Publication Search

Pengelolaan obat merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, dan juga pelaporan suatu obat yang berperan aktif bagi masyarakat agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Penyalahgunaan obat ataupun kesalahan dalam penyimpanan, pendistribusian, maupun pelaporan obat sering kali terjadi sehingga disusunlah Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018. Pengelolaan obat juga dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kasus pemberian obat kedaluwarsa kepada pasien. Penulisan ini bertujuan untuk membahas studi kasus mengenai pemberian obat kedaluwarsa pada pasien, dampak dari obat kedaluwarsa, sanksi dan perlindungan hukum pada pemberian obat kedaluwarsa, serta pedoman pengelolaan obat kedaluwarsa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan, didapatkan bahwa pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal buruk seperti obat kedaluwarsa yang dapat berdampak negatif kepada pasien. Oleh karena itu, diharapkan para tenaga kesehatan dapat meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian obat kepada pasien. Selain itu, masyarakat juga perlu untuk lebih berhati-hati lagi dengan mengecek kembali keamanan obat-obatan yang akan dikonsumsi.

TikTok adalah sebuah aplikasi video pendek. Penggunaan lagu dalam aplikasi ini bisa menuai masalah ketika pengguna menggunakan karya cipta pencipta lagu tanpa izin. Pada hak cipta lagu, terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta. Hak ini menjelaskan prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban dalam menghargai karya ciptaan orang lain. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dipakai di aplikasi TikTok dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemakaian lagu tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder adalah hasil wawancara di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat dilakukan pada ciptaan yang sudah didaftarkan maupun belum. Pada kepentingan komersial, pengguna wajib membayarkan royalti. Ada hak meminta ganti rugi apabila seseorang yang menggunakan karya cipta tanpa izin . Pengguna lagu tanpa izin dapat dikenai sanksi penjara maksimal 3 tahun atau denda sebesar lima ratus juta rupiah. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pemakaian lagu tanpa izin mencakup upaya preventif dan represif.      

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:1) dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan 2) keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), asas hukum dan doktrin-doktrin sebagai kajiannya. Objek penelitian ini ialah hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual (pedofilia). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasill penelitianl memperlihatkanl bahwal 1)l hukuml  kebiril  kimial (chemicall castration)l terhadapl pelakul tindakl pidanal pedofilial  kepadal anak-anakl menurutl  hukuml pidanal  Indonesial sudahl mencakupl unsurl yangl terdapatl padal suatul  hukuman,l  yaitu:l sebagail upayal pembalasanl (reverenge)l atasl perbuatanl melanggarl  hukuml danl  ketentuanl  yangl sudahl dibuatl ataul ditetapkan.l Penetapanl Sanksil  kebiril  yangl diterapkanl dalaml Undang-Undangl Nomorl 17l Tahunl 2016l Tentangl Perlindunganl  Anakl bertujuanl untukl menjagal kemaslahatanl masyarakatl Indonesial daril pelakul pedofilial danl memberil efekl  jeral kepadal pelakul sertal bentukl pertanggungjawabanl  hukuml bagil pelakul tindakl pidanal pedofilia.l Pihakl kontral atasl pelaksanaanl sanksil kebiril  kimial umumnyal berargumentasil bahwal hall tersebutl bertentanganl denganl prinsip-prinsipl HAMl jugal berpotensil  konflikl denganl Kodel Etikl Profesil Kedokteran;l danl 2)l saatl  inil  kebiril telahl menjadil produkl undang-undangl  yangl baru,l tentunyal dalaml kebijakanl  hukuml pidanal dikenall denganl  kebijakanl denganl pembentukan,l  kebijakanl penegakan,l kebijakanl pelaksanaan.l sementaral penulisanl penelitianl  inil  hanyal terbatasl padal  kajianl  kebijakanl keberadaanl pembentukanl undang-undangl semata.   Kata kunci: hukuman kebiri, kekerasan seksual dan undang-undang Perlindungan Anak

