Publication Search

Di era Industri 5.0, adaptabilitas tenaga kerja menjadi urgensi utama karena terjadinya pergeseran paradigma dari fokus pada otomatisasi dan efisiensi menuju kolaborasi harmonis antara manusia dan teknologi yang berpusat pada manusia (human-centric), berkelanjutan, dan resilien. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 40 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan tahun 2020–2025 dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi strategi upskilling dan reskilling yang efektif sebagai mekanisme adaptabilitas tenaga kerja terhadap disrupsi AI dan otomatisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan keterampilan global merupakan ancaman nyata dengan 50% karyawan membutuhkan reskilling pada 2025; (2) strategi upskilling dan reskilling yang efektif mencakup pembelajaran berbasis proyek, microlearning, platform digital adaptif, dan kemitraan industri; (3) dukungan organisasi, kepemimpinan transformasional, dan budaya belajar berkelanjutan merupakan faktor penentu keberhasilan; serta (4) hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, dan kesenjangan infrastruktur digital. Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada pengembangan modal manusia melalui program upskilling dan reskilling merupakan imperatif strategis untuk menjaga ketahanan organisasi dan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital.

Musi Rawas Utara Regency is categorized as an underdeveloped, frontier, and outermost (3T) region that still faces serious challenges in human development, particularly within the education dimension. Although the Human Development Index (HDI) indicates an upward trend, the School Enrollment Rate (SER) and the mean years of schooling at the secondary education level remain relatively low and lag behind other regions. This condition is influenced by limited access to secondary education, household economic vulnerability, and disparities in the quality and distribution of educators in remote areas. This policy paper aims to analyze secondary education issues as a primary obstacle to increasing the HDI of Musi Rawas Utara Regency and to formulate effective and sustainable policy alternatives. The method used is a qualitative descriptive analysis through a literature study, utilizing data from the Central Bureau of Statistics (BPS), regional planning documents, as well as relevant national regulations and policies. The analysis was conducted using a SWOT approach to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the regional education policy. The results of the study show that improving the HDI requires integrated, affirmative, and region-based education policies. Three main policy alternatives recommended include expanding and equalizing access to secondary education, strengthening educational assistance and social protection for vulnerable families, and sustainably distributing and improving teacher quality. The implementation of these policies is expected to increase the SER, extend the mean years of schooling, and strengthen the quality of human resources as a foundation for sustainable development in Musi Rawas Utara Regency.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

This study aims to determine and analyze the impact of the work environment on employee job satisfaction at the Human Resources Development Agency (BPSDM) of Jambi Province. The research is motivated by the importance of a supportive work environment in creating comfort, increasing motivation, and improving employee job satisfaction, since preliminary observations found several work-environment problems such as inadequate room cooling, disrupted toilet water supply, and unstable Wi-Fi network. This study used a quantitative approach with an associative research design. The population consisted of 75 employees, all of whom were used as the sample through a saturated sampling technique. Data were collected using a four-point Likert-scale questionnaire and analyzed with validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and simple linear regression using SPSS. The results show that the work environment has a significant impact on employee job satisfaction, evidenced by a significance value smaller than 0.05, with a coefficient of determination of 61.8 percent. This indicates that the better the work environment, both physical and non-physical, the higher the employee job satisfaction. This research is expected to serve as a consideration for the agency in improving the quality of the work environment to support employee job satisfaction and performance.

Changes in labor regulations through the Job Creation Law have brought significant changes to the employment system in Indonesia, particularly in terms of labor flexibility. This study aims to analyze labor flexibility after the implementation of the Job Creation Law from the perspective of Human Resource Management (HRM). The research method used is a qualitative approach through a literature study with thematic analysis of 16 scientific journals, books, and regulations related to labor flexibility and strategic Human Resource Management (HRM) practices. The results show that labor flexibility has positive impacts on companies in improving operational efficiency, productivity, and adaptability to market changes. However, on the other hand, such flexibility also creates several challenges, including job uncertainty, decreased job security, and reduced protection for contract and outsourced workers. From the HRM perspective, companies are required to create a balance between business interests and labor protection in order to maintain harmonious industrial relations. This study is expected to provide a more comprehensive understanding of labor flexibility as part of human resource management strategies in the post-labor deregulation era in Indonesia.

