Publication Search

The purpose of this study is to determine the protection of consumers who use cosmetics that are not registered with the BPOM, the legal consequences for cosmetic business actors who do not register their product distribution permits with BPOM and the solution. The research method used was normative juridical, with a descriptive analytical research specification. Obtaining data using secondary data through library research and interview techniques as a complement to secondary data which is then analyzed using descriptive qualitative methods. From the research results, it is concluded that the legal consequences for cosmetic business actors who do not register their product distribution permits with BPOM are administrative sanctions and criminal sanctions in accordance with Articles 45, articles 60 and 62 of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Article 47 Paragraph (2) Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 12 of 2020, Article 20 of Minister of Health Regulation Number 1175 / Menkes / Per / XII / 2010 concerning Cosmetic Notifications, Articles 98, 106, 196 and 197, UUN Number 36 of 2009 concerning Health. The solution to this problem is that before distributing the cosmetic products it produces, business actors are required to register their products with BPOM in advance, so that there are no complaints, lawsuits and even criminal sanctions.           Keywords: Consumer Protection, Cosmetics, Distribution license, BPOM

Earth, water and space as well as the natural resources contained therein under the control of the State are gifts from God Almighty whose functions and uses are for the prosperity of the people. Land for the Indonesian Nation is a source of livelihood and is regulated in the provisions of the Law. The Basic Agrarian Law No. 5 of 1990 lays the foundation on providing legal certainty for land rights for the Indonesian people. Legal certainty is obtained after the land registration process. Land rights that have legal certainty can be transferred or transferred. however, in the process, disputes over land rights still occur in the community. Blocking of Land Rights Certificates is taken as an administrative step in the dispute resolution process, but there is a period of only 30 days to record the blocking of Peru, it is known how the factors of land blocking, how to know the position of the holder of the Land Rights certificate when the block is being blocked and when the period is 30 blocking day is over but the dispute has not been resolved. The type of research used by the writer is juridical normative and descriptive analytical research specification by collecting data by means of literature study and interviews which are presented in a descriptive manner and analyzed in a descriptive qualitative manner. The results of the research and data analysis carried out show the factors that cause the blocking of Land Rights Certificates, namely: a. Gono-Gini distribution of assets, b. Land Rights Holders do not have good faith, c. Distribution of Inheritance, d. Lost Certificate, e. There is an investigation by the Police, f. Land rights confiscated by the State Receivables Affairs Committee (PUPN) in connection with the settlement of State Receivables. Legal protection & the position of the Land Rights Certificate Holder when the blockage is carried out is that the right holder cannot take legal action against the blocked land for 30 days after the block registration was carried out, article 19 UUUPA / PP 241997 regarding registration will not be lost The legal certainty of the rights holder remains attached to it as long as there has been no transfer of rights to the land they own. If the 30 day period of blocking is over but the dispute has not been completed, the blocking will not be removed by law and will remain in effect as long as there is no request for revocation by the applicant or the provisions -Other provisions which become the reasons for the removal of the block in accordance with article 14 of the Regulation of the Minister of ATR / Head of the National Land Agency No.13 of 2017 concerning the Procedure for Blocking and Confiscation, this is because in the Land Office (Semarang) there is no system that can identify or filter out expired blocks.   Keywords: Land Registration, Legal Certainty, Rightsholders, Blocking of Land Rights Certificates, Position of Rightsholders

Berdasarkan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah memiliki  tanggung jawab untuk memenuhi hak atas layanan kesehatan warganya sehingga warganegara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahu 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Fakir Miskin an anak terlantar di pelihara oleh negara, hal itu tertuang pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program UHC, Pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan kesehatan pada warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi warga miskin dan tidak mampu demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian yuridis-normatif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dengan adanya PBI maupun UHC hal itu telah membantu masyarakat dari segi biaya, namun perlu ditambahkan bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tersebut belum mengatur lebih rinci mengenai untuk rawat jalan sehingga masih menimbulkan beban biaya yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi mengenai program UHC, terbukti di tahun ke-3 (tiga) program tersebut berjalan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Sayang rasanya bilamana program tersebut manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kata kunci: Implementasi, Jaminan Kesehatan, Warga Miskin  

