Publication Search

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Perceraian dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun perceraian pada dasarnya dihindari, dalam praktiknya perceraian tetap dimungkinkan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga besar. Permasalahan muncul ketika perceraian yang dilakukan secara adat tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perceraian menurut adat Batak Toba serta mengkaji keabsahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perceraian adat Batak Toba dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur dalihan na tolu, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat adat. Namun, secara yuridis formal, perceraian tersebut tidak memiliki keabsahan hukum apabila tidak dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perceraian adat hanya sah secara sosiologis, tetapi belum sah secara hukum negara. Diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

The rapid development of digital technology has significantly transformed the ways in which faith is experienced, particularly in the lives of adolescents. From the perspectives of digital religion and mediatization of religion, digital space is no longer merely a medium, but has become a cultural arena that actively shapes religious practices and meanings. The study aims to analyze these dynamics, especially within the context of Generation Alpha, by examining the opportunities and challenges that emerge in the lived experience of faith in the digital age. The findings indicate that digital environments offer creative, participatory, and contextual opportunities for evangelization, enabling young people to engage actively in constructing their religious experiences. However, this dynamic is inherently ambivalent, as it also risks reducing the meaning of faith to symbolic, instant, and less sacramentally grounded experiences, detached from the communal life of the Church. Furthermore, the formation of religious identity in digital spaces tends to be fluid and performative, potentially leading to superficial relationships and fragmented identities. Therefore, technologically mediated religious experience should be understood as a bridge, rather than a substitute, for authentic faith encounters. The Church is thus called to adopt adaptive and reflective pastoral approaches, positioning media as a means of fostering communio without obscuring the essence of faith. An integrative approach through the synergy of Church, family, and educational institutions is essential to balance digital literacy and spiritual depth, ensuring that adolescent faith continues to grow reflectively and remains rooted in real-life experience.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan panti sosial pelayanan anak. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti pelanggaran tata tertib, pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Kurangnya pemahaman tentang norma hukum, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu, Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter positif, serta memberikan pemahaman kepada remaja mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap norma hukum dan sosial, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab, serta mendorong terbentuknya sikap preventif terhadap tindakan kenakalan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja melalui pembinaan kesadaran hukum dan penguatan karakter sejak usia dini.

This study aimsmto examineiin depthvthe perspective of information technology law and human rights on the phenomenon of political buzzers on social media within the context of digital development in the era of globalization. This research is motivated by the rapid advancement of information technology, which has brought significant changes in various aspects of society, including the political sphere that increasingly utilizes social media as a means of communication and information dissemination. The phenomenon of political buzzers has become a controversial issue, particularly during election periods, as it is often associated with the spread of inaccurate information, defamation, hate speech, and the manipulation of public opinion that may harm society and disrupt social stability. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that political buzzers generally operate under the justification of freedom of expression as part of human rights. However, such freedom is not absolute and must be limited to prevent violations of others' rights and to maintain public order. In this regard, information technology law in Indonesia, particularly through regulations governing digital activities, plays an important role in controlling deviant buzzer practices. Nevertheless, the absence of specific regulations explicitly governing political buzzers has resulted in less optimal law enforcement. Therefore, strengthening regulations and increasing public awareness in the wise use of social media are necessary to create a healthy, responsible, and sustainable digital ecosystem.

This research explores hedonistic lifestyle patterns as a social reality that grows within peer interactions, both in adolescence and adulthood. The investigation applies a qualitative descriptive literature review by examining national scholarly publications issued from 2016 to 2026. The findings indicate that hedonistic tendencies should not be interpreted merely as individual choices to seek enjoyment. Instead, they emerge from social processes shaped by interaction, peer influence, and shared norms that develop within a group. In this context, peer circles function as influential socialization agents, encouraging conformity so individuals can be accepted and avoid social exclusion. The study also identifies differences in underlying motivations across life stages. Among adolescents, hedonistic behavior is closely linked to identity exploration and self-definition. For adults, however, it is more associated with maintaining self-image, signaling social standing, and displaying markers of achievement. Overall, environmental dynamics, the expansion of consumer-oriented culture, and intensive exposure to social media play significant roles in strengthening this phenomenon in Indonesia.

