Publication Search

Changes in working-hour policies can bring both positive and negative impacts to an organization. At a private university, the implementation of such a policy has generated noticeable reactions among employees, particularly administrative staff who are directly affected by daily operational regulations. This study aims to evaluate the implementation of the revised working-hour policy, specifically how it is understood, practiced, and accepted by administrative personnel. In addition, the study examines the relationship between employees’ acceptance of the policy and Barnard’s theory of acceptance of authority, which emphasizes four conditions that must be met for individuals to willingly comply with directives or regulations. The results show that violations of the working-hour policy fall into the low category at 64%, medium at 24%, and high at only 12%. These findings indicate that the majority of administrative staff still attempt to comply with the policy despite adjustments that may be perceived as burdensome. Among the four conditions supporting compliance according to Barnard, the belief that the policy does not conflict with personal goals was found to have a significant relationship with the level of violation, with a correlation coefficient of 0.304 and a significance value of 0.032. This suggests that the greater the alignment between the policy and individual goals, the lower the likelihood of violation. Future studies are needed to convert violation rates into compliance measures so that the direction of the correlation can be interpreted more accurately.

Prevelensi penderita DM sebanyak 10.3 juta jiwa dari 90% total tersebut merupakan diabates tipe 2. Kadar glukosa tidak terkendali memicu komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Kunci keberhasilan pengendalian diabates melitus adalah self-management, agar mencapai perilaku self -management yang baik dukungan keluarga sangat berperan penting pada manajemen penatalaksanaan DM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga dengan self-management pada Pasien Diabetes melitus Tipe 2 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah 93 penderita DM tipe 2. Analisis data menggunakan uji statistik Kendal Tau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dengan kategori sedang yaitu 57 orang (61.3%). Self mnagement dengan  kategori sedang sebanyak 62 orang (66.7%). Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan self-management p= 0,000 (nilai p<0,05). Simpulan dan Saran: Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan self-management pada pasien diabetes melitus tipe 2 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen mandiri diabetes melitus. Oleh karena itu, melibatkan keluarga dalam setiap aspek penatalaksanaan dan perawatan diabetes melitus sangat penting untuk meningkatkan hasil pengobatan dan memastikan kepatuhan jangka panjang terhadap rencana terapi.

Permasalahan sampah di Kota Semarang semakin mendesak dengan produksi harian mencapai 1.200 ton. Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas Bank Sampah Maju Lestari dalam pengelolaan sampah anorganik melalui pelatihan daur ulang, pengembangan desain produk, manajemen usaha, pemasaran digital, dan penggunaan teknologi tepat guna. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kualitas produk, efisiensi pengelolaan sampah, partisipasi aktif masyarakat, pembentukan local leader, dan kesadaran baru terhadap pengelolaan sampah sebagai sumber ekonomi. Program ini berhasil memperkuat struktur organisasi, mengembangkan unit usaha berkelanjutan, serta mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kampung Lestari.

Electronic Medical Records (EMR) are medical records compiled and stored through an electronic system used to support the provision of healthcare services. The implementation of EMR facilitates faster, more practical, and integrated patient data recording. Electronic Medical Records (EMR) are designed to improve the efficiency, accessibility, and accuracy of patient information within healthcare institutions. This study used a qualitative descriptive approach with a case study design through interviews to assess the readiness of EMR implementation in terms of the 5M management aspects (Man, Money, Material, Machine, Method) at Muhammadiyah General Hospital, Ponorogo Regency. The study sample consisted of 27 healthcare workers selected using a purposive sampling technique. The case study design allowed researchers to capture in-depth insights from healthcare workers directly involved in EMR implementation. The results showed that from the Man element, most healthcare workers were ready to use EMR, as indicated by their comfort and skills in operating the application. In the Money element, there is a system maintenance budget and support for EMR development in the inpatient unit and the Emergency Room. The Material element indicates the availability of adequate software, while the Machine element includes computer devices, internet connections, and a stable server to support users. These technological resources ensure a user-friendly and reliable system. The final element, Method, is demonstrated by the existence of clear SOPs and workflows, enabling healthcare workers to understand and effectively follow the EMR implementation process. Overall, the findings indicate that the hospital is institutionally prepared for EMR adoption.    

