Publication Search

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kalisyarat denganberbagai predikat. Memberdayakan mahasiswa dapat menjadi sebuah cara untuk mengalihkan para mahasiswa dari hal-hal kenakalan remaja yang bersifat negatif ke kegiatan yang lebih menggali potensi diri. Menanamkan Rasa Entrepreneur Sejati Kepada mahasiswa saat ini dipercaya sebagai generasi yang sulit untuk merasa puas. Gelanggang Mahasiswa sendiri akan menyediakan ruang aktivitas berserta fasilitas penunjangnya. Bangunan ini akan berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai komunitas mahasiswa dan remaja masyarakat Semarang seperti komunitas olahraga, seni dll. Bangunan Gelanggang Mahasiswa di Semarang merupakan sebuah bangunan fasilitas pendidikan yang dirancang untuk mewadahi kegiatan edukasi yang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan yang sesuai dengan kegemaran mahasiswa. Tujuan bangungan Gelanggang Mahasiswa adalah sebagai wadah atau tempat untuk menunjang kebutuhan masyarakat terutama mahasiswa agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif, dengan menggali potensi, minat serta bakat mereka dalam berbagai bidang olahraga, dan kebudayaan. Gelanggang Mahasiswa ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang biasa dialami para remaja dan mengalihkannya ke hal-hal positif, serta membangun kepribadian remaja Indonesia, khususnya Semarang menjadi pribadi yang baik dan mencerminkan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Salah satu kontroversi yang dominan pada dekade terakhir abad ke-20 ialah pertanyaan: “Apa yang komunitas internasional atau negara lain harus lakukan ketika sebuah negara tidak dapat atau tidak mau menghentikan pelanggaran HAM secara masif dan sistematis dalam wilayahnya (contohnya: perang sipil di Liberia pada tahun 1990, penindasan suku Kurdi di Irak Utara sejak tahun 1990, penindasan sipil di Provinsi Kosovo pada tahun 1999)? Apakah komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk mengintervensi negara itu, yang memiliki kedaulatannya sendiri, melalui intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) untuk mengakhiri pembantaian itu?” Walaupun ada konsensus umum tentang pentingnya intervensi kemanusiaan, tetapi aksi militer ini banyak diperdebatkan dalam bidang moral, hukum, politik, filsafat di dunia internasional. Dalam bidang moral, artikel sederhana ini mencoba mencari dasar moral dari intervensi kemanusiaan menurut teori dari Hugo Grotius. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka.

