Publication Search

Efforts to protect children who are victims of sexual violence crimes in Mesuji Regency have been carried out through the establishment of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). However, in practice, cases of sexual violence against children continue to occur. This study aims to analyze the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes and to identify the factors that hinder the implementation of this role. This research employs normative juridical and empirical approaches. Data were collected through literature review and field studies, with informants consisting of the Head of the Mesuji Regency Office for Women’s Empowerment and Child Protection, the Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency, and a lecturer in criminal law from the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively. The results show that, normatively, the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency has been implemented based on the prevailing laws and regulations, including the Child Protection Law, the Law on Sexual Violence Crimes, and regulations concerning the UPTD PPA. Factually, the UPTD PPA carries out preventive, handling, and recovery efforts through legal, medical, and psychological protection for child victims. However, the implementation of this role has not been optimal due to several inhibiting factors, namely limitations in human resources, inadequate facilities and infrastructure, low community participation and awareness, and cultural factors characterized by individualism. This study recommends optimizing the performance of the UPTD PPA through improvements in human resources, facilities and infrastructure, and strengthening community involvement in child protection.

Kinerja guru merupakan faktor kunci dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman guru terhadap manajemen sekolah dan penerapan disiplin kerja yang berdampak pada optimalisasi kinerja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru melalui pelatihan manajemen sekolah dan pembinaan disiplin guru di SMP Negeri 03 Limboto Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, diskusi, praktik, dan pendampingan. Pengukuran kinerja guru dilakukan menggunakan angket sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman manajemen sekolah dari 62% menjadi 82%, pengelolaan pembelajaran dari 65% menjadi 85%, serta disiplin kerja guru dari 60% menjadi 80%. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi pelatihan manajemen sekolah dan pembinaan disiplin guru efektif dalam meningkatkan kinerja guru secara berkelanjutan.

Anemia merupakan suatu kondisi dimana jumlah sel darah merah atau hemoglobin (Hb) seseorang kurang dari normal. Anemia adalah suatu keadaan dimana jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah (hemoglobin) tidak mencukupi kebutuhan fisiologis. Remaja putri dikatakan anemia apabila dari hasil pemeriksaan kadar Hb kurang dari 12 gr%. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah anemia pada remaja dengan pemberian tablet penambah darah yang terintegrasi dengan olahraga pada remaja. Metode yang dipakai pada kegiatan ini adalah edukasi langsung dan diskusi kelompok terfokus, olahraga/senam terjadwal yang dipandu kader remaja, pembagian tablet Fe dan pemantauan kadar Hb berkala. Hasil dari kegiatan ini yaitu peserta yang hadir berumur 12 tahun dengan prosentase 30,43%, peserta dengan umur16 tahun  prosentase 21,74%, selebihnya peserta berumur 13 tahun (13,04%), 14 tahun (8,70%), 15 tahun (13,04%), 17 tahun (4,35%) dan 18 tahun (8,70%). Jumlah target posyandu remaja di Desa Randusari yaitu 35 peserta, tetapi yang hadir hanya 23 peserta. Hal ini terjadi karena ada beberapa peserta yang belum bisa menghadiri posyandu remaja karena teman sebaya tidak bisa hadir di posyandu remaja. Peserta posyandu di Desa Randusari memiliki kadar hemoglobin normal sejumlah 73,91%, anemia ringan 13,04% dan anemia sedang 4,35%.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan kontributor penting dalam pembangunan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi berbasis lokal. Namun demikian, banyak IKM masih menghadapi tantangan berkelanjutan yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas inovasi, rendahnya adopsi pemasaran digital, serta lemahnya akses terhadap kemitraan strategis. Sentra IKM Srikayu di Surakarta merupakan klaster industri furnitur yang mengkhususkan diri pada produk berbahan kayu jati dan mahoni dengan karakteristik kualitas yang kuat, namun perluasan pasar dan pengembangan kemitraannya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi internal dan eksternal Sentra IKM Srikayu menggunakan analisis strategis berbasis SWOT sebagai dasar perumusan strategi pengembangan akses pasar dan kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-method dengan mengintegrasikan diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder. Hasil analisis matriks IFAS dan EFAS menunjukkan skor masing-masing sebesar 2,82 dan 2,62, yang menempatkan sentra pada Kuadran I, yang mengindikasikan strategi pertumbuhan agresif. Rekomendasi strategi meliputi penguatan branding dan pemasaran digital, diversifikasi desain produk sesuai tren pasar, perluasan kemitraan strategis, serta peningkatan kapasitas produksi dan kapabilitas sumber daya manusia guna menjamin daya saing dan keberlanjutan jangka Panjang.