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan efektivitas organisasi dan pengembangan karyawan. Namun, banyak sistem penilaian tradisional masih bergulat dengan masalah subjektivitas, kurangnya transparansi, dan minimnya fokus pada pengembangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berlaku di Politeknik XXX dan mengusulkan kerangka model yang mengintegrasikan 360-Degree Feedback dan Critical Incident Technique (CIT) untuk mengatasi kelemahan tersebut. Menggunakan analisis survei deskriptif dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada data Politeknik XXX , ditemukan bahwa sistem saat ini bersifat top-down, minim umpan balik multi-sumber (rekan sejawat dan mahasiswa 0%), lemah dalam pencatatan kejadian kritis (18.5% untuk prestasi, 29.6% untuk pelanggaran), serta memiliki skor komunikasi hasil penilaian (2.07/5.00), kepuasan, dan keadilan yang moderat (2.96/5.00). Kesenjangan signifikan teridentifikasi pada aspek transparansi (gap 2.29), orientasi perbaikan (gap 2.08), dan rekam kejadian kritis/CIT (gap 2.07). Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi transformasi menuju sistem manajemen kinerja modern yang mengedepankan objektivitas, transparansi, dan pengembangan profesional berbasis data. Integrasi 360-Degree Feedback dan CIT diyakini mampu menyediakan perspektif holistik dan bukti perilaku faktual yang diperlukan untuk penilaian yang lebih adil dan formatif.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk deret waktu (time series) periode 2010–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sedangkan TPT berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan, IPM dan TPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak dapat menjadi salah satu strategi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

This study aims to analyze the implementation of the Government Employees with Work Agreements (PPPK) orientation program at the Jambi Province Human Resources Development Agency (BPSDM). The research focuses on George C. Edward III's 1980 policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation, with informants determined using a purposive sampling technique. The results of the study indicate that the implementation of the PPPK Orientation Program has run quite well and has been able to improve participants' understanding of the duties, functions, and core values ​​of the State Civil Apparatus (ASN). However, several obstacles remain in its implementation, namely internet and electricity network constraints, the lack of effective online learning, lack of participant discipline during the activity, and limited supervision and number of committee members. These obstacles affect the optimization of the learning process and the effectiveness of the online orientation activities. Therefore, efforts are needed to improve the quality of program implementation through the development of more interactive learning methods, the provision of adequate facilities, and further evaluation and mentoring to improve the competence and professionalism of ASN.

Krisis lingkungan yang semakin meningkat menuntut pendekatan multidisipliner dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Filsafat lingkungan dan etika kehidupan menawarkan perspektif mendalam dalam memahami hubungan manusia dengan alam serta tanggung jawab moral yang menyertainya. Artikel ini mengeksplorasi konsep-konsep utama dalam filsafat lingkungan, seperti ekosentrisme, biosentrisme, dan deep ecology, serta bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan menganalisis berbagai pandangan filosofis, artikel ini menyoroti pentingnya kesadaran etis dalam menghadapi permasalahan lingkungan global. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana pemikiran filosofis dapat berkontribusi pada kebijakan dan tindakan nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Artikel ini membahas pemikiran filsafat politik dalam menghadapi krisis global dari dua perspektif utama: konservatif dan liberal. Dalam konteks krisis global yang mencakup perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik geopolitik, pandangan filsafat politik menawarkan solusi yang beragam. Perspektif konservatif menekankan pada pentingnya stabilitas sosial, nilai tradisional, dan peran negara yang kuat dalam menjaga tatanan sosial. Sebaliknya, perspektif liberal menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan global. Artikel ini mengkaji kedua perspektif tersebut, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan refleksi tentang bagaimana keduanya dapat memberikan wawasan dalam merespons tantangan politik kontemporer.

Artikel ini membahas hubungan antara pikiran dan realitas melalui kajian filsafat kognitif, serta implikasinya terhadap pemahaman manusia. Filsafat kognitif, yang mengintegrasikan elemen-elemen filsafat, psikologi, dan ilmu kognitif, memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia nyata. Artikel ini mengulas berbagai teori kognitif yang mempengaruhi pemahaman kita terhadap realitas, serta bagaimana persepsi, interpretasi, dan pengalaman membentuk cara kita mengerti dunia. Selain itu, implikasi dari kajian ini terhadap bidang-bidang seperti etika, pendidikan, dan perkembangan teknologi juga dibahas, dengan fokus pada dampak terhadap kesadaran dan pengambilan keputusan manusia.

