Publication Search

The war between Russia and Ukraine has recently been in the international spotlight. One of the things seen is the weapons technology used. The modernization of weapons technology has prolonged the war on both sides. This article will discuss Javelin and NLAW which are types of portable anti-tank missiles and their use in the Russia-Ukraine war. Man-Portable Anti-tank Systems are shoulder-fired missiles that are used to destroy opposing tanks. Weapons such as the Javelin and NLAW are the result of the development of earlier versions of the Anti-Tank Guided Missile. These "fire and forget" type missiles such as the Javelin belong to the third generation ATGM system. The method used in this research is descriptive qualitative. Data will be obtained through literature studies from secondary sources such as books, documents, online articles, and media online. The data obtained will be analyzed descriptively. The results of this study show that Javelin and NLAW missiles are very effectively used by Ukraine in repelling Russian tanks.

This research examines more deeply the analysis of legal certainty for victims of Doni Salmanan's fraud in trading through an application called QUOTEX. In relation to the decision of the Bale Bandung District Court number 576/Pid.Sus/2022/PN BlB, in which the Panel of Judges gave a verdict of imprisonment and confiscation of assets owned by the defendant generated through trading by utilizing his victims for profit and the assets were confiscated by the state. However, in the verdict there was no decision at all to provide compensation to the victim of Doni Salmanan's fraud, in this case the element of legal justice for the victim was not fulfilled by this decision. However, the aspect of legal certainty for the victim is very strong so that the defendant gets a death sentence and a fine for his actions. The legal certainty in question is a guarantee that the law is carried out properly in processing the rights and obligations of the defendant for his crime. Material law as an element of legal certainty has been carried out and linked to various laws and regulations relating to the case. Law No. 8/1999 on Consumer Protection for the losses suffered by the victim as a consumer, Law No. 19/2016 on the Amendment to Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions because the case involved electronic networking devices, and Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering because in the prosecution the defendant was deemed to have disguised his wealth generated through criminal acts.

This study aims to reinforce the implementation of material and formal law in a crime of sexual violence, in terms of granting restitution from the perpetrator to the victim for his actions, providing legal protection and utilizing criminal law in the trap of a crime of sexual violence. Restitution as referred to in this study is the provision of material from the perpetrator to the victim for his crime because he committed sexual violence which caused the victim to experience physical and psychological suffering, to restore the condition and condition of the victim after the crime, the perpetrator must provide restitution to the victim, the amount of restitution determined by court ruling. In protecting victims of sexual violence to avoid all forms of threats and intimidation, Indonesia has institutions to carry out their obligations. Namely, through the Witness and Victim Protection Agency whose duties, functions and authorities have been granted in accordance with the law. This aims to protect victims who are very vulnerable to all forms of threats and intimidation. Legal protection was also given before the crime occurred, namely by Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Someone who commits a crime of sexual violence will receive legal consequences, in the form of imprisonment, fines, and restitution to the victim, the amount of which is determined by the court. However, if restitution is insufficient, the State is obliged to provide compensation to the victim for the lack of restitution given to the victim.

A justice collaborator are suspect, defendants or convicts but work together with law enforcement officials to provide information in uncovering criminal acts that have occurred. The aim of the research is to analyze the legal protection of justice collaborators in terms of Law 31/2014. This study uses normative legal research methods with qualitative data. The results of the study show that (1) Legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 explained in article 5 that law enforcement officials have the obligation to provide protection and assistance to justice collaborator from legal entities so that they feel safe from threats which will come. (2) Legal protection for justice collaborators in terms of five basic principles or commonly called Maqashid Asy-Syariah which can be concluded that Islam highly upholds the protection of human rights, which in this case is legal protection for justice collaborators who have important services in helping officials Law enforcers uncover a crime.

Company dissolution and legal protection of shareholder rights are regulated based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in Indonesia. The journal discusses the procedure for dissolving a company, the reasons for dissolving, and options for filing a lawsuit against the court for dissolving a company when a dispute arises between shareholders. The author emphasizes the importance of legal protection for shareholders and the need for clear regulations in the Indonesian Limited Liability Company Law. Normative legal research methods (normative legal research). The results of this study indicate that the procedure for dissolving a company based on Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies can apply for the dissolution of a company through a district court. There are shareholder rights that must be protected and shareholders must exercise their rights through adequate procedures that have been determined by the company.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum atas kerugian nasabah asuransi terhadap kasus gagal bayar ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum atas kerugian nasabah asuransi terhadap kasus gagal bayar ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa akibat yang dilakukan oleh masyarakat berakibat dalam perusaahaan yang akan berpengaruh besar pada perusahaan asuransi, hilangkan kepercayaan masyarakat menimbulkan dampak yang besar. perusahaan asuransi memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat awam yang juga menggunakan jasa asuransi dapat memahami prosedur dan isi dari kontrak yang diperjanjikan, karena ketika klaim asuransi ditolak maka yang dirugikan adalah pengguna asuransi karena telah menaruh harap yang besar pada asuransi namuntidak dapat meminta pemenuhan haknya. Persoalan ini berakibat pada munculnya rasa tidak percaya masyarakat akan lembaga asuransi serta menimbulkan rasa ketidakadilan

Keresahan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah akibat banyak sekali oknum pemerintah yang melakukan tindak korupsi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya optimalisasi kasus korupsi di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan berkembang pesat saat ini. Kehadiran sebuah teknologi tersebut membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka korupsi terhadap pengelolaan keuangan di Indonesia. Kehadiran Blockchain Open Ladger System memberikan sebuah solusi untuk pengelolaan keuangan dalam rangka mengurangi angka korupsi di Indonesia. Penulisan artikel ini mengacu kepada uraian permasalahan diatas dengan menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dalam era society 5.0. Metode yang digunakan yaitu literature review yang bersumber kepada penelitian terdahulu. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa Blockchain Open Ladger System merupakan sistem yang bergerak dalam proses transparansi pengelolaan keuangan. Dalam sistem ini masyarakat dapat mengetahui dengan jelas arah perputaran anggaran keuangan negara yang berjalan sehingga apabila terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian akan dapat langsung terdeteksi pelaku atau permasalahannya.  

Perlindungan anak yaitu segala aktivitas dalam melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya untuk bisa berpartisipasi, berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan pada anak adalah wujud penganiayaan yang disertai dengan tindakan kekerasan baik secara emosional atau fisik yang berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak. Dari hal tersebut, sehingga permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus dilakukan untuk mencegah tindakan yang tidak diharapkan. Dibutuhkan sistem perlindungan  terpadu sebagai wujud pencegahan kekerasan pada anak. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialiasi mengenai undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta dampak kekerasan kepada pembentukan karakter dan kesehatan anak, melaksanakan pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa lokasi di Bandar Lampung, melakukan audiensi ke sekolah-sekolah, membentuk program sekolah ramah anak, membangun puskesmas ramah anak dan ruang kreativitas, serta melakukan konseling terkait kekerasan pada anak dibawah umur

In general, there are laws that provide protection to banks as lenders to obtain repayment of their debts when the debtor is in default, this is stated in Article 1131 of the Civil Code which reads: "All assets of the Debtor, whether movable or immovable, whether existing ones or those that will be in the future become dependents/guarantees. Debtor's assets, both movable and immovable, both present and future will become dependents/guarantee for their debts. One of the characteristics of the UUHT is that it is easy and certain to execute, which means executing the mortgage certificate. must be carried out but can still provide legal certainty for interested parties, in this case, the auction seller, auction buyer and auctioneer. Therefore, in carrying out executions based on parate execution, it must be able to provide convenience and legal certainty for all interested parties.