Tantangan utama yang dihadapi warga Kelurahan Pesantren, Kota Semarang adalah belum optimalnya pengelolaan limbah lingkungan rumah tangga, khususnya minyak jelantah, yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan masih kurang dimanfaatkan secara ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, keterampilan kewirausahaan, dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan inovasi ekonomi kreatif. Tahapan pelaksanaannya meliputi observasi dan identifikasi masalah, perencanaan program partisipatif, pelaksanaan lokakarya, pendampingan, dan evaluasi keberlanjutan. Kegiatan program terdiri dari pendidikan kewirausahaan, pelatihan langsung pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi, dan peningkatan kapasitas dalam pembuatan konten digital dan pemasaran digital melalui media sosial dan pasar online. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan minat berwirausaha di kalangan ibu-ibu PKK, yaitu meningkat dari 40% sebelum program menjadi 80% setelah lokakarya. Secara keseluruhan, program ini efektif meningkatkan keterampilan pengelolaan sampah ramah lingkungan dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal.

Penataan kembali kewenangan lembaga penegak hukum merupakan agenda strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel pasca reformasi 1998. Reformasi kelembagaan yang berjalan selama ini cenderung parsial, tidak komprehensif, sehingga melahirkan fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi. Tulisan ini bertujuan mengkaji pengaturan lembaga penegak hukum dalam tata kelola pemerintahan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan penegakan hukum pasca reformasi, Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan konstitusional penataan lembaga penegak hukum berpijak pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kendala utama yang ditemukan meliputi intervensi politik , ego sektoral antarlembaga, dan budaya impunitas yang mengakar. Penataan kewenangan yang ideal mensyaratkan empat langkah: rasionalisasi kelembagaan, delineasi kewenangan yang tegas, pembangunan mekanisme koordinasi antarlembaga yang efektif, serta penguatan lembaga pengawas independen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas tata kelola pemerintahan hanya dapat terwujud melalui pergeseran paradigma dari rule by law menuju rule of law yang berkeadilan substantif.

Based on article (Shelley, 2010) Human Trafficking is the act of recruiting, transporting, transferring, harboring, or receiving individuals through force, fraud, or corcecion for the purpose of exploiting them profit. This exploitation may include forced labor, sexual slavery, or other forms of commercial sexual exploitation. It is considered a serious violation of human rights and includes a form of modern slavery, a crime against humanity. Human trafficking is a global threat that requires serious attention and real action. Factors such as poverty, political instability, and lack of public awareness make human trafficking increasingly difficult to eradicate. Therefore, there is a need for international cooperation, government, and community cooperation to prevent, protect, and recover victims of human trafficking. Human trafficking is a serious crime that continues to grow, including in Cambodia, which is vulnerable due to geographical and socioeconomic factors. This study aims to analyze the handling of human trafficking cases in Cambodia from the perspective of international legal policy. Sexual exploitation, forced labor, and organ trafficking are the main forms of this crime. Although Cambodia has adopted various laws, its implementation is still hampered by limited resources, corruption, and weak cooperation between countries. International community support such as the Palermo Protocol has helped, but law enforcement remains inconsistent. This study emphasizes the importance of stricter law enforcement and an adequate rehabilitation system for victims. Collaboration between governments and NGOs is urgently needed to create effective solutions and better protection for victims of human trafficking.

Early marriage is a social phenomenon that still frequently occurs in Indonesia and gives rise to various problems, both from the perspective of state law and socio-religious aspects. From the standpoint of state regulations, early marriage is considered a violation of statutory provisions, particularly the Marriage Law, which stipulates a minimum legal age for marriage in order to protect children's rights. This practice results in various negative impacts, including increased health risks for mothers and children, disruption of educational attainment, economic instability within families, as well as high rates of divorce and domestic violence. From the perspective of Islamic law, early marriage is not absolutely prohibited; however, Islam strongly emphasizes the principles of public welfare (maṣlaḥah), physical and mental readiness, and responsibility in establishing a household. Therefore, Islamic legal solutions to early marriage as a violation of state regulations can be implemented through the maqāṣid al-sharī‘ah approach, which aims to protect life, intellect, and lineage, as well as by supporting state regulations intended to safeguard the rights and welfare of children. Consequently, synergy between Islamic law and state law is essential in preventing early marriage and in creating a healthy and just family structure.

This study aims to analyze and compare public administration systems in Indonesia and the United States, focusing on bureaucratic structure, decentralization mechanisms, and public service delivery. Using a qualitative approach through literature review, this research examines scholarly articles, policy documents, and relevant regulations published in recent years. The findings show that Indonesia adopts a hierarchical and relatively centralized bureaucratic structure within a decentralized unitary state framework, while the United States applies a federal system that grants constitutionally guaranteed autonomy to state governments. Decentralization in Indonesia emphasizes administrative and political authority transfer to local governments to improve service responsiveness, although challenges such as overlapping authority and uneven institutional capacity persist. In contrast, federalism in the United States enables flexible and innovative public service provision but also creates disparities among states. The study further reveals that public service effectiveness and responsiveness in both countries are influenced by bureaucratic capacity, coordination mechanisms, and digital governance implementation. This comparative analysis provides insights for policymakers to strengthen bureaucratic reform, improve intergovernmental coordination, and enhance public service quality in accordance with national governance contexts.

The development of e-Government has become a key strategy in modernizing public administration in various countries, including Australia and Indonesia. The application of information and communication technology in government administration aims to improve bureaucratic efficiency, the quality of public services, and realize the principles of good governance. This study aims to analyze and compare the development of public administration in the implementation of e-Government in Australia and Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a literature review of relevant and accessible scientific journals, academic books, and policy documents. The results show that Australia has a higher level of e-Government maturity, characterized by good digital service integration, infrastructure readiness, and adequate human resource capacity. Meanwhile, Indonesia has shown significant progress through the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), but still faces challenges such as infrastructure gaps, limited apparatus competency, and fragmented service systems. This research is expected to contribute concepts to the development of e-Government policies and public administration reform in Indonesia.  

The development of social media has made influencer parenting content one of the important sources of reference for the younger generation in understanding parenting. This study aims to examine the meaning of influencer parenting content for the younger generation in building future parenting. The research uses a qualitative approach with a literature review method on various scientific publications relevant to the topics of influencers, parenting, and digital media. The results of the study show that the younger generation interprets influencer parenting content not only as a source of practical information, but also as a reference for values and an ideal representation of the role of parents. The process of interpretation takes place actively and reflectively, influenced by personal experiences, family backgrounds, digital literacy levels, and socio-cultural contexts. In addition, the credibility of influencers and the style of delivering content also affect the acceptance rate of the audience. Influencer parenting content shapes a parenting discourse that emphasizes emotional awareness, empathic communication, positive parenting, and concern for children's mental health. Thus, the future parenting of the young generation is understood as a dynamic, adaptive, and constantly evolving social construction, with digital media as one of the main shaping factors.

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces the criminalization of cohabitation under Article 412, sparking public debate regarding state intervention in private spheres. This research aims to analyze the challenges faced by law enforcement in implementing cohabitation regulations within Indonesia’s pluralistic society. Utilizing a normative judicial research method with statute and conceptual approaches, this study examines secondary legal data including the New Criminal Code and various legal doctrines. The findings indicate that while Article 412 is designed as an absolute complaint-based offense to balance institutional marriage protection with individual privacy, its implementation faces substantial sociological hurdles. These challenges include potential conflicts with living law such as customary and religious norms, risks of over-criminalization, and the threat of social vigilantism due to public misinterpretation. This research implies that law enforcement must prioritize restorative justice and intensive socialization to prevent human rights violations and maintain social harmony in a diverse cultural landscape.