This article examines the phenomenon of interfaith solidarity rapidly flourishing in Indonesia’s digital sphere during Ramadan, specifically through the viral "war takjil" trend involving active participation from non-Muslim communities. With national social media users reaching 180 million, digital platforms have transformed into crucial interaction spaces facilitating fluid and participatory interfaith communication. This research employs a qualitative approach using literature review, phenomenological analysis, and theological reflection within the Catholic tradition to understand the meaning behind this social behavior. Main findings indicate that this phenomenon is a concrete manifestation of bottom-up pluralism, emerging organically from daily social interactions. Based on the Contact Hypothesis, these digital interactions successfully reduce prejudice by achieving common goals and maintaining equal status in public spaces. Theologically, the phenomenon reflects the spirit of universal brotherhood and solidarity emphasized in the documents Fratelli Tutti and Nostra Aetate. The article concludes that healthy pluralism is the capacity to maintain one's own faith identity while actively building bridges of love with those of different beliefs. The implications emphasize the importance of media literacy for faith educators and catechists to guide the community in responding to digital social dynamics constructively without compromising theological truths. This study serves as a reference for developing inclusive, love-based interfaith communication strategies within Indonesia’s diverse digital society.

This research aims to examine and analyze the phenomenon of speeding and illegal racing, which poses a significant threat to traffic safety within the legal jurisdiction of the Buleleng Resort Police (Polres Buleleng). The study employs empirical legal research methods, gathering primary data through observations and interviews with traffic police officers, alongside secondary data from legal literature and previous studies. The findings indicate that the speeding phenomenon in Buleleng is predominantly carried out by teenagers and young adults, often motivated by social media trends, peer pressure, and the search for identity. This reckless behavior leads to a high rate of traffic accidents, frequently resulting in severe injuries or fatalities. Furthermore, law enforcement efforts by Polres Buleleng face several challenges, including the high mobility of the perpetrators, lack of personnel during specific hours, and low legal awareness among the public. Preventive measures such as counseling in schools and repressive measures like electronic traffic law enforcement (E-TLE) and routine patrols need to be optimized. This study concludes that an integrated approach involving the police, educational institutions, and parents is crucial to mitigating the speeding phenomenon and ensuring traffic safety.

Transformasi digital dalam sistem transaksi ekonomi telah menggeser pola konsumsi masyarakat menuju penggunaan layanan finansial berbasis teknologi yang lebih instan, namun di sisi lain berpotensi memicu perilaku belanja yang tidak rasional. Fenomena ini tampak pada pesatnya adopsi fitur Buy Now Pay Later (BNPL) yang menawarkan fleksibilitas pembayaran tanpa agunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem pembayaran Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif mahasiswa STIE Yapis Dompu. Shopee PayLater merupakan inovasi layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan transaksi dengan kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data diperoleh melalui kuesioner kepada 94 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Shopee PayLater berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 serta koefisien determinasi sebesar 55,2%, yang menunjukkan kontribusi variabel penggunaan Shopee PayLater terhadap konsumtif mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penggunaan Shopee PayLater, maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif mahasiswa STIE Yapis Dompu.

Latar belakang penelitian ini berakar pada fenomena kemajuan yang tidak merata di antara indikator pembangunan di Sumatera Utara, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun diklasifikasikan dalam kategori “tinggi”, belum secara konsisten berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh IMB, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data deret waktu dari tahun 2010 hingga 2025 yang bersumber dari BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, IPM, kemiskinan, dan pengangguran secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Secara parsial, IMB memiliki pengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa investasi dalam kualitas modal manusia meningkatkan produktivitas ekonomi. Sebaliknya, baik tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, yang menyiratkan bahwa peningkatan variabel-variabel ini cenderung menghambat ekspansi ekonomi. Lebih lanjut, variabel independen yang dimasukkan dalam model ini menjelaskan 49,49% variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan proporsi sisanya dijelaskan oleh faktor eksternal di luar cakupan penelitian ini. Hasil ini menyoroti pentingnya penerapan kebijakan yang menyelaraskan pengembangan sumber daya manusia dengan tuntutan pasar tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik.

The phenomenon of cyberbullying and the spread of hoaxes among students has posed a significant threat to the ethics of the younger generation. Consequently, the education sector must take prudent action. The purpose of this study is to examine how the integration of digital ethics into the Islamic Religious Education (PAI) curriculum serves as an effort to prevent and address online behavioral violations. This research was conducted qualitatively using a desk study. Data were collected through documentary research of educational literature, Islamic moral values, and curriculum policies. In this analysis, a content analysis method was used to examine how Islamic concepts relate to the ethics of modern digital communication. The research indicates that the current PAI curriculum requires strengthening digital transaction materials through internalizing the principles of tabayyun (religious conduct) to combat hoaxes and the principles of akhlaqul karimah (good character) to reduce cyberbullying. PAI should not be limited to theoretical literature; instead, it should develop into a practical guide that helps people improve their digital lives. To create a safe and secure internet environment, the PAI curriculum must be aligned with critical digital literacy and the strengthening of religious character. It is hoped that this integration will provide students with a strong spiritual foundation to face the challenges of future technological disruption.

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena kecurangan pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI) melalui pisau analisis Fraud Triangle milik Donald R. Cressey (1953). Fenomena penyimpangan di PT Dana Syariah Indonesia (DSI) tercatat sebagai skandal keuangan paling masif pada sektor P2P lending berbasis syariah di tanah air. Sepanjang tahun 2018 hingga 2025, kerugian finansial yang ditimbulkan diestimasi menyentuh Rp2,4 triliun dengan total korban mencapai lebih dari 15.000 pemberi dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber, meliputi laporan resmi OJK, siaran pers Bareskrim Polri, temuan PPATK, serta publikasi berita terverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen Fraud Triangle terbukti hadir dalam kasus DSI: (1) Tekanan (pressure) berupa kebutuhan likuiditas internal dan target imbal hasil tinggi 16–18% per tahun yang tidak realistis; (2) Kesempatan (opportunity) berupa lemahnya pengawasan OJK terhadap fintech syariah, ketiadaan audit independen yang efektif, dan eksploitasi kepercayaan berbasis label syariah; serta (3) Rasionalisasi (rationalization) berupa pembenaran pelaku dengan menggunakan argumen ekonomi makro dan penyalahgunaan nilai-nilai syariah sebagai perisai. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif akuntansi forensik sebagai alat deteksi dan pencegahan fraud. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah bagi penguatan regulasi, pengawasan fintech syariah, serta literasi keuangan masyarakat.

The era of digital disruption has given birth to the phenomenon of post-truth and massive disinformation, which triggers sharp political polarization on social media, thereby threatening democratic stability and social integration in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of implementing Islamic political ethics (Siyasah Syar’iyah) and the transformation of Tabayyun values as instruments for mitigating information disorder in the digital public sphere. The rationale for this research is the urgent need for a robust ethical framework to complement technical-secular digital literacy, which has been deemed insufficient in curbing emotional sentiments and religious hoaxes. The research method employed is qualitative with a library research approach, integrating various contemporary scientific references from the last five years (2020-2025). The research findings indicate that Islamic political ethics offers a holistic solution through the reconstruction of transcendental values in cyberspace activities. The main finding (novelty) of this research is the "Cyber Activism Based on Amar Ma’ruf Nahi Munkar" model, which synergizes the role of Islamic Religious Education (PAI), revelation-based media literacy, and moderate-characterized digital leadership. This model transforms netizens from mere information consumers into agents of "Digital Piety" who actively produce counter-narratives to create a civilized and integrated digital ecosystem.

Online gambling is a form of addictive behavior that often begins with simple experimentation. Early wins tend to encourage individuals to continue gambling with increasingly larger stakes, driven by the belief that higher bets will lead to greater profits. Along with the rapid advancement of digital technology, online gambling has become more accessible to various groups, including university students, through convenient and flexible online platforms. Although it is often perceived as a form of entertainment, online gambling has significant negative impacts. This study aims to analyze the effects of online gambling on students’ mental health. The research uses a qualitative approach, with data collected through observations and interviews involving respondents who engage in online gambling activities. The findings reveal that online gambling has detrimental effects on students’ psychological well-being, including increased levels of stress, anxiety, depression, and sleep disturbances. Furthermore, it contributes to decreased concentration, reduced learning motivation, and declining academic performance. Therefore, stronger preventive measures and educational efforts are necessary to minimize the negative impacts of online gambling among university students.

Child grooming is a form of non-physical sexual abuse that involves gradual emotional manipulation, often making it difficult to detect. It typically begins with the abuser gaining the child’s trust and gradually introducing inappropriate behavior, with the goal of sexual exploitation. This study aims to explore the phenomenon of child grooming and the crucial role of guidance and counseling in preventing and managing such cases. The method employed is a literature review, analyzing various relevant scientific articles and research studies. The findings indicate that child grooming is influenced by several factors, including individual traits, family dynamics, and the use of digital media, which has become an increasingly prevalent platform for such abuse. Victims of grooming often experience significant psychological and social consequences, including trauma, emotional distress, and difficulty in forming healthy relationships. Guidance and counseling services are essential in the prevention, early detection, and intervention in grooming cases. These services provide support for both potential victims and their families, helping them understand and recognize the signs of grooming. Additionally, counseling plays a key role in victim recovery, offering psychological support to overcome the lasting impacts of abuse. This research underscores the need for proactive measures and comprehensive guidance and counseling strategies to address child grooming effectively.

The phenomena of cyberbullying and digital intolerance among young people are increasingly alarming in the era of technological disruption, and Christian Religious Education (CRE) is called to provide an adequate pedagogical response to this ethical crisis. This study aims to analyze the relevance of Emmanuel Levinas's ethics of responsibility toward the Other for the formation of students' digital character within CRE, and to formulate a pedagogical framework capable of transforming students' digital behavior from egocentric tendencies toward persons who uphold human dignity. A qualitative method with a library research design was employed, utilizing thematic content analysis of relevant academic sources. The findings indicate that Levinas's concepts of the face (le visage) and asymmetrical responsibility hold profound relevance for CRE, as they directly challenge the egocentric logic underlying destructive behavior in digital spaces. The pedagogical framework of CRE is formulated through three pillars: face-to-face pedagogy, alterity-based digital ethics literacy, and spirituality of responsibility as the foundation of transformation. The implications of this study affirm that CRE holds strategic potential to become a space for cultivating digital moral resilience, grounded in the affirmation of imago Dei and a transformative relational ethics.

