messages offering fake job vacancies or fictitious package notifications. When the victim downloads and installs the application, the perpetrator gains access to personal data and banking accounts, which are then used for criminal acts. This phenomenon causes great financial and emotional losses for the community and tests the effectiveness of criminal law in dealing with technology-based cybercrime. This study uses a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations, scientific literature, and actual case studies. The results of the study show that the perpetrators can be charged with Articles 30, 32, and 35 of the ITE Law, as well as provisions in the new Criminal Code. However, the implementation of law enforcement still faces challenges, such as digital evidence, limited investigator capacity, and minimal cross-country cooperation. Therefore, cyber law policy reform, increasing digital literacy in the community, and strengthening coordination between law enforcement agencies are needed.

The suggestions put forward are: Law enforcement against counterfeit money distribution crimes must require a structured and comprehensive strategy. One important step is to increase the capacity of law enforcement officers, including the police, prosecutors, and judges, through special training on counterfeit money crimes. Improving digital forensic and counterfeit money detection capabilities, including the use of the latest technology. This increase in competence will help officers identify the perpetrators' modus operandi and speed up the investigation process. In addition, the formation of a special unit or task force that focuses on handling counterfeit money cases can also strengthen the effectiveness of handling cases in the field. Then community involvement in preventing counterfeit money circulation must be optimized through broad public education regarding the characteristics of genuine and counterfeit money and reporting procedures if suspicious money is found. This awareness campaign can be carried out through mass media, social media, and cooperation with educational institutions. In the digital era, the use of information systems and technology such as counterfeit money databases and money circulation tracking systems is also an effective solution. By involving all elements of government, law enforcement, financial institutions, and the community, law enforcement against counterfeit money distribution crimes can be more effective, fair, and have a long-term impact.

Notaries have a crucial role in making the deed of establishment of a limited liability company which is the basis for the existence of a legal entity. However, in practice, deeds containing false data are often found, causing legal problems related to the liability of the parties involved. This research aims to analyse the application of the piercing the corporate veil doctrine to limited liability companies established with false data as well as the notary's responsibility in such cases. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the doctrine of piercing the corporate veil can be applied when there is evidence of abuse of the legal entity, so that the responsibility shifts to the owner or management. In addition, notaries who are negligent or intentionally allow forgery can be held civil, administrative, and criminal liabilities. Therefore, notaries must apply the precautionary principle in making deeds to avoid legal consequences.

The need for such a large amount of money causes some people to try to get as much money as possible even using illegal means. Such illegal acts can be crimes against the currency itself, such as counterfeiting money which is included in illegal practices that violate the law. One of the modes used is by buying and selling using counterfeit money. This study is an empirical legal research with primary legal data sources collected through interviews with respondents at the Kelapa Lima Police Station as well as secondary legal data sources collected through literature studies or document studies. The results of the study found that: (1) efforts to overcome the crime of counterfeiting and circulation of counterfeit money in Kupang City, namely penal efforts and non-penal efforts carried out by the Kelapa Lima Police. (2) There are several obstacles faced in efforts to deal with the crime of counterfeiting and circulation of counterfeit money in Kupang City, including: the reluctance of the community to report the discovery of counterfeit money, the difficulty of collecting counterfeit money, the difficulty of arresting the perpetrators.

This journal discusses the judge's considerations in the case of circulating counterfeit money at the Limboto District Court. By using normative research methods and statutory approaches and case approaches. Counterfeiting currency is considered a violation that can harm the interests of society. The case being studied is the decision of the Limboto District Court Number 119/Pid.B/2022/PN Lbo, where two defendants with the initials DT and CAL were found not guilty of the crime of forgery and circulation of counterfeit money. Even though the public prosecutor had presented evidence and witnesses, the judge acquitted the defendant because there was a discrepancy between the evidence presented and the counterfeit money distributed by the defendant.

The act of falsifying documents in general elections is a serious violation of the basic principles of democracy and legal regulations governing the democratic process. In politics, document falsification not only impacts specific individuals or groups, but also substantially undermines the integrity and legitimacy of the democratic process as a whole. From a legal justice perspective, such actions violate the basic principles that should govern the integrity of elections, threatening the foundations of democracy itself. By using fake documents, individuals or groups can manipulate election results in unfair ways, leading to a reduction in public trust in democratic institutions. Moreover, such actions create doubts about the legitimacy and fairness of the election process, which is the main foundation of an effective democratic system. In the case mentioned, Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (late) Khalid Noor, deliberately created fake documents to become a candidate for DPRD members, which directly violated Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Therefore, strict law enforcement is very important to prevent abuse of political power and maintain public trust in government institutions.

