Publication Search

Dalam suatu organisasi peran kepemimpinan sangat dominan bagi maju mundurnya suatu kegiatan, karena seorang pemimpin merupakan motor penggerak atau motivator bagi orang-orang yang dipimpin. Ketercapaian tujuan pendidikan juga sangat bergantung padakompetensi manajerial dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu pemimpin pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kompetensi manajerial yang dimiliki kepala sekolah ini akan mampu mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan sehingga akan mudah diarahkan. Didalam tulisan ini akan dibahas tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan, dan apa saja kompetensi kepala sekolah dalam perspektif manajemen pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan umat Katolikdalam Budaya Dayak Ngaju tentang Ritual Sangiang, bagaimana penghayatan dari masyarakat Dayak Ngaju beragama Katolik  terhadap sakramen pengurapan orang sakit, dan bagaimana perbandingan pelaksanaan sakramen pengurapan orang sakit dan ritual sangiang dalam budaya Dayak Ngaju. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif.  Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh  dianalisis menggunakanMiles dan Huberman langkah-langkah yang digunakan melalui,  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umat bersuku Dayak Ngaju mengetahui tentang ritual sangiang sebagai ritual penyembuhan yang ada dalam budaya. Dan umat mengetahui tentang sakramen pengurapan orang sakit yang ada dalam Gereja Katolik sebagai salah satu sakramen yang memohon agar orang yang sedang mengalami sakit dikuatkan agar mampu melewati segala penyakitnya berkat pertolongan Tuhan. Kesimpulan  ini adalah ritual sangiang memiliki dimensi sosial yang mengarahkan, dan  membawa orang untuk menyadari bahwa hidup bersama sangat diperlukan rasa kepedulian anatara satu dengan yang lain. Nilai yang terdapat dalam ritual sangiang adalah nilai kebersamaan dan persaudaraan. Kehadiran Gereja dalam budaya tersebut merupakan pintu masuk untuk mewartakan tentang kerajaan Allah terutama memberikan katekse berkaitan dengan sakramen pengurapan orang sakit karena Allah sendirilah yang bekerja yang menyembuhkan terutama dalam ritual sangiang tersebut.

Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik

Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, mempunyai arti bahwa manusiatidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan kedudukan manusiasebagai makhluk berbudaya memiliki arti bahwa manusia diberi budi pekerti dan akalpikiran untuk menciptakan suatu budaya. Dalam hal ini, agar terciptanya keserasian darikedua aspek tersebut perlu adanya komunikasi ataupun interaksi antar sosial budaya.Karena manusia diciptakan dengan budayanya masing-masing dan lingkungan sosialyang berbeda-beda. Komunikasi antar sosial budaya ini sangat penting, karenatujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan budaya dan lingkungan sosial. Karenapada saat kita berinteraksi dengan orang lain pasti melibatkan orang yang berbeda latarbelakang sosial dan budaya tidak hanya itu saja komunikasi sosial budaya ini jugabertujuan untuk mempelajari nilai-nilai sosial budaya seseorang yang sedangberinteraksi dengan kita. Namun, dalam komunikasi perlu adanya norma atau nilaisosial budaya. Hal ini bermaksud agar pada saat berkomunikasi seseorang memilikipedoman atau aturan agar tidak menyimpang atau bahkan menyinggung seseorang yangterlibat dalam interaksi tersebut karena adanya perbedaan latar belakang antara sosialbudaya. Seiring berjalannya waktu, saat ini komunikasi mulai melibatkan interaksiorang-orang yang berbeda tingkat modernitasnya. Perkembangan teknologi komunikasiberkembang sangat pesat di era globalisasi saat ini. Tidak menutup kemungkinan akanterjadi permasalahan baru yang timbul akibat dari globalisasi tersebut, misalnya akanadanya perubahan unsur kebudayaan yang sangat cepat, tidak sesuainya unsur yangsaling berbeda sehingga menimbulkan ketidakserasian kehidupan sosial untukmemecahkan permasalahan tersebut perlu adanya penyesuaian terhadap perubahanunsur budaya agar tercipta keserasian dalam kehidupan sosial.Kata kunci: Komunikasi, Sosial budaya, Globalisasi.

Penanganan wanprestasi nasabah perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara menghindari wanprestasi nasabah pembiayaan melalui prudential banking dengan penerapan character, collateral, capacity, capital dan condition serta penerapan asas akad dalam Islam yaitu asas ilahiyah , asas al-hurriyah, asas al-musawah, asas al-‘adalah, al-ridha, ash-shidq dan al-kitabah. Sedangkan cara mengatasi wanprestasi  nasabah pembiayaan adalah dengan cara melakukan restrukturisasi melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring serta fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.

It was discovered that FDIs’ contributes in reducing unemployment rate in Indonesia although is of adiminutive percentage compared to the present population. It was also been known that most of peoplehave no or very little knowledge about FDI. It has been therefore advised that, the government shouldencourage more foreign investments so as to increase the government fund and to reduce theunemployment rate in Indonesia and FDI should as well be disseminated to the country. The existingFDIs is one of strategy in Nawacita Vision to accelarate and transform economic country to lessenpoverty and unemployment .

The role of teachers in Islam is very important. So the teacher is also called ustadz because it has a high commitment in carrying out its duties so that the quality of the work process can lead to the attitude of the continuous development of students. Besides, teachers are also referred to as mualim. He as a life sources in charge of transferring science both theoretical and practical. Teachers can also be referred to as murabbiy who prepare his students as creatures, because of the creativity that, he will be able to prepare himself well, so that the results of his creation does not cause damage to himself, others, and the environment. Also, the teacher as a murshid, he must be a role model, as a role model must certainly place himself properly and full. As a model the teacher can set an example for his or her students. In many ways the teacher is also placed in a position as mudarris, who acts as a dispenser of science and eraser of ignorance. In this perspective the teacher's sensitivity must always grow when he sees the reality of his students as it is with different kinds of differences. But from the fact it is realized also, that all students are believed to have the potential of each, so the teacher must be able to develop each potential that existed in the student. The last teacher as muaddib, this very important task a teacher is required to prepare children to be educated to be responsible people, so the quality of human civilization the better in the future. Because of the important role of teachers in Islam, the integral qualifications of the teaching profession can not be ignored either qualitatively or quantitatively so that the challenges of the times are always well answered.   Peran guru dalam Islam adalah sangat penting. Atas dasar itu setiap guru perlu berbekal kompetensi dengan imaji kreativitas. Sehingga guru juga disebut seorang serbabisa, multitalent. Wajar kemudian mendapat berbagai julukan, seperti disebut sebagai ustadz karena mempunyai komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya agar mutu proses kerjanya  mampu membuahkan sikap pengembangan anak didiknya yang terus menerus. Selain itu guru juga disebut sebagai mualim. Ia sebagai kamus kehidupan yang bertugas menstransfer ilmu pengetahuan baik bersifat teoritis dan praktis. Guru dapat juga disebut sebagai murabbiy yang menyiapkan anak didiknya sebagai makhluk kreator, karena dari hasil kreativitasnya itu, ia dapat menyiapkan dirinya dengan baik, agar dari hasil kreasinya tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Juga, guru sebagai mursyid, ia menjadi panutan, sebagai panutan tentu harus menempatkan dirinya dengan tepat dan purna. Sebagai model guru dapat memberikan teladan bagi para anak didiknya. Dalam berbagai hal guru juga ditempatkan pada posisi sebagai mudarris, yang berperan sebagai penebar ilmu pengetahuan dan penghapus kebodohan. Dalam perspektif ini kepekaan guru mesti selalu tumbuh pada saat menyaksikan realitas para muridnya seperti adanya dengan berbagai macam perbedaan. Namun dari kenyataan tersebut perlu disadari juga, bahwa semua murid tersebut diyakini mempunyai potensi masing-masing, sehingga guru pasti mampu mengembangkan masing-masing potensi yang ada pada muridnya tersebut. Yang  terakhir guru sebagai muaddib, tugas yang sangat penting ini seorang guru dituntut untuk menyiapkan anak dididiknya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga kualitas peradaban manusia semakin baik pada masa mendatang. Karena pentingnya peran guru dalam Islam itu, maka kualifikasi integral profesi guru tidak dapat diabaikan  baik secara kualitatif maupun kuantitatifnya sehingga berbagai tantangan zaman selalu terjawab dengan baik.

-

Smart City adalah skonsep tata kota yang mengoptimalkan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, serta meningkatkan layanan Pemerintah. Kota Pekalongan sedang berupaya untuk mempersiapkan diri dalam proses implementasi Smart City. Dalam referensi diketahui bahwa salah satu indikator kesiapan implementasi Smart City adalah Smart Governance, yang terdiri atasi empat indikator utama yaitu Participation in decision-making, public and social services, Transparent Governance, political strategies and perspectives. Dari keempat indikator tersebut diperjelas ke dalam indikator operasional yang lebih mudah diukur secara kuantitatif. Oleh sebab itu metode penelitian dipilih mix research methods karena data yang diperoleh dilakukan melalui cara kualitatif dengan wawancara kepada narasumber. Hasil data dikelola dan diolah menggunakan cara kuantitatif. Cara kuantitatif tersebut adalah metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani. Dari keempat indikator utama diturunkan menjadi 21 variabel input Hasil yang diperoleh adalah tingkat kesiapan Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan Smart City dari Perspektif Smart Governance adalah 1,5 (Sedang).

Maladministration in BPJS Kesehatan services at government hospitals remains a persistent challenge that undermines the principles of good governance in Indonesia. This study examines violations of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB) in the context of BPJS Kesehatan services at Dr. Wahidin Sudirohusodo Regional General Hospital (RSUD), Makassar, South Sulawesi. This research employs a normative-empirical legal method, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and documentation. The findings reveal that maladministrative practices—including procedural delays, discriminatory treatment of BPJS patients, inadequate information disclosure, and arbitrary administrative decisions violate several AUPB principles enshrined in Law No. 30 of 2014 on Government Administration. These violations contravene the principles of legal certainty, impartiality, proportionality, and accountability. The study concludes that institutional reforms, strengthened supervisory mechanisms through the Ombudsman of the Republic of Indonesia, and enhanced legal literacy among healthcare workers are necessary to reduce maladministration. This research contributes to the development of administrative law enforcement in the Indonesian public health sector.

Lecturer certification is a process and forms of recognition of a faculty member associated with qualification, competenceand contribution that deserve to be called a professional lecturer. This study aims to empirically examine the effect ofcertification on faculty members in the perspective of performance measurement systems to psychological empowermentand mental model building and subsequent impact on the performance of the lecturer. The research model was built on thebasis of goal setting theory. We collected data using a mail survey on lecturers who have been certified in the province ofSouth Sulawesi, Indonesia. The selection of respondents was based on the consideration that the respondent hasexperienced the whole certification process and have benefited directly and carry out the legal consequences of thecertification. Data analysis was conducted using structural equation modeling. The results showed that the measurementsystem on lecturers certification have both positive and significant relationship to the dimensions of psychologicalempowerment and the mental models. Further more, mental models have positive and significant influence on theperformance of the lecturer. Similarly, the dimensions of psychological empowerment were positively related to managerialperformance, but only the dimension of meaning tha thave a significant effect. The research findings reveal importance ofbehavioral aspects in deciding lecturer certification systems during the certification process and the implementation.Further more, this paper contributes to the literature on lecturer certification, performance measurement systems, andmental models.Keywords: lecturer certification, performance measurement systems, mental model, and psychological empowerment,lecturers’ performance

This study aims to analyze the factors that affect the capital structure. Factors examined as independent variables are profitability, company size, business risk, growth opportunities and managerial ownership. Variable profitability, company size, business risk is analyzed in the perspective of the pecking order theory and variable growth opportunities and managerial ownership is analyzed in the perspective of agency theory.Hypothesis testing using multiple regression. The population in this study is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. Sampling technique using purposive sampling method. The samples used 222 observations are pooled data from 2008 to 2010. Types of data used are secondary data. Statistical tests showed hypotheses for the variables profitability and business risk accepted. This means that the profitability and business risk significantly and negatively related to capital structure. Hypothesis testing results for firm size variable positive and significant impact on capital structure. Thus the hypothesis is rejected due to size of company direction opposite hypothesis. Variable growth opportunities and managerial ownership and significant negative effect on capital structure.Keywords: capital structure, profitability, company size, business risk, growth opportunity, managerial ownership, the pecking order theory, agency theory.

Abstract: Jamsostek program is a form of economic and social protection programs to provideprotection in the form of compensation for the loss of income in the form of cash andprotection in the form of services, care or treatment at the time of a worker hit bycertain risks. Jamsostek existence as living safeguard employment in a company isvery beneficial, and therefore as a measure to ensure the life of labor, the companywill enter the workforce in Jamsostek program managed by PT. JAMSOSTEK.Key words: Jamsostek Program, Worker Protection Law

Abstracts : Outsourcing is a transfer or certain job from a company to a third party on  which held by purpose to divide the risk and lessen the company's burden. Such job transfer is held on the base of operational cooperative agreement between the outsourcing principal and the outsource executive companies. In the practice, the principal company determine the job qualification and condition, and on such base, the outsourcing company recruit prospective employees. In the Acts No. 13 Year of 2003, the regulation on outsourcing is explicitly mentioned that the served sectors are not related with the core bisnis such security guards, cleaning service and so on. Keywords : Outsourcing system, Contract Employee Rights Protection

AbstractThe philosophy of science divides a study into two point of views, those are; positivistic which creates empiric study, and normative which creates normative study. The law study has both of those characteristics; in one hand, it has the real characteristics as a normative study; in the other hand, it has empiric characteristics which, later on, become the object study of sociological jurisprudence and socio legal jurisprudence. Therefore, if it is observed from this point of view, it can be concluded that the normative law study has a particular method of study, while empiric law study can be researched by qualitative or quantitative research methodology towards the characteristics of the data. Keywords: the philosophy of science, sociological  jurisprudence, socio legal jurisprudence