Marriage has an important role in shaping the family structure in society. However, in recent years, the marriage rate in Indonesia has experienced a significant decline, reaching 7.51% in 2023. This decline is caused by various factors, one of which is the increase in cases of Domestic Violence (KDRT), which gives a negative image to the institution of marriage. This article aims to examine the stigma of violence and the fading of the institution of marriage. This research aims to analyze the views of employees of PT. Sicepat Express Indonesia from 2018 to 2023. This study uses a qualitative descriptive method to understand employees' views on this issue.  Based on data, in 2023 there will be 289,111 cases of violence against women and 351,828 divorces, of which domestic violence is the main factor. The results show that many individuals feel worried and reluctant to get married due to the growing negative stigma. These findings reveal that domestic violence not only has a direct impact on victims, but also affects the way people, especially the younger generation, view marriage as an institution that ideally brings happiness.

This study evaluates the effectiveness of the SOSEK MALINDO (Malaysian-Indonesian Socio-Economic) regional collaboration program in addressing human trafficking, coordinated by the Regional Border Management Agency (BPPD) of the Riau Islands Province (Kepri). The Riau Islands Province, which borders Malaysia and Singapore, is a strategic entry point vulnerable to transnational crimes, including human trafficking. The main factors driving the people of Kepri to choose illegal routes to become Indonesian Migrant Workers (TKI) to Malaysia are economic pressure, limited job opportunities, attractive promises from brokers (tekong), complex and expensive official bureaucracy, and a lack of accurate information about official procedures. This situation is exploited by human trafficking networks through hidden routes, illegal ports, and methods of illegal labor and sexual exploitation. Although SOSEK MALINDO aims to improve the socio-economic welfare of communities in border areas and indirectly functions to reduce vulnerability to human trafficking, this program does not specifically make human trafficking its main focus. The BPPD plays a very important role as a liaison in cooperation with the Indonesian National Police, Immigration, and BP3MI for prevention and supervision. However, the BPPD faces challenges such as limited funding, overlapping authority between institutions, and a lack of accurate data on human trafficking. Strategic recommendations include making human trafficking a primary focus of the SOSEK MALINDO forum agenda, establishing a dedicated cross-border human trafficking task force, strengthening the BPPD's role in coordination and information gathering, and involving local communities, NGOs, and international organizations in mitigation efforts.

The rapid development of digital technology has encouraged local governments to reform public service delivery in order to become more effective, transparent, and responsive to community needs. Pandeglang Regency, as a region that is gradually implementing digital-based public service innovations, faces both challenges and opportunities in this transformation process. This study aims to analyze the role of local government in improving public services through digital innovation in Pandeglang Regency by examining the forms of innovation implemented, the implementation process, and the perceived impacts on the community. This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the local government plays a crucial role in promoting digital innovation through policy formulation, institutional coordination, and the provision of supporting resources. The implementation of digital innovation has contributed to improved service efficiency, increased access to information, and enhanced service transparency. However, the effectiveness of these innovations remains uneven due to limitations in human resource capacity and varying levels of digital literacy among citizens. The implications of this study suggest that successful digital innovation in public services requires sustained commitment from local governments, continuous capacity building for public officials, and inclusive service strategies to ensure that the benefits of digital transformation are equitably experienced across different segments of society.

Article 20 of the Personal Data Protection Law (UU PDP) normatively regulates the protection of data subjects and constitutes a key provision emphasizing the principle of consent as the legal basis for the processing of personal data for commercial purposes. This norm safeguards individual privacy rights, including the validity of explicit consent, the right to withdraw consent, and the responsibility of data controllers. Furthermore, Articles 65–70 of the UU PDP substantively regulate various forms of criminal violations in the context of personal data protection, including the acquisition, disclosure, processing, falsification, and illegal use of personal data, demonstrating the state’s commitment to providing criminal law protection against personal data breaches. This study employs doctrinal legal research with a descriptive-normative approach to address two main issues. First, it aims to examine and identify the legal protection of personal data trading under the UU PDP. Second, it seeks to analyze and identify the legal certainty of personal data trading as regulated by the UU PDP. Although Article 20 of the UU PDP is intended to provide strong protection against the commercial use of personal data, the provision still gives rise to legal uncertainty due to the lack of clear regulation of several crucial aspects. Similarly, Articles 65–70 contain significant legal uncertainties, particularly with regard to the elements of criminal offenses, forms of harm, corporate criminal liability, overlap with other regulations, and the absence of clear enforcement mechanisms and implementing institutions.  

