Publication Search

Pernikahan dini masih menjadi tantangan hak asasi manusia dan hukum yang serius di Indonesia, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan psikologis pernikahan dini pada perempuan dan anak dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif-empiris, data dikumpulkan melalui analisis sistematis terhadap sumber hukum primer, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus periode 2015–2024. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini secara sistematis melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Secara psikologis, perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun jauh lebih rentan terhadap gangguan stres pascatrauma, depresi, dan hambatan perkembangan identitas diri. Secara hukum, meskipun batas usia perkawinan minimum telah direvisi menjadi 19 tahun untuk kedua pihak, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Artikel ini berargumen bahwa reformasi hukum saja tidak memadai; perlu disertai dengan intervensi kebijakan multisektoral, pelatihan hakim tentang hak anak, serta program pencegahan berbasis komunitas.

This study examines the application of the professional code of ethics for Christian Religious Education (CRE) teachers in building student integrity in secondary schools during the digital era. The primary issues discussed include the extent to which the code of ethics is implemented, its impact on students’ moral-spiritual standards, and the challenges of aligning professional ethics with a ministry calling. Using a library research approach, this study analyzes biblical texts, ethics textbooks, and scientific journals published within the last ten years. The findings indicate that the professionalism of CRE teachers must be grounded in Kingdom of God values by integrating pedagogical competence with theological calling through In-Persona Christi theory and the concept of vocatio. Authentic teacher exemplarity is identified as the most effective instrument for adolescent character formation amid the post-truth era, where digital information often blurs moral judgment. This study recommends a kenosis pedagogy approach, requiring educators to be authentically present, humble, and free from intellectual arrogance in order to achieve meaningful transformation of student character, integrity, and moral-spiritual maturity within contemporary Christian educational practice and school life contexts.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi mekanisme transaksi ekonomi dengan mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam aktivitas e-commerce. Kajian ini menyoroti dominasi klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan ketimpangan posisi tawar serta berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi konsumen. Secara empiris, rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas bahasa kontrak, serta mekanisme persetujuan instan memperkuat kondisi kerentanan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya. Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, termasuk lemahnya pengawasan, kesenjangan antara norma dan praktik, serta tantangan yurisdiksi lintas negara dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak elektronik. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi model perlindungan konsumen berbasis keadilan kontraktual yang menekankan transparansi, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam penyusunan klausula. Selain itu, integrasi aspek teknologi, desain sistem digital, dan peningkatan literasi konsumen menjadi elemen krusial dalam menciptakan ekosistem transaksi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum digital sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembentukan regulasi adaptif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

This article examines the use of cooperative learning strategies in Christian Religious Education (CRE) as an instructional approach that emphasizes the strengthening of students’ faith and Christian character. The discussion covers the definition, objectives, conceptual foundations, principles, and operational procedures of cooperative learning, which are then connected to the theological goals of CRE. The study employs a qualitative approach using a library research method, analyzing pedagogical and theological literature to construct a conceptual framework for implementing cooperative learning within the context of CRE. The findings indicate that cooperative learning strategies are highly aligned with the essence of CRE, as they foster dialogical interaction, shared responsibility, empathy, and the internalization of Gospel values through collaborative learning processes. The effective implementation of this strategy can create a participatory, reflective, and formative learning community that enhances not only cognitive understanding but also students’ attitudes, spirituality, and Christian character. This research is significant in providing both theoretical and practical foundations for CRE educators in designing learning experiences that are relevant, relational, and transformative in accordance with the goals of faith formation.

