Publication Search

This journal writing was conducted to discuss the topic of Islamic Inheritance Law, especially in terms of transferring assets through a mandatory will. This study uses normative juridical and empirical juridical methods with data in the form of secondary data. This research has the result that KHI (Compilation of Islamic Law), as a rational formulation of Islamic Inheritance Law, has practically explained the rules of Obligatory wills. Obligatory wills in KHI are an alternative in giving inheritance to adopted children. Then in the development of inheritance law in court institutions, in this case the Supreme Court of the Republic of Indonesia, actually made the Obligatory will as a way to provide inheritance shares for heirs of different religions. The obligatory testament rules as an alternative to the transfer of rights to the wealth of non-Muslim heirs must still pay attention to the principles. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has expanded Article 209 KHI by adding parties that can receive a mandatory will, including heirs who are prevented from inheriting because they are non-Muslims.

The inheritance law itself is part of the civil law and the smallest part of the family law. The customary law inheritance system includes 3 (three) patterns, namely patrilineal, matrilineal, and parental. One of the tribes that still applies customary inheritance law is the Talang Mamak Tribe. This research explores the application of the inheritance of the Talang Mamak Tribe in the customary inheritance system in Indonesia and its legal consequences in terms of aspects of Indonesian civil law. This research is of a normative juridical type using a statutory debate approach and a concept approach. The secondary data used comes from literature studies with analytical descriptive analytical methods. The result of the research obtained by Penilis is that most of the Talang Mamak people are known to have converted to Islam. The traditional inheritance of the Talang Mamak Tribe basically uses a matrilineal system, where the heirs are daughters. The role of Ninik amak and the daughter here is to be the ruler or controller of the inheritance and the custodian of all the brothers of the wife including the sons. According to Article 105 and Article 109 of the Civil Code, this is inversely proportional to the position of women who are classified as legally incompetent. The inheritance system in the Talang Mamak Tribe should be given legal protection by the government specifically.     Keywords: , , ,

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak.   Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusibdan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu deselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian  pelanggaran  administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

The development of the era, which has experienced many changes from time to time, does not necessarily change the heritage that exists in the lives of people in Indonesia. The evolution of generation does not cause changes to the legacy system that exists in Indonesia. In the Civil Code, there are 3 principles that describe heirs who are entitled to and can obtain inheritance distribution according to the Civil Code inheritance system. The legacy of the heir can not only be in the form of valuable assets, but can also be tangible objects, intangible objects or just a testamentary message conveyed. In life in society, the division of inheritance creates conflict between families which causes the division of one family. In dealing with inheritance problems that will cause conflict between families, the government allows lawsuits related to this inheritance. The Civil Code regulates the principles governing heirs, namely the personal principle, the bilateral principle and the principle of equalization. In addition to regulating these 3 principles, the Civil Code also regulates the elements included in the law of inheritance, namely there are heirs, heirs and also inherited assets as assets that will be delegated by the heir to the heirs. Heirs are also classified into 4 groups, namely Group I, Group II, Group III, and group 4. In addition, the Civil Code also regulates the absolute share of assets in inheritance. This research will use a normative legal research method that uses literature review as an effort to find the required data. Reviewing legal documents that focus on Legislation.

Customary law is one of the important sources of law in the development of national law which leads to statutory regulations. Bugis tribe is one of the four tribes in South Sulawesi. In the case of inheritance, Bugis tribe recognizes parental kinship system. One of the core elements of customary law for the development of national inheritance law is customary inheritance law. The research results show that the distribution of inheritance to the Bugis community is carried out in three ways:grants, testament or last testament and testament, and after the testator dies.  

Hukum waris adat ada untuk mejadi suatu budidaya kita sebagai negara dengan berbagai suku dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai pewarisan dalam perkawinan beda kasta dalam hal hak dan kewajibannya menerima objek waris. Berdasarkan metode penelitian normatif yuridis berdasarkan hukum, asas beserta kaidah nya dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali dari ketentuan yang ada. Hasil yang diteliti dalam hal ini adalah perkawinan beda kasta dilarang untuk dilakukan dan perempuan yang melakukan akan kehilangan kasta atau tri wangsa nya dan menjadi satu kasta dengan suami. Kemudian, perempuan yang nyerod tidak dapat menjadi ahli waris jika ia juga termasuk pursua atau putrika akan tetapi pewarisan yang ada pada keluarganya tetap berdasarkan peraturan hukum waris adat Bali. Sehingga dengan melihat hukum adat Bali perkawinan beda kasta akan mendapat konsekuensi besar bagi kaum perempuan dan pewarisannya akan seperti aturan yang berlaku pada Manawa Dharmasastra.  

Pembagian warisan di antara para ahli waris secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ditentukan oleh pengaturan hak waris menurut hukum Islam. Persoalan warisan saat ini terkait dengan warisan kepada anak kandung yang bukan muslim atau non muslim, hal ini dikarenakan peredaran harta warisan kepada anak non muslim atau berbeda agama jelas tidak diperbolehkan. mendapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan produk perilaku hukum. Oleh karena itu, dalam prakteknya, hakim masih dapat menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan hak waris berdasarkan wasiat wajib bagi anak kandung non muslim atau agama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Sidang Hukum Islam (KHI) yang memaknai bahwa pengaturan umum sebagai penerus utama adalah dia harus beragama Islam, segala sesuatunya sama, pilihan memberikan pemerataan dan keadilan. keuntungan bagi keluarga.  

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga membuatnya juga menggunakan sistem hukum Islam tak terkecuali dalam hal pewarisan. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul permasalahan waris yang lebih kompleks seperti adanya utang yang belum dibayarkan oleh Pewaris. Terhadap permasalahan tersebut, dalam hukum kewarisan islam ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang yang ditinggalkan oleh Pewaris.    

Bentuk ekspresi dari pengalaman beragama dapat dilihat dari penganut suatu agama. Pada dasarnya pengalaman kegamaan dalam diri mereka timbul dari pemikiran tentang kepercayaan dan juga keyakinan terhadap adanya sesuatu di luar diri mereka. Yang kemudian dianggap sebagai realitas tertinggi, hal ini diperoleh melalui pengetahuan yang dipelajarinya serta ketika sedang melakukan sebuah interaksi sosial dari kegamaan yang ada didalam lingkunganya. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui landasan dasar kebebasan beragama, untuk mengetahui sebuah kebebasan berekpresi dan berpendapat merupakan bentuk hak dan kebebasan negara, dan juga untuk mengetahui suatu agama sebagai kepercayaan. Metode penelitian pada makalah ini adalah dengan metode studi pustaka (library research). Data didapatkan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik dari beberapa buku fisik, jurnal dan juga sumber lainnya. Untuk teori yang dipakai adalah teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Dari beberapa data yang didapat, dapat diketahui kebebasan beragama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 begitu juga dengan pembatasannya. Tidak hanya itu kebebasan beragama juga diatur di hukum atau Undang-Undang Internasional. Selain itu kebebasan berekspresi dan berpendapat juga telah diatur dalam undang-undang dan ini merupakan sebuah hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya. Untuk kepercayaan sifat dan sikapnya membenarkan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, yang diyakini, dan diaplikasikan dalam kehidupan, pengalaman, dan mempengaruhi sifat mental yang menyakininya. Kepercayaan berarti keyakinan kepada tuhan diluar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Berbicara mengenai agama atau keyakinan dan juga masyarakat memang tidak akan pernah selesai, karena dengan seiring perkembangan masyarakat itu sendiri akan ada dampak yang dirasakan.  

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.    

Penyelundupan manusia secara umum dapat diartikan sebagai upaya warga negara asing masuk ke negara lainnya menggunakan cara dan metode yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma imigrasi yang ditetapkan. Di era globalisasi saat ini, menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi, penyelundupan manusia semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum, dimana prosesnya semakin terorganizir dan tertutup, sehingga kejahatan tersebut sukar untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyelundupan manusia yang merupakan salah satu ancaman yang sudah dialami Indonesia sejak dulu. Kondisi geografis yang menjadikannya sebagai negara maritim, membuat Indonesia sebagai sasaran empuk untuk dijadikan rute penyelundupan manusia. Kasus penyelundupan di Pulau Bengkalis, Riau, tidak hanya terjadi satu-dua kali saja. Hal ini dikarenakan jaraknya yang sangat dekat dengan Malaysia––negara tujuan, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kejahatan penyelundupan ini sulit diselesaikan karena tingginya persentase lapangan kerja yang terbuka di Malaysia, dibanding di Indonesia. Banyak dari penyelundup yang merasa akan mendapatkan hidup yang lebih baik di negara tetangga dengan pekerjaan yang lebih terjamin, akibatnya segala cara pun dihalalkan. Selain itu, kemiskinan juga merupakan faktor besar dalam terjadinya penyelundupan manusia, baik sebagai pelaku maupun korban.  

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi penelitian kualitatif menggunakan teori Korten tentang implementasi yaitu kesesuaian antara program dengan dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian antara krlompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Adapun Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah dengan Teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota dalam pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian terdapat faktor penghambat dalam implementasi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang program PBI Jaminan Kesehatan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan kinerja organisasi pelaksana yang kurang optimal.

Kemajuan teknologi membuat era milineal sangat update mengenai pelayanan yang cepat dan mudah, untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya memaksimalkan untuk terus mendukung kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya di Kabupaten Tanah Datar dengan mengeluarkan pelayanan online yang disebut OASE (Online Anywhere Service). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelayanan KIA melalui OASE (Online Anywhere Service) serta faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan KIA melalui OASE di Dukcapil Kabupaten Tanah Datar. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori efektivitas oleh Duncan (dalam Steers, 2012:53) dimana indikator efektivitas meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan data-data yang diperlukan baik primer dan sekunder diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan analisis sehingga ditarik kesimpulan. Temuan dari penelitian ini yaitu pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui OASE (Online Anywhere Service) masih belum berjalan dengan baik. Adapun faktor yang memengaruhi pelayanan online ini yaitu sumber daya manusia yang kurang, kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih minim, dan sarana prasarana pelayanan kurang memadai.  

Inovasi pelayanan publik merupakan gagasan ide kreatif orisinil atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diciptakan untuk memudahkan masyarakat mengurus perubahan kartu keluarga setelah terjadi peristiwa pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan atribut keberhasilan inovasi menurut Bugge, yaitu Tata Kelola Inovasi, Sumber Ide-Ide untuk Inovasi, Budaya Inovasi, Kemampuan Alat-Alat, Tujuan, Hasil, Biaya, dan Hambatan, dan Mengumpulkan Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang diperlukan baik primer maupun sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian yang ada. Hasil penelitian ini adalah inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 

Inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir untuk mengantisipasi dampak Covid-19, maka Polres Kabupaten Rokan Hilir meluncurkan inovasi pelayanan Drive Thru. Pelayanan tersebut seperti Perpanjangan SIM, pelayanan Samsat, perpanjangan SKCK, dan laporan kehilangan barang (LKB) melalui aplikasi digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat dari inovasi pelayanan Drive Thru. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Everret M. Rogers dalam Anjani et al (2019:192) yang memiliki lima indikator, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah inovasi belum berjalan dengan baik. Dikarenakan ada beberapa dari indikator yang masih belum tercapai sepenuhnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini yaitu sosialisasi, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang inovasi.    

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga usaha desa  untuk masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi masyarakt sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri atau berartisipasi melalui berbagai aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa sido mukti kecamatan pangakalan kuras kabupaten pelalawan. Metode penelitian yang digunakan  adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penasikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama, dalam pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan masyarakat sudah di bentuk perencanaan oleh pengelola namun tidak berjalan dengan efektif, pengorganisasian telah menunjuk pengelola yang merupakan  masyarakat desa, penggerakan tidak mengerakkan kerja anggota untuk ikut bergabung dan menonitoring agar tercapai keberhasilan dalam mengelola pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan mengadakan dan mengevaluasi tiap 3 bulan sekali. Kedua, adapun faktor-faktor penghambat yaitu sumber daya manusia dan kurangnya intensita sosialisasi alokasi dana desa pada masyarakat.  

The coastal abrasion disaster that occurred in the Meranti Islands Regency, precisely in the West Rangsang District, Meranti Islands Regency has threatened and brought losses, both in the form of physical and non-physical losses. In 2020, the length of coastal abrasion in Rangsang Barat District will reach 10.75 km2. West Rangsang District is an area located on the coast which has strong wave and wind currents. For this reason, coastal abrasion disasters that occur must be overcome by implementing structural and non-structural mitigation to minimize the risks arising from coastal abrasion disasters that occur. This study aims to look at the implementation of coastal abrasion disaster mitigation and find out the obstacles in mitigating coastal abrasion disasters in Permai Village, Rangsang Barat District. This study uses qualitative research methods with data collection techniques by observation, interviews and documentation. This study has the result that disaster mitigation efforts carried out in Permai Village, Rangsang Barat District have not run optimally. This is due to natural factors and limited budget owned by Permai Village.

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji ulang tentang pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Dalam penulisan artikel ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penilitian menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib kerena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta. . Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap HKI telah mengalami berbagai perkembangan yang begitu pesat dalam sebuah tatanan internasional dan bahkan telah menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberasi pada saat ini. Perundingan yang melahirkan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement). Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (border enforcement) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs Agreement.      

This research is motivated by the rise of drug abuse cases, especially in Pekanbaru City which can damage themselves and others. The increasing number of drug abuse cases has become a special concern for the Government and also the people in Pekanbaru City. The existence of a strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) to tackle drug abuse is expected to be able to overcome drug problems in accordance with the provisions of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews and documentation. This study aims to obtain data on the strategy for overcoming drug abuse by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) and the factors that inhibit it. The results of this study indicate that the drug abuse prevention strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) has not fully worked as expected, so that drug abuse cases have not been significantly reduced. This is due to the inhibiting factors, namely the lack of availability of human resources and limited supporting tools.

TikTok adalah sebuah aplikasi video pendek. Penggunaan lagu dalam aplikasi ini bisa menuai masalah ketika pengguna menggunakan karya cipta pencipta lagu tanpa izin. Pada hak cipta lagu, terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta. Hak ini menjelaskan prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban dalam menghargai karya ciptaan orang lain. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dipakai di aplikasi TikTok dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemakaian lagu tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder adalah hasil wawancara di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat dilakukan pada ciptaan yang sudah didaftarkan maupun belum. Pada kepentingan komersial, pengguna wajib membayarkan royalti. Ada hak meminta ganti rugi apabila seseorang yang menggunakan karya cipta tanpa izin . Pengguna lagu tanpa izin dapat dikenai sanksi penjara maksimal 3 tahun atau denda sebesar lima ratus juta rupiah. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pemakaian lagu tanpa izin mencakup upaya preventif dan represif.