Publication Search

Pengelolaan arsip dokumen klaim merupakan aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas administrasi perusahaan penjaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dokumen klaim berdasarkan prinsip good governance dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan pencatatan lapangan reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dokumen klaim belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dari sistem penemuan kembali arsip yang masih dilakukan secara manual serta rendahnya pemanfaatan Electronic Document Management System (EDMS) dalam praktik kerja sehari-hari. Optimalisasi EDMS disertai penguatan SOP dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi solusi strategis yang direkomendasikan.

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

The Kampung Bahari Nusantara (KBN) Program is one of the Indonesian Navy's community empowerment initiatives aimed at improving the welfare of coastal communities through the development of economic, educational, health, tourism, and defense sectors. Tlocor Hamlet, Kedungpandan Village, Jabon District, Sidoarjo Regency, possesses significant coastal resource potential and marine tourism opportunities; however, the implementation of the program has not yet achieved optimal results. This study aims to analyze the implementation of the Kampung Bahari Nusantara Program and formulate strategies to optimize its contribution to community welfare improvement. The research employed a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation involving village officials, community members, and representatives of the Indonesian Navy. The findings indicate that the program has positively impacted infrastructure development, tourism growth, and public service accessibility. Nevertheless, several challenges remain, including limited community participation, inadequate human resources, insufficient educational and health personnel, and weak inter-agency coordination. The study concludes that optimization can be achieved through strengthening stakeholder collaboration, enhancing community empowerment, improving infrastructure maintenance, and expanding educational and health services. These efforts are expected to promote sustainable welfare improvement and strengthen maritime resilience in coastal areas.

Humanitarian law plays a significant role in shaping military professionalism, particularly in developing leadership character that upholds human values during military operations. Marine Corps officers are frequently involved in operational assignments that directly interact with civilian populations, both in war operations and military operations other than war. Therefore, a comprehensive understanding of International Humanitarian Law is essential for supporting professional and ethical decision-making. This study aims to analyze efforts to optimize humanitarian law understanding in order to develop a humanistic character among Marine Corps officer cadets. The research employed a qualitative descriptive method using observation, interviews, documentation studies, and literature reviews. Data were collected from Marine Corps educational institutions and legal experts within the Indonesian Naval Academy. The findings indicate that humanitarian law understanding among officer cadets remains constrained by limited instructional time, insufficient practical simulations, and the need for stronger curriculum integration. However, humanitarian law significantly contributes to developing integrity, responsibility, empathy, respect for human dignity, and professionalism in military leadership. Optimization efforts can be achieved through curriculum enhancement, practical case-based learning, continuous legal education, leadership ethics training, and strengthening organizational culture. The study concludes that strengthening humanitarian law education is essential for producing professional, humanistic, and globally competent Marine Corps officers.

The Indonesian Navy (TNI AL) is an important component of the TNI, playing a vital role in safeguarding the nation's sovereignty in Indonesian waters and coasts. Human Resources (HR) are crucial for success in carrying out its duties. The quality of human resources is not limited to education and work experience, but also requires attention to other aspects, including welfare. Homeownership is a key indicator of the well-being of Indonesian Navy soldiers, significantly impacting the lives of Indonesian Navy soldiers and their families. However, Indonesian Navy soldiers often face financial difficulties, opting to purchase a home through a Home Ownership Loan (KPR) despite the high interest rates. Disciplined Savings (Tabplin) is a savings program run by the Indonesian Navy (TNI AL) whose funds can be utilized by Indonesian Navy soldiers to finance urgent needs, including home ownership. However, due to limited information, the utilization of these funds has not been optimal.

The rapid development of information technology has created new challenges for military organizations, including the increasing accessibility of online gambling among military personnel. This study aims to analyze the optimization of mental development programs for Indonesian Navy personnel at the Naval Academy as an effort to prevent online gambling behavior. The study employed a descriptive qualitative approach using interviews, observations, documentation, and questionnaires. Data were collected from military leaders, military police personnel, mental development officers, and Naval Academy personnel. The findings indicate that mental development programs have been implemented through religious guidance, counseling, lectures, and character-building activities, which generally receive positive responses from personnel. However, several obstacles remain, including limited participation due to operational activities, rapid technological advancement, easy internet access, and the absence of specific educational materials concerning online gambling. Factors influencing personnel involvement in online gambling include low self-control, unproductive use of leisure time, environmental influences, and personal economic problems. The study concludes that mental development can effectively prevent online gambling when implemented continuously, supported by leadership involvement, digital literacy enhancement, supervision of technology use, and specific educational materials addressing the dangers of online gambling.

This study investigates the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the integration of Maqashid Sharia principles and financial inclusion strategies. Despite the strategic importance of MSMEs in economic growth and poverty reduction, many face challenges in accessing formal financial services. BMT, with its dual function of social (maal) and commercial (tamwil) activities, offers a unique platform to bridge this gap. Using a qualitative systematic literature review guided by PRISMA, this study analyzes 30 relevant articles to examine BMT operational models, implementation of Maqashid Sharia objectives, financial inclusion practices, and their impact on MSME performance. Findings indicate that BMT effectively supports MSMEs in capital access, income generation, and business resilience, but inconsistencies in balancing social and commercial objectives limit. holistic empowerment. Integrating Maqashid Sharia principles enhances ethical and sustainable outcomes, while financial inclusion expands outreach to underserved entrepreneurs. Optimization strategies, including strengthening institutional capacity, combining financial and non-financial support, and context-specific interventions, are essential for maximizing BMT effectiveness. This study contributes a comprehensive framework linking ethical, financial, and empowerment dimensions, offering practical guidance for policymakers and BMT managers in promoting inclusive and sustainable MSME development.

Cognitive development is an important aspect of early childhood growth because it forms the foundation for children’s abilities to think, remember, understand concepts, solve problems, and make decisions. Early childhood is often referred to as the golden age since development occurs very rapidly during this period, requiring appropriate stimulation from the surrounding environment, particularly the family. In this context, parents play a crucial role through the parenting styles they apply in daily life. This study aims to examine the relationship between parenting styles and early childhood cognitive development based on findings from previous research. The method used is a narrative review by analyzing relevant scholarly articles published between 2020 and 2026. Articles that met the inclusion criteria were then analyzed descriptively to identify the relationship between parenting styles and children’s cognitive development. The results of the review of 15 selected articles indicate that there is a significant relationship between parenting styles and early childhood cognitive development. Authoritative parenting emerged as the most consistently positive style, characterized by effective communication, emotional support, balanced supervision, and opportunities for children to develop independent thinking skills. Other factors, such as parents’ educational level, involvement in children’s learning activities, and a supportive learning environment, also contribute to cognitive development. In conclusion, authoritative parenting is considered the most effective approach in supporting optimal cognitive development in early childhood.

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan pada usaha jasa pengetikan Metronet di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, melalui optimalisasi tiga fitur produktivitas Microsoft Office: autocorrect, autoformat, dan template dokumen. Tim pelaksana memakai metode riset tindakan partisipatif dengan menggabungkan metode ini dengan pelatihan dan bimbingan. Pelaksanaan program menunjukkan hasil yang jelas pada semua parameter evaluasi. Kemampuan karyawan meningkat sekitar 93,2%. Waktu penyelesaian dokumen berkurang rata-rata 58%. Tingkat kesalahan juga turun menjadi 1,2%. Kapasitas layanan bertambah 40%, dan adanya pelanggan baru dari kecamatan lain yang dapat dilayani. Ditemukan bahwa perbaikan kecil ini dengan tetap terfokus pada perangkat lunak perkantoran sehari-hari mampu mempertajam kualitas pelayanan usaha mikro dan memperluas jangkauan pasarnya dalam waktu relatif singkat.

In the era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0, digital technology is developing rapidly. This has prompted the world of education to make major changes in learning methods, including in Islamic Religious Education (PAI). Until now, PAI has used outdated methods. These methods are inadequate to meet the needs of children who are accustomed to technology. Therefore, there is a need for technology integration in the learning process. This study aims to determine how to use E-Learning, Learning Management Systems (LMS), and Artificial Intelligence (AI) in PAI learning. This study also aims to determine the benefits, challenges, and strategies for implementing these technologies. This study used a qualitative approach with a literature review type. Data were obtained from various sources, such as books, scientific articles, journals, and relevant documents. The results show that the use of E-Learning, LMS, and AI can improve the quality of PAI learning. E-Learning makes learning easier and more flexible. LMS helps manage learning more systematically. AI helps make learning more personalized and tailored to students' needs. However, the implementation of these technologies still faces several challenges, such as limited infrastructure and low digital skills of teachers and students. Therefore, a strategy is needed to address these challenges. This strategy includes enhancing digital capabilities, strengthening technological infrastructure, developing innovative learning media, and monitoring the use of technology based on Islamic values. This will ensure optimal integration of technology into Islamic Religious Education learning.

This Community Service (PKM) activity aims to improve the performance of Posyandu cadres in stunting prevention efforts in Kepudibener Village, Turi District, Lamongan Regency. The main problems faced by the community include low health literacy, suboptimal utilization of Posyandu, and limited capacity of cadres in providing health education. The implementation method uses a participatory and educational approach through the stages of observation, cadre training, health education, mentoring, and program evaluation. The results of the activity show an increase in the knowledge and skills of Posyandu cadres in monitoring child growth and development and nutrition education, increased community participation in Posyandu activities, and an increase in understanding of mothers of toddlers regarding stunting prevention. This program is also able to strengthen the role of cadres as agents of change in raising community awareness of the importance of family health. Thus, improving the performance of Posyandu cadres has proven effective in supporting community-based stunting prevention efforts. Sustainability of the program through ongoing training and mentoring is essential to maintain the positive impacts that have been achieved.

