Publication Search

Childbirth is a physiological process experienced by mothers of childbearing age, giving birth to a baby is a process that is eagerly awaited by husband and wife couples, apart from that, when facing childbirth a mother will feel anxious and worried (I. Kuswanti & Melina, 2019a) Family health program recording at the Ministry of Health in 2020, the number of maternal deaths showed 4,627 deaths in Indonesia and this has increased compared to 2019 which was 4,221 deaths. , and seen based on the causes and the majority of them, there are 1,330 cases of bleeding, 1,110 cases of hypertension in pregnancy, and 230 cases of circulatory system disorders. The research that I have carried out is a type of Quantitative research. According to (Sujarweni, 2020) in the book Research Methodology defines quantitative research as a process of discovering knowledge that uses data in the form of numbers as a tool for analyzing information about what is known. In this research, the researcher used a questionnaire sheet. Based on the preliminary survey data that I had conducted at PMB Pariawati Tinggi Cliff, that there were mothers who were in labor who were anxious when they were about to give birth, the researcher was interested in taking the title of the effect of husband's assistance on reducing anxiety in the birth process of primigravida mothers in the first stage at PMB Pariawati Tebing Tinggi. And after I conducted research at PMB Pariawati Tebing Tinggi in 2022 which lasted around 3 months and I got 35 mothers who Primigravida who is about to give birth experiences anxiety.

Penelitian ini memiliki tujuan studi guna meninjau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN/PNS terhadap aturan asas netralitas yang telah diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yang telah dijelaskan bahwa para ASN dinyatakan secara tegas agar menghindari permasalahan kepentingan pribadi ataupun kelompok (golongan). Oleh sebab itu ASN/PNS tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang sebagaimana hal tersebut mengarah pada suatu perilaku yang membuktikan adanya partisipasi dalam politik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melaksanakan penelitian kepustakaan dari bermacam-macam sumber yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa bagi para ASN yang telah melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi hukum berupa diberhentikan dengan paksa secara tidak hormat. Sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa larangan PNS menjadi bagian daripada parpol juga diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik dan tidak dipengaruhi oleh kelompok manapun sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak ada diskriminasi dan pengangkatan pejabat publik dilakukan saat ini independen, sehingga tidak relevan dengan konteks politik yang ada. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, asas netralitas khas ASN/PNS tetap dipertahankan dan tercermin dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sebagai aparatur Negara.

Apart from being a means of entertainment, films can also be a means of guidance to the public through the message contained in the film. Therefore, the public must be more careful in choosing films, especially for children, so as not to fall prey to the negative things that come from the films they watch. Nussa and Rara is one of the children's animated films with the Muslim genre that children like. In this animated film there are positive educational values ​​for children. This study aims to analyze the educational values ​​contained in the film Nussa and Rara in one of its episodes entitled 3S (Senyum, Salam, Sapa).This study used library research methods with mass media analysis as the type of research. The results of the study show that there are two types of character education in the films Nussa and Rara episode 3S (Senyum, Salam, Sapa), namely character education and social education. The character education values ​​contained in the animated film are based on the Ministry of Education and Culture's references, namely religious attitude, fond of reading and curiosity. Meanwhile, the social educational values ​​contained in the film are based on Nashih Ulwan's opinion, namely 1) the inculcation of noble psychological foundations, namely piety and brotherly affection. 2) safeguarding the rights of others, namely the teaching of social etiquette.

Waqf has become the world's attention because this instrument can be utilized as a solution to world crisis problems. One of the countries with the most significant potential for waqf is Indonesia, which is based on a large number of followers of Islam. The number of adherents of Islam in Indonesia alone reaches 209.1 million adherents of Islam and makes the potential for Indonesian waqf very large. This type of research is descriptive qualitative, using the case research method and collecting data in this study through observation and in-depth interviews with research objects. The technique used in this research is critical and interpretative analysis. Cash waqf can be distributed to beneficiaries for business capital in the agricultural sector as a family food security distribution scheme with several models: first, a profit-sharing method (Mudharabah). Second, a 0% loan (Qard Hasan)"; third, business strengthening (Musyarakah); fourth, alms and grants (khairiyah). The agricultural system is developed into a culture for every family to become food security by implementing an integrated farming system. Agricultural system, "low external input and sustainable agriculture," at home and group/production scale. With this system and a touch of technology, the future is projected as a comprehensive agricultural center. Production and marketing are carried out simultaneously by building an "agricultural industry" and an "agricultural market." Apart from that, it can also be used as an educational, tourism, and cultural village. The academic village is intended as a research and training/educational practicum place. The tourism village is defined as agro-tourism which has high economic value

