Publication Search

The development of information technology has produced a significant transformation in election administration mechanisms, including within the City of Palangka Raya. The digitalization of various services and information systems requires the General Elections Commission (KPU) to enhance transparency while simultaneously ensuring the security of voter data and election results. This study aims to examine the key challenges faced by the Palangka Raya KPU in balancing the need for information openness with data protection in the digital era. The research employs a qualitative descriptive method through literature review, direct observation, and structured interviews with KPU staff, election supervisors, and relevant stakeholders. The findings indicate that digitalization improves the effectiveness of public information dissemination, including through the use of Sidalih and Sirekap, yet it also introduces vulnerabilities such as potential voter data breaches, cyberattacks, and the spread of disinformation through social media. Moreover, limitations in human resources with technological expertise serve as constraints in optimizing digital security. Conversely, the implementation of data security standards and improvements in voter digital literacy contribute to strengthening public trust in the election process. Thus, the Palangka Raya KPU needs to reinforce cybersecurity infrastructure, enhance internal technical capacity, and broaden public education programs to safeguard electoral integrity amid increasing transparency demands and digital risks. Collaboration among government, academia, and the community is a strategic element in maintaining the quality of democracy in the digital era.

The agrarian conflict in the Kendeng Mountains, Central Java, arose due to the construction of a cement factory by PT Semen Indonesia, which was supported by the state through the issuance of environmental permits, even though several permits had been revoked by court decisions. The local community rejected the project because it threatened their water sources, environment, and livelihoods. This study aims to analyze the relationship between the state, corporations, and civil society in the agrarian conflict in Kendeng, as well as the role of civil society movements in responding to this conflict. The research uses qualitative methods with a literature study of journals and related news reports. Using Karl Marx's theory of conflict and Charles Tilly's theory of social movements, the study finds that the state tends to side with corporate interests, while civil society continues to build resistance through collective action, legal advocacy, public campaigns, and ecofeminist movements. The Kendeng conflict reflects the imbalance of power relations and the weakness of substantive democracy in natural resource management. The need for increased transparency in licensing, community participation, and ecological protection are the main solutions.

The rapid advancement of digital technology has significantly transformed the economic landscape, particularly in payment systems that are shifting from conventional cash transactions to the use of Electronic Money (E-Money). E-Money has become increasingly popular due to the convenience it offers, allowing users to conduct transactions anytime and anywhere without the need to carry physical cash. As this payment innovation continues to expand, it is essential to examine whether its mechanisms comply with Islamic principles, given that the use of E-Money is closely related to the values of muamalah in Islam. This study aims to identify the underlying contractual structure (akad) governing Mandiri E-Money transactions and to assess its conformity with sharia principles. It further analyzes the potential presence of gharar, riba, or maisir within the top-up and transaction processes, as well as the sharia mitigation mechanisms that may be applied. The research employs a normative approach based on classical and contemporary Islamic legal theory, supported by observational analysis of Mandiri E-Money practices. Data were analyzed qualitatively using a descriptive method and maqashid al-shariah reasoning. The findings indicate that the use of Mandiri E-Money does not involve elements of riba, gharar, or maisir, and therefore does not deviate from sharia principles. These potential risks were examined through fiqh legal maxims and DSN-MUI fatwas to ensure comprehensive sharia compliance.

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia bisa dieksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap dan mengikat. Namun dalam penerapannya, hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketimpangan hukum, hingga terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulisan ini membahas mengenai pengaturan kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasinya dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil yang didapatkan adalah parate eksekusi yang dijalankan cenderung melanggar prinsip due process of law, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang absolut menuju sistem eksekusi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak konstitusional para pihak. Pergeseran tersebut menjadikan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam sengketa gadai syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian barang jaminan setelah pelunasan utang. Perkembangan industri gadai syariah di Indonesia yang sangat pesat menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Namun, di sisi lain, dinamika ini juga memunculkan tantangan baru dalam aspek perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi, kesalahan administrasi, atau kelalaian lembaga gadai dalam menjaga serta mengembalikan barang jaminan milik nasabah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk tanggung jawab hukum lembaga gadai serta perlindungan yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak yang dirugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum syariah, barang gadai (marhun) memiliki kedudukan hukum sebagai amanah yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pihak penerima gadai (murtahin). Apabila lembaga gadai lalai dalam menjaga atau gagal mengembalikan barang tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak-hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam transaksi gadai syariah dapat terwujud secara menyeluruh.

Tanah adalah objek vital yang bernilai tinggi sehingga transaksi jual beli tanah menuntut kepastian hukum agar tidak menciptakan sengketa. Namun, praktik membeli atau menjual tanah secara tunai tanpa melalui PPAT dan tanpa memiliki sertifikat kepemilikan masih banyak terjadi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terkait keabsahan dokumen, perlindungan hukum, serta risiko terjadinya sengketa. Latar belakang inilah yang melandasi penelitian dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Tanah dalam Perjanjian Jual Beli: Studi Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025. Penelitian ini ditulis guna menganalisis kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dan menilai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya ditemukan dalam Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak terkait jual beli tanah adalah sah dan bersifat mengikat. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atas mengurus penerbitan sertifikat pengganti maupun proses peralihan hak atas tanah. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan agar sertifikat pengganti segera diterbitkan, dilakukan pemecahan bidang tanah, dan dilaksanakan proses balik nama. Untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan, hakim memberikan kewenangan kepada pembeli untuk mengurus sendiri seluruh proses tersebut apabila penjual tetap lalai. Pertimbangan hukum ini mencerminkan sikap hakim yang berorientasi pada perlindungan hak pembeli beritikad baik sekaligus sebagai upaya menegakkan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan.

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak debitur  yang  berdampak  pada  hubungan  hukum  dan keberlangsungan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji: 1) bagaimana proses pengajuan dan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank BRI dan UMKM Konveksi Parasit di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur; dan 3) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan fakta empiris secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengajuan kredit dilakukan melalui prosedur formal dengan dokumen pendukung yang sah, dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang; 2) wanprestasi terjadi karena kombinasi faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang optimal dan faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar; dan 3) penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui eksekusi agunan, pelaporan ke otoritas keuangan, serta pendekatan persuasif seperti restrukturisasi kredit. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku UMKM dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta hibah, dengan fokus pada implikasi sengketa hukum yang terlihat pada Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah sengketa terkait akta hibah di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin keabsahan dan legalitas dokumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi mengatur peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah, serta bagaimana permasalahan hukum yang muncul dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan literatur hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama PPAT dalam pembuatan akta hibah mencakup syarat formil dan materiil sesuai PP No. 37/1998, KUH Perdata, dan KHI, termasuk verifikasi dokumen, identitas, status tanah, serta persetujuan ahli waris. Sengketa  dalam Putusan No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr, timbul akibat dugaan hibah fiktif dan kurangnya kehati-hatian PPAT, namun penggugat PPAT tidak dapat dibuktikan dan akta hibah secara administratif telah memenui syarat.Hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena cacat formil Penelitian ini menyarankan agar PPAT lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih proaktif dalam mencegah potensi sengketa hukum terkait hibah tanah.

Aktivitas ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan transaksi antara entitas ekonomi, yang terkadang menyebabkan sengketa. Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa muncul karena perselisihan antara pelaku ekonomi yang berbisnis berdasarkan hukum ekonomi syariah terkait hak atau kepentingan. Sengketa ini bisa diputus dengan instrumen hukum yang berbagai, baik litigasi di pengadilan agama maupun metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama bertujuan agar terjaminlah keadilan dan keteguhan hukum sesuai prinsip syariah. Namun, dengan semakin meningkatnya tuntutan keadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan relatif lama dan kurang efektif, maka alternatif penyelesaian di luar pengadilan semakin relevan. Negosiasi sebagai salah satu proses tawar-menawar dalam sengketa ekonomi syariah sangat memfokuskan pada persiapan dan komunikasi efektif kedua belah pihak. Salah satu penyebab sengketa ekonomi pada ekonomi syariah adalah wanprestasi dalam transaksi jual beli, terutama transaksi tanah. Oleh karena itu, regulasi ekonomi syariah yang mengatur prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban sangatlah perlu untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan regulasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, khususnya yang berhubungan dengan sengketa tanah, dengan mengidentifikasi metode penyelesaian sengketa yang sesuai dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai relevansi dan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa melalui metode yang mengedepankan keadilan dan perdamaian.

Constitutional Court (MK) “Decision Number 60/PUU-XXII/2024 marks an important shift in the practice of judicial review, whereby the Constitutional Court not only invalidates legal norms, but also establishes new substantive norms in cases involving open legal policy. This action reflects the tendency of positive legislature, which theoretically expands the scope of judicial authority beyond the limits of negative legislature. This study aims to analyse the implications of this ruling on the legislative function of Indonesia Parliament (DPR), particularly in the context of its constitutional responsibility to respond to and accommodate new norms established through court rulings. Using normative legal research methods and a conceptual approach, this study finds that the DPR's suboptimal institutional response to the substance of the ruling indicates serious challenges in harmonising the constitutional system that guarantees the effectiveness of norms, legal certainty, and the principle of checks and balances. This study contributes to proposing a model of inter-institutional coordination or parameters for the judicialisation of norms to ensure the balance of power, as well as criticising and clarifying the boundaries of the roles of each state institution in the context of corrective legislation based on judicial decisions.

