Publication Search

Salah satu upaya dalam perkembangan administrasi publik adalah penerapan e-government. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Artikel ini membahas aspek-aspek penting penerapan e-government di Australia dan Indonesia serta bagaimana itu mempengaruhi efektivitas pemerintah dan kontrol terhadap korupsi. Australia telah jauh melampaui Indonesia dalam penerapan e-government. Namun, yang juga menarik adalah bahwa meski skor e-government tinggi itu tidak secara linier berdampak pada indeks persepsi korupsi tinggi. Indonesia dan Australia masih berjuang keras memberantas perilaku korupsi para pejabatnya.    

Pengabdian kepada Masyarakat di sinergikan dengan kegiatan KKN Mahasiswa memiliki dampak yang sangat besar bagi warga dilokasi tersebut, program pemberdayaan tersebut sebagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan . Adapun pelayanan yang dilakukan ialah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kematian, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Tentunya pelaksanaan program ini sebagai salah satu upaya dalam menambah pemahaman wawasan kepada masyarakat akan pentingnya memiliki data kependudukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah setelah diberikan penyuluhan, masyarakat dapat dibantu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi terkait administrasi kependudukan.

Proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan oleh SMA Perguruan Cikini masih terbilang sangat tradisional dan belum memanfaatkan teknologi dengan cukup baik. Learning Management System atau LMS. Dengan adanya LMS untuk SMA Perguruan Cikini siswa dan guru serta administrasi sekolah bisa melakukan proses belajar mengajar dan menyampaikan informasi kepada seluruh warga sekolah. Selain itu proses belajar mengajar pun juga terbilang efektif karena guru bisa langsung memberikan materi secara langsung dan siswa bisa mendownload materi tersebut secara langsung di dalam website LMS tersebut Pada tahap program yang dilaksanakan dalam pembuatan serta pengembangan dari LMS untuk SMA Perguruan Cikini ini yaitu Observasi lokasi sekolah untuk memudahkan tim pengembang dalam melakukan interaksi dan sistem kerja yang efisien, Lalu menganalisa kebutuhan, hambatan, serta permasalahan yang terjadi pada SMA Perguruan Cikini dalam proses belajar dan mengajarnyaProgram pembuatan LMS untuk SMA Perguruan Cikini ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran serta interaksi antara guru dan siswa di SMA Perguruan Cikini. Di Dalam Program ini team pengembang berusaha memaksimalkan LMS untuk bisa dipakai dengan baik serta menjadi sistem andalan dan sistem percontohan untuk sekolah sekolah lain yang ada di jakarta ini, Khususnya sekolah SMA Perguruan Cikini lain yang bisa memakai sistem ini dengan menyesuaikan teknologi sistem yang sudah ada didalam LMS tersebut. Untuk jangka waktu pendek pihak SMA Perguruan Cikini akan memasukkan seluruh database Siswa & Guru yang akan dimasukkan kedalam sistem tersebut. Pihak sekolah akan mulai memasukkan satu persatu data data informasi murid yang saat ini masih menjadi penyimpanan data secara tradisional mulai ingin melakukan migrasi data secara modern untuk dimasukkan kedalam LMS Perguruan Cikini yang sudah dibuat ini. Selain itu pun juga nantinya guru akan mulai menyimpan seluruh materi yang akan disediakan untuk bisa diakses oleh seluruh siswa yang akan melihat materi dari SMA Perguruan Cikini tersebut.    

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah serta faktor penghambat. Fokus penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Administrasi yang meliputi Prosedur pelayanan, Produk layanan, Waktu dan penyelesaian, Sarana dan prasarana dan Kompetensi petugas pelayanan. (1) Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah sudah diterapkan dimensi kesederhanaan prosedur pelayanan, produk layanan yang sesuai dengan ketentuan, kepastian waktu penyelesaian pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana dan kompetensi petugas/aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan, antara lain sarana dan prasarana yang belum lengkap, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya sarana prasarana seperti kursi, file kabinet, ruangan khusus arsip, komputer dan mesin scanner, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan.

Tujuan    pelaksanaan    reformasi    administrasi dan birokrasipemerintahan    daerah    adalah    untuk meningkatkan kualitas  layanan publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan  masyarakat.Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat  diwujudkan  dalam  tiga  hal,  yaitu  pertama  adalah  a)  penguatan  pada  regulasi  dan  kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dane-governance dan c) kerjasama antar pemerintah bertujuan  pertama,memperkuat  pemerintahan  di  daerah,  meredifinisi hubungan  pusat  dan  daerah,  daerah  dengan  daerah  lainnya Kedua, reformasi mendorong  partisipasi  dan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah daerah melalui  system  kerja  yang trasfaran,efektif, efisien,responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar  pemerintah  yang  bertumpu  pada  kepentingan  nasional dan kepentingan masyarakat,   menyusun regulasi   dan   kebijakan   yang   bersifat   fleksibel,   adaptif,   kreatif   dan   dapat mendorong  peningkatan  kapasitas  daerah  dalam  mengelola potensi  daerah,  serta  mampu  bersaing  pada era kekinian dan di masa mendatang.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada aliena ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses pembentukan tim akreditasi sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (3) faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah, (4) quality control dari proses pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (5) tindak lanjut persiapan akreditasi sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur’an Serpong, Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) proses pembentukan tim melalui penunjukan ketua tim oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik melalui menghadiri sosialisasi, melakukan checklist instrumen akreditasi, persiapan data akreditasi dan pemenuhan bukti fisik, (3) faktor penghambat yaitu belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah, keterbatasanya waktu, bukti fisik berupa dokumen yang letak nya tidak beraturan dan terkadang tidak adanya bukti berupa foto, fasilitas yang kurang memadai berupa printer, sedangkan faktor pendukung yaitu bantuan dan motivasi kepala sekolah, kerja sama antar tim, dan bantuan stakeholders sekolah (4) quality control melalui pengecekan dan rapat evaluasi, (5) tindak lanjut persiapan dengan membiasakan kelengkapan perangkat sekolah, membuat program sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah terdapat strategi untuk mendapatkan nilai A dan strategi supaya cepat selesai.

Universitas Ilmu Komputer dan Teknologi (STEKOM University) telah menggunakan Learning Management System (LMS) sejak tahun 2018, namun hingga saat ini pengukuran kinerja Learning Management System (LMS) belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan Learning Management System (LMS) dengan menggunakan Framework COBIT 4.1 pada domain Delivery and Support (DS) dan Monitoring and Evaluation (ME). Nilai tingkat kematangan pada kondisi eksisting berada pada level rata-rata 2, sedangkan kondisi yang ingin dicapai berada pada level rata-rata 3. Untuk mencapai level yang diharapkan, saran perbaikan mengacu pada Kerangka COBIT 4.1 perlu yang akan diberikan antara lain: pembuatan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) LMS, kelengkapan isi LMS, tertib administrasi dokumentasi arsip penting, realisasi pelatihan LMS bagi dosen, alokasi biaya pemeliharaan dan pengujian sistem, penerapan reward and punishment, pembuatan dan penggunaan framework dan E governance - Pembelajaran dan semuanya dilakukan secara rutin minimal setiap 6 bulan sekali.

The implementation of management system in health services is common as an attempt to improve the quality. In Indonesia, the most commonly used health  insurance is the service issued by Badan Penyelenggara Jaminan Social or BPJS  (Social Security Administration) that collaborates with many hospitals such as Datu Pancaitana Regional Public Hospital in Bone Regency. This research uses qualitative approach with a case study as the research design. The research data are obtained through in-depth interviews with The Head of Medical Records Department, some staffs of the administrative service as well as patients of BPJS users in the Emergency Unit. In addition to that, this research collects its research data through field observations and a review of related previous studies. The findings reveal that the hospital management applies the following strategies in the division of administrative services: (1) planning through trainings and workshops provided for the human resources as well as the formulation of RUK and RPK; (2) organising through trainings involving a number of institutions within Datu Pancaitana Regional Public Hospital in Bone Regency; (3) actuating through an execution of administrative services for BPJS users; (4) controlling through supervision facilitated by the hospital management; (5) evaluating that addresses the process of human resources quality promotion through databased information trainings. In conclusion, the findings of this research are hoped to provide insights that can be useful for the hospital management specifically the emergency unit to improve their performance in providing services for BPJS users. They can start by assessing the development and training, program execution and evaluation aspects as well as by improving the facilities and infrastructure.