Pelaksanaan pelayanan publik  sebagai salah satu  tanggung jawab pemerintah. Mereka berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dimana   penyediaan pelayanan publik sebagai menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif,   Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Dalam pelayanan publik pemerintah Malaysia mengadopsi beberapa nilai-nilai etis ke dalam manajemen sumber daya manusia (aparat). Melalui management integrity committees, yang diwujudkan dalam The Twelve Pillars” yang meliputi: Menghargai nilai waktu; Keberhasilan karena ketekunan atau kegigihan; Senang bekerja keras; Kesederhanaan; Memiliki karakter yang baik; Kekuatan keramahan; Kekuatan contoh yang kongkrit; Kewajiban melakukan tugas; Kearifan ekonomi; Kesabaran; Perbaikan talenta; Kesenangan untuk terus menghasilkan. Vietnam  merupakan  negara  yang  cukup  berkembang  dalam  melakukan reformasi  birokrasi  pelayanan  khususnya  pelayanan  dalam  hal  membuka  bisnis  atau strating   a business.   Vietnam   memiliki keunggulan   tersendiri yaitu dari segi biaya   dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia  Vietnam  lebih unggul  karena  membutuhkan instansi  yang  lebih  sedikit daripada  Indonesia. Masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatnya, serta peran aktif masyarakat dalam membantu jalannya Pelayanan Publik.

Implementasi reformasi birokrasi di Kota Semarang menunjukkan hasil yang baik diktahui dari hasil penilaian Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi tahun 2021 menunjukkan hasil terbaik diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Semarang terbukti dengan penataan birokrasi yang efektif dan efisien, capaian birokrasi yang Tangguh dan penyelenggaraan pelayanan prima yang makin baik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan pelayanan perizian terpadu yang cepat, mudah, proses sederhana berbasis pelayanan secara elekronik dan relevansinya dengan meningkatnya penanaman modal di Kota Semarang. Peningkatan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri termasuk usaha mikro, kecil, menengah melalui pelayanan perizinan secara terpadu. Peningkatan penanaman  modal  ternyata  didukung  melalui  promosi,  menumbuhkan iklim  berusaha. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan bisnis dan usaha serta kondisi masyarakat yang toleran dan inovatif di Kota Semarang mendorong tumbuhnya dunia usaha dan penanaman modal.

Pengaruh perkembangan Teknologi Informasi sudah menjangkau semua bidang, termasuk dalam mendata kehadiran pegawai yang dilakukan oleh pemerintah kota Tanjungpinang melalui Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP Kepri) yang diperuntukan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bisa diakses melalui smartphone. Berkurangnya komitmen pegawai dalam bekerja akan berdampak pada motivasi dan kinerja pegawai yang semakin menurun. Penelitian yang diterapkan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari hasil penggunaan aplikasi SIAP KEPRI, dengan memberikan wawancara kepada pengguna aplikasi SIAP KEPRI. Objek dari penelitian ini adalah Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinnag. kekurangan dan kelebihan dari aplikasi siap kepri dengan kehadiran aplikasi SIAP kepri ini semakin bisa memotivasi Pegawai untuk bisa menunjukan loyalitas dan kinerja pegawai serta juga memudahkan penilaian sehingga bisa memberikan reward atau punisment sesuai dengan apa yang dilakukan ASN.

This study focuses on location, product innovation, and service quality affecting consumer satisfaction. In addition, the investigated question is “Do location, product innovation, and service quality have an influence on customer satisfaction at Café Maballo?” Furthermore, the objective of this study was to find out to what extent the effect of location, innovation, and service quality on consumer satisfaction at Café Maballo. The employed data collection method was a questionnaire. The collected data were then analyzed using a validity test, reliability test, normality test, hypothesis testing, multiple regression analysis, t-test, F test, and coefficient of determination (R2). To facilitate the data processing, researchers used SPSS v. 25. The results of the t-test examining the effect of location on customer satisfaction showed that t_count was > t_table (0.734 > 1.66792) with a significant level below 0.1 (i.e., 0.000). Thus, the location does not have a significant effect on customer satisfaction at Café Maballo. Furthermore, H_O is accepted, meaning that the location does not partially affect customer satisfaction. In addition, the results of the t-test examining the effect of innovation on customer satisfaction presented that t_count  was > t_table (3.253 < 1.66792), indicating that innovation has a positive and significant influence on customer satisfaction at Café Maballo. Additionally, the results of the t-test examining the effect of service quality on satisfaction revealed that t_count  was > t_table (3.455 > 1.66792). Therefore, H_a is accepted, meaning that service quality affects consumer satisfaction at Café Maballo. Apart from that, the results of the F test showed that F_count  was > F_table (19.203 > 3.13), indicating that location, innovation, and service quality simultaneously influence customer satisfaction at Café Maballo. Furthermore, the coefficient of determination presented an R-squared of 0.462 or 46%. This shows that the percentage of the influence of the independent variables on the dependent variable is 46% while the remaining 54% is from the influence of other variables not observed in this study.