This study aims to determine the criminal liability of a Notary who makes an authentic deed based on false information in the Semarang District Court decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg and knows the legal consequences of an authentic deed based on false information. This research uses normative legal research methods or can be called literature law research. This study examines a rule of law, legal principles, and legal doctrines associated with Semarang District Court Decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg to answer the legal issues faced. The types of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. Meanwhile, the technique of collecting legal materials uses literature study techniques by collecting and reviewing the contents of legal materials in the form of books, laws and regulations, legal journals, legal articles, and previous research related to the problems to be researched and the data analysis techniques used are qualitative data analysis with document analysis methods, namely reviewing the Semarang District Court Decision Number 773 / Pid.B / 2021 / PN Smg with reference to the legislation relevant. The results showed that the Panel of Judges based on Semarang District Court Decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg in imposing criminal sanctions against Notaries who commit the crime of forgery of authentic deeds is based on the Criminal Code (KUHP). This is because the Notary Office Law (UUJN) is not specifically regulated regarding criminal sanctions. The legal consequence of an authentic deed based on false information is that it does not automatically become null and void. The annulment of an authentic deed becomes the authority of the civil judge. The mechanism for cancellation of a deed is by a party who submits a lawsuit for cancellation to the court

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai perdebatan, dan akhirnya, Pancasila diadopsi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk menghormati kontribusi besar para pahlawan yang telah membentuk falsafah ini, yang berperan dalam menyatukan Indonesia yang beragam dengan berbagai suku, agama, ras, dan adat istiadat. Pancasila terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa indonesia (Sari & Najicha, 2022). Maka dari itu, Pancasila seharusnya dianggap sebagai panduan dan falsafah hidup bagi masyarakat Indonesia. Di tengah era globalisasi ini, sebaiknya masyarakat Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai "cara hidup" atau pandangan hidup mereka, karena Pancasila memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam era globalisasi saat ini (Pratama & Najicha, 2022). Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, dan ini memberikan tantangan dalam penyelenggaraan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah memengaruhi peradaban global. Setiap perkembangan ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah degradasi moral di kalangan bangsa Indonesia, yang sebagian disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pengaruh negatif yang sangat mencolok adalah penyebaran berita palsu (hoax). Kata kunci: Hoax, Pancasila.

Currency is a symbol of a country's sovereignty, the Rupiah is currency as well as a legal means of payment for use in economic transactions in Indonesia. Learning to understand the difference between fake and real money and implementing how severe punishments for dealers and users of counterfeit money are carried out effectively will provide a positive change in the future for students. This socialization regarding disclosing the secret of the difference between real and fake money and preventing fake money fraud was highly appreciated regarding this socialization, especially teachers and students, but many students were still confused about differentiating between real and fake money. So that female students do not get caught up in fraud and the distribution of counterfeit money, this socialization hopes that female students from early ages to adults can avoid and be able to distinguish between real and fake money, understand the characteristics of the authenticity of money, and know the penalties related to the laws that apply to its use. and distribution of counterfeit money. The methods for implementing activities in this socialization are lecture, interview, discussion and evaluation methods. The results of the training are an increase in understanding of real money vs fake money, understanding the characteristics, increasing insight regarding applicable legal regulations and being able to use this knowledge better in the present and future.

The increase in social media users in recent years has led to an abundance of content that allows users to get new information quickly and easily. However, not all of the information obtained is correct information. Even today, a lot of fake information (hoaxes) is being spread deliberately made to achieve certain goals. In order to be wise in receiving information, it is necessary to realize the importance of media literacy. According to a survey, parents tend to spread hoax news more than young people. This is mostly done by mothers through chat which easily forwards information without reading and understanding it first. This activity aims to provide knowledge about the benefits of using social media as well as an understanding of the negative sides and dangers of hoaxes. This activity targeted PKK mothers in Jatimulyo Village, Jatipuro District, Karangnayar Regency, with 34 participants. This activity was carried out using lecture, discussion, and question-and-answer methods. It is hoped that this community service activity can help mothers navigate the various available media content so that they can make informed decisions about what they choose to consume.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji upaya perlindungan konsumen dari segi pengawasan pemerintah dalam kasus minyak goreng curah dengan logo halal palsu di Banten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendakatan perundang-undangan dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah berperan secara bersamaan dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran dalam kasus minyak goreng curah dengan logo halal palsu, sesuai dengan amanat UUD 1945 serta Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa tujuan pengawasan ini dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dalam hal ini konsumen dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh kepolisian agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha.  

Society's need for cosmetics has led to the emergence of many cosmetic manufacturers. Distribution permits to sell freely on the market currently do not have many cosmetic products. The purpose of this research is to find out the legal consequences of the abuse of chemical-based cosmetics that do not include the number of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) with counterfeit distribution (study center at Pasar Simpur, Bandar Lampung). The legal consequence of the abuse of the use of chemical-based cosmetics that are not listed as BPOM numbers with counterfeit distribution (Study Center in Bandar Lampung's Simpur Market), can be subject to various statutory provisions, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 8 of 2011 concerning Protection Consumers and Decision of the Head of BPOM Republic of Indonesia Number HK 00.05.4.1745 The sanctions obtained consist of administrative sanctions and criminal sanctions.

Society's need for cosmetics has led to the emergence of many cosmetic manufacturers. Distribution permits to sell freely on the market currently do not have many cosmetic products. The purpose of this research is to find out the legal consequences of the abuse of chemical-based cosmetics that do not include the number of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) with counterfeit distribution (study center at Pasar Simpur, Bandar Lampung). The legal consequence of the abuse of the use of chemical-based cosmetics that are not listed as BPOM numbers with counterfeit distribution (Study Center in Bandar Lampung's Simpur Market), can be subject to various statutory provisions, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 8 of 2011 concerning Protection Consumers and Decision of the Head of BPOM Republic of Indonesia Number HK 00.05.4.1745 The sanctions obtained consist of administrative sanctions and criminal sanctions.