Publication Search

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui implementasi sistem manajemen organisasi dalam pengelolaan dana ZIS di Baznas Provinsi Bali. 2) Untuk mengetahui pengelolaan dana ZIS (Zakat, infak, dan sedekah) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bali. Metode penelitian ini pendekatan kualitatif berupa deskriptif analisis dari hasil wawancara dan pengamatan kepada informan dan Muzakki serta dokumentasi yang diperoleh penulis dari Baznas Provinsi Bali dengan teknik analisis data yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dari hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa manajemen organisasi di Baznas Provinsi Bali yaitu melalui 1) Perencanaan, perencanaan pekerjaan Baznas Provinsi Bali dilakukan akhir tahun sebelum tahun berikutnya, sebelum tahun berjalan dan sebelum kegiatan berlangsung. 2) Pengorganisasian, struktur tugas organisasi sudah dibentuk dari awal terbentuknya Baznas Provinsi Bali. 3) Pengarahan, pengarahan diberikan sebulan sekali atau setiap pimpinan mengadakan acara. 4) Pengawasan, ada dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Baznas Provinsi Bali sudah menerapkan tiga prinsip dasar pengelolaan dana ZIS yaitu independen, netral, dan transparan. Dan dalam pengelolaan dana ZIS di Baznas Provinsi Bali melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan, untuk pendistribusian dana ZIS Baznas Provinsi Bali melalui lima program, yaitu Bali Cerdas, Bali Sejahtera, Bali Peduli, Bali Taqwa, dan Bali Sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penerapan Good Corporate Governance dalam mengawal tata kelola perusahaan di PT. Perkebunan Nusantara XI. Dengan menggunakan design kualitatif pendekatan studi kasus (case study), penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara secara mendalam (indepth intervew) dengan auditor internal dan pihak-pihak yang menangani penerapan GCG dan observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Kriteria yang digunakan adalah Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012. tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Penelitian menemukan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada objek penelitian masih mengandung beberapa kelemahan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Aspek Direksi dan Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi. Walaupun penilaian GCG 2021 mencapai skor 89,09 dengan kategori “Sangat Baik”, diharapkan dengan temuan kelemahan oleh peneliti dapat menjadi perbaikan penilaian GCG dimasa yang akan datang untuk PT. Perkebunan Nusantara XI. Implikasi penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan mengoptimalisasi kinerja perusahaan dan mengurangi kelemahan yang dilakukan dalam proses tata kelola perusahaan menjadi baik.