The purpose of this study is to examine how crime victims are treated by Indonesia's criminal justice system. This scientific study was written utilizing the normative legal research method, which employs a statutory approach (act approach). The study's findings demonstrate that Indonesia's criminal justice system, which is based on the Criminal Code (KUHAP), places an undue emphasis on offenders and minimal emphasis on victims. The absence of provisions in the Criminal Procedure Code that address the existence of victims of crime is one indication of this. As a result, the crime victim in this instance serves simply as a witness to establish the defendant's guilt in a court of law. In actuality, victims of crimes as much as criminals face the issue of justice and respect for human rights.  

The post-reform era became public and government awareness of ethnic Chinese. This is evidenced by President Abdurrahman Wahid's decree to relax ethnic Chinese activities. Because in the Old Order, there was a government policy that was anti-Chinese sentiment. There is even a ban on foreigners to trade in Indonesia, as well as ethnic Chinese who become looting and mob rage, victims of sexual violence and so on. Through this Soe Hok Gie film, it depicts the participation of ethnic Chinese in solving the problem of government authoritarianism and saving Indonesia from the economic crisis. In this studyThis type of research uses library research, with a communication approach that uses media text analysis. The data collection technique in this study uses the semiotic analysis research method of Charles Sanders Peirce. The method uses Sign, Object and Interpretant to explain the content of a film.From the film Soe Hok Gie, this research has found themeaning of Sign, Object and Interpretant of ethnic Chinese political participation in the film Soe Hok Gie based on Charles Sander Peirce's semiotic theory. Finding an analysis of Sign, Object and Interpretant of ethnic Chinese political participation in political developments in Indonesia in the film Soe Hok Gie

For a Muslim, the body is a means of worshiping the Khaliq (Allah SWT), both worship that is hablu minan-nas and hablu mina-Allah. Al-Ghazali views the physical aspect as a means to achieve human goals, and a means to carry out religious obligations. The aim of this research is to find out the Islamic perspective on physical education. The research method used is library research. Therefore, this research was obtained from reading results sourced from articles, books, and websites that contain material relevant to this research. The findings in this study are that Islamic law regulates physical education with the aim of being able to get used to healthy living and discipline in maintaining cleanliness, eating patterns, dress patterns, activity patterns and resting as an effective method of maintaining physical health.

Phrases can start with a preposition or a verb and also can just be the subject.  Phrases are in a syntactic function which is formed from a combination of words.  Often found in the text in a sentence, for example, is one of which is in the Book-Based Play and Learning Guide for Early Childhood Teachers.  This study discusses the analysis of the use of phrases in the textbook.  The aim is to find out the relevance of the sentence study of the types of phrases contained in book-based play and study guides for early childhood teachers.  This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection method uses observation techniques and examines how the language is applied, and the note-taking method is also used to record the structure being analyzed.  This study found that there are 3 verb phrases, 3 adjektiva phrases, 3 numeral phrases, 3 noun phrases, 3 exocentric phrases, and 3 endocentric phrases.  One of the benefits of this research is that we understand more about the types of phrases in each sentence.

This research analyzed one of the syntactic fields of study, namely phrases in argumentation texts in class XI textbooks of the Kurikulum Merdeka. Two data will be studied in argumentation texts entitled "Ketahanan Pangan Lokal” and “Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19". In this study, the researchers limit the analysis of phrase type studies, namely based on word categories in the form of verb and noun phrases. The purpose of this research is to know in depth the research data along with an explanation of the types of phrases based on word categories, namely verb phrases and noun phrases found. In addition, this research is also expected to be valuable as a learning medium, especially in one of the fields of syntactic units, namely about phrases. The research method used a qualitative descriptive methodological approach and theoretical syntax with reading, listening, and recording techniques. In the analysis, it was found that verb phrases based on their position and location were divided into two, namely Coordinative Verb Phrases (FVK) and Subordinative Verb Phrases (FVS). Meanwhile, noun phrases based on their position and location are also divided into two, namely Coordinative Noun Phrases (FNK) and Subordinative Noun Phrases (FNS). To facilitate the analysis and understanding of the reader, the phrase data is presented in the form of a table accompanied by an explanation. This research is important to analyze the phrases in the argumentation text contained in the independent curriculum textbook, this is because the independent curriculum is the latest educational learning system in Indonesia.