Public service quality plays a crucial role in ensuring that social assistance is delivered effectively to vulnerable communities. This study aims to analyze the quality of public services in the distribution of social assistance by the Social Service Office of Kerinci Regency and to identify improvement efforts undertaken by the institution. This research employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation techniques. Informants consisted of Social Service officials, social facilitators, and beneficiary communities. Service quality analysis was conducted using the SERVQUAL dimensions: tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The findings indicate that the social assistance distribution service in Kerinci Regency is generally adequate, particularly in the assurance and empathy dimensions. Beneficiaries feel that services are delivered fairly, transparently, and without discrimination. However, obstacles remain in the tangible, reliability, and responsiveness aspects, including limited service facilities, inaccurate beneficiary data due to incomplete DTKS updates, and delays in assistance distribution in remote areas caused by geographical constraints. To address these challenges, the Social Service Office has implemented periodic data validation, strengthened coordination with village administrations, and optimized digital-based social service information systems. This study provides empirical evidence that can serve as an evaluation reference for local governments in improving transparent, effective, and equitable social assistance services.

Traditional markets are an important component of the people’s economy and play a strategic role in supporting trading activities and community social life. The Government of Muaro Jambi Regency implemented a policy to relocate the Sengeti People’s Market to reorganize and improve the quality of trading facilities so they become more orderly, feasible, and representative. However, after relocation, market utilization has not functioned optimally, and various management problems persist. This study aims to analyze traditional market governance after relocation in Muaro Jambi Regency, using the Sengeti People’s Market as a case study. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation, involving informants from the Trade Division of the Office of Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade, as well as market managers, traders, and community members. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that post-relocation governance has not been optimally implemented. Key issues include weak policy communication, mismatches between facilities and traders’ needs, limited trader participation, and poor coordination among relevant agencies. The study highlights that successful market relocation depends not only on physical development but also on participatory, transparent, and sustainable governance, supported by stronger institutional coordination, increased trader involvement, and continuous evaluation.

The investigation stage constitutes a crucial phase in the criminal justice system, as it determines the direction and quality of subsequent law enforcement processes. Within the context of Indonesian criminal procedural law, the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) grants extensive authority to law enforcement officials, particularly investigators, in order to ensure the effective disclosure of criminal offenses. However, such dominance of authority has the potential to create an imbalance between the interest of law enforcement effectiveness and the protection of human rights, especially when it is not accompanied by adequate mechanisms of limitation and oversight. This study aims to critically analyze the dominance of law enforcement authority at the investigation stage and its implications for law enforcement effectiveness and the potential for abuse of power. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of legal doctrines, legislation, and relevant academic literature. The findings indicate that while the dominance of investigative authority does contribute to the effectiveness of investigations, it simultaneously creates opportunities for abuse of power due to weak internal and external oversight mechanisms. This condition results in the erosion of the principles of due process of law and the protection of suspects’ rights within the criminal justice system. Therefore, this study emphasizes the need to strengthen judicial control mechanisms, enhance the accountability of law enforcement officials, and reform criminal procedural law in order to achieve a balance between effective law enforcement and the protection of human rights within a democratic rule-of-law state.

The protection of suspects’ rights during the investigation phase is a fundamental component of a fair and effective criminal justice system. This study examines the implementation of the principle of due process of law in Indonesia and its implications for safeguarding human rights in criminal investigations. Utilizing a normative legal research approach, supported by statutory and conceptual analysis, the research evaluates both the legal framework and practical application of suspects’ rights under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the 1945 Constitution, and international human rights instruments such as the ICCPR. Findings indicate that while Indonesia has established comprehensive regulations to protect suspects, the practical implementation remains inconsistent due to structural, cultural, and procedural challenges. Deviations such as limited access to legal counsel, incomplete documentation of interrogations, and occasional coercive practices undermine adherence to due process standards. The study highlights the critical need for regulatory improvements, capacity building for investigators, and strengthened supervision mechanisms to ensure full protection of suspects’ rights. Enhancing the conformity of investigative practices with due process principles is essential not only for safeguarding individual rights but also for maintaining public trust and the integrity of the Indonesian criminal justice system.