Fakta bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang, dikarenakan masih adanya hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking perlu adanya upaya-upaya yang konkrit agar lebih optimal memberikan perlindungan kepada korban trafficking. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrimmum Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat serta melalui kepustakaan. Bentuk perlindungan hukum korban trafficking dalam hasil penelitian yang diberikan oleh pihak PPT Seruni meliputi 5 (lima) layanan dasar, yaitu : layanan pengaduan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum korban trafficking yang diberikan oleh Kepolisian berupa : pelaporan/pengaduan korban; diberitahukan bentuk perlindungan dan hak- hak korban; dalam kesaksiannya dapat didampingi advokat/pendamping lainnya; dirahasiakan identitas; proses penyelidikan dilakukan di RPK dan ditangani oleh penyidik khusu; menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter. Untuk optimalnya perlindungan hukum korban sangat diperlukan meningkatkan komitmen lembaga/instansi; penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang di masyarakat; lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam permohonan dan pengumpulan bukti penuntutan restitusi dan kompensasi; pemenuhan hak korban; menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat penyelidikan. Kata Kunci : Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang

Complementary breast milk food (MP ASI) is food that is easy for babies to consume and digest. MP ASI given must provide additional nutrition to meet the nutritional needs of a growing baby. Even though breast milk is the best food for babies, babies aged > 6 months need more vitamins, minerals, protein and carbohydrates. This high nutritional need cannot only be obtained from breast milk, but also requires additional complementary foods from breast milk. So, what are the benefits of giving MP ASI to babies? MP ASI makes babies have a more complete source of nutrition. Even though breast milk is the best food for babies, after the age of >6 years babies need more vitamins, minerals, proteins and carbohydrates. This high nutritional need cannot only be obtained from breast milk, but also requires additional complementary foods from breast milk. However, MP ASI ~ does not mean stopping breastfeeding because during the first year MP ASI is only a means to supplement breast milk. MP ASI makes the baby less dependent on consuming excess breast milk. Giving MP ASI aims to train and get the baby used to consuming food that contains nutrients. that his body needs as he ages. Apart from that, MP ASI also helps develop the baby's ability to chew and swallow food.