Online gambling has emerged as a growing public health and social concern, particularly in developing countries with rapid digitalization such as Indonesia. Increased internet accessibility, mobile device usage, and financial technology services have facilitated the widespread adoption of online gambling across diverse age groups, including adolescents. This study aims to investigate the phenomenon of online gambling and identify key determinants contributing to addictive gambling behavior. The method used is a narrative literature review, synthesizing findings from national and international studies related to online gambling, behavioral addiction, psychological mechanisms, and socio-environmental factors. The findings indicate that online gambling addiction is influenced by multiple interrelated determinants, including economic pressure, cognitive distortions such as illusion of control, low legal awareness, environmental exposure, and technological features embedded in gambling platforms. Neurobiologically, repetitive gambling behavior is reinforced by dysregulation of the brain’s reward system, particularly dopamine pathways, which strengthens compulsive engagement despite adverse consequences. Psychosocial impacts include increased risk of anxiety, depression, financial instability, social isolation, and criminal behavior. The study also highlights that adolescents are particularly vulnerable due to developmental factors and peer influence. The implications of these findings emphasize the need for comprehensive prevention strategies involving stricter legal enforcement, public education, mental health interventions, family support, and technological regulation. A multidisciplinary and public health–oriented approach is essential to reduce the prevalence of online gambling addiction and mitigate its long-term psychological, social, and economic consequences.

Social media, initially projected as a democratic discourse space, has instead become trapped in the echo chamber phenomenon, narrowing the intellectual horizons of its users. This research aims to analyze the echo chamber phenomenon on social media through the lens of Max Horkheimer’s critical theory, specifically the concept of the "Eclipse of Reason." The method used in this study is qualitative descriptive with a literature study and philosophical analysis approach. The results indicate that social media algorithms have shifted objective reason into instrumental reason, where truth is measured solely by efficacy and confirmation of personal beliefs. The analysis in this article concludes that social media functions as an "eclipse of reason" machine that stifles the critical reasoning abilities of individuals. This process occurs when reason is no longer used to critically dissect reality but serves merely as a technical tool to adapt to homogeneous information flows. The death of critical reason is not merely a technical byproduct of algorithms but a manifestation of the dominance of formal rationality that sidelines human values in the digital sphere.

The phenomenon of authority trap occurs when local governments are burdened with achieving SDG 7 (“Affordable and Clean Energy”) targets without being granted adequate authority and resources. This study examines the context of West Java Province and Bandung City, which face complex clean energy governance due to fragmented authority across levels of government. At the national level, Government Regulation No. 40/2025 reinforces emission reduction and the transition toward Net-Zero Emissions by 2060. West Java has established RUED No. 2/2019, which sets a minimum renewable energy share of 17% by 2025. However, the technical responsibilities for implementation (such as electrification and energy conservation) lie at the regency/municipal level. The analysis highlights fiscal disparities, PLN’s dominance, and national regulations that override local authority. Local innovations such as rooftop solar PV, solar-powered street lighting, the Green Building Mayor Regulation, and PPP schemes are evaluated for their effectiveness. This qualitative study combines policy document analysis and literature review. The findings show that the absence of strong local regulation (regulatory void) and the central dominance of PLN reinforce the authority trap, hindering synergy among stakeholders. The recommendations emphasize strengthening institutional collaboration, aligning local and national regulatory frameworks, and promoting innovative financing mechanisms to enable Bandung City to break free from the authority trap in achieving SDG 7 targets.

  This study examines the strategy of writing an expository narrative using a reflective approach in the production of the documentary film "2000 Untuk Parkir: Fenomena Juru Parkir Liar di Jatinangor" Using descriptive qualitative methods through participant observation, in-depth interviews, and data triangulation, this 15-minute film presents a three-act plot that integrates empirical facts (such as a daily income of Rp50,000 from a Rp2,000 per vehicle rate) with the filmmaker's critical reflections on the dynamics of the informal economy and urbanization in educational areas. Results of an effectiveness test on 20 student respondents showed an 85% comprehension rate and a 90% increase in critical awareness, demonstrating the superiority of this hybrid approach in building empathy without excessive subjectivity. The discussion confirms the strategy's contribution to the discourse of Indonesian documentary production, with implications for advocacy for inclusive parking policies.