Publication Search

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu pengaturan keabsahan akta otentik apabila salah satu pihak menandatanganinya dalam keadaan tidak bebas dan akibat hukum terhadap akta otentik yang ditandatangani dalam keadaan tidak bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta otentik tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga harus memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila akta ditandatangani dalam keadaan tidak bebas karena adanya kekhilafan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, maka akta tersebut mengandung cacat kehendak sehingga berstatus dapat dibatalkan (vernietigbaar). Akibat hukumnya, akta tetap memiliki kekuatan pembuktian selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, namun apabila dibatalkan maka akta kehilangan kekuatan otentiknya dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula (restitutio in integrum). Penelitian ini juga menemukan kekosongan norma dalam UUJN yang tidak mengatur secara eksplisit larangan pembuatan akta dalam keadaan tidak bebas serta tidak adanya PERMA atau SEMA yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara cacat kehendak. Penelitian ini merekomendasikan agar notaris meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menggali kehendak bebas para penghadap, serta pemerintah segera merevisi UUJN dan Mahkamah Agung menerbitkan pedoman indikator cacat kehendak bagi hakim.

Taxes play a vital role as the primary source of state revenue and a key instrument for financing national development through the State Budget (APBN). This study aims to analyze the determinants of tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) taxpayers in Semarang City, with a particular focus on the effects of tax policy, subjective norms, and financial performance. A quantitative associative approach was employed, using primary data collected through questionnaires distributed to 100 MSME taxpayers selected via purposive sampling. The data was analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method with WarpPLS software. The results indicate that tax policy and subjective norms have a positive and significant effect on MSME tax compliance, while financial performance shows no significant effect. The adjusted R² value reveals that the model explains 87.2% of the variance in taxpayer compliance. To enhance MSME tax compliance, the government should simplify tax regulations, strengthen social norms through education and community engagement, and ensure consistent, transparent, and fair implementation of tax policies

Digital transformation in the management of state property is a necessary step towards achieving transparent and accountable governance. The Minstry of Finance, through the Directorate General of State Assets, has developed the State Asset Management Information System Version 2 application as a means of digital based management, but its implementation still faces challenges related to interest in its use by work unit operators. This study aims to evaluate the impact of intentions, attitudes, and subjective norms on interest in using the SIMAN V2 application at the Surabaya State Assets and Auction Service Office using the Theory of Reasoned Action (TRA) approach. Using a quantitative design through a survey, this study was conducted at the Surabaya KPKNL with subjects being SIMAN V2 application operators in work units in the working area. Data colection techniques used a questionnaire with a Likert scale. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) using SmartPLS software. The results of the study indicate that intention, attitude, and subjective norms have a positive and significant effect on interest in using the SIMAN V2 application. This study shows that psychological and social factors play an important role in supporting technology adoption in the public sector. The conclusion emphasizes that increased interest in use can be achieved by strengthening individual intentions, forming positive attitudes, and providing workplace support. Increased socialization, ongoing technical training, and recommendations for further research institutional supportfrom agencies to optimize the use of the SIMAN V2 application.

The dominance of foreign footwear brands in Indonesia remains strong despite the growing awareness of supporting local products. This phenomenon raises questions about the factors that drive consumer purchase intention toward local brands, particularly among younger generations. This study aims to examine the influence of ethnocentrism, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control on the purchase intention of Ventela, a local footwear brand, using the Theory of Planned Behavior (TPB) framework. A quantitative approach was employed by distributing questionnaires to 150 respondents in Yogyakarta who had never purchased or used Ventela products. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results indicate that ethnocentrism, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control significantly and positively affect consumers’ purchase intention toward Ventela. Theoretically, this study extends the application of TPB by incorporating ethnocentrism as an additional predictor of purchase intention for local products. Practically, the findings suggest that producers should emphasize national pride in their marketing strategies, enhance product quality and design, and expand purchasing accessibility. The main limitation of this study lies in its focus on a single brand and a limited sample size, suggesting that future research should broaden the context and include more diverse respondents.

