Publication Search

This study examined efforts to optimize the functions and roles of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Pemalang Regency in overseeing policies related to the use of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The optimization focused on strengthening the oversight mechanisms, enhancing the technical capacity of the DPRD, and improving inter-institutional coordination to support accountable budget governance. The study was motivated by the persistent weaknesses in legislative oversight, as evidenced by various findings of budget irregularities, including overpayments, misuse of grant funds, and unilateral budget decisions by the executive. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews with members of Commission C, the Budget Committee, and expert staff from the DPRD Secretariat, as well as through document analysis. The findings indicated that the implementation of DPRD’s oversight functions had followed formal mechanisms such as the evaluation of the accountability report (LKPJ) and the discussion of the General Budget Policy and Provisional Budget Ceiling (KUA-PPAS). However, the oversight had not been optimal due to limited access to information, insufficient technical capacity, and weak inter-agency synergy. The DPRD had formulated several optimization strategies, including internal capacity building, the use of digital information systems (SIPD), and strengthening coordination with the Audit Board (BPK) and the regional inspectorate. Therefore, optimizing the DPRD’s oversight function required systemic improvements encompassing institutional capacity, information transparency, and active public involvement in monitoring regional budgets.  

This study examines technological innovation in environmental policy in Pelalawan Regency, Riau, a region known for its abundant forest resources but facing serious environmental pressures due to forest degradation, land fires, and industrial pollution. The primary objective of this research is to identify policy innovations that can enhance environmental management and support sustainable development that harmonizes economic and ecological aspects. The methodology employed is a qualitative approach with a case study design, involving interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that the implementation of technologies such as Internet of Things (IoT)-based air quality sensors and Geographic Information Systems (GIS) has improved the effectiveness of environmental management. However, challenges such as limited human resource capacity, uneven technological infrastructure, and bureaucratic resistance continue to hinder innovation implementation. This study recommends strengthening digital infrastructure, revitalizing the licensing system, and fostering multi-stakeholder collaboration as strategic steps toward improved environmental governance. With an inclusive and sustainable approach, Pelalawan Regency has the potential to become a model for sustainable development in Indonesia.

Dalam era digital, isu perlindungan data menjadi perhatian global, termasuk bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara Pancasila dan kedaulatan digital dalam konteks implikasi hukum internasional terhadap perlindungan data nasional. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan data serta sejauh mana hukum internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan perjanjian multilateral lainnya, mempengaruhi regulasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan kedaulatan digital dengan kewajiban internasional untuk menciptakan sistem perlindungan data yang efektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, adaptasi hukum nasional terhadap standar global harus dilakukan tanpa mengorbankan kedaulatan negara dan kepentingan publik.

Dunia pendidikan telah dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan teknologi digital, khususnya upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tujuan dari kajian ini untuk efektivitas penggunaan media digital sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi siswa sekolah dasar untuk belajar melalui metode literature review. Sebanyak 10 artikel ilmiah terbitan tahun 2020–2025 yang relevan dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital seperti E-LKPD, buku digital, video pembelajaran interaktif, aplikasi kuis edukatif, serta platform digital lainnya terbukti mampu membangun lingkungan belajar yang menarik, menyenangkan, dan partisipatif. Media tersebut meningkatkan partisipasi aktif, perhatian, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa mengalami peningkatan karena penyajian materi yang lebih visual, fleksibel, dan kontekstual. Namun demikian, tantangan masih ditemukan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi. Implikasi dari hasil penelitian ini menitikberatkan betapa pentingnya pengembangan kemampuan guru, penyediaan fasilitas teknologi yang memadai, dan pengembangan media pembelajaran digital yang adaptif dan inovatif. Harapan dari kajian ini sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pendidikan serta strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan generasi digital masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi industri kerajinan tangan (handcraft) terhadap pembangunan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Industri kerajinan tangan merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang tumbuh pesat dan mencerminkan kekayaan budaya lokal. Melalui metode penelitian kepustakaan (library research), data sekunder dianalisis untuk mengevaluasi pengaruh jumlah usaha dan pendapatan dari sektor handcraft terhadap indikator ekonomi daerah, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta kontribusinya terhadap pariwisata dan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri ini memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan inklusif. Namun demikian, tantangan seperti terbatasnya akses pasar, kurangnya inovasi produk, dan rendahnya regenerasi pelaku usaha perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan pendukung berupa pelatihan, akses pembiayaan, promosi digital, dan pelestarian budaya sebagai langkah untuk meningkatkan keberlanjutan sektor kerajinan tangan dalam pembangunan ekonomi Yogyakarta.

Shopee, a Singapore-based e-commerce company, has shown an aggressive and well-planned expansion strategy across Southeast Asia, particularly in Indonesia. Its growth has not only transformed the way people engage in digital transactions but has also introduced new challenges regarding economic security and national digital sovereignty. Shopee’s dominance in the local market reflects regulatory gaps in protecting domestic businesses, as well as the limited government oversight of foreign digital platforms. This paper explores Shopee’s expansion strategy, targeted market segments, and the Indonesian government’s policy responses. Using the international political economy approach and the lens of non-traditional security, this research aims to examine how the presence of foreign platforms like Shopee can influence domestic regulations and generate strategic challenges for national sectors.  

This study analyzes Indonesia’s immigration policy reforms in response to global and ASEAN migration dynamics. The reforms emphasize a human rights-based approach, digital services like e-Visa and M-Paspor, and bureaucratic modernization. Despite progress, challenges remain in implementation, institutional overlap, and limited protection for vulnerable groups such as refugees and undocumented migrants. Comparisons with other ASEAN countries reveal varied approaches, positioning Indonesia to lead regional migration policy harmonization through its strategic role and commitment to human right.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital abad ke-21 menghadapi tantangan adaptasi teknologi, keterbatasan infrastruktur, dan metode konvensional. Diperlukan inovasi media pembelajaran interaktif untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 (berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi) dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadits, sembari mempertahankan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan studi literatur (library research) dengan menganalisis referensi dari Al-Qur'an, Hadits, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan buku. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan diolah melalui empat tahapan: pengumpulan, penyaringan, penyajian, dan verifikasi. Hasil dan Pembahasan ini menunjukkan Inovasi media pembelajaran Al-Qur'an Hadits di era digital mencakup e-book, aplikasi mobile (misalnya Learn Quran Tajwid, Muslim Pro), dan platform e-learning (seperti Lumio by Smart). Media efektif untuk keterampilan abad ke-21 meliputi animasi papan tulis, aplikasi literasi digital keislaman, dan model pembelajaran saintifik berbasis teknologi. Tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan pengembangan kurikulum yang relevan. Strategi yang diperlukan meliputi motivasi siswa, integrasi teknologi, penekanan nilai universal di sekolah; peran aktif orang tua di rumah; serta kemitraan masyarakat, kurikulum relevan, metode interaktif, pemanfaatan teknologi, dan pelatihan guru.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta kendala dalam pemasaran produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi UMKM, mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan sektor swasta, serta merumuskan strategi pengembangan yang aplikatif dan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang mencakup pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses pasar dan teknologi dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM secara signifikan. Selain itu, peningkatan proses pembelajaran dalam UMKM sangat penting untuk mendorong inovasi produk dan perbaikan kinerja usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan UMKM harus terintegrasi dengan pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan akses permodalan, dan pemanfaatan teknologi digital. Dukungan kebijakan yang memudahkan akses pembiayaan dan regulasi yang ramah terhadap UMKM juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan sektor ini. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

The implementation of digital citizenship in public policy in developing countries still faces various challenges. Therefore, a comprehensive strategy is needed, including improving digital access, digital literacy education, and supportive regulations for active and responsible citizen engagement. This study provides insights for policymakers in designing more inclusive regulations to strengthen citizen participation in the digital era. In the research on the Application of Digital Citizenship Principles in Public Policy: Case Study of Developing Countries, the methods used refer to the approaches that have been used in the journals in the bibliography.  

Infrastructure development often faces challenges, especially with manual and unintegrated reporting systems. Manual reporting is time-consuming, prone to errors, and difficult for stakeholders to access, leading to supervision issues, budget misuse, and project delays. To address these problems, integrated digital reporting systems offer a promising solution to improve efficiency, transparency, and accountability. This study evaluates the effectiveness of the SILAT JANTAN application in supporting road infrastructure damage reporting in Kabupaten Madiun. Using a qualitative descriptive approach, data were gathered through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study applies the Technology Acceptance Model (TAM), focusing on perceived usefulness and ease of use by application users. Results indicate that SILAT JANTAN enhances reporting effectiveness, although challenges such as limited socialization and community participation remain. Recommendations include improving socialization, user training, and system strengthening to support sustainable technology adoption. This research aims to guide the development of a more effective and efficient digital reporting system to improve public services in Kabupaten Madiun.  

Manipulation of public data in criminal policy is a strategic practice that selects and frames information to cover up institutional violations, and legitimizes repressive policies that ignore the principle of justice. Unfortunately, the development of communication technology has accelerated the circulation of information, leading to the birth of repressive policies based on popularity and distorted narratives. This study uses a qualitative research method with a conceptual approach. The data collection method was collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that manipulation of public data in criminal policy shifts the orientation of policy from fact-based rationality to biased emotional responses, so that it not only widens inequality and creates selective law enforcement, but also damages institutional legitimacy and erodes public trust in the criminal justice system. A transformative mitigation strategy is needed institutionally and culturally, through the implementation of comprehensive transparency in the entire data management cycle, strict and enforceable regulations, increasing public data literacy as a bulwark against misleading narratives, and the ethical use of digital technology, in order to return policy to a basis of evidence that is fair, accountable, and relevant to the social complexity faced.

Penelitian ini mengeksplorasi peran manajemen risiko digital dalam meningkatkan keamanan siber Industri 4.0. Adopsi teknologi canggih seperti IoT, sistem siber-physical, dan AI berbanding lurus dengan meningkatnya risiko keamanan siber baru, sehingga perlu pendekatan manajemen risiko yang kuat. Tinjauan ini mensintesis penelitian terbaru (2020–2024) dari sumber Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect, Scopus, dan ACM Digital Library. Tujuan dari penelitian ini adalah identifikasi strategi utama dalam mitigasi risiko siber, seperti kerangka kerja penilaian risiko yang komprehensif, pemantauan ancaman secara real-time, dan kebijakan keamanan yang adaptif. Studi literatur menekankan pentingnya mengintegrasikan langkah-langkah keamanan siber dalam proses transformasi digital untuk melindungi sistem manufaktur dan infrastruktur kritis. Upaya kolaboratif antara pemangku kepentingan industri, penyedia teknologi, dan regulator sangat penting untuk membangun ekosistem industri yang tangguh dan aman. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa manajemen risiko digital yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan data sensitif di era Industri 4.0, serta menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah contoh nyata pelanggaran privasi konsumen di Indonesia akibat pemanfaatan Big Data. Pelanggaran ini meliputi kebocoran data pribadi di platform e-commerce, pengumpulan data tanpa persetujuan melalui aplikasi mobile, pemasaran berbasis data yang agresif, penjualan data kepada pihak ketiga tanpa izin, serta kebijakan privasi yang tidak transparan. Kasus-kasus tersebut menyoroti kerentanan data pribadi konsumen terhadap serangan siber dan penyalahgunaan, serta perlunya regulasi yang lebih ketat dalam perlindungan data. Sebagai respons terhadap tantangan ini, perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi langkah-langkah strategis, termasuk implementasi kebijakan perlindungan data yang transparan, peningkatan kesadaran konsumen melalui edukasi, penggunaan teknologi keamanan mutakhir, dan kepatuhan terhadap regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga dan melakukan audit risiko secara berkala untuk memperbaiki sistem keamanan mereka. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan perlindungan privasi dalam era digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan konsumen dalam menciptakan ekosistem data yang aman dan bertanggung jawab di Indonesia.

The existence of laws in health has been proven to have serious impacts on the health sector in various countries, including Indonesia. Through an analysis of philosophical texts and related research, this article reveals how corrupt practices affect the allocation of funds for the health system, disrupt the provision of adequate health facilities and services, and affect the quality of medical services. The economic implications of corruption on the health sector, including the high cost of obtaining quality health services and unequal access to health services. The social impacts of corruption are also analyzed, including poverty, unequal income distribution, and increased risk of criminal acts. In an effort to minimize the negative impacts of corruption on public health, this article proposes the implementation of strategies of transparency, accountability, and public participation. Implementation of the systeme-governmentand the active role of society ascitizen controlis a concrete step that can be taken to combat corruption and ensure more efficient and transparent use of public resources. The need for a joint role from the government, civil society, and the private sector in building a health system that is fairer, more transparent, and free from corruption. By strengthening the foundations of democracy and prioritizing transparency, Indonesia can move towards more equitable and quality public health for all people.

Corruption in the disbursement of educational aid funds poses a serious challenge that undermines the effectiveness of education policies in Indonesia, particularly within programs such as the Indonesia Smart Program (PIP) and the Family Hope Program (PKH). Irregularities in fund management, weak supervision, and the lack of transparency and accountability have led to unequal distribution of aid and a decline in the quality of educational services. This study aims to evaluate the impact of anti-corruption policies on the effectiveness of educational fund distribution through a normative approach using secondary data. The findings indicate that the implementation of anti-corruption policies, supported by the digitalization of financial systems, public participation, and institutional reform at the local level, has a significant effect in reducing the misuse of educational funds. However, the effectiveness of these policies heavily depends on political commitment, the capacity of supervisory institutions, and public legal awareness. Therefore, synergy between law, technology, a culture of integrity, and community participation is essential to building clean and equitable education governance in pursuit of Indonesia Emas 2045.  

