Publication Search

64,628 articles from 527 journals · 1,699 citations tracked

Showing 1-20 of 291

Analytics

Halimah Halimah; Defina Alfiyanti; Serly Amelika Putri; Muhamad faozi alrizki; Falah Alkautsar +6 more

Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah 2026 STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

This study aims to evaluate the level of sharia compliance in musyarakah contracts within micro-enterprise financing. Musyarakah is a partnership-based financing contract that emphasizes cooperation, profit-sharing based on an agreed ratio (nisbah), and proportional risk sharing in accordance with each party’s capital contribution. In practice, the implementation of musyarakah contracts in micro-enterprise financing must be assessed against the Fatwa of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), principles of fiqh muamalah, and Islamic banking regulatory frameworks in Indonesia. The findings show that the implementation of musyarakah working capital financing in Islamic banking is generally in the good category. However, two non-compliance issues with sharia principles were identified. First, there is an imbalance in work participation, where the business is fully managed by the customer while the bank only provides supervision and guidance without active involvement, whereas active participation of partners is a fundamental principle of musyarakah. Second, there is an element of riba due to the use of a fixed profit-sharing scheme, even though profits in musyarakah should be uncertain and based on actual business performance. The study implies that Islamic banks need to improve musyarakah implementation to ensure full compliance with DSN-MUI fatwas, particularly in terms of active bank participation and non-fixed profit-sharing arrangements. Properly implemented, musyarakah financing can strengthen micro and small enterprises by promoting justice-based and risk-sharing economic cooperation.

Meisya Hidayatika; Wirmie Eka Putra

Journal of Management and Social Sciences 2026 CV. Aksara Global Akademia

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Meisyi Hidayatika; Wirmie Eka Putra

Journal of Management and Social Sciences 2026 CV. Aksara Global Akademia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

Rafiqi, Iqbal; Sarah, Murniah

Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi 2026 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This study aims to analyze trends in scientific publications related to the application of green banking in financing products within Islamic banking in Indonesia during the 2019–2024 period. Using a bibliometric analysis method based on Google Scholar data and mapping via VOSviewer software, this study evaluates 60 selected articles. The study results indicate a significant annual increase in publications, with a primary focus on integrating green banking principles into Islamic financing policies, their impact on profitability, and the role of technology in supporting green banking. Additionally, the study found that environmental sustainability, green financing, and digital transformation are the most dominant themes in the development of green banking research within Islamic banking. Bibliometric network analysis indicates a strong interconnection between the concepts of green finance, sustainable banking, and Islamic banking in supporting sustainable economic development. This study also identifies opportunities for further research related to the effectiveness of green banking implementation on the financial performance and social responsibility of Islamic banking. These findings contribute to the development of green finance literature in the Islamic finance sector and serve as a strategic reference for regulators and practitioners in implementing sustainable banking policies in the future.

Yudhi Novriansyah; Herawati Herawati; Usdeldi Usdeldi

FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin 2026 Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

The development of Islamic banking activities in Indonesia currently is not matched by adequate understanding among students, particularly regarding the rights and obligations of customers, Sharia contract literacy, and consumer protection mechanisms. This Community Service Activity aims to enhance the understanding of Muara Bungo University students regarding customer rights and obligations, complaint procedures, basic sharia contract literacy, prevention of detrimental service practices, and the resolution process for sharia banking consumer disputes. The activity was attended by 50 students from all faculties and department, conducted using the Participatory Action Research (PAR) approach through the stages of problem identification, planning, implementation with interactive lecture methods, and evaluation. The results of the activity showed a significant increase in understanding, marked by the growing awareness of participants regarding the rights and obligations of customers, understanding of Islamic banking contracts, as well as the ability to comprehend consumer protection concepts and the dispute resolution process effectively. Consumer protection literacy education has proven to have a positive impact on students in preparing themselves to face the banking world, both in the context of employment and business in the future.

Eman Suherman; Iwan Setiawan

Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi 2026 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

The development of digital technology has encouraged the transformation of the financial sector through the emergence of Sharia financial technology (fintech) as a financial service based on Islamic principles that emphasize justice, transparency, and public benefit (maslahah). The presence of various Sharia fintech products such as Sharia peer-to-peer (P2P) lending, Sharia crowdfunding, Sharia E-wallets, and digital ZISWAF (zakat, infaq, alms, and waqf) services is considered capable of increasing financial inclusion in Indonesia, especially for unbanked communities and MSMEs that have limited access to formal financial services. This study aims to analyze the innovation of Sharia fintech products, their role in increasing financial inclusion, and their conformity with the perspective of Islamic Economic Law. This research uses a qualitative method with a library research approach through collecting data from scientific journals, DSN-MUI fatwas, OJK and Bank Indonesia regulations, as well as various literature related to Sharia fintech published within the last five years. The data analysis technique was carried out descriptively and analytically by examining the concepts, implementation, and regulations of Sharia fintech in Indonesia. The results of the study indicate that Sharia fintech has a strategic role in expanding public access to financial services through the digitalization of financing, payments, and Islamic social fund collection. In addition to increasing Islamic financial inclusion and literacy, Sharia fintech also helps reduce transaction costs, facilitate MSME financing access, and expand the distribution of financial services to remote areas. From a Sharia perspective, the operation of Sharia fintech must continue to adhere to DSN-MUI fatwas and maqashid sharia principles in order to avoid elements of riba, gharar, and maisir and to create justice and public benefit for society. Therefore, Sharia fintech has a great opportunity to support the development of an inclusive and sustainable Islamic digital economy in Indonesia, although strengthening regulations, Sharia supervision, public education, and product innovation based on community needs are still required.

Dui Rafika Ramadhani; M. Masrukhan

Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi 2026 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This study discusses the analysis of the account opening procedure for E-mas Savings through the digital platform BYOND by Bank Syariah Indonesia. The selection of this topic is motivated by the development of digital services in Islamic banking and the increasing public interest in gold investment products based on sharia principles. The purpose of this study is to identify the procedure for opening an E-mas Savings account and to examine its compliance with sharia accounting principles and DSN-MUI Fatwas. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia KCP Tegal Sutoyo using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The study employed a qualitative descriptive approach to obtain an in-depth understanding of the implementation of digital-based E-mas Savings services. The focus of the research was directed toward the stages of the account opening procedure, transaction mechanisms, and the application of sharia principles in digital banking services. The results indicate that the procedure for opening an E-mas Savings account has been implemented in accordance with applicable regulations and sharia principles, although there are still obstacles related to the uneven level of customer understanding regarding digital service mechanisms. In addition, the implementation of digital services through BYOND by BSI is considered capable of providing convenience, efficiency, and flexibility for customers in conducting gold investments without having to visit bank branches directly. Therefore, increased education and socialization for customers are needed so that the utilization of E-mas Savings can run more optimally and enhance public trust in digital-based sharia investment products.

Rahmat Fajar Ramdani

Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset 2026 Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

Mergers and acquisitions have served as a primary strategy for global banking consolidation over the past three decades, including in Indonesia, which is currently undergoing one of its most massive consolidation waves—one notable example being the emergence of Bank Syariah Indonesia. This article aims to provide a narrative review of the literature on the operational impacts of mergers on bank performance, with a particular focus on implications for the Indonesian context. Based on a systematic search of the Scopus database, 52 peer-reviewed articles published between 2000 and 2025 were analyzed using a narrative thematic synthesis approach. Five main themes were identified: cost efficiency, service quality, risk management, human resource and cultural integration, and information systems and technology integration. The key findings indicate that although 73.1% of studies report post-merger improvements in cost efficiency, these benefits are highly contingent upon the quality of post-merger integration especially in the areas of human resources, organizational culture, and information technology with IT integration failure rates reaching as high as 75%. Domestic mergers consistently achieve efficiency gains more rapidly than cross-border mergers, whereas risk implications depend heavily on the type of merger and the quality of integration. Policy implications include the need for the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to monitor post-merger integration quality, provide integration guidelines for smaller banks, take into account the specific characteristics of Islamic banks, and ensure a streamlined, non-burdensome licensing process. Further research particularly empirical studies on banking mergers in Indonesia—is urgently needed to test the generalizability of global findings to the local context.