. Kurangnya minat baca siswa terhadap buku paket sehingga membuat siswa malas mengerjakan pekerjaan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk Menggambarkan pengaruh penggunaan handphone terhadap hasil pekerjaan rumah siswa kelas VIII.1 MTsN 2 Pasaman Barat. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif eksperiment, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII.1 MTsN 2 pasaman barat yang berjulah 31 orang siswa. Pengambilan sampel menggunkan teknik simple random sampling. Penelitian ini dilakukan di MTsN 2 pasaman Barat. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui dokumentasi yaitu nilai pekerjaan rumah sswa. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data pada penelitian ini menngunakan teknik uji-t. penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 12 september sampai 17 Desember 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh penggunaan handphone terhadap hasil pekerjaan rumah siswa kelas VIII.1 MTsN 2 pasaman Barat setelah di terapkannya penggunaan handphone sebagai sumber belajar untuk mengerjakan pekerjaan rumah nilai siswa dikatakan baik secara signifikan dan bisa dilihat dari hasil nilai pekerjaan rumah dengan menggunakan uji-t Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para guru dan, terlebih khusus, para orang tua dalam mendorong anak-anaknya untuk tekun belajar dan mengontrol anak-anaknya dalam menggunakan HP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Audit Internal pada PT. Perkebunan Nusantara XI menerapkan pengendalian internal yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi operasional perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan auditor internal perusahaan untuk mengetahui perkembangan dan kegiatan perusahaan, dan observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek. Berdasarkan data hasil penelitian yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kriteria pengendalian internal menurut COSO (2013) hasil kondisi dari PT Perkebunan Nusantara XI telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik ditandai oleh direksi perusahaan telah memberikan asersi secara tertulis dalam Laporan Keuangan audited tahun 2021. Namun, pada tahun 2020 pernah terjadi penyimpangan penerapan Standar Operasional Perusahaan (SOP) di PT. Perkebunan Nusantara XI yang berakibat pada terjadinya penyalahgunaan persediaan gula di pabrik gula. Terdapat oknum pekerja gudang yang melakukan manipulasi data sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Namun, PT. Perkebunan Nusantara XI ini telah memperbaiki pengendalian internal perusahaan dengan cara memperketat pelaksanaan SOP. Implikasi penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana progres yang dilaksanakan oleh karyawan apakah sudah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Dalam dunia pendidikan model pembelajaran menjadi ujung tombak tercapainya tujuan pembelajaran. Permasalahan yang sering ditemui dalam proses pembelajaran yaitu kurangnya daya tarik minat siswa dalam pembelajaran, guru menjadi perancang strategi pembelajaran yang cocok digunakan di kelas, yang mana harus mengenal berbagai macam model pembelajaran yang kooperatif digunakan pada situasi pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran Snowball throwing. Dalam kegiatan pengabdian ini penulis menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian Tindakan Kelas adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagonis, perencanaan, pemantauan dan mempelajari pengaruh yang ditimbulkan. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yakni data dimulai dengan menelaah dari awal pengambilan data sampai seluruh data terkumpul. Tulisan ini berdasarkan temuan di SMA Negeri 1 Tambun Utara sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan dan bahan penelitian penulis melaksanakan model pembelajaran ini di kelas XII IPS 3 yang memiliki kendala dalam proses pembelajaran membuat kurang minatnya belajar siswa karena model pembelajaran yang monoton. Hasil penelitian menggambarkan perbedaan nilai ketuntasan dari 3 tahapan proses penilaian yaitu penilaian siklus 1, penilaian siklus 2, dan penilaian siklus 3. penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 Tambun Utara. Dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran snowball throwing ini berhasil.    

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 1) mengkaji jenis-jenis praanggapan yang muncul dari pernyataan humor di stand up comedy wanita Indonesia, 2) mengkaji relevasi praanggapan dalam menciptakan humor pada stand up comedy wanita Indonesia dalam pembelajaran teks anekdot bahasa Indonesia. Data dalam penelitian ini berupa pernyataan comic wanita yang mengandung praanggapan dalam membawakan stand up comedy. Sumber data dalam penelitian ini berupa video stand up comedy wanita Indonesia yang telah tayang di televisi kemudian diunggah ke Youtube. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan metode unggah, simak, dan catat. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Praanggapan yang muncul didominasi oleh praanggapan leksikal, praanggapan nonfaktif, praanggapan eksistensial, praanggapan faktif, praanggapan struktural, dan praanggapan konterfaktual. Penerapan pembelajaran bahasa Indonesia materi teks anekdot membuat pembelajaran lebih menyenangkan dapat memberikan sugesti dan imajinatif  yang  membuat siswa lebih mudah menuangkan ide-ide pikirannya.    

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Yayasan Misbahunnur adalah lembaga pendidikan yang terdapat di Kota Cimahi, yang mengelola 4 bidang, yakni madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, madrasah qur’aniyah, dan majelis ta’lim. Dalam kegiatan operasionalnya, didapati masalah yang berkaitan dengan sistem yang digunakan seperti informasi mengenai aset tidak lengkap, catatan aset tidak sesuai dengan kondisi eksisting aset, sistem tidak terhubung dengan jaringan, serta layanan yang diberikan sistem tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga sehingga diperlukan evaluasi pada kinerja sistem menggunakan model Information Systems Success Measurement. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem informasi inventarisasi aset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan yakni teknik deskriptif dengan reduksi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan tidak fleksibel dan tidak terintegrasi, informasi yang dihasilkan sistem tidak relevan, tidak akurat, tidak berlaku, sistem belum memiliki menu yang lengkap, membutuhkan durasi yang lama untuk menampilkan informasi, kepuasan pengguna rendah dan manfaat yang dirasakan belum optimal. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan untuk melakukan perancangan tracking system menggunakan teknologi RFID untuk sistem informasi inventarisasi aset berbasis web.

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan, namun upaya hukum dari debitur  berupa  gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini memberikan rumusan masalah mengenai 1). Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh debitur dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi, tujuan penelitian 1). Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2).Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi 3).Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur, Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 1).Tidak adanya  restrukturisasi  pinjaman  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  eksekusi  hak tanggungan, 2).Debitur hanya dapat mengajukan  gugatan penangguhan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan apabila  didasarkan pada  adanya cacat  hukum pada  perjanjian  kredit, 3).Eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi dengan adanya perlawanan dari debitur tetap memberi perlindungan untuk kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) mengkaji makna yang terdapat pada lirik lagu “Hanya Rindu” pada album anmesh kamaleng (2) penggunaan gaya bahasa yang terkandung di dalam lirik lagu “ hanya rindu” pada album  Andmesh Kamaleng. Peneliti tertarik menganalisis diksi dan gaya bahasa pada lirik lagu  hanya rindu ini karena ingin mengetahui apa makna yang terkandung dalam lirik lagu tersebut.dan anmesh kamaleng ini dia adalah salah satu penyanyi dan pencipta lagu yang  mempunyai cara tersendiri atau ciri khas tersendiri dalam menyampaikan atau mengarang sebuah lagu. Makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan,setiap kata saling berkaitan satu sama lain. Gaya bahasa adalah  pemanfaatan kekayaan bahasa dalam berbicara maupun menulis guna untuk memperoleh efek efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup dan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seorang pembaca atau penyimak tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Sumber data yang digunakan berupa dokumen yang berisi tentang lirik lagu hanya rindu dari album Andmesh Kamaleng.Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik menyimak dan mencatat. Dalam lirik lagu hanya rindu ini mengandung tiga macam makna yaitu makna denotasi,konotasi dan mitos. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang yaitui 3 ragam gaya bahasa yang masuk pada lirik lagu ini, yakni: gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa perulangan.

Yayasan Al-Muqowamah Tasikmalaya adalah salah satu badan hukum yang mengelola lembaga pendidikan dan bimbingan. Lembaga tersebut antara lain Pondok Pesantresn, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMKIT), dan Kantor Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIH).  Salah satu kegiatan terkait pengelolaan aset di Yayasan Al-Muqowamah adalah inventarisasi aset. Kegiatan -inventarisasi aset di Yayasan Al-Muqowamah masih dilakukan secara manual yaitu dengan mencatat pada buku, sehingga terdapat masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset di yayasan ini seperti  data dan informasi aset tidak tersedia secara realtime, terdapat ketidaksesuaian informasi mengenai kondisi dan jumlah aset yang telah dilakukan pendataan, oleh karena itu diperlukan analisis mengenai kebutuhan sistem informasi menggunakan model Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendefinisikan masalah mengenai kebutuhan sistem informasi, menganalisis kebutuhan sistem informasi, dan mengetahui sistem informasi yang dapat direkomendasikan terhadap Yayasan Al-Muqowamah Tasikmalaya untuk pelaksanaan inventarisasi aset.  Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan data mengenai kebutuhan sistem informasi untuk pelaksanaan inventarisasi aset di Yayasan Al-Muqowamah berdasarkan. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan untuk melakukan perancangan sistem informasi untuk pelaksanaan inventarisasi aset berbasis web.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Masyarakat kini memiliki pandangan baru untuk melakukan pembayaran nontunai yang jauh lebih praktis, sistematis, dan aman dalam melakukan segala aktivitas transaksi berkat teknologi yang kini berkembang pesat. Beberapa orang mengetahui bahwa digital payment adalah bentuk uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi. Dengan bantuan pendekatan technology acceptance model (TAM), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat pengguna dalam memanfaatkan pembayaran digital di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan melalui artikel, e-book atau secara via online atau melalui website-website terpercaya tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan digital payment lebih mudah dan efisien serta efektif ditambah dengan penggunaan digital payment yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selain itu, dengan menggunakan digital payment para pengguna banyak mendapat promo dan lebih murah dalam melakukan transaksi pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas produk, keragaman produk dan harga produk secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 15 kios daging sapi yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Daging Sapi (PPDS)  Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner dengan penentuan sampel non random sampling menggunakan teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan pada 15 kios daging sapi yang tergabung dalam PPDS Kota Semarang. Jumlah sampel sebanyak 68 responden yang merupakan pelanggan kios daging sapi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda, uji F, dan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, keragaman produk, dan harga produk secara parsial dan simultan terhadap loyalitas pelanggan pada kios daging sapi yang tergabung dalam PPDS kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah : (1) kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan kios daging sapi PPDS kota Semarang; (2) keragaman produk tidak berpengaruh berpengaruh loyalitas pelanggan kios daging sapi PPDS kota Semarang; (3) harga produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan kios daging sapi PPDS kota Semarang (4) kualitas produk, keragaman produk, dan harga produk secara simultan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan kios daging sapi PPDS kota Semarang

Badan Pelaksana Pengelola (BPP) Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mengelola aset yang terdiri dari real property maupun personal property. Namun, saat ini pengelolaan inventarisasi aset pada personal property memerlukan upaya lebih dalam mengelola basis datanya dan dilakukan secara individual, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara fisik aset dengan data yang dimiliki sebelumnya dan output yang dihasilkan tidak bisa didapatkan secara cepat dan akurat. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi manajemen aset yang sesuai untuk pelaksanaan inventarisasi personal property menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use (UTAUT) dengan empat dimensi pengukuran yakni harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial dan kondisi fasilitas. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan mix-method. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan kuesioner yang ditujukan pada kelima orang di Bagian Laporan, Inventaris/Aset dan Rumah Dinas. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan inventarisasi aset personal property tidak efisien, belum dapat meningkatkan efektivitas kinerja dan kualitas hasil dan terdapat kesulitan dalam melakukan pengonsepan awal lembar kerja pencatatan dan pelaporan. Selain itu, BPP TMII mendukung adanya sistem informasi untuk pengelolaan aset dan spesifikasi fasilitas yang cukup untuk menjalankan sistem informasi. Maka dari itu, BPP TMII dapat menerapkan RFID berbasis web pada aset tetap yang dimiliki

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap pembentukan akhlak siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifanya library research. Metode analisis data yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif yang dilakukan lewat proses menjelaskan dan menggambarkan pengaruh pendidikan agama islam dalam pembentukan akhlak siswa secara jelas, objektif dan kritis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan agama islam berpengaruh pada pembentukan akhlak para siswa. Hal ini didasari bahwa pendidikan agama islam berfungsi untuk Menyediakan dan mengakomodasi pendidikan tentang akidah dan akhlak adalah hal fundamental yang utama dalam pembentukan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Pengaruh pendidikan agama islam dalam pembentukan akhlak siswa dilihat materi yang disampaikan berupa keagamaan yang diperoleh dari akidah, hukum dalam ibadah yang dilakukan sehari-hari diperoleh dari fiqih, pedoman dalam berperilaku diperoleh dari pendidikan akhlak, keteladanan hidup diperoleh dari sejarah umat terdahulu dan pedoman hidup diperoleh dari Al-Qur’an sebagai kitab suci umat islam dan As-sunnah serta lewat keteladanan yang dicontohkan dari guru dalam kehidupan sehari-hari.  

Tujuan dari penelitian jurnal ini untuk mengetahui gaya bahasa dan makna yang terdapat pada lirik lagu “Dunia Tipu-Tipu” Yura Yunita. Riset terhadap penelitian ini menggunakan analisis data, yaitu dengan mendengarkan lagu yang akan dianalisis, memahami isi lirik tersebut kemudian, mencari kata-kata yang mengandung majas atau gaya bahasa lalu mendeskripsikan makna dari lagu ini yang tertuju kepada teman, keluarga dan orang terdekat maka dari itu kami menemukan beberapa majas yang ada didalam lirik lagu tersebut, penelitian yang kami dapatkan adalah beberapa majas yaitu majas hiperbola, majas paradoks, majas eufimisme, majas metafora, dan majas personifikasi.