This journal defines public policy as actions taken by governmental authorities to address specific social issues and emphasizes citizen participation as a key element in the democratic process. It outlines the importance of community involvement in policymaking to enhance legitimacy, governmental accountability, and the quality of policies. Factors influencing citizen participation include education, socioeconomic status, and access to information. The theoretical framework underscores the significance of active participation for successful community development, particularly highlighting the role of Generation Z in political engagement through digital platforms.Various methods for involving citizens in decision-making—such as public forums, surveys, and online platforms—are discussed, alongside the benefits of integrating technology to promote transparency and inclusivity. To explore this phenomenon in depth, a qualitative research method with an exploratory case study approach is employed. The study involves in-depth interviews with key informants such as public officials, representatives of civil society organizations, and Generation Z citizens who are actively engaged in digital participation. Additionally, participatory observation of public policy forums and documentation of various technology-based participatory initiatives are conducted. Thematic analysis is used to identify patterns, themes, and factors that influence the effectiveness of citizen participation in policymaking. Data validity is ensured through source and method triangulation, as well as member checking with selected respondents.This paper also presents case studies of successful participatory initiatives while addressing challenges such as unequal power dynamics and limited access to information. The recommendations focus on strategies to raise awareness, enhance transparency, encourage inclusivity, and foster a culture of active participation to ensure that policies reflect the diverse needs of society. Overall, meaningful citizen engagement is deemed essential for effective governance and policymaking.

Public service is an essential element that reflects the quality of governance in Indonesia, particularly in population administration, which includes the issuance of important documents such as ID cards (KTP), family cards (KK), birth certificates, and death certificates. Along with technological advancements, Indonesia launched the Digital Population Identity (IKD) application to improve efficiency and reduce reliance on physical documents. This study aims to evaluate the positive public’s response of the IKD application in Singosari District, Malang Regency, as well as to identify the challenges and factors influencing the implementation of this policy. The research method used is descriptive qualitative research with approaches such as interviews, observations, and documentation. The findings show that although the IKD application facilitates the administrative process, there are still challenges such as a lack of public’s response, limited mobile device availability, and technical issues with the application. Socialization through social media and the improvement of operator capacity are key supporting factors for the success of the implementation. This study contributes theoretically to the development of E-Governance concepts and practically highlights the importance of digital education for the public. It is suggested that enhanced socialization for groups less familiar with technology, improved supporting infrastructure, and training for service operators are necessary to ensure the success of the IKD application in population administration services in Singosari District.

Digital bureaucratic transformation has become a crucial component of public administration reform in Indonesia through the utilization of technology to enhance public services. This study examines the implementation of the M-Paspor application as one of the strategic policy innovations in the immigration sector. The application was developed as a solution to problems found in the conventional service system. M-Paspor simplifies the passport application procedures, increases bureaucratic effectiveness and efficiency, and strengthens accountability in public service delivery. The presence of M-Paspor has brought significant changes to the structure and work system within the Directorate General of Immigration. However, its implementation still faces various challenges, including unequal digital access, limited infrastructure, low digital literacy among civil servants, and resistance to changes in bureaucratic work culture. This study uses a descriptive qualitative approach based on literature review, with sources selected using search strings tailored to the research objectives. The results of this study are expected to serve as a reference for further discussions regarding the benefits, challenges, and sustainability of M-Paspor in supporting the broader digitalization of public service programs in Indonesia.

This study analyzes the policy of regrouping higher education institutions in Indonesia in facing the challenges of the Industrial Revolution 5.0. Through a comprehensive literature study, this study identifies the gap between the current policy of merging higher education institutions and the demands of the Industrial Revolution 5.0 which focuses on human-technology integration. The findings indicate that the regrouping policy requires a more holistic approach and is oriented towards developing institutional capacity to create an adaptive and sustainable higher education ecosystem. This study proposes a regrouping policy framework that considers aspects of digital transformation, strengthening triple helix collaboration, and building institutional capacity based on Society 5.0 values. The implications of the results of this study can be a reference for policy makers in reforming the strategy of merging higher education institutions that are globally competitive but still maintain local wisdom values.