Nur Sakinah Nasution; Nora Maulina

Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi 2026 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Lumbar flexibility refers to the maximum capacity of the muscles in the lumbar spine to move freely. Impairment in functional movement may lead to restricted mobility, which can be influenced by disruption of biomotor components, particularly lumbar spinal flexibility. Flexibility may be affected by both internal and external factors, including age and duration of sitting during work. This study aimed to analyze the relationship between sitting duration and age with lumbar flexibility using the Modified Schober Test among employees of PT Bank Syariah Indonesia, Lhokseumawe City. This study applied a cross-sectional design and was conducted in December 2023 in the prayer room area of the PT Bank Syariah Indonesia branch office. Sampling was carried out using a total sampling technique involving 46 respondents. Data collection was performed by measuring lumbar flexibility using the Modified Schober Test method. The results showed that the highest proportion of respondents had limited lumbar flexibility, accounting for 24 respondents (52.2%). The majority of respondents had a sitting duration of 7–9 hours, totaling 26 respondents (56.5%), while the largest age group was 26–35 years, consisting of 23 respondents (50%). Spearman-Rank correlation analysis demonstrated a relationship between sitting duration and lumbar flexibility measured by the Modified Schober Test (r = 0.662). In addition, the relationship between age and lumbar flexibility also showed a correlation based on the Spearman-Rank test (r = -0.321). The study concluded that longer sitting duration and increasing age were associated with greater limitation in lumbar flexibility among employees of PT Bank Syariah Indonesia, Lhokseumawe City.

Abella Puspita Agustin; A. Zuliansyah; Ersi Sisdianto

Journal of Management and Social Sciences 2026 CV. Aksara Global Akademia

Isu keberlanjutan penting bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Namun, implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) masih terkendala variasi kualitas pengungkapan, rendahnya transparansi, serta pembiayaan hijau yang belum optimal. Penelitian ini menganalisis pengaruh ESG terhadap keuangan berkelanjutan pada BUS di Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda, sampel terdiri dari 10 BUS dari populasi 14 bank, dipilih secara purposive sampling berdasarkan laporan keberlanjutan 2020–2024. Data dianalisis dengan uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi melalui IBM SPSS 25. Hasil menunjukkan Environmental dan Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap Keuangan Berkelanjutan, sedangkan Social tidak berpengaruh signifikan meski berarah positif. Secara simultan, ESG berpengaruh signifikan dengan adjusted R2 0,172, artinya ESG hanya menjelaskan 17,2% variasi Keuangan Berkelanjutan. Temuan ini menegaskan implementasi ESG pada BUS perlu diperkuat, terutama aspek sosial dan tata kelola, agar selaras prinsip syariah

Uswatun Chasanah

Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen 2026 CV. Aksara Global Akademia

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong investasi syariah melalui fungsi regulator, pengawas, pelindung konsumen, penjaga stabilitas sistem keuangan, serta edukasi dan literasi keuangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa OJK berperan strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman dan berkelanjutan. Regulasi yang adaptif meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor, sementara pengawasan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan syariah. Perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan praktik investasi dan penanganan pengaduan, sedangkan stabilitas sistem keuangan dijaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah berperan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, perkembangan fintech yang pesat, serta kesenjangan implementasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Rahmansyah Rahmansyah; Nurul Hak; Rahmat Putra Hasibuan

Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2026 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

The development of Islamic finance in Indonesia shown significant growth as alternative financial system based Islamic principles. Data from Bank Syariah Indonesia (BSI) shows the number of Hajj savings accounts reached 5.5 million accounts as of November 2024 and increased to 6.33 million in July 2025. This growth reflects the high level of public enthusiasm in preparing for Hajj funds early on through Islamic financial institutions. In various regions of South Sumatra, BSI has become one of the institutions widely used by the public to open Hajj savings accounts due to its service network and ease of access. The village of Pagar Banyu has great potential for increasing the use of Sharia-based Hajj savings, particularly through the dissemination of information about BSI products. Through appropriate outreach activities, the public can understand wadiah contracts, the benefits of hajj savings, and the process of opening an account and registering for a hajj quota. In this context, Bank Syariah Indonesia (BSI) plays an important role as it is one of the largest Islamic banks. The target audience for this outreach activity is the general public in Pagar Banyu Village, Pagaralam City, South Sumatra Province. This study aims to improve Islamic financial literacy among people Pagar Banyu Village, particularly regarding Hajj savings at BSI, by providing practical understanding of how to open a Hajj savings account, requirements, procedures, and benefits, and encouraging community to start planning for pilgrimage by saving gradually and building awareness of importance of managing finances in accordance with Islamic principles.