Multicultural education offers hope in addressing various social tensions that have emerged in recent times, as it is an educational approach that consistently upholds values, beliefs, heterogeneity, plurality, and diversity in all aspects of education. This study aims to describe the implementation of multicultural inclusive learning in developing students’ moral character and to identify the challenges of its implementation at MIN 2 Gunungkidul Yogyakarta. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the principal, teachers, and students as sources of information. The data were analyzed through data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The findings show that multicultural inclusive learning was implemented through the habituation of the 5S values (smiling, greeting, addressing, politeness, and courtesy), inclusive classroom arrangement for students with special needs, and the strengthening of discipline, responsibility, independence, care, and religious activities within the madrasah environment. These practices contributed to a warmer learning atmosphere, acceptance of differences, and social interaction between regular students and students with special needs. The main challenges included the limited availability of special assistant teachers, teachers’ limited competence in handling students with special needs, and insufficient inclusive learning facilities

The Role of Leadership in the Implementation of Employee Performance Supervision at the Manpower and Transmigration Office at the Regional Manpower Supervisory Agency (UPTD) for Regional Manpower Supervisory Agency (Balai Wasnaker) 1. This study aims to determine the role of leadership in the implementation of employee performance supervision. Effective leadership is an important factor in ensuring that employees perform their duties and responsibilities in accordance with organizational goals and established regulations. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants were selected based on their involvement in supervision activities and understanding of employee performance management. The results indicate that leadership plays a significant role through direction, coaching, monitoring, and evaluation of employee performance. Employee performance is generally quite good, but supervision has not been optimal due to limited time, diverse tasks, and inconsistent evaluation follow-up. In addition, communication and coordination between leaders and employees influence the effectiveness of supervision. Therefore, the implementation of leadership-supported supervision has a positive impact on employee discipline, responsibility, and work effectiveness, but there is still a need for improvement in the consistency of employee supervision and coaching to achieve optimal organizational performance.

This study aims to analyze the role of the sub-district head (Camat) in community empowerment and village development in Lamboya District, West Sumba Regency, based on Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts. The research employed an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and literature studies involving the Camat, village heads, district staff, Village Consultative Body (BPD) members, and community representatives. The findings reveal that the Camat has carried out important functions in coordinating, supervising, and guiding village governance and development programs, as well as facilitating community empowerment activities. These roles contribute to improving development implementation and encouraging community participation at the village level. However, the effectiveness of these functions has not been fully optimized due to several obstacles, including limited infrastructure, inadequate human resources, weak coordination among institutions, and inconsistencies in regulatory implementation. These challenges affect the achievement of development objectives and the sustainability of empowerment programs. Therefore, strengthening technical regulations, enhancing institutional coordination, and improving the capacity of government officials are necessary to optimize the Camat’s role in supporting effective village development and sustainable community empowerment in Lamboya District.

The Tabernacle, established by Moses at God's command in the wilderness, was His holy dwelling place, signified by the pillar of cloud and fire. As the center of worship in the Old Testament, the Tabernacle featured a divinely designed structure: the outer court with the Altar of Burnt Offering and the Laver; the Holy Place containing the Table of Showbread, the Golden Lampstand, and the Altar of Incense; and the Most Holy Place housing the Ark of the Covenant with the mercy seat. Though historically exclusive to Israel, the spiritual meaning of the Tabernacle remains relevant for believers today. In the era of grace, every believer is a priest with direct access to God through Christ. This study explores the application of the "Tabernacle Tour" as a guide for personal prayer, where each piece of furniture symbolizes a spiritual stage from confession of sin to intimate communion with God. Through biblical reflection and practical experience, the author finds that this symbolic journey helps believers experience quality time with the Lord in prayer, transforming the Tabernacle from a historical reality into a living spiritual model for faith growth and contemporary worship.

This study investigates the implementation of the Gradient Boosting Machine (GBM) algorithm for network intrusion detection using the CICIDS2017 dataset within the CRISP-DM framework. The process encompasses Business Understanding, Data Understanding, and Data Preparation including data cleaning, categorical feature encoding, normalization, and data split (80 % training, 20 % testing). In the Modeling phase, GBM Hyperparameters (learning_rate = 0.1; max_depth = 5; n_estimators = 150) were optimized via Grid Search with 2-fold Cross Validation, and F1-Score  was selected as the primary metric due to class imbalance. Evaluation on the test set yielded accuracy of 99.99 %, precision of 100 %, Recall of 99.98 %, and F1-Score  of 99.99 %, demonstrating exceptional detection capability with minimal false negatives and false positives. Compared to previous studies, this GBM model outperforms in accuracy and stability without overfitting. These findings confirm GBM’s effectiveness for modern Intrusion Detection Systems and its suitability for Deployment in resource-constrained operational environments.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi manajemen kesiswaan berbasis nilai Kristiani serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter peserta didik dalam lingkungan pendidikan multikultural di SDS Unity Primary School. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas keberagaman di lingkungan sekolah yang menuntut adanya pengelolaan peserta didik yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mampu membangun sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan karakter yang kuat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumentasi sekolah, kemudian dianalisis menggunakan kerangka SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kesiswaan di SDS Unity Primary School diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, integritas, tanggung jawab, kerendahan hati, dan pelayanan ke dalam berbagai kebijakan dan program kesiswaan. Keberagaman peserta didik yang terdiri atas berbagai agama dan etnis dikelola melalui pendekatan inklusif yang mendorong interaksi lintas budaya dan lintas agama. Analisis SWOT menunjukkan bahwa identitas spiritual sekolah, program pembinaan rohani, kegiatan ekstrakurikuler, serta dukungan orang tua menjadi kekuatan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Di sisi lain, keterbatasan pembina rohani dan tantangan sekularisasi menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa harmonisasi program kerohanian, ekstrakurikuler, dan program anti-perundungan berbasis pendekatan restoratif berkontribusi terhadap terciptanya iklim sekolah yang aman, toleran, dan harmonis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi manajemen kesiswaan berbasis nilai Kristiani efektif mendukung pembentukan karakter peserta didik serta dapat menjadi model pengelolaan pendidikan multikultural yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan karakter secara holistik.

Kebijakan pelibatan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad) mulai April 2026 menimbulkan persoalan yuridis dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis pelibatan ASN sebagai Komcad serta implikasinya terhadap reformasi birokrasi dan supremasi sipil pasca-Reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik norma signifikan antara UU ASN dan UU PSDN, khususnya Pasal 31 UU PSDN yang mewajibkan anggota Komcad tunduk pada hukum dan peradilan militer ketika dimobilisasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan status hukum sipil, profesionalitas, dan prinsip netralitas ASN. Penafsiran frasa “tugas negara lainnya” sebagai dasar legitimasi fungsi militer dinilai terlalu ekstensif dan tidak sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi. Kebijakan ini juga berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer sehingga melemahkan prinsip supremasi sipil pasca-Reformasi 1998. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi legislasi melalui legislative review serta penundaan implementasi kebijakan hingga terdapat kepastian hukum dan perlindungan hak ASN.

Artikel ini membahas metodologi ilmu dalam perspektif Islam serta integrasinya dengan disiplin ilmu modern. Metodologi ilmu memiliki peran penting dalam menentukan cara memperoleh, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan. Dalam perspektif Islam, sumber pengetahuan tidak hanya berasal dari rasio dan pengalaman empiris, tetapi juga dari wahyu sebagai landasan utama, sehingga menghasilkan pendekatan keilmuan yang bersifat holistik dan integratif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan buku yang relevan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami konsep metodologi ilmu dalam Islam, epistemologi keilmuan, serta tantangan dan implementasi integrasi ilmu dalam konteks modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa metodologi ilmu dalam Islam memiliki karakteristik yang dinamis, dengan menggabungkan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Integrasi antara metodologi ilmu Islam dan ilmu modern menjadi penting untuk menjawab berbagai tantangan global, seperti krisis moral, perkembangan teknologi, dan kompleksitas permasalahan sosial. Implementasi integrasi ini dapat diterapkan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan kehidupan sosial, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya rasional dan sistematis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika. Dengan demikian, integrasi metodologi ilmu dalam perspektif Islam dan ilmu modern diharapkan mampu menciptakan sistem keilmuan yang lebih seimbang, relevan, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia.