Minimnya atensi wajib pajak terhadap sosialisasi telah dicoba oleh fiskus pajak menimbulkan kecenderungan wajib pajak buat tidak patuh dalam penuhi kewajiban perpajakannya. Diperlukan banyak profesi konsultan pajak karena masih minimnya konsultan pajak dalam menangani banyaknya wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, norma subjektif, dan penghargaan finansial terhadap minat berkarir mahasiswa menjadi konsultan pajak dengan self efficacy sebagai variabel moderasi. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dipilih secara purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 127 orang yang memenuhi kriteria tertentu. Responden yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, norma subjektif, dan penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap minat karir mahasiswa menjadi konsultan pajak. Self efficacy memperkuat pengetahuan perpajakan, Self efficacy memperlemah norma subjektif, self efficacy tidak memoderasi penghargaan finansial pada minat karir mahasiswa menjadi konsultan pajak.

Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Sertifikat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak, dengan syarat data fisik dan data yuridis tercantum di dalamnya. Terutama dalam jual beli dengan penjual yang tidak diketahui keberadaanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi pembeli untuk balik nama sertifikat yang penjualnya tidak diketahui keberadaannya dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terkait perlindungan hukum bagi pembeli serta akibat hukumnya dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.57/Pdt.G/2022/PN Tar. Perlindungan hukum dilakukan melalui peradilan sebagai upaya menuntut hak. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya bukti surat dan saksi yang dihadirkan. Akibat hukum tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365-1367 KUHPerdata, yang merugikan penggugat dengan menghalangi haknya sebagai pemilik. Kesimpulan 1)pembeli dapat menggunakan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah meski tanpa bukti lengkap. Serta, pihak dirugikan dapat mengajukan eksekusi rill Pasal 1241 KUHPerdata. 2)majelis hakim mempertimbangkan jual beli sah berdasarkan bukti dan keterangan saksi. 3)Majelis hakim menetapkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Tindakan tergugat melanggar hak subjektif, kewajiban hukum, serta asas kepatutan. Saran 1)masyarakat perlu memahami prosedur legal kelengkapan dokumen dalam transaksi tanah untuk mencegah masalah dikemudian hari. 2)majelis hakim harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pertimbangan serta pengembangan peraturan yang relevan. 3)majelis hakim harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum serta mempertimbangkan aspek sosial dan kepentingan umum dalam perkara hal ini peralihan hak atas tanah.

This study aims to analyze the influence of financial literacy, investment risk, sharia compliance, and subjective norms on individual’s interest in investin in sharia-based securities crowdfunding (SCF) stock instruments in Jakarta. A quantitative approach with descriptive method was employed in this research. Primary data were collected through questionnaires distributed to 240 respondents selected using purposive sampling. The population in this study consisted of individuals who are interested in sharia SCF stocks and reside or work in Jakarta. The data were analyzed using structural equation modeling-partial least squares (SEM-PLS). The results indicate that finansial literacy, investment risk, sharia compliance, and subjective norms have a positive and significant influence on investment interest in sharia-based securities crowdfunding stock in Jakarta.

This study examines the relationship between social support and subjective well-being among students at Universitas Islam 45 Bekasi. College students, transitioning from adolescence to adulthood, often face academic pressures and life challenges impacting their well-being. This study use a quantitative correlational design and involved 134 students selected through simple random sampling, with the sample size determined via G*Power using a medium effect size. Data collection utilized validated and reliable subjective well-being and social support scales. Data analysis included assumption tests (normality and linearity) and hypothesis testing with simple regression and Spearman correlation. The findings reveal that social support significantly influences subjective well-being, indicating that higher social support corresponds to greater well-being levels. This highlights the importance of developing social support programs in universities to enhance student well-being. Future research could broaden the scope by involving students from diverse universities and incorporating additional variables, such as self-efficacy or coping strategies, to deepen insights into factors influencing subjective well-being.