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki hak istimewa dalam mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk urusan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum di desa, Desa Senaken memiliki masalah SDM, aparat Desa Senaken masih belum sepenuhnya profesional. Latar belakang pendidikan yang sebagian besar hanya berada pada level menengah menjadi kendala utama dalam membaca kebutuhan publik yang wajib dilayani. Metode dalam proses edukasi ini adalah pemberian materi dan diskusi terkait dengan hal-hal yang menjadi tugas, fungsi dan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap perangkat desa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirasa memiliki banyak manfaat bagi perangkat Desa Senaken, dilihat dari bobot pertanyaan mereka yang memang sangat mendasar. Bagi perangkat desa edukasi ini sangat berguna dan berharap kedepannya akan terus diadakan sehingga mereka bisa terus menambah ilmu dan wawasan mengingat waktu dan dana mereka sangat terbatas untuk rutin mengkuti pelatihan pengembangan SDM. Edukasi yang didapatkan dalam pengabdian masyarakat ini akan diimplementasikan dalam prose pelayanan di Kantor Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat desa setempat berdasarkan undang-undang. Struktur desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat penting ada dalam suatu desa atau kampung. Permasalahan yang diamati adalah bagaimana dampingan terhadap pembuatan struktur desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kampung Mude Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah penguatan peran pemerintahan kampung dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dengan pembuatan struktur desa . Metode dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan PAR (Participatory Action Research) yaitu metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Setelah diadakannya penyuluhan terkait pembuatan struktur desa di Kampung Mude Nosar Kecamatan Bintang, masyarakat mengetahui dan menjadi lebih mudah dalam berintraksi dengan para aparatur kampung. Harapan semua pihak strustur desa terus disesuaikan dengan pemerintah desa sekarang ataupun pada periode selanjutnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut penetapan tahun 2008 sebagai tahun Paulus, Keuskupan Banjarmasin memprioritaskan perutusannya dengan mengembangkan sebuah misi pemberdayaan masyarakat pribumi yaitu Masyarakat Dayak Pegunungan Meratus. Misi ini dikenal dengan nama “Misi Meratus”. Tujuan misi Meratus adalah agar Gereja lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Dayak Meratus dan sekaligus memberikan berbagai sumbangsih dalam berbagai bidang kehidupan mereka sehingga mampu bersaing di tengah arus perkembangan zaman. Misi ini sudah berjalan 14 tahun. Bagaimanakah dampak kehadiran misi ini di Tanah Dayak Pegunungan Meratus? Hal itulah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini, terutama untuk melihat sejauh mana perkembangan Gereja Katolik dan seberapa besar sumbangsih Misi Meratus bagi kemajuan masyarakat pegunungan Meratus. Penelitian ini dilakukan di desa Batuah, Stasi Bernadus Ka’ar Kalimantan Selatan, pada bulan Juli sampai November 2021. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Data-data diperoleh dari 10 informan, yang terdiri dari  1 Pastor, 1 Volunteer Misi Meratus, 1 orang aparat desa, dan 7 orang umat Ka’ar. Hasil penelitian menunjukan bahwa sejak lahirnya, Gereja Ka’ar mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dari segi kuantitas umat maupun kualitas iman. Semua itu tidak terlepas dari kerja keras Tim Misi Meratus Keuskupan Banjarmasin dalam mendampingi umat Ka’ar. Kehadiran Tim Misi yang merupakan representasi kehadiran Gereja Katolik di pegunungan Meratus telah memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan masyarakat Ka’ar seluruhnya. Gereja Katolik pun mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari masyarakat Ka’ar dan sekitarnya karena dedikasinya yang begitu loyal dan tulus. Gereja Katolik telah sukses melanjutkan amanat agung Sang Guru Yesus untuk mewartakan sukacita keselamatan bagi umat manusia.

In general, Tinawun Village has a lot of potential to become a prosperous and prosperous village. In addition to having fertile soil, good human resources, healthy and conducive village government, Tinawun Village has one potential village tourism, namely Religious tourism to the Tomb of Sheikh Zakaria every Kliwon Friday. However, apart from tourism, there are many things that can be used in Tinawun Village, namely corn, which is usually only used for cooking, but now it can be used as a source of income for residents by making rice. In addition to corn, there is also ginger which is usually only used as an additional spice in the kitchen, now it can be processed into a drink that is rich in benefits and helps increase body immunity, by mixing it with various flavors, it can be turned into an immune boosting drink that can increase the body's immunity during this pandemic. Apart from the plant aspect, there is also the empowerment of catfish as an income source for local residents.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik akan menjadi prioritas utama yang dipenuhi oleh pemerintah pada saat ini. Aparatur pemberi pelayanan, dalam melaksanaan pelayanan publik harus menyikapinya sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan publik. Dimana pelayanan yang diberikan harus maksimal dan memuaskan masyarakat. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kepuasan masyarakat dan tingkat kesesuaian yang diberikan dengan indikator yang acuan adalah persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan waktu, kewajaran biaya, kesesuaian produk, kompetensi petugas, kesopanan petugas, sarana dan prasarana, layanan pengaduan. Nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh oleh DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi adalah nilai 3,32 dan jika dikonversikan adalah  83,09 dengan predikat B (Baik) dan tingkat kesesuaian yang rendah dan belum dilaksanakan dengan baik adalah indikator indikator kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dan kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.  Kata kunci: ; ;   

