Publication Search

Openness of public information is an important principle in transparent and accountable government. Openness of information also allows citizens to understand the problems faced by the government and how proposed policies may affect their lives. This research describes the resolution of public information disclosure disputes starting from the Information Commission up to the Cassation level at the PTUN. The approach method used in this research is normative juridical research. This research explains the procedures for resolving public information disputes at the PTUN using the litigation adjudication process regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information and PERMA RI Number 2 of 2011 concerning Procedures for Resolving Public Information Disputes in Court.

This research aims to explore the potential of social media in supporting the implementation of public information disclosure policies. This study employs a qualitative approach with a case study method. Data is collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, participant observation, and social media content analysis. The collected data is analyzed using thematic analysis techniques to identify patterns, themes, and insights relevant to the research objectives. Results This research reveals that social media has significant potential in strengthening the implementation of public information disclosure policies. Social media can facilitate wide dissemination of information, enhance public participation, and promote government transparency and accountability. However, challenges such as digital literacy, regulations, and adequate policies must be addressed to fully utilize the potential of social media.

The internet has been a highly influential phenomenon in recent times, impacting technological advancements and various fields of knowledge. Internet development also directly affects the growth of websites. Initially, websites were not very popular due to limited services. However, they are now widely used and offer various services, such as news portals, email providers, and social media platforms. The use of computerized systems becomes more convenient when integrated with information systems based on websites, offering a user-friendly interface for data input and accuracy. In the current internet era, websites are essential for both government and private institutions, providing information to the public without constraints of distance and time. The Sukalaba Village Government Office, located in the Gunungsari subdistrict, is a government institution that serves the community. However, it faces challenges in its services, primarily related to the lack of easy access for the public to obtain information. This research aims to systematically and structurally develop the Sukalaba Village Government Service website. The process involves needs analysis, planning, content development, website design, implementation and testing, training, and launching. Through this approach, it is expected that the website will enhance service quality and increase transparency of information for the community. The website is expected to be an effective platform for the public to access essential information about their village and participate in its development. The creation of the Sukalaba Village Government Service website has successfully improved service quality and information availability for the community. The interactive and responsive design ensures easy access to information through various devices. With the website's launch, the community now enjoys fast and convenient access to relevant village-related information, encouraging greater transparency and community participation in the development process. In conclusion, the development of the Sukalaba Village Government Service website has significantly improved service quality and information transparency for the community, benefiting both the village government and its residents.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Tujuan Penelitian ini diharapkan agar Komisi II DPR RI dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada kinerja pemerintah, dan iharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait tahapan pemilu di tahun 2024. Metode Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan mencari studi pustaka dan observasi. selama melakukan pemantauan pada Komisi II DPR RI melalui website dpr.go.id telah memberikan kelengkapan informasi yang jelas dari proses tahapan pemilu 2024 maka dengan Melalui keterbukaan informasi terwujudnya transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.  

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.   Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat