PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA KONTRAK

Purwanidjati ; Sri Rahayu
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 10, No 1 🔗 DOI: 10.33061/wh.v10i1.261
Abstract
Abstracts : Outsourcing is a transfer or certain job from a company to a third party on  which held by purpose to divide the risk and lessen the company's burden. Such job transfer is held on the base of operational cooperative agreement between the outsourcing principal and the outsource executive companies. In the practice, the principal company determine the job qualification and condition, and on such base, the outsourcing company recruit prospective employees. In the Acts No. 13 Year of 2003, the regulation on outsourcing is explicitly mentioned that the served sectors are not related with the core bisnis such security guards, cleaning service and so on. Keywords : Outsourcing system, Contract Employee Rights Protection
How to Cite

Purwanidjati & Sri Rahayu (2012). PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA KONTRAK. Wacana Hukum, 10(1). https://doi.org/10.33061/wh.v10i1.261

Purwanidjati, Sri Rahayu, "PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA KONTRAK," Wacana Hukum, vol. 10, no. 1, 2012.

Purwanidjati, Sri Rahayu. "PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA KONTRAK." Wacana Hukum, vol. 10, no. 1, 2012.

Purwanidjati, Sri Rahayu. "PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA KONTRAK." Wacana Hukum 10, no. 1 (2012).

Purwanidjati & Sri Rahayu (2012) 'PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA KONTRAK', Wacana Hukum, 10(1). doi: 10.33061/wh.v10i1.261.

Purwanidjati, Sri Rahayu. PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA KONTRAK. Wacana Hukum. 2012;10(1).

Artikel Terkait

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal