Publication Search

Tele-Herbal Medicine is a technology-driven service designed to deliver herbal medicine consultations and therapies through wellness clinics, aiming to improve access to personalized and affordable care. This study systematically assesses its effectiveness, implementation, and challenges as part of integrated health services by reviewing relevant literature published in the past five years. Findings indicate that Tele-Herbal Medicine significantly enhances patient access, offering tailored and cost-efficient herbal treatments. Despite these promising outcomes, implementation faces key obstacles, including inadequate regulatory frameworks, the absence of standardized herbal product validation procedures, and concerns over patient data security. These limitations underscore the urgent need for comprehensive policies, quality assurance mechanisms, and strict data protection protocols, consistent with broader telemedicine guidelines. By addressing these issues, Tele-Herbal Medicine can evolve into a reliable and sustainable model, enabling wellness clinics to expand services without compromising safety or quality. Ultimately, its success depends on clear legal support, standardized validation systems, and robust monitoring tools to ensure effectiveness, safety, and full integration into the healthcare ecosystem, thus positioning it as an innovative solution that bridges traditional herbal practices with modern digital health services.

Relativisme sebagai pandangan filsafat modern menolak adanya kebenaran yang absolut, termasuk dalam ranah keagamaan dan moralitas. Dalam konteks pendidikan Kristen, pemikiran ini menjadi tantangan serius karena menggoyahkan dasar epistemologis iman yang menegaskan bahwa Allah adalah sumber kebenaran sejati. Relativisme menempatkan manusia sebagai ukuran kebenaran, sehingga setiap pandangan dianggap sah menurut keyakinan pribadi, budaya, atau pengalaman masing-masing. Akibatnya, nilai-nilai objektif yang bersumber dari wahyu ilahi semakin kabur di tengah sistem pendidikan yang cenderung menekankan kebebasan berpikir tanpa batas moral. Tantangan ini meliputi tiga dimensi utama: penolakan terhadap kebenaran absolut, pandangan bahwa semua agama sama, dan keyakinan bahwa kebenaran bersandar pada pengalaman subjektif. Ketiganya menyebabkan peserta didik kehilangan arah moral dan spiritual yang jelas. Pendidikan Kristen dituntut untuk merespons dengan menegaskan kembali kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, memperkuat kemampuan berpikir kritis berbasis iman, serta mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Alkitabiah dalam seluruh bidang ilmu. Guru Kristen memiliki peran strategis dalam menanamkan keyakinan bahwa Kristus adalah kebenaran yang hidup dan tidak berubah di tengah dunia yang terus bergeser secara ideologis. Dengan demikian, pendidikan Kristen bukan hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang dunia yang berakar pada kebenaran Allah yang kekal, sebagai jawaban terhadap arus relativisme yang mengaburkan makna sejati dari kebenaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kode etik guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan keteladanan teologis dalam praktik pendidikan di sekolah menengah. Guru PAK tidak hanya dipandang sebagai penyampai pengetahuan kognitif, tetapi juga sebagai teladan hidup yang menghadirkan nilai-nilai Kristiani melalui sikap, perkataan, dan tindakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka terhadap berbagai literatur terkini yang membahas etika profesi guru, teologi pendidikan, serta praktik pendidikan agama Kristen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru PAK terhadap kode etik masih bervariasi, mulai dari yang melihatnya sekadar aturan administratif hingga yang menafsirkannya sebagai panggilan iman dan tanggung jawab moral. Keteladanan teologis terbukti menjadi aspek penting dalam implementasi kode etik karena guru PAK dituntut untuk menunjukkan konsistensi antara ajaran iman dan perilaku nyata. Implementasi kode etik dalam praktik pendidikan terlihat dalam pengajaran, relasi interpersonal, dan kerja sama kelembagaan, meski menghadapi tantangan etis seperti dilema nilai, tekanan eksternal, serta pengaruh media digital. Temuan juga menegaskan bahwa kode etik dan keteladanan teologis guru PAK berperan signifikan dalam pendidikan karakter siswa, membentuk integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Kesimpulannya, integrasi antara kode etik profesional dan keteladanan teologis memungkinkan guru PAK menjadi agen transformasi moral dan spiritual yang relevan di tengah kompleksitas pendidikan modern. Penelitian ini menekankan perlunya pembinaan berkelanjutan bagi guru PAK agar mampu menghidupi kode etik dan menghadirkan teladan Kristiani dalam proses pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menafsir ulang makna iman anak berkebutuhan khusus melalui sudut pandang teologi disabilitas dalam konteks budaya serta pelayanan gerejawi di Indonesia. Anak berkebutuhan khusus, seperti autisme, sindrom down, hiperaktif, cerebral palsy, dan hambatan intelektual lainnya, acapkali dilihat dari sudut pandang medis atau psikologis saja. Sedangkan melalui sudut pandang spiritual mereka seringkali diabaikan atau dianggap tidak penting. Umumnya dalam banyak gereja, konsep iman masih sangat idealis, bergantung pada kapasitas intelektual dan kemampuan lisan. Hal ini mengakibatkan anak berkebutuhan khusus acapkali tidak bisa mengekspresikan iman yang "benar" sehingga seringkali dianggap kurang memiliki iman. Studi ini memakai metode penelitian literatur dengan mengkaji berbagai macam teori dan pendekatan dalam teologi disabilitas modern, seperti yang dikembangkan oleh tokoh seperti Amos Yong, John Swinton, maupun Thomas Reynolds. Studi ini juga mengaitkannya dalam konteks sosial-budaya dan konteks gerejawi di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kapasitas spiritual yang asli, meskipun melalui cara pemahaman dan mengekspresikan iman yang berbeda dari anak reguler. Mereka dapat juga berperan aktif dalam lingkup liturgi dan aktivitas gerejawi. Dalam wilayah negara Indonesia, norma atau etika lokal seperti gotong royong, empati kolektif, serta penghargaan terhadap perbedaan dapat menjadi landasan berpikir teologis untuk membangun gereja yang lebih ramah anak berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, penelitian ini mengundang gereja serta komunitas Kristen di Indonesia untuk memandang anak berkebutuhan khusus bukan hanya sebagai pihak yang menjadi sasaran pelayanan saja, namun juga sebagai subjek yang memiliki iman yang utuh, yang berharga, yang memiliki kontribusi spiritual yang dapat ikut serta membangun tubuh Kristus dalam kebhinekaan.