Menurut Kementrian Kesehatan RI tahun 2020 jumlah angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih  cukup tinggi sebanyak 4.627 kasus kematian ibu. Jumlah ini menunjukan peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.221 kasus kematian ibu dan angka kematian bayi (AKB) sebanyak 72,0% atau 20.266 kasus (Profil Kesehatan RI, 2021). Puskesmas Bantarkawung salah satu naungan Kabupaten Brebes yang berada di Jawa Tengah menyumbang AKI sebanyak 2  kasus dan AKB sebanyak 2 kasus pada tahun 2020. Salah satu upayanya dengan melakukan asuhan kebidanan komprehensif dengan pendekatan continuity of care yang dilakukan mulai pada ibu dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB. Peneliti mengimplementasikan asuhan kebidanan secara komprehensif  menggunakan pendokumentasian Varney dan SOAP. Penelitian ini jenis kualitatif dengan pendekatan stady kasus dengan wawancara terhadap 1 informan utama yaitu Ny. R. Informasi tambahan 1 bidan koordinator, 1 keluarga pasien dan 1 informan triangulasi yaitu seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Pada kunjungan I kehamilan ditemukan masalah yaitu kekurangan energi kronik (KEK) dengan LILA 22,5 cm dan telah diberi asuhan tentang gizi seimbang tinggi kalori dan tinggi protein. Setelah dilakukan 3 kali kunjungan mengalami kenaikan LILA 1,3 cm sehingga menjadi 23,8 cm. Proses persalinan tidak ditemukan masalah dan asuhan persalinan dilakukan dengan 60 langkah APN serta asuhan bayi baru lahir dengan hasil normal juga. Pada masa neonatus ditemukan masalah ikterus fisiologis sedangkan masa nifas normal dan Ny.R memutuskan menggunakan KB suntik 3 bulan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam potensi bencana, ditinjau dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Negara kita terletak diantara dua samudera (Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik) dengan jumlah pulau lebih kurang sebanyak 17.000 pulau yang kaya potensi alam, hutan, laut, bahan tambang- mineral dan sekaligus kerawanan bencana. Dari  aspek geologis,  terletak  pada tiga (3) lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Asutralia dan Lempeng Pasifik yaang menjadikan   kaya   cadangan mineral dan sekaligus memiliki potensi bencana gempa, tsunami dan tanah longsor. Selain itu, terdapat puluhan gunung berapi yang masih aktif dan berpotensi meletus dan menimbulkan bencana gunung berapi tetapi juga memebrikan kesuburan lahan dan potensi alam yang beragam. Sedangkan secara klimatologis memiliki potensi bencana angin ribut/puting beliung, gelombang pasang naik di  wilayah pesisir/rob, perubahan iklim, banjir  dan kekeringan yang berdampak pada berbagai  bidang kehidupan masyarakat. Dengan kondisi tersebutperlu dilakukan kajian analisis resiko bencana sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi resiki-resiko yang muncul akibat bencana alam. Urusan bencana ada urusan kita semua oleh karena itu partisipasi dan keterlibatan semua unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan, Dengan peran serta semua pihak diharapkan Indonesia menjadi negara yang Tangguh dalam menghadapi bencana alam.

Penelitian ini menyuguhkan tentang urgensi pesantren sebagai wadah pembentukan kaderisasi ummat. Pesantren sebagai tempat pijakan manusia didalamnya bukan hanya mengajarkan tentang dinamika ke Islaman namun juga mengajararkan santri untuk berenterpreneurship. Home industri hadir sebagai jawaban dari permasalahan insani dalam segi ekonomi berkelanjutan. Adanya home industri dalam diri pesantren mampu membentuk kader bangsa yang mampu berdaya saing dalam bidang usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan field research (penelitian lapangan) yang berlokasi di PP Nurul jadid wilayah Al-mawaddah. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pesantren mampu memberikan peluang besar terhadap diri para santri untuk dapat berbakat entrepreneur dengan usaha home industri bakery di wilayah Al-mawaddah. Sistem pemasaran yang dilakukan berbasis transaksi lokal dan non lokal. Dengan mematok harga  berkisar Rp 2000-Rp 5000 mampu meningkatkan omset terhadap devisa pesantren. Hadirnya usaha bakery bagi santri Al-mawaddah mampu menumbuhkan bekal usaha entrepreneur ketika terjun kedalam dunia masyarakat, sehingga pada saat itulah terbentuknya manifestasi insan yang berkarya.   This research presents the urgency of pesantren as a forum for the formation of ummah cadre. Pesantren as a place of human footing in it not only teaches about the dynamics of Islam but also teaches students to be engaged in entrepreneurship. Home industry is present as an answer to human problems in terms of a sustainable economy. The existence of a home industry in pesantren is able to form a cadre of the nation who are capable of competitiveness in the business sector. This study uses a field research approach (field research) located in PP Nurul Jadid Al-mawaddah region. Data analysis techniques using content analysis techniques. The data collection method uses interview and observation techniques. The results showed that the axistence of pesantren is able to provide great opportunities for students to be gifted entrepreneurs with a home bakery business in the Al-mawaddah region. The marketing system is based on local and non-local transaction. By fixing prices around Rp. 2,000-Rp. 5,000, can increase turnover for foreign exchange boarding schools. The presence of bakery business for Al-mawaddah santri is able to grow entrepreneurial stock when it plunges into the world of society, so that’s when the manifestation of the creation of human beings works.

Lembaga Pendidikan Profesi Perhotelan sebagai salah satu sumber tenaga kerja terampil, dituntut untuk selalu melakukan inovasi penyesuaian program belajar dan strategi pembelajaran sehingga menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri perhotelan. Strategi pembelajaran bidang housekeeping yang diterapkan di LPP Graha Wisata Semarang adalah menggunakan strategi geladi karya. Strategi pembelajaran Geladi Karya, disusun untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan di bidang housekeeping, menyiapkan peserta didik dengan pola pikir dan kesiapan mental untuk menjadi seseorang  Integrated Housekeeper.  Langkah strategis ini adalah berupa pembelajaran melalui pembentukan pola pikir sebagai seorang housekeeper, pengembangan  product knowledge, dan pembentukan keterampilan melalui praktikum secara berulang-ulang. Penerapan strategi Geladi Karya menghasilkan peserta didik yang memiliki integritas terhadap bidang housekeeping, memiliki  kemampuan penyesuaian diri di lingkungan industri perhotelan dan mampu bersaing di bursa tenaga kerja baik yang sifatnya lokal maupun internasional. Kendala yang dihadapi yaitu masih munculnya anggapan bahwa housekeeping adalah pekerjaan yang tidak menjadi favorit dan tidak bergengsi di industri perhotelan, sehingga minat peserta didik tidak maksimal. Adapun faktor yang mendukung penerapan strategi ini adalah adanya kebebasan bagi Instruktur untuk mengembangkan bahan ajar dan strategi pembelajaran, serta kesiapan lembaga untuk menyediakan sarana-prasarana pembelajaran. Geladi Karya perlu ditindaklanjuti sebagai sebuah strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan lebih bagi peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasikan dalam diri seorang housekeeper.

Background: Childbirth is a physiological thing where there is a series of processes that end with the release of the conception by the mother. The labor process is identical with the pain that will be experienced. All women who give birth will experience pain during labor and statistically, labor pain cannot be tolerated by two out of three mothers. Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of Pranayama Yoga on First Stage Childbirth Pain. Methods: Pre-experimental research design with one group pretest posttest design. This research will be carried out for first-time active mothers in Midwife Independent Practice in November-December 2018. The sample that will be used in this study are all first-phase active mothers in Midwife Independent Practice in November-December 2018. Results: The results of this study are partly Most respondents experienced severe pain before being given Yoga Pranayama as many as 27 people (90%), and most respondents experienced moderate pain after being given yoga pranayama as many as 16 people (53.3%). The results of this study found that there was an influence of Pranayama Yoga on Active Stage I Stage Pain Pain with a value of p 0.00, indicating there was an influence of Pranayama Yoga on Phase I Active Stage Pain in Midwife Independent Practice with a value of 0.00 <0.05. Conclusion: There is a significant effect of Yoga Pranayama on the Pain of the Active Phase I Labor. ABSTRAK Latar Belakang: Persalinan merupakan hal yang fisiologis dimana terjadi rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses persalinan identik dengan rasa nyeri yang akan dijalani. Seluruh wanita yang melahirkan akan mengalami nyeri selama proses persalinan dan secara statistik rasa nyeri persalinan tidak dapat ditoleransi oleh dua dari tiga orang ibu bersalin. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Yoga Pranayama terhadap Nyeri Persalinan Kala I. Metode: Desain penelitian praeksperimental dengan one group pretest posttest design. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Ibu bersalin kala I Fase Aktif di Praktik Mandiri Bidan (PMB) pada bulan  November-Desember 2019. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah semua Ibu bersalin kala I Fase Aktif di PMB pada bulan  November-Desember 2019. Hasil: Hasil penelitian ini sebagian besar responden mengalami nyeri berats ebelum diberikan Yoga Pranayama yaitu sebanyak 27 orang (90%), dan sebagian besar responden mengalami mengalami nyeri sedang setelah diberikan yoga pranayama sebanyak 16 orang (53,3%). Hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh Yoga Pranayama terhadap Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif dengan nilai p 0,00, menunjukan ada pengaruh Yoga Pranayama terhadap Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif di PMB denganp value 0.00 < 0.05. Simpulan: Terdapat pengaruh yang signifikan Yoga Pranayama terhadap Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif.

Kompetensi guru sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi dalam peningkatan hasil belajar. Penelitian ini menyatakan kepada setiap guru pendidikan agama Kristen, tentang kompetensi guru PAK dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini di sebabkan banyaknya guru pendidikan agama Kristen tidak menguasai semua kompetensi sebagai guru pendidik, sehingga proses pembelajaran sulit untuk berjalan dengan sempurna dan hal ini sangat berpengaruh bagi prestasi belajar siswa sebagai hasil pembelajaran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pertama, apa yang melatarbelakangi guru PAK tidak menguasai semua kompetensi dalam mengajar dan dampaknya bagi prestasi belajar siswa. Kedua, bagaimana kajian teori tentang kompetensi guru PAK dan prestasi belajar siswa. Ketiga, bagaimana kompetensi guru PAK dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Ketiga apa yang menjadi implementasinya bagi pendidikan agama Kristen.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif murni literature pustaka, dengan mencari pengertian yang mendalam tentang, suatu gejala, fakta, realita, masalah, serta peristiwa yang dapat dipahami dan senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis dengan melakukan kajian pustaka atau menggunakan pendekatan pustaka (library research).Adapun hasil penelitian ini adalah guru PAK mampu menguasai kelima kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik karena kompetensi guru PAK sangat mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa, sebab guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membimbing, mendidik, mengarahkan peserta didik baik dalam bidang intelektual maupun dan bidang spiritual siswa. Guru PAK memahami panggilannya sebagai Pembina Rohani bagi siswa dan penunjang prestasi belajar.

Tulisan ini adalah hasil penelitian tentang perkembangan bentuk dan fungsi rumah rakyat guna menemukan makna rumah bagi penghuninya di masa kecepatan perkembangann informasi, komunikasi, teknologi, dan pengaruhnya pada bentuk dan fungsi atau manfaat runah sebagai tempat hidup. Pembahasaannya secara kualitatif dengan memanfaatkan studi dan konsep kebudayaan,dalam hal ini kulturalism, yang menunjukkan segi keseharian dari suatu kultur. Selain itu penelitian ini juga berusaha mempelajari realita budaya rakyat yang berkembang, untuk menunjukkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam upaya melestarikan nilai tradisional bangunan rumah tinggal,dan menemukan makna kearifan lokal yang dapat ditarik dari proses pembangunan perumahan rakyat di masa kini, yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan bidang perumahan di masa datang. Pengambilan samplenya secara purposif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pemilik rumah yang diteliti,   dan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasilnya adalah: tumbuhnya bentuk baru dan munculnya gaya-gaya hibrida yang lebih mendominasi perkembangan arsitektur rumah rakyat masa kini di perkotaan, fungsi ruang yang tidak biasa, dan perubahan nilai makna  tradisi rumah dari perlindungan menjadi wadah kegiatan, dari simbol capaian hidup dan martabat kehormatan keluarga menjadi simbol  kepemilikan aset dan fungsi penyimpanan.

Ilmu pengetahuan merupakan suatu pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam dunia. Ilmu bukan sekedar pengetahuan (knowledge), namun merangkum sekumpulan teori - teori yang disepakati, diuji dngan metode dalam bidang tertentu. Semakin berkembangnya zaman semakin cepat juga perkembangan ilmu pengetahuan. Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada dua kendala yang menjadi tantangan utama, yaitu : 1. keterbatasan kapasitas investasi nasional di sektor industri untuk mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk jadi, dan 2. belum siapnya teknologi nasional untuk menyokong tumbuh kembang industri tersebut. Pada dasarnya persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah  rendahnya hasil riset dan teknologi dalam negeri yang diadopsi oleh industri atau pengguna teknologi lainnya. Kapasitas lembaga pengembang teknologi Indonesia sesungguhnya cukup baik, terbukti dengan posisi indeks inovasi Indonesia dalam peringkat WEF tahun 2011 yang berada pada posisi ke 36 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2010. Salah satu strategi dalam pelaksanaan MP3EI adalah pengembangan kapasitas SDM dan IPTEK yang sesuai di setiap koridor ekonomi yaitu dengan membangunnya Technopark di Indonesia. Tujuan dari Technopark adalah untuk membuat link yang permanen antara perguruan tinggi, pelaku industri dan pemerintah. Technopark mencoba menggabungkan ide, inovasi dan know dari dunia akademik dan kemampuan financial dari dunia bisnis.

Ilmu Astronomi adalah salah satu cabang bidang keilmuan yang melibatkan pengamatan benda-benda langit (Bintang, Planet, Komet, Nebula, Gugus Bintang atau Galaksi) serta fenomena – fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer Bumi (Misal Badai Matahari, radiasi latar belakang kosmik). Di Indonesia jumlah bangunan yang memiliki fungsi sebagai Astronomy Centre hanya terdapat di DKI Jakarta yaitu Planetarium dan Observatorium Jakarta yang terletak di Jakarta Pusat. Di Provinsi Jawa Tengah  belum  terdapat  sarana  untuk  mengakomodasi  kegiatan  astronomi, baik tingkat pelajar, mahasiswa maupun umum. Kabupaten  Semarang  dipilih  karena  mempunyai  topografi  berupa pegunungan dan jauh dari keramaian Kota Semarang yang cocok untuk menjadi tempat untuk melakukan pengamatan benda langit. Astronomy Center di Kabupaten Semarang merupakan suatu bangunan  yang  berfungsi  untuk  mewadahi  suatu  kebutuhan  wisata edukatif  dan  mengenalkan ilmu pengetahuan astronomi kepada masyarakat umum dan sebagai bangunan  yang  mempunyai  misi mengenalkan ilmu astronomi kepada masyarakat umum. Tujuan perancangan Astronomy Centre adalah untuk fasilitas edukasi yang bisa dijangkau dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memiliki desain yang menarik. Dengan  penekanan desain Arsitektur Metafora, dan di peruntukan untuk pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum baik domestik maupun mancanegara yang datang secara individual, group, maupun study tour yang hendak belajar tentang ilmu astronomi.

Polibatam press bergerak dalam bidang usaha penerbitan buku ajar dan modul praktikum yang merupakan hasil karya dari civitas akademik Politeknik Negeri Batam. Sejak berdirinya Polibatam Press belum memiliki prosedur yang baku mengenai penerbitan buku ajar dan modul praktikum. Pembahasan mengenai prosedur ini untuk mengetahui bagaimana proses implementasi penerbitan buku ajar dan modul praktikum di Polibatam Press. Metode yang digunakan berupa analisis diskriptif, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen dan keterangan yang diberikan perusahaan mengenai prosedur penerbitan buku ajar dan modul praktikum, selanjutnya penulis akan menguraikan secara rinci proses penerbitan buku ajar dan modul praktikum. Hasil analisis menyimpulkan bahwa prosedur penerbitan buku ajar dan modul praktikum di Polibatam Press terdiri dari kegiatan yaitu sales order dari penulis, administrasi (Down Payment/DP), penyerahan naskah, design sampul atau re-layout, proofreading penulis, proses revisi setelah proofreading dari penulis (bila ada yg di revisi), proses proofreading akhir penulis (apabila sudah bebas koreksi, lanjut ke-), pengajuan ISBN, pendaftaran Perpusnas RI, proses cetak dummy buku dan proses cetak massal, serta penyelesaian administrasi.

Abstract   Language as a communication tool is very important in human life. Language is used to preserve and preserve culture, linguists need to implement their knowledge in the application of methods and theories.Cultural traditions need to be preserved through the fields of tourism, education, and social culture. Writer is interested in preserving the manuscript. A lot of manuscripts that hereditary experienced changes in the text. The writer wants to know the form of Tembang Sinom text which experiences some text changes using the text critique method. In addition, writer wants to apply methods and theories to the text of the Tembang Sinom. The data comes from one song about puberty. Data were analyzed with a qualitative descriptive analytical approach. The results of form Tembang Sinom text in puberty theme, it has an approach to the original which has three derivatives, and the author is affected by the situation at the time of singing Tembang Sinom. It changed in its derivatives. But it does not come out of the theme of puberty and still contains good advice.

ABSTRAKKreativitas seorang peserta didik dapat digali dan dikembangkan melalui pembelajaran, yaitu dengan mengadakan kegiatan pembelajaran yang tidakmembosankan melalui kegiatan yang bisa mengembangkan kreativitas peserta didik, dan lingkungan pendidikan (sarana dan prasarana) berkualitas yangmemadai bagi peserta didik tersebut. Dalam hal ini, manajemen sarana dan prasarana yang berkualitas merupakan faktor urgen/sangat penting dalam setiapupaya peningkatan kreativitas peserta didik. Urgensi manajemen sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan kreativitas peserta didik terlebih-lebihadalah untuk menunjang keberhasilan yang maksimal dalam peningkatan prestasi dan kreativitas peserta didi baik di bidang akademik dan non akademik.Manajemen sarana dan prasarana yang berkualitas dapat ditempuh melalui prosedur: perencanaan, pengadaan, penggunaan,pemeliharaan, inventarisasi, danpenghapusan sarana dan prasarana di sekolah.

Sistem jaminan sosial nasional bidang jaminan kesehatan di Indonesia baru mulai serius diurusi pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika”. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah 1) bagaimana tinjauan hukum perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika ?2) Bagaimana Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS ? 3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan dan bagaimana upaya penyelesaiannya ? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Tinjauan hukum perjanjiankerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika diselenggarakan berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1), (2) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. yang menyatakan bahwa: ayat (1) “Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.” Dan ayat (2) “Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.” (2) Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS, yaitu: a) Pesertamengajukan klaim disertai dokumen pendukung sebagai syarat klaim yang telah ditetapkan oleh BPJS, (3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan yaitu berupa kurangnya sosialisasi dari BPJS.

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor  : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang ini adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kebandarudaraan. Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang terdapat sebuah bidang bernama ITC (Information Technology and Communication) bagian yang menangani yang salah satu tugasnya adalah Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas IT. PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang yang menjadi tempat penulis dalam melakukan penelitian untuk proses pembuatan pass bandara baru yang masih dilakukan secara manual. Maka untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi pekerjaan penulis membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang mengatur proses pembuatan pass bandara baru.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan, apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 sudah memuat kriteria ganti rugi bagi korban dampak lingkungan, namun pelaksanaannya belum dilakukan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskankriteria ganti rugi terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup, kelayakan ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat pencemaran lingkungan hidup dan hambatan dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif Kriteria ganti rugi untuk korban akibat pencemaran lingkungan hidup pengaturannya didasarkan pada perubahan nilai property sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, metode penghitungan aset masyarakat, penghitungan biaya tambahan dan biaya pencegahan, hilangnya pendapatan, adanya perubahan aktifitas dan pendapatan akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan biaya sakit. Ganti rugi dianggap layak jikapencemar selain membayar ganti rugi yang disepakati juga wajib memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan).Hambatan yang muncul dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang ada sesuai bidang seperti ahli dalam penghitungan ganti rugi lingkungan. Selain itu masyarakat lebih senang menyelesaikan sendiri dengan pihak pencemar dan enggannya DLH dalam menentukan aspek ganti rugi seperti dalam peraturan menteri lingkungan hidup mengenai ganti rugi

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan  tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal. Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya.Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses truka ( olah lahan ) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan  status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN. Faktor yang mendorong dilkukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnyaagar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, ari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budayaagar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat). Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulaan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip -prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentangPendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.