A. Fajar Mujahidin

Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi 2026 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Hajj savings are an important Islamic banking product designed to assist Muslims in preparing for hajj expenses in a systematic and Sharia-compliant manner. As a trust-based fund, hajj savings require proper accounting treatment to ensure transparency, accountability, and compliance with Sharia accounting standards. This study aims to analyze the implementation of trust fund accounting in the Hajj Savings Program at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi. This research employs a qualitative descriptive approach using observation, documentation, and interviews conducted during an internship period at the research location. The data were analyzed by comparing accounting practices applied by the bank with relevant Sharia accounting standards, particularly PSAK 105 and PSAK 101. The results indicate that the hajj savings at BSI KCP Tegal Slawi are managed under a mudharabah contract and are recognized as temporary syirkah funds rather than bank income. The processes of recognition, measurement, presentation, and disclosure have generally been implemented in accordance with Sharia accounting principles. However, limitations were found in the level of accounting understanding among operational staff. This study implies that strengthening Sharia accounting literacy among bank employees is essential to enhance accountability and maintain customer trust in managing hajj funds.  

Putri Nazli

Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah 2026 STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

This study aims to explore the understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) actors regarding financial statements as a basis for applying for Islamic financing. Financial statements play a crucial role in assessing business feasibility, especially in Islamic banking which emphasizes the principles of transparency, justice, and accountability. This research employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews and observations involving MSME actors and Islamic banking practitioners. The results indicate that most MSME actors have limited understanding of financial statements, both in terms of preparation and utilization, which impacts their ability to access Islamic financing. Therefore, collaboration between Islamic banks and educational institutions is needed to improve MSME financial literacy, so they are better prepared and have sufficient understanding to prepare financial reports in accordance with Sharia principles. This is expected to improve access to and the quality of financing received by MSMEs in Indonesia.

Siska Dwi Oktavia; Sirajul Arifin

Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah 2026 STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

This study analyzes the competitive advantage of sharia gold investment at Pegadaian Syariah, Blauran Branch, Surabaya, amidst competition from Bank Syariah Indonesia and sharia fintech. Using a descriptive qualitative approach, primary data was obtained through semi-structured interviews with Branch Managers, marketing staff, and customers, while secondary data came from Pegadaian reports, OJK publications, and the World Gold Council. The analysis employed the SWOT framework and Porter's Five Forces. The results show that Pegadaian Syariah's competitive advantage stems from public trust in its state-owned enterprise (BUMN) status, compliance with sharia principles, certified Galeri24 products, and product flexibility starting from IDR 10,000 supported by the PSDS digital platform. There is a significant opportunity from the 135% year-on-year surge in gold demand, but it faces the threat of intense competition and high buyer bargaining power. Competitive advantage strategies are implemented through digital service differentiation, an inclusive market focus, and cost efficiency. The study recommends intensifying PSDS education, strengthening gold investment literacy, and optimizing pricing to increase competitiveness.

Annisyah Nur Silalahi; Dita Handayani; Faris Haikal Hasibuan; Reni Ria Armayani Hasibuan

Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 2025 Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

This study presents a comprehensive evaluation of three main Islamic monetary instruments Sukuk, the Islamic Interbank Money Market (PUAS), and Sharia Repo to strengthen the resilience and stability of Indonesia’s Islamic financial system. Using a descriptive literature review method, this study analyzes relevant academic sources, regulatory frameworks, and policy reports. Sukuk is examined as an asset-based instrument that plays a crucial role in medium- to long-term financing and fiscal management. PUAS is analyzed as a mechanism for short-term liquidity management among Islamic banks based on mudharabah and wakalah contracts. Meanwhile, Sharia Repo is evaluated through the sale and repurchase mechanism of Sharia State Securities (SBSN) to support liquidity stability in Islamic banking. The findings reveal strong synergy among these instruments in managing excess liquidity, controlling inflation, and strengthening the transmission of Bank Indonesia’s monetary policy in compliance with Sharia principles. This study recommends enhancing public literacy, strengthening innovative regulatory frameworks, and developing Islamic financial infrastructure to promote inclusive and sustainable growth in Indonesia’s Islamic financial sector.