Islamic financial institutions have emerged as an alternative within the modern financial system, founded on Islamic values and principles. Their main objective is to realize justice, sustainability, balance, and collective welfare in economic activities. This study aims to provide an in-depth explanation of the Sharia principles underlying the operations of Islamic financial institutions, including the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation), as well as the implementation of profit-sharing, justice, transparency, and trustworthiness in all business activities. The research employs a library study method with a qualitative-descriptive approach by analyzing relevant primary and secondary literature sources. The findings indicate that the implementation of Sharia principles not only differentiates Islamic financial institutions from conventional financial systems but also adds significant value through Islamic business ethics, social responsibility, economic sustainability, and protection of customer and community interests. Therefore, a comprehensive understanding of Sharia principles is essential to maintaining the integrity, public trust, and long-term sustainability of Islamic financial institutions in today’s era of global economic development.

This community service activity aims to increase educational technology literacy among Vocational High School (SMK) teachers by introducing the basic concept of Deep Learning and its application in the world of education. This training was motivated by the urgent need to equip educators with basic understanding and skills regarding artificial intelligence (AI), especially Deep Learning, to be able to keep up with rapid technological developments and relevant to vocational education. Through practice-based training using simple tools such as Teachable Machine, teachers are given hands-on experience in creating simple machine learning models that are applicable in the school environment. The results of the pre-test and post-test showed a significant increase in understanding in the participants. The group discussions also produced various ideas for the application of AI such as a face-based attendance system, student voice recognition, and recommendations for learning materials according to students' interests. Despite challenges such as limited infrastructure and teacher learning time, this activity proves that a practical and contextual training approach can increase teachers' motivation to integrate technology into learning. Similar training is highly recommended to be replicated in other schools to support equitable access to modern educational technology.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a very important and strategic role in supporting the overall economic structure, with a contribution of 61.97% to the country's Gross Domestic Product (GDP). However, MSMEs, especially in rural areas, still face fundamental challenges, such as a lack of understanding and implementation of modern marketing and digital technologies. This service focuses on strategic efforts to empower Rengginang Ibu Saliem MSMEs in Dolok Kahean Village through a digital transformation program. The method used is descriptive qualitative Action Research, designed for direct program implementation and evaluation. The results of the pre-intervention showed that there was a severe digital gap in Rengginang products, although they had a tested taste, but still relied on traditional marketing models. Strategic intervention is carried out through two main pillars, namely, branding optimization by creating the trademark "Rengginang Huta" and a professional logo. Then the implementation of digital marketing through the construction of a virtual storefront on @rengginanghuta_ibusaliem's Instagram account. This program has succeeded in transforming these MSMEs into entities that are ready to compete in the digital ecosystem, in line with the statement that digitalization is the main imperative for MSMEs to survive. However, the evaluation stage identifies the issue of sustainability and digital independence as the next challenge. Long-term success requires more intensive post-program mentoring, focusing on digital operational management, to ensure independence and achieve real impact on improvement in Dolok Kahean Village.

Klepon is a traditional Indonesian market snack made from glutinous rice flour, shaped into small balls, and filled with sweet palm sugar, then coated with savory grated coconut. When bitten, the palm sugar inside bursts, giving a unique and delicious taste sensation. Klepon has been part of the Nusantara culinary heritage since the 1950s and was even introduced by Indonesian immigrants to the Netherlands. According to Mangkubumi, modifying the klepon recipe is an effective way to introduce and preserve this traditional food, as long as the original recipe and shape are maintained. This way, people can still enjoy klepon in its original form even though there are modern variations like klepon cake.

This community service program aims to strengthen local economic resilience through digital marketing assistance and packaging design innovation at Pokdarwis Bahari, Pulorejo Village, Mojokerto City. The intervention was designed in stages, including socialization, needs identification (FGD), training, practice/implementation, continuous mentoring, and evaluation. The program focused on strengthening production management (application of modern dryers and vacuum sealers), building digital marketing skills (creating and managing TikTok, Instagram, Facebook accounts, and online shops on Shopee and Tokopedia under the Pokdarwis Bahari brand), and redesigning packaging for kelor-based products (noodles, cakes, kelor sticks) to enhance product differentiation. The results showed significant improvements in members’ capacities: drying time reduced drastically from 2 days to 2 hours, the establishment of active digital accounts and official online stores, and the development of new packaging that is more informative and brand-identified. The direct impact was reflected in increased production efficiency, improved product image, and wider market reach—demonstrating a tangible contribution to local economic resilience and the sustainability of Pokdarwis businesses. Program recommendations include scaling up production technology, advanced training in digital marketing, and strengthening distribution networks to ensure long-term benefits.

This community service program was implemented to strengthen the capacity of the SIJATI Business Group in managing oyster mushroom cultivation in Sait Buttu Saribu Village, Simalungun Regency. This activity was motivated by the group's great potential in oyster mushroom production, but still faces obstacles in production, marketing, and business management aspects. The method used was a participatory-collaborative approach through stages of socialization, training, mentoring, provision of modern production equipment, strengthening digital marketing, and business management coaching. The results of the activity showed a significant increase in the group's capacity. From a production aspect, the use of a stainless steel steamer machine and modern baglog racks increased time efficiency, saved energy, and doubled production capacity. From a marketing aspect, digital marketing training and collaboration with students as resellers expanded market reach, increased consumer interaction, and drove increased turnover. From a management aspect, digital-based financial records and assistance with business legality strengthened institutions and opened opportunities for access to capital. This program also had a social impact by increasing the economic contribution of housewives who were members of the group, thereby contributing to the welfare of the village community. Overall, strengthening the capacity of the SIJATI group aligns with achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in poverty alleviation, gender equality, and inclusive economic growth. Therefore, this activity can serve as a model for empowering competitive and sustainable local commodity-based MSMEs.

The Industrial Revolution marked a significant milestone in the transformation of the workplace, creating a need for efficiency and more systematic structures within organizations. This development led to the emergence of various management theories, including Frederick W. Taylor's scientific management theory and Henri Fayol's general administrative theory. This study aims to examine the relationship between the changes brought about by the Industrial Revolution and the emergence of these two theories, as well as to examine their relevance and application in the context of modern management. The method used was a descriptive qualitative literature review, reviewing various classical and contemporary literature covering three main topics. The results indicate that Taylor's theory emphasizes work efficiency through standardization and scientific supervision, while Fayol's theory highlights the importance of managerial functions and structured organizational principles. Both responded to managerial challenges during the Industrial Revolution and remain relevant today, particularly in human resource management and organizational structure. The implications of this study demonstrate the need for a historical understanding of classical management theories in order to adapt these principles to address managerial challenges in the digital era and Industry 4.0.

The Student Organization Capacity Building Program (PPKO) of the PTI FKIP UMS is a community service initiative that aims to increase the added value of tempeh products in Sentono Village, Karangdowo District, Klaten Regency, with a focus on product innovation, particularly tempeh nuggets. Sentono Village has long been known as one of the largest tempeh production centers in Klaten, with more than 26 active tempeh producers. However, these producers face significant challenges in the form of conventional marketing and a lack of diversification in tempeh products, which has resulted in the village's economic potential not being fully realized. This activity was designed to address these issues by actively involving the community, including intensive training in tempe nugget production, hands-on practice under the guidance of facilitators, and interactive question and answer sessions to solve practical problems. To measure the effectiveness of the program, an evaluation was conducted using pre-tests and post-tests to quantitatively measure the increase in participants' knowledge and skills. The results of this evaluation show a significant increase in participants' knowledge and skills, proving that product innovation can be a strategic solution to improve the competitiveness of MSMEs in the modern era.

This study aims to examine the role and strategies of educational management amidst global dynamics and the development of information technology. The method used is a qualitative approach through literature review of various relevant scientific sources, focusing on the development of educational management in the digital era. The results show that 21st-century educational management must be innovative, flexible, and technology-based. Additionally, strengthening 4C competencies (critical thinking, creativity, collaboration, and communication) is a key focus in the development of adaptive and effective learning systems. The role of technology in education is not only as a tool but also as an integral part of modern educational governance, supporting both the learning process and the overall management of education. Key challenges faced include the readiness of human resources, the equal distribution of technological infrastructure, and the digital divide between regions and social groups. Therefore, adaptive and visionary managerial strategies are essential to creating an excellent and sustainable educational system. The implementation of policies supporting the integration of technology into education and the development of competencies for educators is a crucial step to ensure the achievement of inclusive and quality education. This study is expected to serve as a reference in the development of sustainable educational management policies and practices, as well as enhance the quality of education in the digital era.

The findings of this study reveal that the GoFood advertisement titled “Breaking News” and the GrabFood advertisement “Hematematika” serve not only as promotional tools but also as media that shape consumer mindsets and behavior. Both advertisements strategically employ language, narrative, and structure to highlight the ideas of efficiency and modernity, which align with the demands of contemporary digital society. The GoFood advertisement presents a serious narrative that emphasizes economic issues, while GrabFood adopts a humorous approach and wordplay to establish a lighter and more entertaining connection with the audience. This analysis was conducted using a descriptive qualitative approach by examining video advertisements on YouTube, with a particular focus on persuasive language and visual representation. In this sense, advertisements are understood not merely as marketing strategies, but as communicative practices embedded with ideology. Through the messages they convey, the ads promote values of efficiency, frugality, and modernity, which ultimately influence the construction of consumer identity and behavior. The study applies Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis framework, which consists of textual analysis, discursive practice, and socio-cultural context. This approach allows researchers to explore how language in advertisements contributes to the construction of social reality, communicates particular perspectives, and encourages audiences to respond actively.

Islamic insurance (takaful) is a financial instrument that functions not only as risk protection but also as an investment tool based on sharia principles. So far, the most commonly applied tijarah contracts in Islamic insurance are limited to wakalah bil ujrah and mudharabah. In fact, the development of modern society’s needs requires the diversification of contracts so that the offered products become more varied and competitive. This study aims to analyze the potential optimization of other tijarah contracts, such as musyarakah, murabahah, ijarah, and istishna’, in the development of Islamic insurance products. The research method used is library research with a descriptive qualitative approach, which involves reviewing literature, journals, DSN-MUI fatwas, and related regulations. The findings indicate that the application of other tijarah contracts has the potential to enrich Islamic insurance product variations, enhance transparency in fund management, and strengthen the competitiveness of Islamic insurance compared to conventional insurance. Furthermore, the diversification of contracts can provide solutions to the limited and monotonous business models of Islamic insurance. However, several challenges arise, including the absence of specific regulations governing these contracts, limited public understanding, and technical complexities in implementation. This study recommends the active role of regulators, especially DSN-MUI and OJK, in formulating clearer regulations and encouraging Islamic insurance companies to innovate by applying diverse sharia-based contracts. Thus, the optimization of other tijarah contracts will not only strengthen the existence of Islamic insurance in Indonesia but also fulfill society’s demand for financial products that are halal, innovative, and competitive.

This research is entitled "The Role of Si'o in Nias Traditional Marriage in Marindal I Village, Patumbak District, Deli Sedang Regency". The purpose of this research is to describe the duties and roles carried out by a Si'o in a series of Nias traditional marriage processions in Marindal 1 Village, and to identify and analyze the obstacles or challenges faced by a Si'o in carrying out his duties in the Nias traditional marriage procession in Marindal 1 Village. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that Si'o plays a central role as a traditional figure who is responsible for bridging communication between two families. Si'o is not just an ordinary spokesperson, but an official representative of the family, especially from the male side, who has full responsibility to convey intentions, organize the handover of traditional symbols, and ensure that all stages of the traditional procession run in an orderly, sacred, and in accordance with the rules that have been passed down from generation to generation. To ensure the continued role of the Si'o in the future, efforts to preserve traditional customs are needed through several key steps, such as involving the younger generation in every traditional ceremony and utilizing modern technology, such as video documentation and digital media. This research utilizes Max Weber's leadership theory, specifically traditional leadership styles. The role of the Si'o is a concrete form of authority derived from cultural legitimacy. This research aims to understand the dynamics of wedding traditions in Nias. By examining the role of the Si'o, this research provides new insights into how customs adapt to the modern context and their impact on cultural identity.

This article discusses the important role played by Muslim students in developing religious education, especially in the context of formal and non-formal education. Muslim students have great potential to become agents of change in increasing understanding and appreciation of Islamic teachings in society. With a deep understanding of religious teachings and modern education, they can contribute in various aspects, from direct teaching to developing innovative learning materials. This article also highlights the role of students in religious activities on campus, such as organizing religious studies, religious seminars, and community empowerment programs. Apart from that, Muslim students also utilize information technology and social media to spread religious educational messages widely and effectively. Through these various contributions, Muslim students can help build a society that is more knowledgeable about the Islamic religion, based on inclusive, tolerant values ​​and deep understanding.

This study explores the issue of misallocated zakat distribution at BAZNAS Cilegon, emphasizing the significance of trustworthiness (amanah) and accountability within the Islamic framework. Zakat serves not only as an act of worship but also as a socio-economic instrument designed to reduce inequality and improve community welfare. However, in practice, its distribution often encounters obstacles, particularly regarding transparency and the accuracy of targeting beneficiaries. Employing a qualitative approach with a library research method, this study analyzes scholarly journals, books, and official reports relevant to the topic. The findings reveal that weak beneficiary data collection, insufficient verification processes, and limited monitoring mechanisms contribute to zakat being distributed to unintended recipients. The suspected misuse of zakat funds at BAZNAS Cilegon highlights the urgent need for trustworthy and transparent governance supported by modern management systems. The implications of this study suggest that strengthening monitoring systems, implementing regular sharia-based audits, utilizing digital technology for data integration, and enforcing strict sanctions against negligent or dishonest amil are crucial steps to rebuild public trust. Ultimately, zakat can only achieve its dual function as a form of worship and as an instrument of social justice when managed with integrity, transparency, and professionalism.

This study aims to examine Nurcholish Madjid’s ideas on the reconstruction of pesantren curricula in facing the challenges of modernity. As traditional Islamic educational institutions, pesantren are often criticized for focusing heavily on fiqh and linguistic sciences, while modern society requires the integration of general knowledge, technology, and life skills. Using a qualitative method with a library research approach, data were obtained from Nurcholish Madjid’s Bilik-Bilik Pesantren and related academic literature. The findings highlight three main issues in Cak Nur’s thought: (1) critique of the unbalanced traditional curriculum, (2) the gap between pesantren and the modern world, and (3) the need for reformulating a universal, rational, and inclusive Islamic weltanschauung. These ideas emphasize that pesantren curricula must balance tradition and modernity, strengthen faith and spirituality, while also fostering critical thinking, scientific literacy, and social ethics. The implication of this study suggests that integrative curricula are essential for pesantren to remain relevant in the era of globalization.

This study examines the legal protection regarding the cancellation of unused trademarks through a case study of the Supreme Court Decision No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 between IKEA Systems BV and PT Ratania Khatulistiwa. Trademarks play a vital role in modern trade, functioning not only as product identities but also as guarantees of quality and reputation with significant economic value. Law No. 15 of 2001 stipulates that a trademark may be cancelled if it is not used for three consecutive years, aiming to prevent speculative practices and pseudo-monopolies. However, this provision raises issues when applied to well-known trademarks that require longer periods to penetrate domestic markets. Using a literature review approach, this research analyzes legal norms, doctrines, and court decisions, while comparing them with international practices. The findings reveal that Indonesian law prioritizes the use requirement principle over the global reputation of a trademark. The Supreme Court’s decision to cancel the IKEA trademark demonstrates Indonesia’s legal orientation towards domestic legal certainty, yet it also creates challenges in maintaining a conducive investment climate. Therefore, trademark regulations need to be reformed to become more adaptive to globalization dynamics while balancing the interests of trademark owners, local businesses, consumers, and the state.