Kebutuhan adanya batas administrasi wilayah desa yang jelas menjadi semakin penting sejalan dengan dengan pesatnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan investasi. Penataan batas wilayah desa memberikan kontribusi penting dalam rangka pelaksanaan mendorong terlaksana otonomi desa. Pemetaan merupakan salah satu metode praktis yang memeberikan informasi muka bumi yang berupa fakta, dunia nyata, baik bentuk permukaan bumi maupun sumber daya alamnya berdasarkan skala peta serta simbol simbol dari unsur muka bumi yang disajikan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) pembuatan pemetaan adalah agar memberikan informasi informasi, pengetahuan dan keefisiensian dalam menuju lokasi yang diinginkan. Metode PkM mencakup tiga tahapan, yakni  tahapan pendekatan, mulai dati upaya peningkatan aspek kognitif terhadap peserta, tahap pendampingan dan pemberdayaan, tahapan pekerjaan, dan tahapan tindak lanjut program. Kegiatan ini sangat dibutuhkan warga masyarakat Desa Ciawi. Sasaran kegiatan ini adalah para perangkat desa, pengurus RT RW dan Karang Taruna. Respon warga sangat positif terhadap kegiatan ini. Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan respon yang sangat baik bagi keterbukaan informasi bagi masyarakat Desa Ciawi mengenai potensi desa dan pengetahuan dasar peta.

Tujuan penelitian ini  Bagaimana proses penerapan  sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana’ dan kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (wawancara). Penyajian data dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Hasil Penelitian proses penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi TNI AD yang melakukan tindak pidana adalah yang dikenai sanksi administrasi dan sanksi dispilin militer.adapun kendal kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi ada (a) kesalahan komdan  satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif terlambat menjatuhkan sanksi administratif. (b). Upaya mengatasi kendal kendala tersebut dengan cara setiap kotama komandan atas secara teliti dalam menegakkan hukum didalam kesatuan masing masing serta menyelenggarakan penyuluhan pada seluruh satuan jajaran KODAM IV Diponegoro. Bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang diancam dengan Kumplin militer dan hukuman Pidana Militer serta sanksi administrasi yang berujung pemecatan. Sehingga diharapkan setelah diterapkannya sanksi administrasi dapat menekan angka pelanggaran dan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro. Akibat hukumya melekat pada personel tersebut sampai akhir dinas dan solusinya dengan dibuatkan surat laporan perkembangan kepribadian oleh Komandan satuan masing-masing yang menyatakan bahwa sudah selesainya menjalani segala proses hukum guna melanjutkan karir selanjutnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk memanfaatkan sumberdaya akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban yang harus dilakukan juga diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Perbedaan pengkajian dan jenis sanksi yang diterapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif yang ada pada kedua peraturan tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap ketaatan pelaku usaha. Analisis hukum lingkungan yang disampaikan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan akan mendapatkan sanksi administratif dan setiap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Setelah mendapatkan sanksi administratif, pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DELH dan/atau DPLH sebagai komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disebebkan oleh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, sanksi administratif terdapat tambahan jenis yaitu denda admnistratif yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesalahn yang dilakukan pelaku usaha. Pada peraturan terbaru tidak terdapat sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Adanya integrasi pengurusan izin usaha akan memberikan dampak positif, karena sebagai kegiatan preventif. Hal ini akan mengurangi sengketa hukum lingkungan.     Kata Kunci : Lingkungan, Hukum, Sanksi Administratif, Pidana, Denda

Antre merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan/ nasabah. Salah satu antrian yang dialami adalah antrian berobat dengan menggunakan asuransi BPJS Kesehatan di Puskesmas Margadadi Kabupaten Indramayu yang memiliki administrasi yang berbelit-belit. Pemodelan dan simulasi sistem digunakan untuk menganalisis antrian dalam sistem sehingga dapat diketahui alternatif perbaikan yang dilakukan. Berdasarkan output model sistem yang telah dibuat menggunakan software Promodel 7.5 dengan input sesuai dengan data pengamatan yang dikumpulkan dan beberapa hasil validasi data, maka dapat diketahui jumlah entitas yang masuk dan keluar tidaklah sama, yaitu 48 orang masuk dan 20 orang keluar. Ini menunjukkan terdapat antrian dalam sistem. Secara keseluruhan, sistem antrian BPJS Kesehatan pada penelitian ini cukup efektif karena aktivitas entitas lebih banyak dihasbiskan dal proses operasi. Namun, berdasarkan beban kerja yang dialami petugas administrasi dan dokter diperlukan penambahan jumlah petugas dan dokter.