Jaringan 5G, sebagai generasi kelima teknologi seluler, menyediakan kecepatan internet ultratinggi, latensi minimal, dan konektivitas superior dibandingkan pendahulunya. Penelitian ini bertujuan mengkaji evolusi, manfaat, serta hambatan implementasi 5G dalam berbagai domain kehidupan. Pendekatan metodologis yang diterapkan adalah studi pustaka (Library Research) dengan pengumpulan data dari literatur primer seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel peer-reviewed. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa 5G menghasilkan dampak transformasional positif pada pendidikan (VRlearning), kesehatan (telesurgery), industri (Industry4.0), transportasi (V2X), dan smart city ecosystems. Meski demikian, deployasi 5G terkendala oleh biaya infrastruktur masif, keterbatasan device ecosystem, serta vulnerabilitas keamanan siber. Rekomendasi: Diperlukan integrasi advanced security frameworks dan dukungan infrastruktur policy-driven untuk optimalisasi adopsi dan sustainability jaringan 5G.

Jaringan 5G, sebagai generasi kelima teknologi seluler, menyediakan kecepatan internet ultratinggi, latensi minimal, dan konektivitas superior dibandingkan pendahulunya. Penelitian ini bertujuan mengkaji evolusi, manfaat, serta hambatan implementasi 5G dalam berbagai domain kehidupan. Pendekatan metodologis yang diterapkan adalah studi pustaka (Library Research) dengan pengumpulan data dari literatur primer seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel peer-reviewed. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa 5G menghasilkan dampak transformasional positif pada pendidikan (VRlearning), kesehatan (telesurgery), industri (Industry4.0), transportasi (V2X), dan smart city ecosystems. Meski demikian, deployasi 5G terkendala oleh biaya infrastruktur masif, keterbatasan device ecosystem, serta vulnerabilitas keamanan siber. Rekomendasi: Diperlukan integrasi advanced security frameworks dan dukungan infrastruktur policy-driven untuk optimalisasi adopsi dan sustainability jaringan 5G.

This community service program aims to implement digital marketing management strategies to optimize community based digital businesses among young generations in Jayapura City. The rapid development of digital technology has created significant opportunities for youth to develop digital businesses. however, limitations in marketing knowledge, content creation skills, and the use of digital platforms remain major challenges. This program was conducted through training, mentoring, and practical workshops focusing on digital marketing management, including market segmentation, branding strategy, social media marketing, content planning, digital advertising, and evaluation using digital analytics. The participants consisted of young entrepreneurs and youth communities who are actively involved in small scale digital business activities. The results of the program indicate an improvement in participant’s understanding and skills in managing digital marketing strategies, particularly in building brand identity, optimizing social media engagement, and designing digital promotional content. In addition, participants were able to develop structured digital marketing plans and apply them to their business activities. This program contributes to strengthening youth capacity in Jayapura City to compete in the digital economy through sustainable community based business development.

This research aims to examine the potential adaptation of Naval military logistics strategies to optimize humanitarian logistics distribution in remote archipelagic regions. Utilizing a descriptive qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach of literature from the 2020-2026 period, this study dissects the concept of Sea-Based Logistics through domain, taxonomic, and componential analyses. The findings indicate that military advantages in floating infrastructure and integrated command chains can effectively bypass distribution barriers in areas lacking port facilities. The study concludes by recommending a military-civilian logistics integration model as a strategic solution for national logistics resilience in coastal areas. The effectiveness of this strategic adaptation relies not only on physical operational aspects but also on the synchronization of budgetary policies and the integration of information technology within the supply chain. From a logistics economics perspective, utilizing naval assets as floating bases mitigates the risk of high costs resulting from post-disaster land infrastructure damage. This synergy necessitates the establishment of collaborative Standard Operating Procedures (SOPs) between military and civilian authorities to create a humanitarian logistics ecosystem that is more resilient, transparent, and capable of responding to crisis dynamics in outlying regions in real-time

The management of medicines and Medical Consumables (MCs) plays a crucial role in improving the quality of pharmaceutical services in hospitals. Common problems include stock imbalances, such as shortages and overstocking, which negatively affect service efficiency, increase operational costs, and raise the risk of product expiration. These issues are often caused by inadequate planning that is not based on consumption data, as well as limited knowledge of pharmacy personnel in applying appropriate inventory control methods.This community service activity aimed to improve the knowledge and skills of pharmacy staff in managing inventory using fast moving and slow moving methods based on real hospital data. The implementation method consisted of education, training, and hands-on mentoring conducted in several stages. The activity began with the analysis of medicine and medical consumables usage data from January to December 2025 at Labuang Baji Regional General Hospital, followed by training on pharmaceutical logistics management, and continued with practical exercises on classification and inventory control. Evaluation was carried out through discussions, case studies, and observation of participants’ ability to apply the methods.The results showed that 50.7% of medicines and 52.4% of medical consumables were categorized as fast moving, while the remaining items were classified as slow moving. After the intervention, there was a significant improvement in participants’ understanding of inventory classification, stock turnover analysis, and data-based planning. Participants were also able to identify items at risk of stock-outs and overstocking, enabling more appropriate control measures.This activity had a positive impact on the efficiency of pharmaceutical inventory management, reduced the risk of stock-outs and overstocking, and supported the improvement of healthcare service quality. Therefore, the fast moving and slow moving methods can be considered effective and applicable approaches for data-driven pharmaceutical inventory management in hospital settings