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pegawai dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh disiplin kerja terhadap komitmen organisasi, (2) pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pegawai, (3) pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai, dan (4) pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pegawai melalui komitmen organisasi. Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 131 pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan pengumpulan data melalui kesioner terstruktur. Data dianalisis menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Medeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS, melalui pengujian outer model dan inner model. Hasil/Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan kepuasan kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Selanjutnya, disiplin kerja berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepuasan kerja pegawai. Selain itu, komitmen organisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan kepuasan kerja pegawai. Hasil pengujian mediasi mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berperan sebagai mediator penuh dalam hubungan antara disiplin kerja dan kepuasan kerja pegawai. Temuan ini menegaskan peran strategis komitmen organisasi sebagai penghubung dalam memperkuat pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pegawai.

This article examines the moral philosophy of Saint Augustine, focusing on the concept of free will and its implications for human sinful actions. The study aims to provide a philosophical and theological understanding of Augustine’s concept of free will and to analyze its correlation with human acts of sin. Augustine conceives of free will as a rational capacity inherent in human beings, enabling them to make conscious choices. In its essence, this freedom is oriented toward the good. However, due to the fallen condition of humanity, the will becomes disordered and is directed toward things that are lower than the highest good. Therefore, there exists an inherent correlation between free will and sinful action, wherein sin is understood as the manifestation of a misused will. Accordingly, the thought of Saint Augustine of Hippo affirms that free will is an essential gift that enables human beings to make conscious choices, including the choice to commit sin. Free will does not stand apart from moral reality; rather, it serves as the foundation for explaining that sin occurs as a result of the deviation of the human will from the highest good, namely God. Thus, it can be asserted that there is a clear, close, and inseparable correlation between Augustine’s concept of free will and human sinful action.

. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan secara parsial dan simultan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana motivasi dan disiplin kerja mampu meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh sebanyak 91 responden . Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan statistik untuk menguji pengaruh variabel independen (motivasi dan disiplin kerja) terhadap variabel dependen (kinerja pegawai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan, sehingga peningkatan motivasi dan disiplin kerja akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai di lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Microplastics are extremely small plastic particles that have become a major concern in public health and environmental studies. This literature review aims to discuss the sources of microplastics, their routes of exposure to the human body, their distribution in organs, and their potential health impacts. The method used was a literature review of scientific articles and reports published from 2021 onward, retrieved from Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, and official websites of organizations such as the WHO, OECD, and the World Bank. The review findings show that microplastics originate from plastic waste, synthetic clothing, cosmetics, vehicle tires, and food packaging. These particles have been detected in blood, lungs, the placenta, feces, and various human tissues, indicating that human exposure is widespread. However, evidence from human studies is still limited, so cause-and-effect relationships cannot yet be confirmed with certainty. Based on these findings, further research is needed to better understand the long-term health effects of microplastics. In addition, efforts to reduce single-use plastics, improve waste management systems, and increase public education are essential to reduce exposure and prevent future health risks.

The Baduy community in Kanekes Village has economic potential based on traditional crafts with high cultural value, such as weaving and woven fabrics. However, the management of craft businesses is still carried out in a simple manner without a structured human resource (HR) management system. Problems faced include the lack of a clear division of tasks, inefficient production processes, and limited marketing strategies. These conditions hamper the optimal development of craft businesses. This community service activity aims to strengthen human resource management based on local wisdom in order to increase the capacity of traditional craft businesses in the Baduy community. The solution offered is training and mentoring on simple business management adapted to traditional values. Activities include socializing the importance of HR management, training on the division of labor within groups, improving production skills, and developing marketing strategies that respect local wisdom. The implementation method uses a participatory approach through the stages of preparation, training, mentoring, evaluation, and program sustainability. The community is actively involved in every stage of the activity to ensure the program's suitability to local socio-cultural conditions. This activity results in increased human resource capacity in craft business management, the establishment of a more organized work system, and an increased economic value of craft products. In addition, this activity is expected to produce a community empowerment model based on local wisdom and scientific publications in community service journals.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai faktor moderasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian kuantitatif ini mengumpulkan 31 responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah Kota Medan. Data yang digunakan berasal dari data awal yang dikumpulkan melalui kuesioner. Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), yang dibantu oleh SmartPLS, digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SAP berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi SIPD tidak dapat mengontrol hubungan antara penggunaan SAP dan kualitas laporan keuangan. Studi ini meningkatkan penelitian teori institusional, terutama tentang bagaimana tekanan regulasi dan normatif membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dengan menerapkan standar akuntansi. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAP dan mengoptimalkan SIPD melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yang relatif kecil serta ruang lingkup yang hanya mencakup OPD di satu daerah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas.