Publication Search

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Abstract. This research aims to analyze the effectiveness and reliability of production machines in the process of making public street lighting poles (PJU) at PT. XYZ The main problem faced by the company is high machine downtime so that production targets are not achieved. Therefore, a method is needed that is able to measure machine effectiveness as a whole and identify the main causes of production losses. The method applied includes Overall Equipment Effectiveness (OEE) to measure machine effectiveness based on three components, namely availability, performance and quality. The Total Productive Maintenance (TPM) approach is used to identify factors causing low effectiveness through Six Big Losses analysis. Apart from that, Mean Time To Repair (MTTR) and Mean Time Between Failure (MTBF) are calculated to determine the level of machine reliability. The data used includes machine working hours, downtime, operating time, production quantities, defective products, as well as machine damage and repair data. The analysis results are expected to show the level of machine effectiveness and identify the dominant factors causing downtime. Based on these results, improvement proposals are prepared to reduce downtime, increase machine reliability and improve production productivity Keywords: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance (TPM), Six Big Losses, Downtime, Efektivitas   Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan keandalan mesin produksi pada proses pembuatan tiang penerangan jalan umum (PJU) di PT. XYZ Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah downtime mesin yang tinggi sehingga target produksi tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengukur efektivitas mesin secara menyeluruh dan mengidentifikasi penyebab utama kerugian produksi. Metode yang diterapkan meliputi Overall Equipment Effectiveness (OEE) untuk mengukur efektivitas mesin berdasarkan tiga komponen, yaitu availability, performance, dan quality. Pendekatan Total Productive Maintenance (TPM) digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya efektivitas melalui analisis Six Big Losses. Selain itu, dilakukan perhitungan Mean Time To Repair (MTTR) dan Mean Time Between Failure (MTBF) untuk mengetahui tingkat keandalan mesin. Data yang digunakan mencakup jam kerja mesin, downtime, waktu operasi, jumlah produksi, produk cacat, serta data kerusakan dan perbaikan mesin. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan tingkat efektivitas mesin dan mengidentifikasi faktor dominan penyebab downtime. Berdasarkan hasil tersebut, disusun usulan perbaikan untuk mengurangi downtime, meningkatkan keandalan mesin, dan memperbaiki produktivitas produksi Kata kunci: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance (TPM), Six Big Losses, Downtime Mesin, Efektivitas Mesin

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme ASN, independensi ASN, dan komitmen organisasi ASN terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 45 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN pada BKAD Provinsi Sumatera Utara, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme ASN dan independensi ASN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, komitmen organisasi ASN berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan, profesionalisme ASN, independensi ASN, dan komitmen organisasi ASN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BKAD Provinsi Sumatera Utara.

This article examines the moral philosophy of Saint Augustine, focusing on the concept of free will and its implications for human sinful actions. The study aims to provide a philosophical and theological understanding of Augustine’s concept of free will and to analyze its correlation with human acts of sin. Augustine conceives of free will as a rational capacity inherent in human beings, enabling them to make conscious choices. In its essence, this freedom is oriented toward the good. However, due to the fallen condition of humanity, the will becomes disordered and is directed toward things that are lower than the highest good. Therefore, there exists an inherent correlation between free will and sinful action, wherein sin is understood as the manifestation of a misused will. Accordingly, the thought of Saint Augustine of Hippo affirms that free will is an essential gift that enables human beings to make conscious choices, including the choice to commit sin. Free will does not stand apart from moral reality; rather, it serves as the foundation for explaining that sin occurs as a result of the deviation of the human will from the highest good, namely God. Thus, it can be asserted that there is a clear, close, and inseparable correlation between Augustine’s concept of free will and human sinful action.

Typhoid fever during pregnancy can lead to complications such as uteroplacental infection, miscarriage, and vertical transmission, which causes neonatal typhoid. Typhoid fever is found worldwide and is highly prevalent in developing countries, particularly in tropical regions. It is estimated that there are 11–21 million cases per year and approximately 128,000–161,000 deaths per year; the majority of cases occur in Southeast Asia, South Asia, and Sub-Saharan Africa. Salmonella typhi is a gram-negative bacterium capable of intracellular survival. Symptoms in typhoid patients vary among different groups. While pregnant women with typhoid are more likely to exhibit coughing, non-pregnant patients more frequently report nausea/vomiting compared to pregnant patients. The effects of typhoid fever on pregnancy result from prolonged high fever and poor general health, which can lead to miscarriage, preterm labor, and intrauterine fetal death, especially if the infection occurs during the first or second trimester. Morbidity and mortality rates may be higher in pregnant women. Pregnancy itself does not affect the course of the disease. Prevention of typhoid fever involves adopting a clean and healthy lifestyle, as well as receiving the typhoid vaccine. Two effective vaccines are available for typhoid fever. The live-attenuated oral vaccine (Ty21a) requires four doses, administered 48 hours apart, without concurrent use of antibiotics or antimicrobial medications. Due to reduced gastrointestinal motility in early pregnancy and frequent nausea and vomiting associated with symptomatic gastroesophageal reflux requiring acid-reducing therapy, we do not recommend the Ty21a oral vaccine for pregnant patients.

