Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan motivasi belajar penjas antara jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah non-eksperimen (ex post facto) dengan desain komparatif, yaitu penelitian diarahkan untuk membandingkan satu kelompok sampel dengan kelompok lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan tingkat motivasi belajar jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 Subang. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA dan XII IPS SMA Negeri 1 Subang yang berjumlah 364 siswa dengan sampel yang diambil sebanyak 20% dari populasi yaitu 69 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket motivasi yang diadopsi dari Risyanto (2014) yang diuji validitas dan reabilitasnya oleh penulis dengan hasil 25 item soal valid dari 27 item soal yang ada dan tingkat reabilitasnya sebesar 0.902. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan rumus independent sample t-test dengan hasil 0,002 < 0,05 maka dengan hasil tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar penjas jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 subang.  

This journal writing was conducted to discuss the topic of Islamic Inheritance Law, especially in terms of transferring assets through a mandatory will. This study uses normative juridical and empirical juridical methods with data in the form of secondary data. This research has the result that KHI (Compilation of Islamic Law), as a rational formulation of Islamic Inheritance Law, has practically explained the rules of Obligatory wills. Obligatory wills in KHI are an alternative in giving inheritance to adopted children. Then in the development of inheritance law in court institutions, in this case the Supreme Court of the Republic of Indonesia, actually made the Obligatory will as a way to provide inheritance shares for heirs of different religions. The obligatory testament rules as an alternative to the transfer of rights to the wealth of non-Muslim heirs must still pay attention to the principles. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has expanded Article 209 KHI by adding parties that can receive a mandatory will, including heirs who are prevented from inheriting because they are non-Muslims.

The inheritance law itself is part of the civil law and the smallest part of the family law. The customary law inheritance system includes 3 (three) patterns, namely patrilineal, matrilineal, and parental. One of the tribes that still applies customary inheritance law is the Talang Mamak Tribe. This research explores the application of the inheritance of the Talang Mamak Tribe in the customary inheritance system in Indonesia and its legal consequences in terms of aspects of Indonesian civil law. This research is of a normative juridical type using a statutory debate approach and a concept approach. The secondary data used comes from literature studies with analytical descriptive analytical methods. The result of the research obtained by Penilis is that most of the Talang Mamak people are known to have converted to Islam. The traditional inheritance of the Talang Mamak Tribe basically uses a matrilineal system, where the heirs are daughters. The role of Ninik amak and the daughter here is to be the ruler or controller of the inheritance and the custodian of all the brothers of the wife including the sons. According to Article 105 and Article 109 of the Civil Code, this is inversely proportional to the position of women who are classified as legally incompetent. The inheritance system in the Talang Mamak Tribe should be given legal protection by the government specifically.     Keywords: , , ,

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak.   Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusibdan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu deselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian  pelanggaran  administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

The development of the era, which has experienced many changes from time to time, does not necessarily change the heritage that exists in the lives of people in Indonesia. The evolution of generation does not cause changes to the legacy system that exists in Indonesia. In the Civil Code, there are 3 principles that describe heirs who are entitled to and can obtain inheritance distribution according to the Civil Code inheritance system. The legacy of the heir can not only be in the form of valuable assets, but can also be tangible objects, intangible objects or just a testamentary message conveyed. In life in society, the division of inheritance creates conflict between families which causes the division of one family. In dealing with inheritance problems that will cause conflict between families, the government allows lawsuits related to this inheritance. The Civil Code regulates the principles governing heirs, namely the personal principle, the bilateral principle and the principle of equalization. In addition to regulating these 3 principles, the Civil Code also regulates the elements included in the law of inheritance, namely there are heirs, heirs and also inherited assets as assets that will be delegated by the heir to the heirs. Heirs are also classified into 4 groups, namely Group I, Group II, Group III, and group 4. In addition, the Civil Code also regulates the absolute share of assets in inheritance. This research will use a normative legal research method that uses literature review as an effort to find the required data. Reviewing legal documents that focus on Legislation.

Customary law is one of the important sources of law in the development of national law which leads to statutory regulations. Bugis tribe is one of the four tribes in South Sulawesi. In the case of inheritance, Bugis tribe recognizes parental kinship system. One of the core elements of customary law for the development of national inheritance law is customary inheritance law. The research results show that the distribution of inheritance to the Bugis community is carried out in three ways:grants, testament or last testament and testament, and after the testator dies.  

Hukum waris adat ada untuk mejadi suatu budidaya kita sebagai negara dengan berbagai suku dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai pewarisan dalam perkawinan beda kasta dalam hal hak dan kewajibannya menerima objek waris. Berdasarkan metode penelitian normatif yuridis berdasarkan hukum, asas beserta kaidah nya dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali dari ketentuan yang ada. Hasil yang diteliti dalam hal ini adalah perkawinan beda kasta dilarang untuk dilakukan dan perempuan yang melakukan akan kehilangan kasta atau tri wangsa nya dan menjadi satu kasta dengan suami. Kemudian, perempuan yang nyerod tidak dapat menjadi ahli waris jika ia juga termasuk pursua atau putrika akan tetapi pewarisan yang ada pada keluarganya tetap berdasarkan peraturan hukum waris adat Bali. Sehingga dengan melihat hukum adat Bali perkawinan beda kasta akan mendapat konsekuensi besar bagi kaum perempuan dan pewarisannya akan seperti aturan yang berlaku pada Manawa Dharmasastra.  

Pembagian warisan di antara para ahli waris secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ditentukan oleh pengaturan hak waris menurut hukum Islam. Persoalan warisan saat ini terkait dengan warisan kepada anak kandung yang bukan muslim atau non muslim, hal ini dikarenakan peredaran harta warisan kepada anak non muslim atau berbeda agama jelas tidak diperbolehkan. mendapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan produk perilaku hukum. Oleh karena itu, dalam prakteknya, hakim masih dapat menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan hak waris berdasarkan wasiat wajib bagi anak kandung non muslim atau agama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Sidang Hukum Islam (KHI) yang memaknai bahwa pengaturan umum sebagai penerus utama adalah dia harus beragama Islam, segala sesuatunya sama, pilihan memberikan pemerataan dan keadilan. keuntungan bagi keluarga.  

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga membuatnya juga menggunakan sistem hukum Islam tak terkecuali dalam hal pewarisan. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul permasalahan waris yang lebih kompleks seperti adanya utang yang belum dibayarkan oleh Pewaris. Terhadap permasalahan tersebut, dalam hukum kewarisan islam ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang yang ditinggalkan oleh Pewaris.    

Bentuk ekspresi dari pengalaman beragama dapat dilihat dari penganut suatu agama. Pada dasarnya pengalaman kegamaan dalam diri mereka timbul dari pemikiran tentang kepercayaan dan juga keyakinan terhadap adanya sesuatu di luar diri mereka. Yang kemudian dianggap sebagai realitas tertinggi, hal ini diperoleh melalui pengetahuan yang dipelajarinya serta ketika sedang melakukan sebuah interaksi sosial dari kegamaan yang ada didalam lingkunganya. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui landasan dasar kebebasan beragama, untuk mengetahui sebuah kebebasan berekpresi dan berpendapat merupakan bentuk hak dan kebebasan negara, dan juga untuk mengetahui suatu agama sebagai kepercayaan. Metode penelitian pada makalah ini adalah dengan metode studi pustaka (library research). Data didapatkan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik dari beberapa buku fisik, jurnal dan juga sumber lainnya. Untuk teori yang dipakai adalah teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Dari beberapa data yang didapat, dapat diketahui kebebasan beragama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 begitu juga dengan pembatasannya. Tidak hanya itu kebebasan beragama juga diatur di hukum atau Undang-Undang Internasional. Selain itu kebebasan berekspresi dan berpendapat juga telah diatur dalam undang-undang dan ini merupakan sebuah hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya. Untuk kepercayaan sifat dan sikapnya membenarkan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, yang diyakini, dan diaplikasikan dalam kehidupan, pengalaman, dan mempengaruhi sifat mental yang menyakininya. Kepercayaan berarti keyakinan kepada tuhan diluar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Berbicara mengenai agama atau keyakinan dan juga masyarakat memang tidak akan pernah selesai, karena dengan seiring perkembangan masyarakat itu sendiri akan ada dampak yang dirasakan.  

Seiring berkembangnya zaman dunia teknologi semakin berkembang, sehingga UMKM perekonomian masyarakat harus mengikuti alur perkembangan teknologi untuk mempertahankan eksistensi dalam menjalankan bisnis dan usaha, karena Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan. perekonomian Indonesia. UMKM memiliki andil sebesar 85% dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam suatu usaha dibutuhkan studi mengenai kelayakan dari usaha tersebut. Namun kenyataannya masyarakat hanya terfokus pada status kerja sebagai karyawan diperusahaan untuk mendapatkan penghasian. Karena itulah pengembangan masyarakat dengan metode sosialisasi penanaman jiwa kewirausahaan dan bisnis online dilakukan untuk membantu memotivasi masyarakat untuk menjalankan usaha mandiri. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah untuk memiiki akses terhadap sumbersumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bange Kecamatan Sayur Matinggi memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan perekonomian desa melalui UMKM. Faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah serta partisipasi masyarakan yang cukup tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana.

Public Speaking is a communication skill that must be possessed by every entrepreneur in order to be able to compete in the world of work. Of course, the importance of public speaking must be taught from an early age, so that one day they can be confident in public. The importance of imparting public speaking skills from an early age gave the idea to create community service activities with the theme of public speaking training in developing an entrepreneurial spirit. This activity aims to make students from an early age understand the importance of public speaking in the world of Entrepreneurs. It is hoped that from this activity the students at the Tahfidz Izzatul Qur'an As-adiyah Islamic boarding school will have public speaking skills that support the future in becoming entrepreneurs  

Gen-Z is a generation that is highly influenced by the importance of appearance regarding beauty and fashion. The beauty and personal care business in Indonesia is estimated to reach 154 T with a growth rate of 4.3% per year. This is a big business opportunity, especially for Gen Z, which is predicted to become a demographic bonus in the next few years. This beauty class training aims to train young women's life skills by taking advantage of opportunities from the beauty sector and Gen-Z consumption behavior to become something of economic value or beautypreneur. The methods used in this training activity are lectures, discussions and practice. The result of this training activity is that participants have knowledge about the beauty business prospects which can be a source of income for them and have mastered basic make-up techniques.

Back pain during pregnancy peaks at week 24 to week 28, when abdominal enlargement reaches its maximum. Pregnancy and childbirth are natural processes that can cause pain. However, many women feel the pain more severely than they should because they are affected by panic and stress. This is known as the fear-tension-pain concept, where fear triggers tension or panic which causes muscles to stiffen and ultimately increases pain. Overcoming this discomfort requires non-conventional therapy, one of which is pregnant gymnastics. Based on this, the community service team conducted the implementation of pregnant exercises for third-trimester pregnant women with the aim that pregnant women can do pregnant exercises independently at home and reduce complaints of back pain they experience. This training method is carried out using lectures and demonstrations of pregnant exercises. Implementation was carried out 1x / once a week for 1 month at Puskesmas Lembang Lego Village, Lembang Kec. Lembang, Polman Regency in January 2021 which 20 pregnant women attended. The care method used is qualitative with case research (CSR) by collecting pre- test and post-test data with pain scale observation using Numeric Rating Scale (NRS) measurement. Physical training of pregnant women to prepare for their labor through pregnancy exercises is considered effective as a preventive measure for pregnant women in preparing for their labor. It can reduce the intensity of back pain in Trimester III pregnancy.

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.    

Penyelundupan manusia secara umum dapat diartikan sebagai upaya warga negara asing masuk ke negara lainnya menggunakan cara dan metode yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma imigrasi yang ditetapkan. Di era globalisasi saat ini, menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi, penyelundupan manusia semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum, dimana prosesnya semakin terorganizir dan tertutup, sehingga kejahatan tersebut sukar untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyelundupan manusia yang merupakan salah satu ancaman yang sudah dialami Indonesia sejak dulu. Kondisi geografis yang menjadikannya sebagai negara maritim, membuat Indonesia sebagai sasaran empuk untuk dijadikan rute penyelundupan manusia. Kasus penyelundupan di Pulau Bengkalis, Riau, tidak hanya terjadi satu-dua kali saja. Hal ini dikarenakan jaraknya yang sangat dekat dengan Malaysia––negara tujuan, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kejahatan penyelundupan ini sulit diselesaikan karena tingginya persentase lapangan kerja yang terbuka di Malaysia, dibanding di Indonesia. Banyak dari penyelundup yang merasa akan mendapatkan hidup yang lebih baik di negara tetangga dengan pekerjaan yang lebih terjamin, akibatnya segala cara pun dihalalkan. Selain itu, kemiskinan juga merupakan faktor besar dalam terjadinya penyelundupan manusia, baik sebagai pelaku maupun korban.  

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi penelitian kualitatif menggunakan teori Korten tentang implementasi yaitu kesesuaian antara program dengan dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian antara krlompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Adapun Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah dengan Teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota dalam pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian terdapat faktor penghambat dalam implementasi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang program PBI Jaminan Kesehatan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan kinerja organisasi pelaksana yang kurang optimal.

Kemajuan teknologi membuat era milineal sangat update mengenai pelayanan yang cepat dan mudah, untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya memaksimalkan untuk terus mendukung kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya di Kabupaten Tanah Datar dengan mengeluarkan pelayanan online yang disebut OASE (Online Anywhere Service). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelayanan KIA melalui OASE (Online Anywhere Service) serta faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan KIA melalui OASE di Dukcapil Kabupaten Tanah Datar. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori efektivitas oleh Duncan (dalam Steers, 2012:53) dimana indikator efektivitas meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan data-data yang diperlukan baik primer dan sekunder diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan analisis sehingga ditarik kesimpulan. Temuan dari penelitian ini yaitu pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui OASE (Online Anywhere Service) masih belum berjalan dengan baik. Adapun faktor yang memengaruhi pelayanan online ini yaitu sumber daya manusia yang kurang, kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih minim, dan sarana prasarana pelayanan kurang memadai.  

Inovasi pelayanan publik merupakan gagasan ide kreatif orisinil atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diciptakan untuk memudahkan masyarakat mengurus perubahan kartu keluarga setelah terjadi peristiwa pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan atribut keberhasilan inovasi menurut Bugge, yaitu Tata Kelola Inovasi, Sumber Ide-Ide untuk Inovasi, Budaya Inovasi, Kemampuan Alat-Alat, Tujuan, Hasil, Biaya, dan Hambatan, dan Mengumpulkan Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang diperlukan baik primer maupun sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian yang ada. Hasil penelitian ini adalah inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 

Inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir untuk mengantisipasi dampak Covid-19, maka Polres Kabupaten Rokan Hilir meluncurkan inovasi pelayanan Drive Thru. Pelayanan tersebut seperti Perpanjangan SIM, pelayanan Samsat, perpanjangan SKCK, dan laporan kehilangan barang (LKB) melalui aplikasi digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat dari inovasi pelayanan Drive Thru. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Everret M. Rogers dalam Anjani et al (2019:192) yang memiliki lima indikator, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah inovasi belum berjalan dengan baik. Dikarenakan ada beberapa dari indikator yang masih belum tercapai sepenuhnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini yaitu sosialisasi, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang inovasi.