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in digital population administration services in Medan Marelan Subdistrict from the perspective of Administrative Law. The background of this research is based on the importance of digital transformation in public services through the Electronic-Based Government System (SPBE) to enhance transparency, accountability, effectiveness, and efficiency. However, in practice, several obstacles are still encountered, such as limited infrastructure, network disruptions, and limited human resources. This research employs an empirical legal research method with both empirical and statutory approaches. Data were collected through field research, including interviews with subdistrict officials and the community, as well as library research involving laws, regulations, and relevant literature. The data were analyzed qualitatively to examine the conformity between the implementation of services and the principles of good governance and general principles of good administration (AUPB). The results show that the implementation of good governance principles in digital population services in Medan Marelan Subdistrict has not been fully optimal. This is indicated by challenges in information transparency, system effectiveness, and limitations in human resources and infrastructure. Nevertheless, digital services have provided convenience for the community in accessing population administration services. In conclusion, improvements in human resources quality, technological infrastructure, and the strengthening of supervision and evaluation mechanisms are necessary to achieve public services that align with good governance principles.

People with disabilities still face various barriers in exercising their equal rights, including in accessing public facilities and tourism sites. This study aims to analyze the factors that support and hinder the implementation of Cimahi City Regulation No. 20 of 2018 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, particularly at tourist attractions in Cimahi City. The approach used is qualitative, employing a case study method to explore the phenomenon of policy implementation in depth using various data sources. The research findings indicate that supporting factors include strong legal legitimacy, the local government’s political commitment, coordination across Local Government Agencies (LGAs), the use of social media for outreach, and the involvement of the disability community in the planning process. Meanwhile, inhibiting factors include budget constraints, suboptimal accessibility facilities, a weak database system for disability needs, uneven public outreach, low empathy among tourism managers, and weak enforcement of sanctions. This study implies the need for strengthened oversight, optimization of resources, massive legal education, and a shift in mindset to achieve substantive inclusivity.

The increase in activity and security threats on Ubuntu server causes the volume of system logs to become very large and difficult to analyze manually. This condition potentially leads administrators to experience delays in detecting abnormal activities, such as repeated login attempts and web access patterns related to online gambling promotions. Therefore, this research aims to develop a machine learning-based Early Warning System capable of automatically detecting anomalous activities. The system is developed using the Python programming language and runs on an Ubuntu server by utilizing authentication logs and web access logs as the main data sources. The anomaly detection model is trained using normal activity data collected directly from the Ubuntu server logs to learn standard system behavior patterns. During the operational phase, the system reads server logs in real-time, extracts activity features, and analyzes them using the Isolation Forest algorithm. Activities detected as anomalies trigger alert notifications via Telegram to the administrator without performing automatic blocking. The results show that the system is able to provide early warnings for suspicious activities, thereby helping to improve server security more effectively.

 Education in vocational high schools (SMKs) requires effective data management to improve students’ academic achievement and discipline. At SMK Islam Secang, students’ academic scores and attendance data have so far functioned merely as administrative archives, making it difficult to identify patterns of student performance. This study aims to classify students based on academic achievement and discipline by applying the K-Means Clustering algorithm using RapidMiner. The data used in this study consist of scores from six subjects and attendance records of 35 students from the Light Vehicle Engineering (TKR) department over two semesters. The data were obtained from original school records, compiled using Microsoft Excel, and processed in RapidMiner. The clustering process employed four clusters for academic achievement and two clusters for discipline, with Euclidean Distance used as the similarity measure. The results show that in the first semester, students were grouped into four academic achievement clusters: high achievement (6 students), moderate achievement (7 students), potentially problematic (14 students), and problematic (8 students). In the second semester, the distribution changed to high achievement (19 students), moderate achievement (14 students), potentially problematic (4 students), and problematic (1 student). Meanwhile, student discipline was divided into two clusters: disciplined (31 students) and undisciplined (4 students). These results demonstrate that K-Means Clustering is effective in mapping student conditions, revealing patterns in academic performance and attendance, and supporting educational evaluation, learning planning, and early detection of students who require academic or disciplinary intervention. Keywords: Data Mining, K-Means Clustering, Academic Achievement, Discipline, RapidMiner, Vocational High School (SMK)