Kekerasan dalam rumah tangga dapat artikan sebagai bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakuan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lain yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimestris). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 (dua) rumusan masalah. Antara lain; 1) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadi pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertimbangan hokum yang diberikan oleh hakim sesuai dengan unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal yang mengikutinya, keterangan saksi, surat dan melihat dari fakta- fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan meringankan.   Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pandemi covid-19 mulai muncul di Indonesia sejak bulan maret 2020. Untuk menanggulangi COVID-19, pemerintah Indonesia menggencarkan 3T yaitu Testing, Treatment dan Tracing. Pemerintah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk melaksanakan 3T tersebut tidak terkecuali Kecamatan Ujung Batu dengan kasus COVID tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Penanganan COVID-19 Dengan 3T di Kecamatan Ujung Batu. Penelitian ini menggunakan teori Budiani (2007) Efektivitas dengan indikator Ketepatan Sasaran, Sosialisasi , Pencapaian Tujuan dan Pemantauan Kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data purposive sampling yang digunakan yaitu, studi Pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan COVID-19 dengan 3T berjalan dengan efektif namun dalam pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun faktor penghambatnya adalah idak adanya sanksi hukum bagi masyarakat atau pasien yang menolak untuk dikarantina dan akses mobilisasi penduduk dengan daerah yang sulit dijangkau oleh satgas.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak penjual belanja online. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembayar pajak yang bekerja sebagai penjual belanja online, total 100 responden di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner dalam bentuk link formulir google. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah pembayar pajak yang menjual dagangannya secara online dan pembayar pajak yang memiliki toko fisik tetapi juga menjual dagangannya secara online. Dasar peraturan pajak perdagangan elektronik mengacu pada PMK Nomor 210/Nomor 010/2018 yang dikeluarkan, namun dicabut. Dengan dicabutnya perda tersebut, maka perda pajak untuk tarif pajak e-commerce saat ini masih menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, tes regresi linier ganda, tes deskriptif, tes asumsi klasik, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian, semua variabel independen, yang memahami peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan pada variabel dependen studi. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tentunya berkaitan denganperaturan-peraturan yang ada. Salah satunya adalah peraturan pajak, yang dimana setiapperaturan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempunyai skema pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu agar salah satu tujuan perusahaan dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan aspek yang diuraikan meliputi analisis pelaporan pajak pada tahun 2009 dan 2010 terhadap penyesuaian undang-undang yang ada. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan dokumentasi. Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan dan wawancara seperti yang telah penulis lakukan dalam kegiatan langsung bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelaporan pajak dimaksudkan untuk mengetahui bahwa pelaporan pajak yang dilaksanakan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi pada tahun 2009 dan 2010 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan pelaporan pajak untuk tahun berikutnya, hanya tinggal mengikuti pada pelaporan pajak pada tahun 2010, karena belum adanya penyesuaian kembali terhadap undang-undang perpajakan terutama terhadap pajak pertambahan nilai. Untuk pelaporan pajak pertambahan nilai yang akan dilakukan oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi pada tahun berikutnya, harus memperhatikan setiap peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakan, sehingga pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku beserta perubahannya dan terlaksana dengan benar.

This study aims to examine the effect of the e-system of taxation, tax incentives, taxvsanctions, and service quality on individual taxpayer compliance in paying taxes. This research was conducted on individual self-employed taxpayers registered at KPP Pratama Jepara. This research is a quantitative research using primary data sources with distribution via google form link. The population in this study were all takxpayers who are independent workers who are registered at KPP Pratama Jepara. The data analysis technique used multiple linear regression analysis wich was processed in the SPSS version 24 program. The result showed that the e-system of taxation, tax incentives, tax sanctions, and service quality had a significant positive effect on taxpayer compliance.

