Publication Search

Medical aesthetic tourismberkembang pesat beberapa tahun terakhir. Kajian terhadap perlindungan hukumnya perlu diperdalam agar tren ini dapat memberikan rasa aman bagi pelakunya. Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum medical aesthetic tourism. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknis analisis data interaktif. Hasil kajian menunjukkan perlindungan hukum medical aesthetic tourism terkait pada standarisasi pelayanan medik, standar keamanan produk, asuransi, litigasi risiko medik selama tindakan dan perawatan.  Perlindungan hukum ini dikaji dengan perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hukum internasional yang terkait.Ulasan literatur naratif ini berfokus pada masalah perlindungan hukum wisatawan yang mendapatkan perawatan medical aesthetic tourism di luar negeriKata Kunci : Perlindungan Hukum, Medical Aesthetic, TourismABSTRACTMedical Aesthetic Tourism shows significant growth in recent years. A study on its law protection should be conducted more in-depth to enable this trend to give the feeling of secure to its actors. This article aimed to study and to analyze Law Protection of Medical Aesthetic Tourism. This study was a doctrinal research referring to primary, secondary and tertiary data sources, with interactive technique of analyzing data.  The result showed the Law Protection of Medical Aesthetic Tourism related to medical service standardization, product security standard, insurance, medical risk litigation during action and treatment. This law protection is studied from the perspective of Pancasila and Republic of Indonesia’s 1945 Constitution, and related international law. This narrative literature review focused on the problem of law protection for the tourists getting Medical Aesthetic Tourism treatment abroad.

Perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan kemajuan.Semua itu bisa terjadi dan berproses melalui pengetahuan, ketrampilan, dan nilai – nilai yang di anggap benar dan baik oleh masyarakat untuk kesejahteraan hidupnya dan dalam rangka mencapai masyarakat madani (civil society), yaitu masyarakat yang terperdayabaik ditinjau dari perspektif ekonomi, budaya dan politik. Pembangunan yang dimaksud adalah usaha yang dilaksanakan untuk dilakukan secara sadar, sistematis dan berkelanjutan untuk mengadakan perubahan guna mewujudkan hari esok yang lebih baik. Mahasiswa merupakan salah satu elemen masyarakat yang berperan  sebagai agent of change (agen perubahan) yang dinilai mampu membawa segenap perubahan  ke arah yang lebih baik dengan mengabdikan dirinya kepada masyarakat.

The aim of the research is to find an empirical evidence concerning the implementation of customer perspective of Balanced Scorecard (BSC) in Assalaam Islamic Modern Boarding School Surakarta (AIMBS Surakarta). It is a case study research. Qualitative research design is conducted using semi-structured interviews with 27 members from different stakeholders. Research findings showed that customer perspective of BSC and attributes in strategy map of BSC have been implemented well in AIMBS Surakarta. Besides, the research found supporting factor of implementation of customer perspective of BSC in AIMBS Surakarta, namely: strong commitment from management to adjust the change. The limitation of the research is that the research findings can not be generalized. For future research, it is suggested that the researcher will add the numbers of research object so that the generalization of the research findings can be achieved. Thus, it will give clearer description about implementation of customers perpective of BSC in Islamic boarding schools

Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik

Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, mempunyai arti bahwa manusiatidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan kedudukan manusiasebagai makhluk berbudaya memiliki arti bahwa manusia diberi budi pekerti dan akalpikiran untuk menciptakan suatu budaya. Dalam hal ini, agar terciptanya keserasian darikedua aspek tersebut perlu adanya komunikasi ataupun interaksi antar sosial budaya.Karena manusia diciptakan dengan budayanya masing-masing dan lingkungan sosialyang berbeda-beda. Komunikasi antar sosial budaya ini sangat penting, karenatujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan budaya dan lingkungan sosial. Karenapada saat kita berinteraksi dengan orang lain pasti melibatkan orang yang berbeda latarbelakang sosial dan budaya tidak hanya itu saja komunikasi sosial budaya ini jugabertujuan untuk mempelajari nilai-nilai sosial budaya seseorang yang sedangberinteraksi dengan kita. Namun, dalam komunikasi perlu adanya norma atau nilaisosial budaya. Hal ini bermaksud agar pada saat berkomunikasi seseorang memilikipedoman atau aturan agar tidak menyimpang atau bahkan menyinggung seseorang yangterlibat dalam interaksi tersebut karena adanya perbedaan latar belakang antara sosialbudaya. Seiring berjalannya waktu, saat ini komunikasi mulai melibatkan interaksiorang-orang yang berbeda tingkat modernitasnya. Perkembangan teknologi komunikasiberkembang sangat pesat di era globalisasi saat ini. Tidak menutup kemungkinan akanterjadi permasalahan baru yang timbul akibat dari globalisasi tersebut, misalnya akanadanya perubahan unsur kebudayaan yang sangat cepat, tidak sesuainya unsur yangsaling berbeda sehingga menimbulkan ketidakserasian kehidupan sosial untukmemecahkan permasalahan tersebut perlu adanya penyesuaian terhadap perubahanunsur budaya agar tercipta keserasian dalam kehidupan sosial.Kata kunci: Komunikasi, Sosial budaya, Globalisasi.