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun kualitas elayanan public menjadi inti dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kualitas pelaynan public.

Tujuan penelitian ini menganalilis pengaruh pelayanan administrasi,   pembelajaran daring   terhadap kinerja guru MI di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatori yaitu berguna untuk menjelaskan sebab akibat variabel yang melatar belakangi suatu keadaan sosial tertentu dan menilai pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan pertama sebagian besar responden, yaitu 56% menyatakan pelayaan administrasi dilakukan dengan baik sekali, sebagaimana nilai skor kumulatif sebesar 88.91% memiliki pengertian bahwa pelayanan administrasi  untuk kebutuhan para siswa, para guru dan kepala sekolah yang dilakukan sangat baik. Kedua menunjukan bahwa, sebagian besar responden, yaitu 64 % menyatakan bahwa Pembelajaran dilakukan dengan lancer, karena wilayah di setiap sekolah sudah ada fasilitas internet yang terjangkau, yang mampu menunjang pembelajaran secara online. Sebagaimana nilai skor kumulatif sebesar 85.33 % memiliki pengertian bahwa pembelajaran daring yang dilakukan sudah bagus, terutama dalam hal proses belajar mengajar melalui PC, laptop, dan smartphone. Ketiga menunjukan bahwa sebagian besar responden, yaitu 64% menyatakan selalu dapat menyelesaikan jumlah pekerjaan sesuai dengan standar Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kinerja Guru MI termasuk dalam bagus, terutama dalam hal mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengavaluasi siswa. Keempat menunjukan bahwa tingkat pengaruh antara variabel bebas Pelayanan Administrasi,   Pembelajaran Daring dengan variabel terikat Kinerja Guru sebesar 0,932,  bermakna tingkat pengaruh tersebut masuk kategori sangat kuat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistem pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yang akan datang. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online.  Penelitian ini hendak mengkaji urgensi refornasi administrasi dalam citizen-centric dan e-government di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kwalitatif. Penulis menemukan bahwa penggunaan e-government di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan network service layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Service. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Publik untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat.

The research objective was to find out what kind of system used in processing the existing finance on Rt.04 Rw. 13 Desa Waringin Jaya and the obstacles faced in implementing the application. In addition, the authors hope that readers can understand the use of an application, especially the financial administration system. The research method used by researchers is the Extreme Programming (XP) method, which is a method that includes several rules in practice, consisting of planning, design, implementation / coding and test. During the study the authors found that at Rt. 04 Rw. 13 Desa Waringin Jaya does not yet have an effective and efficient financial administration system. After conducting the research, the authors gave conclusions, especially Rt. 04 Rw. 13 Desa Waringin Jaya requires a computerized system that is effective and efficient so that it can help the treasurer work. The author makes a system, namely the Financial Administration Application Rt. 04 Rw. 13 Waringin Jaya Village based on Java SE.

CV. Ida Ayu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum seperti tas rapat dan blocknote. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang yang dapat menghasilkan informasi yang valid, cepat dan akurat dan untuk mengetahui bagaimana membangun sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang yang efektif dalam peramalan penjualan. Sulitnya administrasi untuk merancang suatu sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang yang valid berdasarkan peramalan penjualan dan membuat sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang yang efektif dalam meramalkan penjualan pada CV. Ida Ayu Semarang. Pada aplikasi peramalan ini metode yang digunakan adalah metode moving average. Metode ini diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu, setiap kali menghilangkan nilai terlama dan menambah nilai baru. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukan bahwa perancangan sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang berdasarkan peramalan penjualan berbasis web dapat membantu karyawan (administrasi) untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pembelian barang dengan mempertimbangkan penjualan yang terjadi dalam periode tertentu. Jadi semua kegiatan penjualan serta pembelian barang di CV. Ida Ayu dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reforrmasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga iniKementerian PANRB mencanangan Reformasi Birokrasi Temtikdengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.