Publication Search

Sertifikasi aset Pemerintah selain sebagai bentuk tertib administrasi juga menjadi atensi dari KPK, karena sertifikasi aset merupakan upaya pencegahan kehilangan aset negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tengah mendaftarkan seluruh bidang tanah asetnya namun belum semua aset tersebut dapat disertifikasi/disertifikatkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian pendaftaran tanah aset Pemerintah Banyuwangi; jenis Hak Atas Tanah yang diberikan; dan hambatan apa yang terjadi serta upaya yang dapat diambil  untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini antara lain Penyelesaian sertifikasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan memberikan fasilitas loket prioritas serta tim khusus agar sertifikasi aset Pemerintah dapat segera diselesaikan. Hak atas tanah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah Hak Pakai Selama Dipergunakan. Jenis hak ini diberikan karena penggunaan bidang tanah aset yang didaftarkan untuk kepentingan umum/masyarakat banyak. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendaftaran aset antara lain, terjadinya pencatatan ganda antar instansi, masuknya aset pada kawasan kehutanan, ketidaklengkapan bukti alas hak, ketidaksingkronan satuan data, Sumber Daya Manusia, serta kendala penganggaran. Kendala tersebut dapat diatasi dengan mengadakan rapat koordinasi lintas instansi dengan supervisi dari KPK agar masing-masing instansi dapat saling melakukan crosscheck asetnya, Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang sebagai penguat alas hak, persiapan sertifikasi aset serta penganggaran dilakukan satu tahun sebelum dilaksanakan, bekerja sama dengan kantor pertanahan mengadakan pelatihan pendaftaran tanah untuk pegawai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alat peraga puzzle FPB dan KPK terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Penelitian ini dilakukan di kelas IV pada semester genap Tahun Ajaran 2016/2017 materi KPK dan FPB di SD Negeri Gembor 6 Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain penelitian Two Group Pretest-Posttest Design, yang melibatkan 30 siswa kelas eksperimen dan 30 siswa kelas kontrol sebagai sampel. Berdasarkan hasil tes pemahaman konsep matematika siswa yang diajar dengan alat peraga puzzle FPB dan KPK lebih tinggi dari pada siswa yang diajar tidak dengan alat peraga puzzle FPB dan KPK. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tes pemahaman konsep matematika siswa yang di ajar dengan alat peraga puzzle FPB dan KPK adalah sebesar 80,60 dan nilai rata-rata pemahaman konsep matematika siswa yang di ajar tidak dengan alat peraga puzzle FPB dan KPK adalah sebesar 64,50 (thitung = 0,002 dan ttabel =0,05) pada taraf sigifikansi 5%. Kemudian dari hasil perhitungan effect size, diketahui bahwa hasil perhitungan effect size dengan menggunakan rumus cohen’s d, diperoleh d=0,840, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga puzzle FPB dan KPK memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa di kelas IV sSDN Gembor 6 pada pokok bahasan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor persekutuan terbesar (FPB).

Corruption in Indonesia is a chronic problem that damages the social and economic structure of the country. This paper explores the history of corruption from feudal times to the modern era, highlighting corrupt practices as part of the culture of government. The government has taken serious steps by establishing anti-corruption regulations and institutions to eradicate corruption that harms society and the state. This research uses the literature study method with a focus on improving governance and increasing transparency as an effort to prevent corruption. Through qualitative analysis, this research evaluates the effectiveness of existing anti-corruption regulations and institutions, as well as understanding the impact of corruption on people's social and economic rights. The results show that the government has taken concrete steps, such as establishing the Corruption Eradication Commission (KPK) and encouraging the use of information technology. However, the fight against corruption is faced with structural, cultural, instrumental and management barriers. Measures to improve governance and increase transparency are key to preventing corruption. Challenges include organized corruption, corrupt practices in the private sector, and non-compliance with regulations. Lack of resources is a constraint, and corruption in complex bureaucratic systems complicates case handling. Improving coordination, transparency, and public participation is needed to overcome these challenges. The government needs to continuously monitor and evaluate the effectiveness of corruption-fighting measures. Regular evaluation, public participation, and human resource capacity building are key to creating a strong and resilient system against corrupt practices. Collective awareness and cooperation between the government, anti-corruption organizations, and society are essential to build an Indonesia that is clean from corruption and just for all its people.  

The problem in this research was the discovery of problems in the learning process, where students had minimal understanding regarding the material presented by the teacher. This research aims to determine whether concrete media development can influence students' interests, attitudes and abilities in absorbing information from the material presented by the teacher. This type of research is research and development (R&D) which aims to determine the validity and practicality of a concrete learning media in the form of congklak for fourth grade students at SD Inpres Maccini Baru, Tamalate District, Makassar City. The development model used is the ADDIE model consisting of analysis, design, development, implementation and evaluation stages. The subjects in this research were 32 grade IV students at SD Inpres Maccini Baru, Tamalate District, Makassar City. The data collection technique was carried out by means of a questionnaire. The results of the validity and practicality that were developed were a media validity percentage of 81.6% with the "Valid" criteria. The results of the analysis in the field trials of students obtained a percentage of 81.17% "Valid/Practical". So it can be concluded that the concrete learning media in the form of congklak is valid and practical. Based on the results of the research above, it can be concluded that the Congklak media for class IV of SD Inpres Maccinni Baru, Tamalate District, Makassar City uses a type of practical development research.

Non-penal efforts are one of the efforts to tackle crime, including corruption crimes. The purpose of this study is to explain the KPK's non-penal efforts to tackle corruption. The method used is literature study with primary and secondary law materials. The result is that KPK's non-penal efforts are prevention efforts that complement efforts to eradicate corruption. The form of using the mass media to form public opinion about the consequences of corruption and criminal sanctions. In addition, it also encourages the formation of national mental health in state and government institutions, community organizations, political parties, the involvement of community organizations and universities in tackling corruption crimes.   Keywords: Non-penal efforts, KPK, Corruption.

State institutions have an important role in eradicating corruption. There are several state agencies that have a major role in eradicating corruption, one of which is the Corruption Eradication Commission (KPK). The KPK is an independent institution, namely the agency responsible for eradicating corruption. The existence of the KPK in fighting corruption is very important. However, it is necessary to improve the performance of these institutions so that the eradication of corruption can run more smoothly. Political support, good coordination, and adequate resource allocation must be a priority in efforts to eradicate corruption. In this article we will discuss the duties and powers of the KPK state institution in eradicating corruption, the challenges encountered in eradicating corruption in Indonesia, the strengths between state institutions and the KPK, efforts to strengthen the credibility of the KPK in eradicating corruption in Indonesia and, the impact of corruption eradication efforts by the agency. the state towards increasing the integrity and public trust in the government and state institutions in Indonesia. This article is an article using library research methods (library research).

Saat ini, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dengan dampak sistematis.  Salah satu upaya penanggulangannya yaitu dengan pembentukan lembaga Negara KPK, maka korupsi di indonesia di tangani tidak hanya kepolisian dan kejaksaaan saja, tetapi juga di lakukan oleh KPK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui syarat-syarat yang harus di penuhi komisi pemberantasan korupsi untuk dapat menggunakan kewenangannya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang gunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian mengenai KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, pasca perubahan atau revisi Undang-Undang KPK dalam Melakukan Penyidikan diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang mana KPK dapat menghentikan penyidikan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat-syarat dikeluarkannya (SP3) oleh KPK yaitu:1. perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; 2.  Tidak terdapat cukup bukti; 3. Peristiwa yang terjadi bukan tindak pidana.