This article discusses the legal status of WALHI Bali in filing a lawsuit at the Bali Governor's Court regarding Bali Governor's Decree No. 1.051/03-L/HK/2012. The method used in this research is normative legal method. The focus of this research is to examine PTUN decisions with case registration number: 01/G/2013/PTUN.Dps, as well as to analyze the existence of AAUPB violations in the issuance of the Bali Governor's Decree, as well as to ensure the proper implementation of AAUPB in the preparation and issuance of the Governor's Warrant according to observations Panel of Judges in Decision No: 01/G/2013/PTUN. dps

Salah satu prinsip perlindungan hukum terhadap pengelolaan perseroan terbuka yaitu transparansi dalam pengelolaannya. Kewajiban disclosure atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip Good Corporate Governance. Ketidakadilan yang dialami pemegang saham minoritas tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi para pemegang saham, maka demokrasi perusahaan perlu juga ditumbuhkan dengan memberi kemungkinan kepada pemegang saham minoritas untuk memiliki upaya perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbuka harus diutamakan dan menjadi target utama dalam regulasi hukum. Penelitian hukum ini meneliti bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya hukum pemegang saham minoritas terkait dengan perlindungan hukum tersebut. Kajian hukum ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif, yaitu kajian yang mengkaji seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan.

Tangggung jawab sosial lingkungan  merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan komunitas luas.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh PT GARAM PERSERO berjalan sesuai dengan undang undang,tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk apa yang telah dilakukan oleh PT GARAM PERSERO. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang dan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi..Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT GARAM PERSERO melakukan sesuai perintah Pasal 74 UU No 40 Tahun 2009 Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas ini dilakukan dengan beberapa tahap dan jenis,diantaranya dari segi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.

Kurangnya minat baca dikalangan mahasiswa mengakibatkan kurangnya ide-ide dan pendapat mereka dalam beragumentasi secara inovatif dan kreatif yang nampak dalam presentasi tugas dan menghasilkan karya.jurnal ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan artikel, jurnal, buku-buku, dan akses internet sebagai sumbernya. jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dampak kurangnya minat baca para mahasiswa, dampak rendahnya minat baca mahasiswa dan cara meningkatkan minat baca remaja. Adapun hasil yang diperoleh dalam panelitian ini yaitu dampak rendahnya minat baca mahasiswa dapat mempengaruhi kurangnya kemampuan mereka dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan cara menikatkan minat bacamahasiswa meningkatkan layanan perpustakaan di sekolah dan lingkungan masyarakat ketersediaan bahan bacaan memungkinkan tiap orang untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kepentingannya. Adapun simpulan dari penelitian ini dampak dari kurangnya minat baca di kalanggan mahasiswa dapat mempengaruhi kemajuan bangsa dan sumberdaya manusianya.  

The era of globalization means an era where technology is experiencing rapid development. Developments that can be felt by people in various parts of the world are information and communication technology. The rapid development of this globalization era also has an impact on the rapid development of social media which has various advantages and different features. One of them is social media TikTok. The interest of teenagers in using social media TikTok has caused these teenagers to flock more and more to share important and unimportant things such as sharing the latest news with each other while things that are not important such as the occurrence of racism or blasphemy between humans to cases of bullying. Based on the background above, the author wants to discuss what are the impacts of social media TikTok on adolescent behavior in the era of globalization. Here the author uses a qualitative method which conducts a literature study of several journals.  

Communication between parents and children is an important aspect in the formation of healthy family relationships. However, with the advent of digital technology, communication patterns between parents and children have changed significantly. This article discusses changes in parent-child communication in the digital era and the impact it has on parent-child relationships. This article also discusses the positive and negative impacts of changes in parent-child communication as well as strategies that can be taken by parents to optimize communication with children in the digital era. The purpose of writing this article is to provide information and advice for parents who want to maintain good communication relations with their children in the digital age and emphasize the importance of effective communication in family relationships. In this article, we use sources from scientific and research journals related to changes in parent-child communication in the digital era and their impact on family relationships.