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja merupakan suatu permasalahan yang sangat serius. Karena remaja merupakan calon generasi penerus bangsa. Remaja merupakan pilar dari kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Dalam kurun waktu dekade terakhir permaslahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, hal ini membuat penulis ingin mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Rembang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk membuat karya ilmiah mengenai tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi remaja di wilayah kabupaten rembang. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis yaitu dengan cara wawancara maupun pengumpulan data baik dari data primer maupun sekunder. Menurut hasil penelitian bahwa Faktor yang paling utama mempengaruhi penyalahgunaan adalah faktor lingkungan dan didikan orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dijumpai remaja yang melakukan penyalahgunaan dan polres Rembang dalam menanggulanginya melakukan beberapa hal, yaitu Upaya Represif dalam Bentuk Koodinasi Terbuka dan Upaya Represif dalam Bentuk Koodinasi Tertutup.   Kata kunci : Penyalahgunaan, Remaja, Narkoba

Setiap negara mempunyai maksud dalam melaksanakan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Negara Indonesia memiliki tujuan sebagaiamana yang telah dituangkan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-empat. Salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan dalam mengenyam pendidikan tanpa pandang bulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan baru soal PPDB, yaitu sistem zonasi yang bertujuan menciptakan suatu pendidikan yang selaras dengan maksud negara serta memeratakan akses layanan bagi peserta didik, maka. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 membagi atas 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan sistem zonasi pada Permendikbud No 51 Tahun 2019, mengetahui bagaimana penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di SMA Negeri 3 Semarang, serta hambatan yang terjadi serta bagaimana solusi yang ditawarkan. Hasil penelitan bahwa SMA Negeri 3 Semarang menerapkan pada Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan jalur PPDB antara lain jalur zonasi, jalur prestasi, jalur prestasi zonasi, dan juga jalur perpindahan orang tua. SMA Negeri 3 Semarang dalam pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi, mengakui bahwa banyak siswa berprestasi yang tersisihkan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Jawa Tengah memberikan wewenang kepada pihak SMA Negeri 3 Semarang untuk melaksanakan penerapan jalur tambahan yakni jalur prestasi, dan jalur prestasi zonasi, sehingga melalui jalur prestasi dan prestasi zonasi dapat meminimalisir siswa yang tersisih. Kata kunci : Sistem Zonasi, Implementasi, Permendikbud.

Transportation is a very important aspect of its existence in society, both the transportation of people and goods. One of the well-known online transportation companies in Indonesia is PT Gojek Indonesia. During its development, there have been actions committed by unscrupulous people in the community that harm online motorcycle taxi drivers, namely fictitious / fake orders. Fictitious Order is an order that starts with creating a fake account through an online transportation application that can harm the company.The problem is what is the form of the agreement between the driver and the user and is there the responsibility of PT Gojek Indonesia. The method used in this research is sociological juridical, with data sources in the form of interviews. The results of the analysis were presented descriptively and analytically.The results show that there is no legal regulation that regulates protection for Gojek drivers who experience fictional orders. But from the PT. Gojek provides compensation in the form of compensation money. However, this is not widely used by drivers, because the process of disbursing compensation money takes time, so the driver as the victim prefers to bring the results of the fictitious order himself or sell it to someone else.  Keywords: Protection, Transportation, Gojek

Pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri menjadi perhatian yang tidak pernah surut. Semakin banyak kasus pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri, hal tersebut sangat mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat serta mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan melakukan  penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang  diteliti. Tujuan penelitian menjelaskan pencegahan dan solusi terhadap timbulnya pencemaran. Hasil penelitian menunjukkan, upaya pencegahan dan solusi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanana proses produksi yang baik, akurat dan cermat mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pembantu yang rendah beban pencemaran,  pengontrolan pemakaian air yang hemat dan efisien, memanfaatkan dan menggunakan kembali (reuse) bahan-bahan kimia yang terdapat dalam limbah cair untuk keperluan produksi serta  berupaya memantau limbah hasil pasca proses kegiatan minimasi limbah.   Kata kunci : limbah, lingkungan hidup, pencemaran, pencegahan, solusi.