Target terapi suatu penyakit dapat tercapai jika pengobatannya rasional. Rasionalitas penggunaan obat meliputi tepat diagnosis, tepat indikasi penyakit, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada terhadap efek samping, tepat tindak lanjut (follow-up), tepat penyerahan obat, dan patuh terhadap perintah pengobatan. Efek farmakologi suatu obat dalam penggunaanya menimbulkan respon klinis berupa efektivitas atau efek yang dikehendaki dan efek toksisisitas atau efek yang merugikan dari suatu obat. Indonesia merupakan mega centre tumbuhnya berbagai spesies tanaman yang berkhasiat obat. Masyarakat Desa Munte memiliki tingkat pemahaman rasionalitas penggunaan obat yang masih rendah (6,4%), dan persentase penggunaan tanaman sebagai bahan obat yang tinggi (90%). Tujuan pengabdian ini yaitu masyarakat mampu memformulasikan dan memanfaatkan tanaman obat yang rasional untuk penanggulangan penyakit berdasarkan bukti klinis. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan pemberian edukasi dan pelatihan tentang prinsip dasar obat sintesis dan herbal, prinsip dasar penggunaan obat yang rasional, penggunaan obat herbal yang berdasarkan bukti ilmiah, dan praktik formulasi obat dari herbal/ tanaman obat, serta dilaksanakan pemeriksaan deteksi dini penyakit degeneratif. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Munte, Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara, pada tanggal 4 Maret 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh 55 orang yang sebagian besar merupakan tokoh masyarakat, kepala-kepala lingkungan, aparat-aparat desa, pemuda masjid dan gereja, serta masyarakat Desa Munte secara umum. Luaran pada pengabdian masyarakat ini yaitu masyarakat Desa Munte mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang prinsip-prinsip dasar obat sintesis maupun herbal, mengetahui cara penggunaan obat yang rasional, masyarakat mampu memformulasikan obat herbal yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip kefarmasian, rasional, dan berdasarkan bukti-bukti ilmiah.  

Hakikatnya,  manusia  akan  memerlukan  fungsi  pengaturan  dalam  berbagai  aspek kehidupan,   termasuk   bermasyarakat   dan   bernegara.   Oleh   karenanya,   kehadiran pemerintahan  serta  pemerintah  menjadi  sesuatu  yang  urgen  bagi  proses  kehidupan manusia  termasuk  di  dalamnya  menyangkut  aspek  ketertiban  umum,  ketentraman masyarakat  yang  pada  kajian  selanjutnya,  merupakan  kebutuhan  dasar  hidup  yang harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  sebelum  kebutuhan  dasar  lain  terpenuhi.  Aspek-aspek ini  kemudian  diatur  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  yang  diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat yang ada di daerah. Di sisi lain, keterbukaan zaman dan percepatan di berbagai bidang membuat masyarakat yang  semakin  dinamis  dan  kritis  menginginkan  adanya  perbaikan  dan  peningkatan kualitas  pelayanan  terhadap  publik  termasuk  dalam  bidang  pemerintahan.  Satpol  PP dalam  kewenangannya  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  yang  ada,  umumnya memiliki  citra  atau image yang  kurang  baik,  karena  selalu  diidentikan  dengan  aparat yang sewenang-wenang, arogan,  kasar, penindas, serta   sering dianggap lebih mengutamakan otot  dari pada otak ketika  melaksanakan  tugas  termasuk  kegiatan penertiban yang paling sering mengangkat citra dan kualitas Satpol PP ke publik.Oleh karenanya, dalam penelitian ini, didasarkan pada kajian konsep tentang betapa penting dan   strategisnya   fungsi   Satpol   PP   maka   perlu   juga   diimbangi   dengan   kualitas pelayanan  saat  bertugas,  secara  khusus  pada  penertiban  aset  pemerintah  daerah. Dengan metode penelitian kualitatif, didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan,  kualitas  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  delapan  dimensi  kualitas menurut Garvin yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, service ability, estetika,dan persepsi kualitas, dan disimpulkan secara keseluruhan kualitas pelayanan Satpol PP (Provinsi   Sulawesi   selatan)   dalam   penertiban   aset   Pemerintah   Daerah Provinsi  Sul-sel sudah  cukup  baik  karena  sudah  sesuai  Standar  Operasional  Prosedur, namun  perlu  untuk  terus  dimaksimalkan  secara  kualitas  terlebih  yang  menyangkut beberapa  hal  dasar  di  antaranya  perihal  pengembangan  SDM  termasuk  standarisasi rekrutmen Satpol PP (dengan mayoritas Tenaga Harian Lepas/Honorer), Pelatihan dan Pendidikan, masalah kewenangan dalam pelaksanaan tugas, pengadaan sarana prasarana serta penganggaran yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah serta faktor penghambat. Fokus penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Administrasi yang meliputi Prosedur pelayanan, Produk layanan, Waktu dan penyelesaian, Sarana dan prasarana dan Kompetensi petugas pelayanan. (1) Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah sudah diterapkan dimensi kesederhanaan prosedur pelayanan, produk layanan yang sesuai dengan ketentuan, kepastian waktu penyelesaian pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana dan kompetensi petugas/aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan, antara lain sarana dan prasarana yang belum lengkap, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya sarana prasarana seperti kursi, file kabinet, ruangan khusus arsip, komputer dan mesin scanner, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada aliena ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP  diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah  ada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas  intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi  yang bersih (clean government). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (pasal 24) pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.