Informed consent constitutes a fundamental legal and ethical requirement in healthcare services, ensuring that every medical action is performed with the patient’s full awareness and voluntary approval. In Indonesia, the obligation to obtain informed consent is firmly regulated under the Health Law No. 17 of 2023, the Minister of Health Regulation on Medical Consent, and provisions on medical records. This paper examines the essential role of informed consent as a protective instrument for both patients and healthcare providers within the clinical and legal framework. Informed consent guarantees patients’ rights to information, autonomy, and decision-making, while providing legal safeguards for medical practitioners by documenting the process of explanation, acceptance, or refusal of medical treatment. Proper documentation within medical records ensures accountability, continuity of care, and serves as crucial evidence when medical disputes arise. Medical disputes often stem from dissatisfaction, communication gaps, or misunderstandings about risks inherent in medical procedures. Therefore, informed consent functions not merely as an administrative requirement but as a mechanism for preventing conflict, clarifying responsibilities, and distinguishing unavoidable medical risks from professional negligence. By strengthening the implementation of informed consent, healthcare providers can enhance transparency, improve service quality, and reduce the likelihood of medical litigation.  

The banking sector is a strategic pillar that supports national economic stability and relies heavily on public trust. To maintain this legitimacy, banks are required to implement Corporate Social Responsibility (CSR), which is not only a moral obligation but also a legal duty as regulated in several laws such as Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). This study aims to analyze the responsibility of OJK in managing Corporate Social Responsibility (CSR) funds based on the principles of Good Governance and to examine the role of banking institutions in maintaining public trust through transparent and accountable Corporate Social Responsibility (CSR) practices. This research employs a normative juridical approach by reviewing relevant legislation, literature, and regulatory documents. The results show that OJK holds normative, institutional, and legal responsibilities in supervising Corporate Social Responsibility (CSR) implementation to ensure compliance with the principles of transparency, accountability, independence, responsibility, and fairness. Meanwhile, banking institutions play a crucial role in ensuring that Corporate Social Responsibility (CSR) becomes an integral part of their sustainability strategy rather than a mere administrative formality. The application of Good Corporate Governance (GCG) has a positive impact on increasing public trust, as transparency and accountability in Corporate Social Responsibility (CSR) management strengthen the social legitimacy of banking institutions. Therefore, synergy between OJK and the banking sector in enhancing Corporate Social Responsibility (CSR) governance is the key to achieving an ethical and sustainable financial system.

The management of Corporate Social Responsibility (CSR) in the banking sector holds strategic importance in strengthening public trust, supporting sustainable development, and ensuring that the distribution of CSR funds aligns with principles of good governance. However, CSR implementation among Indonesian banks continues to face fundamental issues, including limited transparency, inconsistent reporting standards, and weak supervisory mechanisms. This study aims to analyze the synergy between the Financial Services Authority (OJK) and the banking industry in establishing transparent and accountable CSR fund management. Using a normative legal approach combined with institutional analysis, the findings reveal that although OJK has issued sustainable finance regulations such as POJK No. 51/POJK.03/2017, these regulations have not fully ensured the integrity and accountability of CSR distribution. Strengthening reporting standards, ensuring independent audits, and integrating a digital CSR reporting system are essential to enhance oversight. This study proposes a regulatory–institutional synergy model between OJK and the banking sector to build CSR governance that is transparent, participatory, and impact-oriented.  

This research compares legal entity licensing systems in Indonesia and other ASEAN member states in response to the growing need for regulatory harmonization and improved ease of doing business within the region, particularly after ASEAN economic integration accelerated cross border investment activities. Differences in administrative requirements, processing duration, and the level of digitalization among countries often create barriers for business expansion, making a comparative assessment essential to understand Indonesia’s current position and identify potential improvements. The main objective of this study is to analyze the characteristics of Indonesia’s legal entity licensing system by comparing it with ASEAN countries that have adopted more advanced administrative reforms, while also evaluating how regional best practices can inform national policy development. The study applies a qualitative method using a descriptive comparative approach, focusing on regulatory frameworks, institutional arrangements, levels of digital integration, and indicators related to ease of doing business. The results show that although Indonesia has introduced electronic licensing systems, several challenges remain, including uneven implementation, overlapping institutional authority, and variations in service quality across regions. In contrast, countries such as Singapore and Malaysia have established licensing systems that are more integrated, transparent, and oriented toward user needs, resulting in greater legal certainty for investors. These findings highlight the importance of strengthening regulatory alignment, improving digital system integration, and enhancing institutional capacity so that Indonesia can reach efficiency levels comparable to its regional counterparts and contribute to a more competitive and sustainable ASEAN business environment.