Kecelakaan dalam perjalanan, merupakan sesuatu yang sangat tidak diharapkan, akan tetapi apabila terjadi, kita tidak mampu menghindarkannya. Demikian juga dengan kecelakaan kereta api. Oleh karena itu perlu untuk diteliti, apabila terjadi kecelakaan kereta api, apakah PT KAI Indonesia, dalam hal ini wilayah Daop 4 Semarang, sudah melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan Perlindungan Penumpang Terkait Kecelakaan Kereta Api Indonesia di Daerah Operasi 4 Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif. Perolehan data menggunakan Data Sekunder melalui studi kepustakaan dan Teknik wawancara sebagai pelengkap dari data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan Metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang telah melaksnakan tanggung jawb dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 87, Pasal 157, Pasal 167    Undang-Undang No  23 Tahun 2007  Tentang Perkeretaapian, yaitu melakukan evakuasi secepatnya, membewa ke rumah sakit terdekat, memberikan santunan dengan besaran fariasi antara Rp 500 ribu s/d Rp 50 juta. Bagi penumpang, dapat juga melakukan upaya hukum yaitu dengan cara musyawarah, konsiliasi,mediasi,dan arbitrase, walaupun dalam kenyataannya yang dilakuan adalah mengajukan gugatan gugatan kelompok (class action). Kendala PT. Kereta  Api  Indonesia  Daerah  Operasi  4  Semarang adalah masih banyaknya penumpang yang belum memahami cara klaim santunan Jasa Raharja bagi korban kecelakaan. Kendala lain adalah kurang lengkapnya persyaratan pengajuan  santunan  PT.  Jasa Raharja yang diajukan oleh penumpang.   Kata kunci : PT Kereta Api Indonesia, Kecelakaan, Tanggung Jawab

In our daily needs as a human being cannot be separated from the natural resource that is bestowed by God Almighty, especially water. People choose to consume drinking water produced by the Drinking Water Depot (AMD) business because of the need for clean and healthy water for consumption. But it turns out that health is not always guaranteed because the drinking water produced by the drinking water depot (AMD) refills is still found many germs that cause disease (pathogens) and is not safe for consumption because it does not meet the standard of eligibility. Issues to be discussed are the legal protection of consumers for their rights being violated by business actors in refill drinking water depots in Semarang City, and the settlement mechanisms that can be taken to resolve various violations of refilled drinking water depots that do not have a business license in Semarang City. The approach method used in this research is a normative juridical approach using secondary data in the form of library materials, documents, and other laws and regulations related to the research that will be discussed. And the analysis technique used is descriptive analytical. Legal Protection for Water Depot Consumers whose Rights are Violated by Business Actors of Refill Drinking Water Depot in Semarang City, are regulated in Article 60 and Article 62 of the Consumer Protection Law as well as in Article 28 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 736 / Menkes / Per / IV / 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality, while the Settlement Mechanism that Can Be Taken to Resolve Various Violations of Refill Drinking Water Depots that Do not Have Business Permits in Semarang City are regulated in Article 47 and Article 48 of the Consumer Protection Law.   Keywords: Consumer Protection, Drinking Water Depot (AMD), Business License

Technology assistance is very helpful for community activities including financial institutions, such as the application of Fintech (Financial Technology). Fintech utilizes technology to improve banking and financial services performed by companies by utilizing software technology. Along with the development, Fintech began to have a negative impact, especially from the money loan service or Fintech Peer to Peer Lending (P2PL). the problem is how is the protection for debtors / customers, such as attempts to intimidate customers who have difficulty paying. The method used in this research is normative juridical, namely research based on secondary data, which is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative form.Based on the research results, it can be concluded that protection for debtors or customers who feel disadvantaged can take 5 (five) ways, which are regulated in the Consumer Protection Law, OJK Regulation, ITE Law, BI and Government Regulations. Safeguards in the Consumer Protection Law are accommodated in Article 4. OJK's efforts, in collaboration with Kominfo and AFPI, are that if there is intimidation that is detrimental to the debtor, the debtor can submit a complaint report through the website page provided by the OJK and AFPI. Debtors can also report to the authorities. The ITE Law can be seen in Article 26 of the ITE Law. Efforts made by Bank Indonesia, namely BI to form the Bank Indonesia Fintech Office (BI-FTO) and recommend to follow the existing regulations in PBI No. 16/8 / PBI / 2014 and PBI No 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).           Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Debtor Efforts

Smartphone retail sales in Indonesia are currently growing very rapidly. Point of Sales Material (POSM) is used to provide information about products to consumers, using displays to stimulate impulsive buying behavior. This study designed a 3D planogram visual media, which can visualize real-time with text, images, and videos. Media that has been developed by researchers is in the very good category with a percentage of 78% for the promoter segment that is more than 1 year and 77% for the new promoter segment who has worked at Samsung retail for less than 1 year. From the results of experalidation and user validation, for the aspect of video visualization and the 3D planogram module that has been developed, the category average AB score is 81-85. The display arrangement process can be done more quickly and precisely because the understanding of the planogram increases.