This research aims to discuss online marketing strategies and service quality as well as their impact on post-pandemic cosmetic sales at the Abigail Shop, Sintang Regency. This study applies a qualitative-descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observation and analysis of various documents. Subjects consist of business owners, employees and customers. The validity of the data was tested through Technical Triangulation. Research findings show that Abigail Store's use of Instagram as a digital marketing tool is effective in increasing market reach and attracting customer interest with various creative content, including photos, videos, promotions and testimonials from customers. Apart from that, the direct message and WhatsApp features function to facilitate communication and transactions between sellers and buyers. This research also confirms that high service quality is directly related to customer satisfaction which then results in the frequency of repeat purchases. The increase in sales of Toko Abigail's cosmetic products after the pandemic can be attributed to an effective combination of digital marketing strategies and consistent, high-quality service standards. This study aims to be a reference for business owners in optimizing marketing methods through digital media, while maintaining service quality amidst the rapid development of information technology.

This study aims to analyze the implementation of the Bravo PUPR Online attendance system in improving the work discipline of Civil Servants (ASN) at the National Road Implementation Center of East Nusa Tenggara. The research focuses on punctuality of attendance, consistency in fulfilling working hours, task completion, compliance with attendance procedures, alignment between recorded data and actual conditions, and acceptance of consequences for violations. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, documentation, and interviews with leaders, system operators, and ASN as direct users. The results indicate that the implementation of the Bravo PUPR Online attendance system has improved administrative order in attendance and increased ASN awareness of time discipline. However, work discipline has not been fully optimal, as several issues remain, such as inconsistent attendance, suboptimal fulfillment of working hours, and discrepancies between attendance data and actual field conditions. In addition, technical constraints such as internet connectivity and GPS accuracy, as well as behavioral factors like negligence and lack of supervision, also affect system effectiveness. In terms of compliance, the Bravo system integrated with e-HRM is considered effective in detecting violations and enforcing strict consequences, ranging from warnings to administrative sanctions. This demonstrates that the attendance system functions not only as a recording tool but also as an instrument for monitoring discipline.

Hypertension is a condition where blood pressure increases above normal limits as indicated by systolic and diastolic values ​​during examination. In Karanglangit Village, the community's low level of knowledge regarding risk factors, prevention and treatment of hypertension is an obstacle in controlling this disease. This service activity aims to increase public understanding so that they are able to implement efforts to prevent and manage hypertension independently. The method used is direct counseling with the help of presentation media and educational posters. The activity stages include completing a pre-test, providing material about hypertension, an interactive discussion session, and a post-test. The activity was carried out in January 2026 at the Karanglangit Village Hall, Lamongan District, with 26 PKK women participating. The results show an increase in participants' knowledge, marked by an increase in the average score from 76.92% in the pre-test to 100% in the post-test. The paired t-test showed a significant difference before and after the counseling (p<0.001), so that the activity was considered effective in increasing community knowledge. Apart from that, participants also better understand the importance of a healthy lifestyle, regular check-ups, and compliance in maintaining stable blood pressure.

The death of a Madrasah Tsanawiyah (MTs) student allegedly linked to police action raises significant legal issues concerning the limits of the use of force and the construction of criminal liability. This study aims to reformulate the elements of assault resulting in death by integrating the objective element (actus reus) and the subjective element (mens rea) within the framework of the doctrines of dolus and culpa. It also seeks to develop a model of criminal liability analysis that is more transparent, accountable, and oriented toward the protection of a child’s right to life. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by a literature review of legislation, court decisions, and criminal law scholarship. Data are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that proving the act and the resulting death alone is insufficient without clearly establishing the form of fault. The distinction between dolus eventualis and culpa lata constitutes a decisive factor in determining the classification of the offense and the degree of criminal liability. Ambiguity in identifying the spectrum of fault may lead to sentencing disparities and weaken the principle of geen straf zonder schuld (no punishment without fault). Therefore, this study proposes a reconstruction of the elements of the offense that places proof of mens rea at the center of assessing police accountability while ensuring the protection of the child’s right to life.

This study aims to analyzei thei peirformancei and contributing factors to thei failurei of thei digital-baseid Civil Seirvant Manageimeint Information Sisteim (SIKILAT) adoption at thei Jambi Provincei Human Reisourceis Deiveilopmeimnt Ageincy (BPSDM) using a Teichnology, Organization, and EInvironmeint (TOEI) peirspeictivei. Thei study eimployeid a qualitativei, deiscriptivei approach. Thei reisults indicatei that SIKILAT impleimeintation is suboptimal and unsustainablei. From a teichnological peirspeictivei, obstacleis includei lack of minteinancei, limiteid systeim quality, and complicateid usability. From an organizational peirspeiktivei, thei lack of mandatory policieis and low useir compeiteincy and participation arei keiy obstacleis. Meianwhilei, from an einvironmeintal peirspeictivei thei lack of reigulations and eixteirnal preissureis havei leid to thei systeim’s deiclinei as a priority.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, penyuluh pertanian, serta petani. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui beberapa program perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti bantuan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi petani, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Information technology advancements have sparked a digital revolution in village government operations, especially in tracking and assessing village officials' performance. Performance evaluation is still done by hand in many village government organizations, which frequently causes reporting delays, ineffective data processing, and a lack of transparency in the evaluation process. In order to facilitate a more efficient and organized monitoring and performance evaluation process, an information system therefore required. In order to support the management village apparatus data, performance assessment procedures, and integrated reporting, this study intends design and develop a web-based monitoring system for assessing the performance village officials. To represent the system processes in an organized way, the system design is modeled using the Unified Modeling Language (UML), which includes use case diagrams, activity diagrams, and sequence diagrams. To make sure that every system function performs in accordance with user requirements, system testing is carried out using the Black Box Testing method. The findings demonstrate the system's ability handle village apparatus data, carry out automated performance evaluation procedures, compute final scores using assessment indicators, and produce precise performance reports. It is anticipated that the system's implementation will enhance the village officials' performance monitoring procedure's efficacy, efficiency, transparency, and structure.

This study aims to analyze the implementation of integrity and ethics among Civil Servants (ASN) in public service delivery at the 5 Ilir Subdistrict Office in Palembang City. The 5 Ilir area, which is located in an urban setting with high population density and dynamic socio-economic activities, requires subdistrict officials to provide fast, responsive, and citizen-oriented services. The study adopts a qualitative approach using purposive sampling, designating the Head of the Subdistrict as the key informant. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation of administrative service processes, and document analysis. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method to identify practices, values, and mechanisms related to the enforcement of integrity and ethics in public services. The results indicate that the implementation of integrity and ethics at the 5 Ilir Subdistrict Office is reflected in transparent standard operating procedures, an open queuing system, routine briefings, internal and external supervision mechanisms, and responsive leadership in addressing community issues, including the resolution of social conflicts and flood mitigation. The existence of a legal aid post further strengthens public access to justice. The enforcement of integrity is not merely normative but is systematically implemented through regulations, organizational culture, and oversight mechanisms. This study recommends strengthening the digitalization of public services as a strategy to enhance transparency, accountability, and service quality at the subdistrict level.

The book of tafsir at-Thabari jami al-bayan'an ta'wil Ayi Al-Qur'an by Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari is one of the tafsir books that has a tahlili style and uses the history method in interpreting. Prophet Solomon is one of the 25 prophets who must be known and believed by Muslims throughout the world. Apart from the wealth and royal palace owned by Prophet Sulaiman, Prophet Sulaiman also had the miracle of being able to subdue the jinn. In the book of tafsir at-Thabari explains the story of the prophet Solomon who was ordered to build the Baitul Maqdis with the help of the devil from the sea. In this story, it is included in the isra' iliyat story which is included in the ad-Dakhil Fi At-Tafsir category which is in the Thabari interpretation of Surah Shaad verse 34, the Ad-Dakhil category regarding contradicting the evidence in the Al-Qur'an and also the evidence of the Sahih hadith which explains that Prophet Solomon drank Khamer and the devil transformed into Prophet Solomon. The author wants to research the isra'iliyat story about Prophet Sulaiman in building the Baitul Maqdis? And what is the aspect of ad-dakhil in the isra'iliyat of the story of Prophet Solomon who built Baitul Maqdis with the help of Satan. This type of research is included in the type of qualitative research.

An agreement is a fundamental basis in civil law relations because it gives rise to rights and obligations for the parties who bind themselves. For an agreement to be valid, consent must arise from the free will of the parties without any defect of will as regulated in Articles 1320 and 1321 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). In Indonesian legal practice, apart from classic defects of will such as coercion (dwang), mistake (dwaling), and fraud (bedrog), a modern form of defect of will has also developed, namely abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). Abuse of circumstances occurs when one party exploits the weak condition, dependency, or ignorance of the other party to obtain unfair advantage in an agreement. This research formulates the problems of how the concept of defect of will in abuse of circumstances is applied in the jurisprudence of Indonesian contract law and what are the legal consequences of abuse of circumstances in an agreement. The method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach, as well as related legal literature. The conclusion of this research shows that abuse of circumstances is a modern form of defect of will recognized through doctrine and jurisprudence. The legal consequence is that the agreement can be annulled because the element of free consent is not fulfilled. This legal consequence provides protection for the aggrieved party and confirms that the principle of freedom of contract is not absolute, but is limited by good faith, propriety, and balance.

This study aims to analyze the creation of public value through the Multi-Purpose Credit (KSG) program implemented by Bank Sumsel Babel Prabumulih Branch in improving financial inclusion for civil servants (ASN) in Prabumulih City. The analysis employs Mark H. Moore's Public Value Strategic Triangle, which consists of three core dimensions: public value, legitimacy and support, and operational capacity. Using a qualitative descriptive method, data were obtained through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving seven informants, including internal bank officials and KSG borrowers with varying credit statuses (current, substandard, and non-performing). Overall, the study concludes that the KSG program successfully creates public value by expanding access to formal financial services, strengthening ASN financial literacy, and contributing to local financial inclusion. The findings indicate that the program not only functions as a banking product but also as a public service instrument that supports socioeconomic stability among civil servants. However, several challenges remain, particularly in ensuring equal benefits for borrowers facing repayment difficulties. Therefore, improvements in post-disbursement support, the development of online consultation services, and the provision of continuous and targeted financial education are needed to enhance program sustainability and ensure that public value is distributed more evenly among all borrower categories.

This study investigates the influence of Apparatus Competency and Information Systems on Community Political Participation in the Local Government Head Election during the COVID-19 pandemic era in Karawang Regency. The COVID-19 pandemic has posed significant challenges to democratic processes, particularly in maintaining voter participation while ensuring public health safety. Employing a mixed-methods approach combining quantitative and qualitative data with Structural Equation Modeling (SEM) analysis, this research analyzed data from 263 respondents across various election administrative units. The results indicate that: (1) Apparatus Competency does not have a significant positive effect on Community Political Participation (T-value = 1.01 < 1.96); (2) Information Systems have a significant positive effect on Community Political Participation (T-value = 2.78 > 1.96; path coefficient = 0.67). The combined contribution of both variables explains 76% of the variance in political participation. From these findings, the study proposes the Skills Democracy Model, emphasizing that digital information skills and organizational experience are critical determinants of democratic participation quality during pandemic conditions. These findings have significant implications for election governance reform and e-democracy development in Indonesia.

This study is a case study that analyzes the handling of sexual violence in Cianjur Regency, examining the relationship between social morality, the role of law enforcement officials, and the effectiveness of criminal law policy after the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law). This study uses a descriptive qualitative approach with an empirical juridical method through a sociological approach to law. Data was obtained through interviews with law enforcement officials, field observations, and a literature review of relevant legislation and scientific literature. The results of the study show that the handling of sexual violence cases in Cianjur Regency still faces obstacles in the form of weak social morality, strong stigma against victims, and a patriarchal culture that affects reporting and law enforcement processes. In addition, the role of law enforcement officials has not been optimal due to limited capacity, coordination between institutions, and a lack of sensitivity to the victims' perspective. This study recommends strengthening the capacity of law enforcement officials through training on gender perspectives and the implementation of the TPKS Law, continuous education on social morality at the community level, and strengthening inter-agency coordination to improve victim protection and the effectiveness of criminal law policy in Cianjur Regency.

The utilization of digital technology in government administration is a critical measure to improve employee performance and the efficiency of public services. However, the effectiveness of implementing this technology is highly determined by the degree to which employees accept the digital systems being used. This study aims to analyze the impact of digital technology acceptance on employee performance at the Mojoroto District Office in Kediri City. The research employs a quantitative method with an explanatory design. Information was obtained through a questionnaire survey distributed to all employees at the Mojoroto District Office, totaling 30 respondents, using total sampling techniques. Indicators of digital technology adoption were evaluated based on perceptions of benefits, operational ease, social pressure, and infrastructural support, while employee performance was assessed according to the quality of work output and responsibilities. Data analysis involved descriptive statistics, validity and reliability tests, and ordinal linear regression. The study findings indicate that digital technology acceptance has a positive and significant influence on employee performance. The coefficient of determination figure reveals that digital technology adoption can explain a large part of the fluctuations in employee performance, with the remaining variation influenced by variables outside the research model. These results imply that the greater the level of digital technology acceptance, the better the resulting employee performance. This study concludes that strengthening digital capabilities, technical guidance, and institutional support are key strategies for enhancing employee performance and public service quality at the district level.