Sulistya Ningsih; Tarmizi Silalahi; Ananda Wahid Siregar; Reni Ria Armayani Hsb

Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 2025 Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

This study aims to analyze the role and effectiveness of Islamic monetary policy in Indonesia in facing digital transformation, particularly through the instruments of Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) and Sukuk Bank Indonesia (SukBI). The digital transformation of the national financial system demands an adaptive monetary policy that remains grounded in the principles of maqashid shariah. In the context of Islamic economics, monetary policy not only functions to regulate the money supply and maintain price stability but also ensures the realization of justice and economic welfare. This research employs a descriptive qualitative approach, using literature-based data collection from official publications of Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and relevant academic references on Islamic monetary policy. The analysis adopts an inductive approach by examining the roles of SBIS and Sukuk BI in supporting the stability of the Islamic financial system and their alignment with maqashid shariah values such as al-‘adl (justice), al-wudhuh (transparency), and ar-rawaj (circulation of wealth). The findings indicate that digitalization has positively impacted the efficiency and transparency of Islamic monetary instruments, where SBIS plays a role in regulating the liquidity of Islamic banks in a non-usurious manner, while Sukuk BI serves as an essential instrument in maintaining national economic stability. Nevertheless, challenges remain, including the limited digital infrastructure for Islamic finance and the need to strengthen regulations to ensure that digital monetary systems remain consistent with sharia principles.

Annisyah Nur Silalahi; Dita Handayani; Faris Haikal Hasibuan; Reni Ria Armayani Hasibuan

Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak 2025 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This research offers an in-depth examination of three primary Sharia monetary tools—Sukuk, the Sharia Interbank Money Market (PUAS), and Sharia Repo—aimed at enhancing the resilience of Islamic financial systems in Indonesia. Through a descriptive review of existing literature, the paper details Sukuk as asset-supported securities for medium- to long-term funding, PUAS operations grounded in mudharabah and wakalah agreements for brief interbank dealings, and Sharia Repo via SBSN sell-and-buyback arrangements to streamline Sharia bank liquidity. Results indicate these tools work in tandem to handle surplus funds, curb inflation, and bolster Bank Indonesia's monetary framework absent any speculative practices. Policy recommendations emphasize advancing education efforts, regulatory innovations, and infrastructural upgrades to promote equitable expansion within Sharia finance.

Syahru Ramadlan Al-Ghoffar; Peni Haryanti

Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak 2025 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This study aims to analyze the marketing strategies of Islamic bank products based on sharia values implemented in Mojoarno Village (Ikhsanudin et al. 2024). The background of this research is the increasing development of Islamic banking in Indonesia which is not always followed by sucient understanding of sharia nancial products at the rural level (Qothrunnada et al. 2023). This condition requires Islamic banks to design marketing strategies that are not only focused on product promotion, but also on education, empowerment, and strengthening public trust (Damayanti 2023). This research uses a qualitative case study approach on an Islamic bank that actively conducts marketing activities around Mojoarno Village (Yin 2018). Data were collected through in-depth interviews with bank marketing sta , religious leaders, and customers, participatory observation in socialization and religious activities, as well as documentation of promotional materials and internal reports (Miles and Huberman 2014). The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing with source and technique triangulation to ensure validity. The ndings show that marketing strategies integrated with sharia values—such as justice, transparency, and avoidance of riba, gharar, and maysir—combined with religious and cultural approaches through mosques and majelis taklim can increase public literacy and interest in Islamic bank products (Rahman, Aji, and Sopingi 2023). However, several challenges still remain, including low initial nancial literacy, strong informal nancial practices, and limited marketing resources in rural areas (Syifa, Nasution, and Inayah 2024). The implications of this research emphasize the importance of synergy between Islamic banks, religious leaders, and local communities to develop sustainable sharia-based marketing models in rural contexts.

Alamsa Alamsa; Olivia Pamilangan Andi’lolo; Iqrima Mas Mappangile

Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak 2025 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This study examines the strategic role of Islamic banking in expanding financial inclusion and alleviating poverty in Indonesia. Using a qualitative literature review methodology, this research analyzes academic literature, regulations, and official reports to identify the contributions, challenges, and optimization strategies of Islamic banking. Findings indicate that Islamic banking provides financing alternatives aligned with Islamic values through products such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, enabling low-income communities to access capital without interest burdens. The management of Islamic social funds including zakat, infaq, sadaqah, and waqf strengthens social capital for micro-enterprise empowerment. However, significant barriers exist, including low Islamic financial literacy, limited access in remote areas, and suboptimal regulations. This study recommends enhancing financial literacy, developing technology-based inclusive products, strengthening supportive regulations, and fostering multi-stakeholder collaboration to optimize the role of Islamic banking as an instrument for inclusive and equitable economic development in Indonesia. The research contributes to the theoretical understanding of Islamic banking's potential in addressing financial exclusion and poverty while providing practical insights for policymakers and banking institutions.