Tujuan penelitian ini  Bagaimana proses penerapan  sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana’ dan kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (wawancara). Penyajian data dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Hasil Penelitian proses penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi TNI AD yang melakukan tindak pidana adalah yang dikenai sanksi administrasi dan sanksi dispilin militer.adapun kendal kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi ada (a) kesalahan komdan  satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif terlambat menjatuhkan sanksi administratif. (b). Upaya mengatasi kendal kendala tersebut dengan cara setiap kotama komandan atas secara teliti dalam menegakkan hukum didalam kesatuan masing masing serta menyelenggarakan penyuluhan pada seluruh satuan jajaran KODAM IV Diponegoro. Bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang diancam dengan Kumplin militer dan hukuman Pidana Militer serta sanksi administrasi yang berujung pemecatan. Sehingga diharapkan setelah diterapkannya sanksi administrasi dapat menekan angka pelanggaran dan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro. Akibat hukumya melekat pada personel tersebut sampai akhir dinas dan solusinya dengan dibuatkan surat laporan perkembangan kepribadian oleh Komandan satuan masing-masing yang menyatakan bahwa sudah selesainya menjalani segala proses hukum guna melanjutkan karir selanjutnya.

Peristiwa kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang mengakibatkan tewasnya puluhan narapidana baru-baru ini, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Sistem pemidanaan yang mengedepankan sanksi penjara selama ini tidak lagi efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan bahkan sebaliknya menjadikan Lembaga Pemasyarakatan mengalami over kapasitas yang berpotensi menjadi sumber kerawanan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.  Salah satu sumber permasalahan adalah lebih dari setengah jumlah narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana kasus narkotika.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkotika saat ini ? serta Bagaimana pembaharuan kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkotika di masa yang akan datang ?.  Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya kebiasaan dari aparat penegak hukum, khususnya hakim yang dalam menjatuhkan putusan lebih mengutamakan sanksi pidana penjara bukannya sanksi tindakan, meskipun sebenarnya dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur adanya sanksi tindakan dalam bentuk rehabilitasi.   Saran dalam Penelitian ini adalah mengingat pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika adalah juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga terhadap mereka akan lebih tepat bila dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana.

Informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran/medis bisa disebut sebagai bentuk komunikasi antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien. Selain Informed consent, ada juga surat pernyataan pasien yang lain yaitu “Penolakan Tindakan Kedokteran” atau “Informed Refusal”. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat in sering terjadi penolakan dari pasien maupun keluarga terhadap prosedur di fasilitas kesehatan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa seseorang tidak berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya bagi penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Penolakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi ini dapat berpotensi dijatuhi sanksi pidana di beberapa undang-undang dan KUHP.

penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukumPelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk memanfaatkan sumberdaya akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban yang harus dilakukan juga diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Perbedaan pengkajian dan jenis sanksi yang diterapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif yang ada pada kedua peraturan tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap ketaatan pelaku usaha. Analisis hukum lingkungan yang disampaikan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan akan mendapatkan sanksi administratif dan setiap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Setelah mendapatkan sanksi administratif, pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DELH dan/atau DPLH sebagai komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disebebkan oleh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, sanksi administratif terdapat tambahan jenis yaitu denda admnistratif yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesalahn yang dilakukan pelaku usaha. Pada peraturan terbaru tidak terdapat sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Adanya integrasi pengurusan izin usaha akan memberikan dampak positif, karena sebagai kegiatan preventif. Hal ini akan mengurangi sengketa hukum lingkungan.     Kata Kunci : Lingkungan, Hukum, Sanksi Administratif, Pidana, Denda

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.   Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk  mencegah  dan  menghapusnya.  Salah  satu  upaya  penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin  meningkat.  Menurut  Suriadi  Gunawan,  peraturan  perundangan yang  mengkriminalisasi  pecandu  narkotika  perlu  ditinjau  kembali  karena tidak  realistis,  contohnya,  dengan  mengkriminalisasikan  pecandu  terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.    

State Vocational High School (SMK) 2 Kuripan, is located on the border of two districts, namely West Lombok and Central Lombok with a fairly large number of students where they come from various regions with varied backgrounds and characters and it is very possible that this will happen. violations by students. Violations that often occur are indiscipline, students are late for class, truant, jumping fences, smoking, fighting and so on. For this reason, it is deemed necessary to have a system used to assist in making decisions in determining sanctions for such violations. This study aims to design a system that can help facilitate BK teachers in determining sanctions to students using the AHP (Analytic Hierarchy Process) and SAW (Simple Additive Weight) methods. In designing the system, it has several assessment criteria with weighted points and priorities for each alternative. Every violation committed by students will be processed quickly accompanied by sanctions and predetermined actions. This process can assist BK teachers in determining sanctions for students and making reports to the waka of students and the principal of SMKN 2 Kuripan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo yang dilatar belakangi oleh merebaknya pandemi Covid-19 yang menyebar luas ke penjuru daerah di dunia terutama di Kabupaten Situbondo. Untuk pengendalian percepatan penyebaran covid-19 Bupati Situbondo menerbitkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Metode Penelitian pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang – undang, peraturan daerah serta rancangan undang-undang, dengan metode pendekatan diantaranya peraturan perundang-undangan (stute approach) dan pendekatan konseptual.   Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menangani Covid-19 berdasarkan UUD 1945 dimana pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif didalamnya, khususnya di Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan perbup yang mengatur masyarakatnya taat protokol kesehatan. Namun jika tidak ditaati aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2).      

Provisions regarding dishonorable discharge are regulated in Article 53 paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2010 concerning Administration of TNI Soldiers, which regulates dishonorable discharge from military service, as an implementation of the provisions of Article 62 paragraph (3) of Law Number 34 of 2004 concerning Indonesian national army. The aim of this research is to show that the norm for imposing an additional penalty of dismissal by a judge in a court trial is Article 26 paragraph (1) of the Criminal Code which confirms that the defendant, based on the crime he committed, is deemed no longer fit to remain in the military. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that from the perspective of Military Criminal Procedure law, it can be said that dismissal is the sole authority of the Military Judge taking into account the unfitness of the soldier to be retained to continue serving in the military environment, so that this authority cannot be delegated to a civilian Judge, because the decision will be made basis by the TNI leadership to be followed up. For these military members, dismissal from military service is the end of their career and service within the Indonesian National Army (TNI), the consequences of which will be followed by the termination of the rights they have received so far.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling (teknik sampling daerah), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sekalipun UMKM belum memahami pajak yang dibayar secara lengkap tetapi mereka tetap patuh membayar pajaknya. Sanksi pajak pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi bagi ketidakpatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajaknya menjadi mereka patuh memenuhi kewajibannya.. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang bersifat membantu kelancaran wajib pajak memenuhi kewajibannya merupakan harapan dan kenyataan wajib pajak yang harus dilaksanakan.

Artikel ini bertujuan untuk menegaskan kembali ajaran Gereja menyangkut kewajiban bapa pengakuan untuk menjaga rahasia pengakuan. Pertama-tama diuraikan secara singkat bagaimana hal ini berkembang dalam sejarah, khususnya kanon 21 dari Konsili Lateran IV (1215) dan Kodeks 1917. Pengetahuan tentang sejarah penting karena membantu kita memahami bagaimana tema ini berkembang dan menjadi dasar hukum Kodeks 1983. Kemudian dibahas tentang ketentuan normatif kan. 889, § 1 yang berbicara tentang rahasia pengakuan dan kewajiban bapa pengakuan menjaga rahasia tersebut. Rahasia pengakuan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan unsur esensial dari sakramen  tobat dan merupakan bagian dari hukum ilahi. Bapa pengakuan yang terbukti melanggar kewajiban ini akan dikenai sanksi ekskomunikasi otomatis atau hukuman lain yang diputuskan oleh otoritas gereja yang berwenang. Tantangan memang tidak ringan dewasa ini, khususnya di tempat di mana imam dipaksa untuk membuka rahasia pengakuan dalam kasus-kasus tertentu. Pemaksaan seperti ini harus dilawan karena merupakan pelanggaran terhadap kebebasan gereja dan kebebasan beragama. Perlawanan seperti ini merupakan sebuah keharusan, bila perlu sampai menumpahkan darah sekalipun.