Islamic boarding schools play a strategic role in national development, not only as religious educational institutions, but also as agents of social and economic empowerment for the people. Law No. 18 of 2019 strengthens their position in the national legal system, in line with the values of Pancasila, which emphasizes social justice and respect for diversity. This study aims to analyze the position of Islamic boarding schools within the national legal framework, emphasizing the relevance of Pancasila and their contribution to strengthening the economy of the Muslim community. The method used is a qualitative approach with normative-legal literature study and qualitative analysis of regulations, literature, and practices of economic empowerment in Islamic boarding schools. The results of the study show that Islamic boarding schools have legal legitimacy as independent institutions in education, da'wah, and community empowerment, while also playing a role in developing cooperatives, micro-enterprises, and santri-based entrepreneurship. Thus, Islamic boarding schools have proven to be important actors in strengthening the economy of the Muslim community and implementing the Pancasila value of social justice.

Licensing gave the insurance company right to conduct its business activity, insurance company need to comply with provisions, one of the provision is corporate financial health. Failure to comply with the provisions will result in sanction in the form of company dissolution and liquidation. Shareholder conduct General Meeting of Shareholder (RUPS) to determine liquidation team. The company assets were blocked and seized by the state due to connection with other criminal cases. Failure in payment caused by the seizure made policy holder conduct litigation and non-litigation effort. This study aim to know and analyse the provisions regulation and supervision of the liquidation process that conducted by the company which license had been provoked. The second objectives are to know and analyse the impact to policy holders caused by the liquidation of  PT Ausransi Jiwa Adisarana Wanaartha which had its business license revoked. The methodology that had been used in this study is normative legal research with approach based on legal principal, approach based on systemic approach to law, and approach based on synchronization to law. The result of this study is the legal basic regarding liquidation had not regulated adequately. Policyholders as the party that got the impact of the liquidation will be placed in a disadvantage condition due to the small return of payment from company asset, especially when insurance fund is not sufficient to cover all the obligated payment to policyholders.

Social assistance programs are often a major concern during local elections. However, their impact on voter support for incumbents remains underexplored. This study analyzes how perceptions of social assistance influence voting behavior for incumbents in the 2024 Palangka Raya mayoral election. Using a sequential explanatory mixed methods design, the quantitative stage was conducted through a survey of 370 social assistance recipients and analyzed using PLS-SEM. The qualitative stage used 13 official documents and verified news reports to examine how social assistance was framed in the public sphere. The results show that perceptions of social assistance are the strongest predictor of the tendency to vote for incumbents, whereas political competition, demographic factors, and moderating effects are not significant. Qualitative analysis shows that social assistance issues are the most frequently mentioned theme in news reports and official documents, thereby reinforcing their relevance as a basis for evaluation by the beneficiaries. This study shows that voters tend to respond to the benefits of policies they perceive in determining their electoral choices, even within a public sphere that frequently raises issues of program politicization.

This study seeks to unravel the complexities of applying the doctrine of culpa lata or gross negligence as the basis for criminal liability for state officials in corruption cases, an area that highlights gaps in the criminal law framework which tends to focus on intent. With the rise in corruption cases stemming from misguided strategic decisions that are difficult to prove as intentional, the urgency to explore alternative criminal liability grounds becomes crucial for establishing strong accountability in governance. This research specifically analyzes the application of culpa lata through an in-depth study of Decision Number 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Adopting a normative-empirical qualitative case study method, the analysis focuses on the court decision as a single unit of analysis, supported by primary data from the decision document and secondary data from legal literature. Through documentary evidence tracking, it was found that the panel of judges successfully applied the doctrine of culpa lata by identifying elements of negligence such as the disregard for risks that should have been known, subjective asset valuation, and strategic decision-making without adequate study, which causally led to state losses. These findings substantively show that gross negligence can effectively serve as a basis for criminal liability, indicating a shift in the pattern of corruption law enforcement that goes beyond proving mere intent. In conclusion, this study affirms the effectiveness of culpa lata in expanding the scope of criminal liability for state officials, offering theoretical contributions to the understanding of fault elements and practical implications in strengthening public accountability and the potential for corruption prevention through enhanced standards of caution.

This study examines the legal protection of children born from Toba Batak customary marriages that are not officially registered by the state. In Toba Batak customary law, a marriage is considered valid after all traditional ceremonies have been carried out, so that the child is recognized by the father's clan and social status within the customary community. However, state law requires marriage registration to ensure the certainty of the parents' legal status and the fulfillment of the child's civil rights. The absence of marriage registration has legal consequences in the form of limited recognition of the civil relationship between the child and the father, which impacts identity registration, access to public administration services, and the fulfillment of inheritance rights. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications through a review of laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results show that preventive legal protection is realized through marriage registration to guarantee the child's right to identity. Meanwhile, repressive legal protection can be achieved through court decisions supported by valid evidence to confirm the child's legal status and ensure the fulfillment of their basic rights.