The reliability of an e-commerce application is essential to ensure smooth and secure user transactions. This study discusses the implementation of Software Quality Assurance (SQA) on a web-based e-commerce application to test the functionality of the developed system. The testing methodology used in this research combines manual testing and automated testing using the Katalon Studio tool, following the Software Testing Life Cycle (STLC) framework. Manual testing was focused on validating the user interface and user experience across core workflows, including user registration, authentication, cart management, and the checkout process. Meanwhile, Katalon Studio was utilized to execute automated test scenarios on these crucial features to accelerate regression testing and ensure system stability. The results indicate that from 42 test cases executed, the SQA approach successfully identified five functional defects across three modules, categorized by severity into two High-level defects (server error on registration and missing error handling on checkout), two Medium-level defects (client-side-only address validation and cart quantity logic), and one Low-level defect (insufficient logout notification display time). Four of the five defects were resolved, raising the test pass rate from 90.5% to 97.6% during regression testing. Automated testing demonstrated a significant time efficiency of approximately 95% compared to manual execution for regression scenarios. In conclusion, the combination of manual and automated testing proved capable of thoroughly verifying software quality, ensuring that the SQA Shop application functions according to the required specifications before its release to end-users.

Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil merupakan salah satu masalah gizi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan janin. Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai gizi selama kehamilan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya KEK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tn. “S”, khususnya Ny. “B” dengan masalah KEK di Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, dan catatan perkembangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa Ny. “B” usia kehamilan 28–29 minggu mengalami KEK dengan Lingkar Lengan Atas (LILA) 21 cm, berat badan 49 kg, serta kurangnya pengetahuan tentang gizi ibu hamil. Intervensi yang diberikan berupa edukasi mengenai KEK, gizi seimbang, konsumsi makanan tambahan, tablet tambah darah, dan istirahat yang cukup. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga serta perbaikan status gizi ibu yang ditandai dengan peningkatan berat badan menjadi 53 kg dan LILA menjadi 24 cm. Asuhan kebidanan komunitas yang diberikan efektif dalam meningkatkan pemahaman keluarga dan membantu perbaikan status gizi ibu hamil dengan KEK.

Anemia pada ibu hamil masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Anemia dalam kehamilan dapat meningkatkan risiko perdarahan postpartum, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, serta komplikasi lainnya pada ibu dan janin. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan komunitas pada ibu hamil trimester II dengan anemia ringan di Dusun Bentek, Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan meliputi pengkajian, analisis data, penentuan diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian adalah Ny. “R” usia 32 tahun G1P0A0H0 usia kehamilan 27 minggu dengan kadar hemoglobin 9,0 g/dL. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ibu mengalami anemia ringan disertai kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah dan pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Asuhan yang diberikan meliputi edukasi kesehatan, konseling gizi, pemberian tablet tambah darah, pemantauan kehamilan, serta kolaborasi dengan petugas gizi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan ibu dan kepatuhan dalam mengonsumsi tablet tambah darah yang ditandai dengan peningkatan kadar hemoglobin menjadi 10,9 g/dL pada kunjungan ulang. Dengan demikian, asuhan kebidanan komunitas yang diberikan efektif dalam membantu mengatasi anemia ringan pada ibu hamil trimester II serta meningkatkan kesehatan ibu dan janin.