SD Mardi Rahayu 01 Ungaran is an elementary school. The learning process still uses conventional methods which make students less enthusiastic in participating in learning and tend to get bored with the material presented. The purpose of this research is to develop interactive Javanese script learning media based on multimedia. The development method in this study uses the Research and Development method. Multimedia-based interactive Javanese script learning media is an alternative in the learning process. Based on the results of the validation, the learning media got a feasibility percentage of 92.5% from internal validator, 90% from external validator, and 81% from the results of user trials, so it can be concluded that the learning media developed was categorized as very feasible to use.

Kemajuan teknologi berkembang dengan cepat dan semakin marak di seluruh dunia demikian juga pada masa wabah Covid-19, sehingga memaksa masyarakat dunia untuk menikmati berbagai kemudahan yang telah dihasilkan teknologi tersebut, hampir semua aspek di segala bidang mulai menggunakan komputer untuk memudahkan dalam proses pengerjaan, karena komputer sangat fleksibel dan efisien untuk di terapkan dalam suatu bidang pekerjaan. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi berkembang juga sistem 3 Dimensi, yang mulai di pergunakan pada bidang arsitektur, interior dan furniture. Perusahaan Anavil.Co.Ltd memiliki kendala dalam hal melakukan media presentasi untuk memperkenalkan produk baru karena anggaran yang di perlukan untuk membuat media presentasi terbilang cukup besar untuk daerah Semarang. Biaya yang di keluarkan yaitu meliputi pembuatan produk, menyewa rumah contoh dan jasa fotografer. Berdasarkan keterangan di atas maka perlu untuk memperkenalkan sistem baru yaitu sistem final rendering sehingga produk tidak harus di produksi terlebih dahulu melainkan membuat produk dari bentuk 3 Dimensi yang terkesan nyata. Dengan adanya media presentasi berbasis 3 dimensi maka perusahaan Anavil.Co.Ltd akan dapat menghemat anggaran yang di keluarkan untuk membuat media presentasi sekaligus meningkatkan citra perusahaan Anavil.Co.Ltd.

Ideku dekal jersey salatiga is a creative economy business place in the field of sticker printing for vehicles and sportswear, where every product manufacture requires creative ideas from a designer in making patterns and motifs to make products that consumers want. However, most consumers choose images from Google and other printing companies, which affects designers who have to redesign a product design and pattern that makes production take longer. Based on these problems, this study aims to create and design an interactive Multimedia Catalog in Ideku Dekal Jersey Salatiga using Adobe Flash software based on Android which can be made into 2 types that can be opened on computers and on Android-based cellphones which will make it easier. consumers who order online and can still view the catalog even though they are far away without having to come to Ideku Dekal Jersey Salatiga directly.

This research produces Artificial Fiber Spinning Learning Media that applies Augmented Reality (AR) for Class XI Students of TPSB SMK Texmaco Semarang as a learning aid. so that it can be used as a modern, effective, and interactive learning medium. This application was made with the aim of completing the limitations of depicting objects in existing learning media, helping students to more easily learn the material, improving student learning outcomes, and increasing the variety of media in learning. This study uses the Research and Development (RnD) method, using 6 out of 10 research stages, namely potentials and problems, data collection, product design, design validation, design improvement and product testing. The final result of making this learning media is an application in the format android application, used on every android-based mobile phone. The validity value of the media expert obtained a value of 3.2 which was declared feasible, the results of the material expert validation test obtained a value of 3.6 which was declared very feasible, and was able to increase the average value of the artificial fiber spinning subject class XI TPSB SMK Texmaco Semarang which Initially 61.5% with 17 students who had not reached the KKM to 80.5% with 4 students who had not reached the KKM.

KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Makmur Mandiri bergerak dalam usaha perkreditan yang menyediakan pinjaman atau kredit sebagai mana koperasi pada umumnya. Sistem penerimaan pinjaman dalam KSP Makmur Mandiri yang sedang berjalan dilakukan dengan cara calon peminjam datang ke lokasi koperasi dengan mengajukan peminjaman kemudian karyawan mendata peminjam ke dalam form rekomendasi anggota setelah itu form rekomendasi anggota tersebut diberikan kepada pimpinan koperasi. Masalah yang terjadi pada KSP Makmur Mandiri adalah kehadiran pimpinan koperasi yang sering tidak ada di koperasi, sehingga pengajuan pinjaman yang ada di koperasi menumpuk dan tidak dapat segera di tentukan hasil kelayakan pinjaman. Selain itu masalah yang juga terjadi di koperasi adalah penilaian yang dilakukan pimpinan dalam menentukan kelayakan pinjaman masih bersifat subyektif yaitu hanya memberikan keputusan layak atau tidak seorang peminjam, tanpa memperhitungkan persentase nilai kelayakan pinjaman  tersebut. Solusi untuk menyelesaikan masalah ini maka dibuatlah sebuah keputusan penentuan kelayakan yang mampu membantu pimpinan dalam proses penilaian dan memberikan perhitungan tepat dalam menilai kelayakan pinjaman. Metode yang dapat mendukung keputusan adalah Fuzzy logic, karena penilain yang bersifat subyektif atau non-linear dapat dimodelkan dan dihitung secara tepat.