-

Smart City adalah skonsep tata kota yang mengoptimalkan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, serta meningkatkan layanan Pemerintah. Kota Pekalongan sedang berupaya untuk mempersiapkan diri dalam proses implementasi Smart City. Dalam referensi diketahui bahwa salah satu indikator kesiapan implementasi Smart City adalah Smart Governance, yang terdiri atasi empat indikator utama yaitu Participation in decision-making, public and social services, Transparent Governance, political strategies and perspectives. Dari keempat indikator tersebut diperjelas ke dalam indikator operasional yang lebih mudah diukur secara kuantitatif. Oleh sebab itu metode penelitian dipilih mix research methods karena data yang diperoleh dilakukan melalui cara kualitatif dengan wawancara kepada narasumber. Hasil data dikelola dan diolah menggunakan cara kuantitatif. Cara kuantitatif tersebut adalah metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani. Dari keempat indikator utama diturunkan menjadi 21 variabel input Hasil yang diperoleh adalah tingkat kesiapan Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan Smart City dari Perspektif Smart Governance adalah 1,5 (Sedang).

Maladministration in BPJS Kesehatan services at government hospitals remains a persistent challenge that undermines the principles of good governance in Indonesia. This study examines violations of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB) in the context of BPJS Kesehatan services at Dr. Wahidin Sudirohusodo Regional General Hospital (RSUD), Makassar, South Sulawesi. This research employs a normative-empirical legal method, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and documentation. The findings reveal that maladministrative practices—including procedural delays, discriminatory treatment of BPJS patients, inadequate information disclosure, and arbitrary administrative decisions violate several AUPB principles enshrined in Law No. 30 of 2014 on Government Administration. These violations contravene the principles of legal certainty, impartiality, proportionality, and accountability. The study concludes that institutional reforms, strengthened supervisory mechanisms through the Ombudsman of the Republic of Indonesia, and enhanced legal literacy among healthcare workers are necessary to reduce maladministration. This research contributes to the development of administrative law enforcement in the Indonesian public health sector.

Lecturer certification is a process and forms of recognition of a faculty member associated with qualification, competenceand contribution that deserve to be called a professional lecturer. This study aims to empirically examine the effect ofcertification on faculty members in the perspective of performance measurement systems to psychological empowermentand mental model building and subsequent impact on the performance of the lecturer. The research model was built on thebasis of goal setting theory. We collected data using a mail survey on lecturers who have been certified in the province ofSouth Sulawesi, Indonesia. The selection of respondents was based on the consideration that the respondent hasexperienced the whole certification process and have benefited directly and carry out the legal consequences of thecertification. Data analysis was conducted using structural equation modeling. The results showed that the measurementsystem on lecturers certification have both positive and significant relationship to the dimensions of psychologicalempowerment and the mental models. Further more, mental models have positive and significant influence on theperformance of the lecturer. Similarly, the dimensions of psychological empowerment were positively related to managerialperformance, but only the dimension of meaning tha thave a significant effect. The research findings reveal importance ofbehavioral aspects in deciding lecturer certification systems during the certification process and the implementation.Further more, this paper contributes to the literature on lecturer certification, performance measurement systems, andmental models.Keywords: lecturer certification, performance measurement systems, mental model, and psychological empowerment,lecturers’ performance

This study aims to analyze the factors that affect the capital structure. Factors examined as independent variables are profitability, company size, business risk, growth opportunities and managerial ownership. Variable profitability, company size, business risk is analyzed in the perspective of the pecking order theory and variable growth opportunities and managerial ownership is analyzed in the perspective of agency theory.Hypothesis testing using multiple regression. The population in this study is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. Sampling technique using purposive sampling method. The samples used 222 observations are pooled data from 2008 to 2010. Types of data used are secondary data. Statistical tests showed hypotheses for the variables profitability and business risk accepted. This means that the profitability and business risk significantly and negatively related to capital structure. Hypothesis testing results for firm size variable positive and significant impact on capital structure. Thus the hypothesis is rejected due to size of company direction opposite hypothesis. Variable growth opportunities and managerial ownership and significant negative effect on capital structure.Keywords: capital structure, profitability, company size, business risk, growth opportunity, managerial ownership, the pecking order theory, agency theory.

Abstract: Jamsostek program is a form of economic and social protection programs to provideprotection in the form of compensation for the loss of income in the form of cash andprotection in the form of services, care or treatment at the time of a worker hit bycertain risks. Jamsostek existence as living safeguard employment in a company isvery beneficial, and therefore as a measure to ensure the life of labor, the companywill enter the workforce in Jamsostek program managed by PT. JAMSOSTEK.Key words: Jamsostek Program, Worker Protection Law

Abstracts : Outsourcing is a transfer or certain job from a company to a third party on  which held by purpose to divide the risk and lessen the company's burden. Such job transfer is held on the base of operational cooperative agreement between the outsourcing principal and the outsource executive companies. In the practice, the principal company determine the job qualification and condition, and on such base, the outsourcing company recruit prospective employees. In the Acts No. 13 Year of 2003, the regulation on outsourcing is explicitly mentioned that the served sectors are not related with the core bisnis such security guards, cleaning service and so on. Keywords : Outsourcing system, Contract Employee Rights Protection

AbstractThe philosophy of science divides a study into two point of views, those are; positivistic which creates empiric study, and normative which creates normative study. The law study has both of those characteristics; in one hand, it has the real characteristics as a normative study; in the other hand, it has empiric characteristics which, later on, become the object study of sociological jurisprudence and socio legal jurisprudence. Therefore, if it is observed from this point of view, it can be concluded that the normative law study has a particular method of study, while empiric law study can be researched by qualitative or quantitative research methodology towards the characteristics of the data. Keywords: the philosophy of science, sociological  jurisprudence, socio legal jurisprudence