Publication Search

Salah satu kasus terkait dengan tindak kejahatan bidang perpajakan adalah yang dilakukan oleh Christin Marliana sebagai pemilik UD Jaya Raya Sumbawa terbukti melakukan tindak pidana secara sengaja telah menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang berisi data pajak yang tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian Negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pemeriksaan bukti permulaan, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan, dan akibat hukum atas Putusan pada Putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemeriksaan bukti permulaan?, 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan? dan 3) Bagaimana akibat hukum atas Putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw? Metode penelitian ini termasuk yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemeriksaan bukti permulaan dimulai dari memeriksa saksi-saksi dan bukti berupa dokumen faktur pajak standar yang dilaporkan Christin Marliana; (2) Pertimbangan hakim atas putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw adalah pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dikurangkan dalam menghitung kerugian pada pendapatan negara karena pajak tersebut disetor setelah melewati batas waktu seharusnya disetor kekas negara dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan untuk tahun pajak 2007, 2008 dan 2009 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak; (3) Akibat hukum atas putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw adalah Christin Marliana dijatuhi hukuman penjara pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 8.422.542.800,- = Rp 16.845.085.600, subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg terkait kasus surat wasiat yang disusun oleh Kho Bing Nio di hadapan notaris dinyatakan tidak sah karena melanggar hak mutlak ahli waris ab intestato. Ahli waris testamentair bersikukuh mempertahankan isi wasiat dan menolak memberikan bagian warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris ab intestato. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis testamen yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan hakim, dan akibat hukum atas testamen yang dibatalkan dalam Putusan 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Mengapa testamen dapat dibatalkan oleh Pengadilan? 2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan 188//Pdt.G/2013/PN.Smg? 3) Apakah akibat hukum testamen yang dibatalkan menurut Putusan 188//Pdt.G/2013/PN.Smg? Metode penelitian ini termasuk yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Testamen dibatalkan oleh Pengadilan melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang menyatakan batal demi hukum testamen yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 6 Maret 1999 dan Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 karena bertentangan dengan Pasal 913 KUH.Perdata dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata. (2) Hakim memutuskan untuk dilakukan inkorting dalam menerapkan ketentuan Pasal 920 KUHPerdata serta untuk memenuhi rasa keadilan pihak penerima hibah wasiat dan legitimaris (3) Dengan dibatalkannya testamen, ketentuan atau hak penerima testamen menjadi hilang karena dengan dibatalkannya testamen maka peristiwa hukum tersebut menjadi tidak ada. Terlebih alasan pembatalan testamen dikarenakan bagiannya melanggar bagian legitime portie sehingga hakim memutuskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I berhak atas bagian yang sama atas objek sengketa masing-masing 1/5 bagian.

Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kontrak yang melibatkan pihak asing dibuat di Indonesia namun ditulis menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Dengan perkembangan sebuah teknologi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang akan berlaku di masyarakat. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di Indonesia. Yang kemudian muncul rumusan masalahnya yaitu; 1) Bagaimana bentuk Akta-akta Perjanjian dapat dibuat secara Billingual di Indonesia oleh dua warga negara? 2) Mengapa digital signature dapat digunakan dalam Pembuatan Akta-akta Perjanjian? 3) Bagaimana kekuatan hukum Akta-akta Perjanjian yang dibuat secara Bilingual oleh dua warga negara dengan menggunakan digital signature? Dalam menemukan jawaban atas rumusan masalahnya itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field research). Hasil Penelitiannya yaitu bahwa Akta perjanjian yang dibuat dalam 2 bahasa apabila diterapkan pada Akta Perjanjian di bawah tangan dan akta Notaris kekuatan hukumnya sama dengan akta yang dibuat dalam 1 bahasa, yaitu sah dan mengikat. Dan Akta Perjanjian yang ditanda tangani secara elektronik antara Akta Perjanjian di bawah tangan dan akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Kekuatan hukum Akta Perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani secara elektronik adalah sah dan mengikat. Sedangkan Akta Perjanjian yang disebut dengan Akta Otentik, jika ditanda tangani secara elektronik, maka akta Notaris terdegrasi menjadi akta yang dibuat di bawah tangan.

This study aims to determine whether the free expression method will have a significant impact on the relief printing skills of class XI students of SMA Swasta Tunas Bangsa Kwala Begumit. This study compares the demonstration method with the free expression method for high printing practice materials. Data were collected using a high printing practice test using plant materials. The data that had been collected were then analyzed using statistical analysis in the form of data normality tests using the Liliefors method, followed by homogeneity tests using the Bartlett method, then for comparison tests using the t-test. The results of the study proved that there was a significant increase in students' high printing skills. This was evidenced by the experimental class t-test value obtained that  = 10.90 with a price of  1.6753 with dk 52 and a real level of 0.05, then 10.90 1.6753 was obtained and there was an increase of 20% with a comparison of the average post-test value between the experimental class (85.93) > control class (74.96). This shows a significant increase in students' skills in high printing practice using plant materials

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

ah yang belum bersertifikat memiliki kerentanan tinggi terhadap sengketa, termasuk sengketa wakaf, karena tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat secara hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah terkait sengketa tersebut yaitu, bagaimana perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam sengketa kepemilikan wakaf, apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim terhadap sengketa tanah wakaf dalam Putusan No. 456 K/AG/2007, bagaimana akibat hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam sengketa kepemilikan tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/AG/2007 terkait sengketa tanah wakaf. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat berdasarkan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997. Namun dalam penelitian kasus ini pemilik tanah tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada PP No 24 Tahun 1997. Hasil Penelitian dan Kesimpulan dari penelitian ini Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PP ini memberikan landasan hukum yang menjamin hak-hak pemilik tanah. Dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan No. 456 K/AG/2007 hanya mempertimbangkan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat. Hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum karena penggugat jelas dirugikan. Akibat hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat sangat rentan sekali terjadi pengakuan oleh pihak lain, karena tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum.

This study aims to determine the effectiveness of the use of Electronic Student Worksheets (E-LKPD) based on Liveworksheets in improving the learning outcomes of class VII students of SMP Negeri 14 Kota Serang on the Earth and Solar System material. LKPD functions to connect teaching and learning activities so that effective interactions occur between students and teachers, which can increase student activity to improve academic achievement. This study aims to identify improvements in student learning outcomes using ELKPD liveworksheet. This study uses a quantitative research type with a Pre-experimental design that collects and analyzes numerical data using research instruments. One Group Pretest - Posttest Design is a written design used which is combined with library research, namely using various supporting literature references in the data collection process without going into the field. Thus, it can be concluded that E-LKPD Liveworksheet is effective as a learning medium to improve student learning outcomes on the Earth and Solar System material

ah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai kebutuhan primer maupun sebagai aset strategis. Salah satu bentuk kepemilikan tanah peninggalan administratif kolonial yang masih menjadi perdebatan adalah Letter C, terutama dalam konteks wakaf. Meskipun diakui sebagai bukti kepemilikan dalam beberapa regulasi, namun yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Letter C hanya bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan yang sah, dan hal ini memerlukan segala proses untuk menjadikan tanah letter C menjadi sertifikat wakaf agar kepastian hukumnya terjamin. Penelitian ini mengkaji problematika perlindungan hukum tanah berstatus Letter C dalam proses wakaf di Indonesia yang menimbulkan kendala serius dalam legalisasi wakaf sebagaimana kasus di Kabupaten Batang pada 2009 ketika Hj. Pateni mewakafkan tanahnya kepada Pondok Pesantren Ki Agung Fatkhutieh yang hingga kini belum selesai proses legalisasinya. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada status perlindungan hukum tanah Letter C dalam sistem pertanahan Indonesia, proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Letter C menurut peraturan yang berlaku, dan perlindungan hukumnya dalam menghadapi potensi sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan data primer dari literatur serta wawancara dengan ahli pertanahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah Letter C berada dalam posisi rentan secara hukum dengan tenggat waktu 2026 untuk formalisasi kepemilikan, proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan koordinasi antar lembaga yang lebih baik, dan perlindungan hukumnya masih lemah tanpa sertifikat formal, sehingga direkomendasikan agar pemerintah mempercepat implementasi program pendaftaran tanah untuk proses wakaf dari tanah Letter C, dan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi kepemilikan tanah untuk menghindari sengketa di masa depan.

This study aims to describe and analyze various forms of lexical errors found in the observation report texts in Indonesian language textbooks for eighth-grade junior high school students, as well as identify inappropriate diction based on categories such as connotative, denotative, formal, informal, general, specific, and borrowed foreign words. The research utilized a qualitative descriptive linguistic analysis of three authentic and representative observation report texts. The findings indicate numerous lexical errors, including the use of foreign terms without equivalents, redundant synonyms, and words inappropriate for formal or scientific contexts. These errors potentially reduce communication effectiveness, disrupt message clarity, and affect language correctness within the texts. If left uncorrected, such errors may cause ambiguities and hinder students’ comprehension of the reports objectively and accurately. Suggested corrections include selecting precise, specific words aligned with Indonesian language norms and employing neutral, objective language to facilitate student understanding and strengthen the educational value of the textbook. These findings provide valuable references for developing quality teaching materials and enhancing teachers’ and authors’ competencies in crafting effective, standards-compliant texts. This research is expected to offer practical and theoretical benefits, ultimately improving the overall language learning process in educational settings.

Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan proses dan hasil pengembangan LKPD berbasis Problem Solving pada materi Statistika yang valid serta mengetahui respon peserta didik terhadap kepraktisan LKPD. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang terdiri dari 5 tahap yaitu Analisis (Analyze), Rancangan (Design), Pengembangan (Development), Implementasi (Implementation) dan Evaluasi (Evaluation). Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII SMP Bina Tama Palembang sebanyak 20 orang. Data Penelitian terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari tahap validasi produk berupa saran, kritikan, masukan dan tanggapan dari tim ahli materi dan desain, yang digunakan untuk memperbaiki LKPD. Data kuantitatif diperoleh dari penilaian validator, pendidik dan peserta didik sebagai responden. Data kuantitatif ini didasarkan pada angket respon yang diberikan pada tahap uji perorangan dan uji coba kelompok kecil. Teknik Pengumpulan Data menggunakan instrumen data berupa angket dan tes. Teknik Analisis Data digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga dapat digunakan untuk aspek yang dipenuhi dalam LKPD baik dari segi kevalidan dan kepraktisan. Berdasarkan hasil uji kevalidan oleh ahli instrumen, ahli materi dan ahli desain, uji kepraktisan oleh peserta didik, maka LKPD berbasis Problem Solving tergolong sangat baik, sehingga disimpulkan bahwa LKPD berbasis Problem Solving valid dan praktis.

Notaris atau PPAT dalam jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan dan pelanggaran. Salah satu yaitu kasus dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 diketahui dalam kasus bahwa MVS selaku Notaris atau PPAT dititipi uang pembayaran uang tanah oleh SRW selaku pembeli. Uang tersebut tidak diberikan kepada pihak yang berhak yaitu 19 ahli waris selaku penjual maupun BA selaku kuasa jual, Namun diberikan kepada EW. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :1). Bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023. 2). Bagaimana tanggung jawab Notaris atau PPAT terhadap jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 3).Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris atau PPAT yang turut serta dalam proses jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa, 1).  Proses jual beli tanah ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan pengecekan data, tahapan persiapan dan perpajakan, terakhir tahapan jual beli dan balik nama. 2). Sikap Notaris atau PPAT dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 merugikan bagi pihak penjual dan pembeli sehingga Notaris atau PPAT bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan Adminitratif. 3). Notaris atau PPAT dengan menerima uang titipian dari SRW dinilai menjadi pihak yang ikut serta Notaris atau PPAT dalam jual beli tanah tersebut dan hal itu telah melanggar Pasal 52 UUJN, maka akibat dari keikutsertaan menerima sanksi pidana yaitu penjara selama tujuh bulan.

This study aims to describe and analyze various forms of lexical errors found in the observation report texts in Indonesian language textbooks for eighth-grade junior high school students, as well as identify inappropriate diction based on categories such as connotative, denotative, formal, informal, general, specific, and borrowed foreign words. The research utilized a qualitative descriptive linguistic analysis of three authentic and representative observation report texts. The findings indicate numerous lexical errors, including the use of foreign terms without equivalents, redundant synonyms, and words inappropriate for formal or scientific contexts. These errors potentially reduce communication effectiveness, disrupt message clarity, and affect language correctness within the texts. If left uncorrected, such errors may cause ambiguities and hinder students’ comprehension of the reports objectively and accurately. Suggested corrections include selecting precise, specific words aligned with Indonesian language norms and employing neutral, objective language to facilitate student understanding and strengthen the educational value of the textbook. These findings provide valuable references for developing quality teaching materials and enhancing teachers’ and authors’ competencies in crafting effective, standards-compliant texts. This research is expected to offer practical and theoretical benefits, ultimately improving the overall language learning process in educational settings.

Persoalan mengenai pembagian harta bersama pasca-perceraian masih dianggap tabu di tengah masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum mengenai harta bersama sering kali menyebabkan sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan konflik karena pembagian yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai kesepakatan. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah: (1) bagaimana ketentuan hukum mengenai harta bersama dan harta bawaan setelah perceraian; (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs; dan (3) apa akibat hukum dari putusan tersebut terhadap pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian pranikah atau pascaperkawinan. Dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs, hakim membagi harta bersama secara proporsional, masing-masing pihak memperoleh ½ bagian berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan ini menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama dalam menentukan hak kepemilikan atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Perilaku konsumen dalam pembelian ayam broiler dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku konsumen dalam pembelian ayam broiler serta mengidentifikasi faktor utama yang menentukan keputusan pembelian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA, yang melibatkan analisis terhadap 15 jurnal nasional maupun internasional yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 13 jurnal dinyatakan relevan dan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pribadi memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian ayam broiler, dengan tingkat keterlibatan mencapai 100%. Faktor ini mencangkup aspek harga, kualitas produk, tampilan, kemasan, dan kebersihan. Selain itu, faktor budaya sebesar 15%, sosial, dan psikologis masing-masing memiliki pengaruh sebesar 23%. Temuan ini menunjukan bahwa pemahaman mendalam mengenai perilaku konsumen menjadi aspek krusial bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian, produsen dan pedagang ayam broiler dapat menyesuaikan produk, harga, serta strategi promosi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen.

This study aims to determine the effect of learning motivation on learning outcomes of students at the Junior High School (SMP) level. Learning motivation is an important factor that can encourage students to be more active, focused, and responsible in the learning process. The method used in this study is a quantitative method with a correlational approach. Data were obtained through a learning motivation questionnaire and documentation of student learning outcomes. The results of the analysis showed that there was a positive and significant relationship between learning motivation and student learning outcomes. Students with high levels of motivation tend to get better academic grades compared to students with low motivation. This finding shows that efforts to increase learning motivation, both through interesting learning strategies and support for a conducive learning environment, are very important in improving student learning achievement.

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dalam kasus perceraian, sebagaimana terjadi pada Putusan PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) bagaimana pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas harta bersama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, 2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan suami dalam kasus perceraian, dan 3) bagaimana implikasi hukum dari peralihan hak tanpa persetujuan suami dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Data diperoleh dari sumber sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Jika persetujuan tidak ada, pengalihan hak dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hak atas harta bersama setelah perceraian. Dalam kasus ini, pengadilan membatalkan tindakan istri yang mengalihkan hak tanpa persetujuan suami, mengembalikan status harta sebagai milik bersama, dan mewajibkan pihak ketiga yang menerima harta untuk mengembalikannya atau memberikan kompensasi.

Penelitian ini bertitik tolak dari gagasan bahwa hukum merupakan sebuah sistem, yang berarti tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang berdiri lepas tanpa memiliki keterhubungan dengan peraturan perundangan yang lain. Konsistensi dan koherensi antar peraturan perundang-undangan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah berjalan baik. Pada penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu Pengaturan BPHTB dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Penyebab inkonsistensi pengaturan BPHTB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pengaturan ideal BPHTB dalam tinjauan sistem hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji norma hukum tertulis dari aspek sistem hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pengaturan BPHTB dalam perundang-undangan Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB hingga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang menjadi fokus bahasan penelitian ini. 2). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tidak konsisten dengan UUPA, Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah tentang Pendataran Tanah, dan Peraturan Jabatan PPAT. 3). Pengaturan ideal BPHTB merupakan sintesis dari tiga aspek sebagaimana dicetuskan R.Mansury, yaitu Revenue Productivity, Equality/Equity, Ease of Administration. Maka, BPHTB untuk jual beli idealnya ditetapkan pada saat pembuatan PPJB Lunas di hadapan PPAT.

Sampah plastik menjadi ancaman serius karena memiliki sifat yang sukar terurai dan diperlukan waktu hingga ribuan tahun agar sampah plastik dapat terurai seutuhnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan bahan alami sebagai bioplastik seperti alginat yang diperoleh dari rumput laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki rumput laut yang berlimpah. Alginat dari rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai bioplastik. Bioplastik berbahan alginat memiliki kemampuan terurai secara alami dan dapat menggantikan plastik yang sulit terurai serta berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Alginat dapat membentuk gel melalui ikatan ionik dengan kation atau pengendapan asam. Tinjauan ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi alginat dari rumput laut coklat sebagai bahan utama bioplastik dan mengevaluasi keunggulan serta tantangannya, termasuk ketahanan terhadap air dan pengembangan struktur gel yang lebih kuat. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa bioplastik berbahan alginat berpotensi untuk mendukung tren kemasan ramah lingkungan yang semakin berkembang, mengurangi ketergantungan pada plastik, serta memberikan solusi berkelanjutan terhadap masalah sampah plastik.

Penelitian ini berjudul, Peran majelis taklim sebagai sarana Pendidikan islam jamaah Masjid Al-Ihsan di Kelurahan Kenangan Baru Kabupaten Deli Serdang Penelitian ini bertujuan untuk megetahui respon dan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-Ihsan bagi masyarakat, Peran Majelis Taklim Al-Ihsan dalam membina karakter peduli sosial khusunya pada peraktik sholat fardhu dimasyarakat, dan bentuk-bentuk bentuk kegiatan Pendidikan dan ibadah yang umum di lakukan di Majelis Taklim Al-Ihsan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis datanya dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) respon dan minat masyarakat dalam mengikuti segala kegiatan yang ada di majelis taklim sangat baik, dan menjadi salah satu wadah belajar yang membahas ilmu agama Islam. Dengan adanya kegiatan ini maka masyarakat sangat antusias dalam mengikutinya dan minat untuk belajar ilmu agama sangat tinggi. 2) Majelis taklim ini secara signifikan berperan dalam meningkatkan ibadah shalat dengan cara bagaimana cara tata shalat dan kekhusyukan, sedekah pentingnya berbagi dengan sesama, dan silaturahim melalui peguatan hubungan sosial antara masyarakat. 3) adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di majelis taklim ini sama seperti pada umumnya, majelis taklim tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran agama, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kesadaran sosial.

Aborsi merupakan salah satu isu etis paling kompleks yang terus menjadi perdebatan dalam diskursus publik dan keagamaan, termasuk dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana prinsip-prinsip deontologi dan teleologi dalam etika Kristen membentuk pandangan terhadap praktik aborsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi pustaka normatif-deskriptif dengan analisis etika komparatif melalui kajian literatur teologi dan dokumen gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan deontologis menekankan nilai intrinsik kehidupan sejak konsepsi berdasarkan perintah ilahi yang mutlak, sementara teleologi mempertimbangkan konsekuensi aborsi bagi individu maupun masyarakat guna mencapai kebaikan terbesar atau mengurangi penderitaan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, meski sering menciptakan ketegangan dalam menentukan sikap. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus etika Kristen di Indonesia serta menawarkan kerangka analitis bagi pelayanan pastoral dan pendidikan teologi.