           Many strategies that can be used to increase sales and attract consumers to buy products offered by manufacturers. One strategy that is widely used by companies is the marketing mix strategy. Marketing activities that focus on product self-focus, pricing, distribution policies, and means of promotion are known as the marketing mix or Marketing Mix. This study aims to evaluate the internal evaluation and indicators of the appropriate marketing mix strategy and is applied to increase the sales volume at Griya Manik-Manik Kaca Plumbon. This study uses a qualitative descriptive analysis method, by collecting data directly from the company by making observations, interviews according to the research subject. The results showed that the strategy adopted by Griya Manik-Manik Kaca Plumbon has worked well, where the four marketing strategy variables support and complement each other, and have different roles in marketing their products. We recommend that the owner of the Plumbon Griya Glass Bead UMKM should be upgraded with the marketing mix that has been applied. The strategy used by the company is good, but it would be better if the company plans to continue to improve strategies considering that many other competitors have issued similar products.  

The information system for purchases and cash disbursements is one of the entire information systems. In retail sales companies need control of purchases and cash disbursements that are precise and fast. In an effort to minimize sudden out-of-stock inventory, it is necessary to secure an inventory to cope with a sudden out of stock due to delays in purchasing goods that occur at CV. New Space. This is what encourages the author to conduct research on CV. Angkasa Baru and choose the title "Purchasing Information System and Cash Distribution at CV. New Space. In writing this research systemin formation, the author uses the Microsoft Visual Basic 6.0 application, the research writing method uses the Research and Development (R&D) model, while the stages of this research model go through the stages of observation or interviews with parties related to the data required in writing this thesis, stages of designing the application system, designing specifications, validation test stages, revision of validation until the system passes. The development method used by the author is the prototype method, where the system created will be tailored to the needs of the user, if there is a change in the system it will be repaired until the user is satisfied with the system.

The development of technology allows one to obtain other people's spatial position data. One mobile technology that utilizes spatial data as a supported factor is location-based services. The large number of employees at the PT.XYZ causes the presence of a controlled process to be under control, and even tends to be questioned. Because it takes a GPS-based presence system on android that is expected to be a solution of the problems that occur at this time. The system development method used is a six-step R&D method, consisting of: Research and information gathering, Planning, Development of initial product forms, initial field testing, major product revisions, main field testing. The final result is the prototype of the Ganesha Employee Presence System Operations. The test results on the system shows the employee attendance system can run on the android platform. The system only responds to presence based on the position of the employee's coordinates with office coordinates. Besides checking the presence process is also based on devices that have been approved in the system. 

The Madukoro gas station is one of the gas stations in Semarang where the payment and refueling systems are still done manually. In general, the manual payment and filling system has many obstacles, resulting in long queues because the service is not fast and effective, also triggering the exchange of counterfeit money because payment uses cash. The application of e-money technology based on microcontrollers is made to make a payment system using electronic money instead of cash that is integrated with fuel filling, this system aims to reduce the long queues that occur and also prevent the amount of counterfeit money circulating at gas stations and make services more fast and easy. The method used in the design of this system is to use the method of Research and Development (R&D) theory from Borg and Gill, starting with gathering information by interviewing Madukoro gas station supervisors and field surveys then designing and developing systems to overcome the problems obtained in research. The system design uses a microcontroller as a data processor that will retrieve data from a database that was previously inputted from the VB.Net application and e-money reader and outputs to instruct the pump to remove fuel from the tank in accordance with the calibration of fuel output per second. As information on the rest of the fuel in the tangka, this tool uses the help of a load sensor that will be displayed on the LCD. In general, this system will make services faster and easier, thereby reducing the number of long queues, but also to avoid the circulation of counterfeit money in gas stations Madukoro, Semarang.