Studi ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan perbankan elektronik di Batam, Indonesia, mengingat lonjakan global dan regional dalam e-banking. Tujuan utamanya adalah untuk melihat bagaimana kenyamanan, aksesibilitas, penghematan biaya, dan kualitas layanan mempengaruhi adopsi dan penggunaan berkelanjutan dari layanan ini, memberikan wawasan untuk membantu lembaga keuangan dan pembuat kebijakan merumuskan strategi yang lebih mempromosikan adopsi e-banking. Menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, menampilkan enam variabel: kegunaan yang dirasakan, norma subjektif, kemudahan penggunaan yang dirasakan, niat untuk menggunakan, teknologi yang dirasakan, dan risiko yang dirasakan. Data, yang dikumpulkan dari 400 peserta melalui survei, menunjukkan bahwa variabel spesifik tidak terpengaruh oleh semua kecuali tiga persepsi kegunaan, teknologi, dan bahaya. Anehnya, ketika datang ke e-banking, norma subjektif memiliki dampak yang jauh lebih kuat pada konsumen daripada kenyamanan penggunaan pada keinginan mereka untuk menggunakan. Untuk penelitian ke depan, pandangan demografis yang lebih jelas dapat diperoleh dengan mempertimbangkan target responden dan memperluas cakupan di luar Kota Batam.

Pemberi Sewa yang mengalami kepailitan menimbulkan masalah serius bagi Penyewa, karena harta kekayaan, termasuk objek sewa, berada di bawah pengurusan dan pemberesan kurator setelah debitor pailit. Permasalahan utama adalah keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibuat sebelum kepailitan. Mahkamah Agung memberikan putusan berbeda, di mana pada Nomor 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, Penyewa diizinkan memanfaatkan objek sewa hingga perjanjian berakhir, namun putusan terbalik terjadi pada Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menetapkan bahwa kurator memiliki kewenangan dalam pemberhentian dan perpanjangan perjanjian. Perlindungan hukum untuk Penyewa yang dirugikan perlu dipertimbangkan setelah Pemberi Sewa dinyatakan pailit. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada data sekunder, primer, dan tersier, serta pendekatan studi pustaka dan analisis kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji keabsahan perjanjian sewa-menyewa setelah kepailitan Pemberi Sewa, menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sewa menyewa pasca-kepailitan, dan menilai perlindungan hukum bagi Penyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan Pemberi Sewa mengakibatkan syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, memungkinkan pembatalan perjanjian. Perbedaan putusan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakpastian hukum, namun Perlindungan Hukum kepada Penyewa tetap ada berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Mereka diakui sebagai Kreditur Konkuren dengan hak pendaftaran tagihan dan keistimewaan tertentu, tanpa terikat jangka waktu pendaftaran tagihan secara umum.

This research aims to examine and determine the influence of attitude, subjective norms, and behavioral control on the interest of priority customers' deposits at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Padang Branch Office. This research is quantitative in nature. The primary data for this research were obtained through the distribution of questionnaires to priority customers at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Padang Branch Office. The population of this study consisted of 272 individuals. The sampling technique used in this research was total sampling, resulting in a sample size of 272 respondents. The data analysis technique used was multiple linear regression and t-Statistical test. The research results indicate that attitude has a significant influence on the interest of customer deposits at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Padang Branch Office, as reflected by the significance value (Sig.) of 0.035, which is lower than < 0.05 (α). Subjective norms have a significant influence on the interest of customer deposits at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Padang Branch Office, as evidenced by a very low significance value, which is 0.000 < 0.05 (α). Behavioral control has a significant influence on the interest of customer deposits at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Padang Branch Office, as reflected in the very low significance value of 0.000 < 0.05 (α). The variables Attitude (X1), Subjective Norms (X2), and Behavioral Control (X3) are able to explain or influence the variable of customer deposit interest at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Padang Branch Office by 74.1%.