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam konteks multikultural melalui pendekatan studi kepustakaan. Layanan bimbingan klasikal berperan penting dalam membantu siswa menyesuaikan diri secara sosial dan akademik di tengah keberagaman budaya sekolah. Fokus kajian meliputi prinsip, teknik, tahapan pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta strategi konselor dalam mengelola dinamika multikultural. Hasil kajian menekankan pentingnya kompetensi multikultural, komunikasi empatik, dan refleksi berkelanjutan untuk menciptakan layanan yang inklusif dan adaptif. Layanan ini juga menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai toleransi, empati, serta keadilan sosial kepada siswa. Kesimpulannya, layanan bimbingan klasikal dalam konteks multikultural perlu dirancang secara holistik agar mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan memberdayakan bagi semua siswa.

Kompleks Makam Sunan Giri merupakan salah satu tujuan wisata religi yang cukup dikenal di Provinsi Jawa Timur. Destinasi ini masih menjadi favorit karena masyarakat di sekitarnya dikenal memiliki tingkat religiusitas yang  tinggi.  Kabupaten  Gresik  sendiri  sering  dijuluki  sebagai  Kota  Santri  atau  Kota  Wali,  sehingga  potensi pengembangan wisata religi di wilayah ini sebenarnya sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya  tarik  wisata  yang  dimiliki  Kompleks  Makam  Sunan  Giri  di  Gresik.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aksesbilitas menuju kompleks makam Sunan Giri perlu banyak  perbaikan dengan cara  pelebaran jalan  untuk akses menurunkan penumpang  dari  area parkiran utama wisata. Atraksi yang dilakukan yaitu Ziarah wali, berbelanja kuiner dan oleh – oleh khas Gresik dan berwisata edukasi sejarah. Amenitas tergolong cukup lengkap namun perlu untuk di kelolah dengan baik. Dalam pengelolahan destinasi perlu memikirkan tentang perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

Penelitian ini menganalisis manajemen program pertukaran pelajar di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 dan SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui pertukaran budaya dan pembelajaran global. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, pengelola program, guru pendamping, siswa, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen program dilaksanakan melalui empat fungsi utama: (1) perencanaan, termasuk seleksi peserta dan pelatihan pra-keberangkatan; (2) pengorganisasian melalui tim kerja berbasis struktur manajemen sekolah; (3) pelaksanaan melalui interaksi langsung dengan mitra sekolah luar negeri; dan (4) evaluasi berkala melalui laporan dan jurnal peserta. Tantangan utama meliputi keterbatasan pendanaan, komunikasi lintas budaya, dan akses teknologi. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan manajemen hubungan publik yang efektif. Rekomendasi mencakup perluasan kemitraan, penguatan dukungan orang tua, dan inovasi dalam pelatihan siswa.

Metode pendekatan DMAIC dapat membantu pengelola lembaga pendidikan terkhususnya kepala sekolah sebagai pemimpin untuk mengembangkan sekolah lebih lanjut. Metode DMAIC adalah sebuah pendekatan melalui pengendalian dan perbaikan pada kualitas dengan beberapa tahapan yang dimulai dari pengidentifikasian masalah sampai dengan tahap akhirnya yaitu melakukan pengendalian dan pemberian usulan untuk melakukan perbaikan. Peneliti melakukan observasi menggunakan metode penelitian kualititatif untuk menjawab masalah penelitian data. Metode ini biasanya terdiri dari narasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan penelitian literatur. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Total Quality Management (TQM) dengan metodologi DMAIC pada perbaikan secara berkelanjutan di SMK Negeri 1 Surabaya. Continuous improvment dalam TQM melalui pendeketan DMAIC pada lembaga pendidikan di SMK Negeri 1 Surabaya telah dilaksanakan dengan baik, dengan berdasar pada ISO dan selalu memprioritaskan permsalahan yang berhubungan siswa. Dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi, sekolah telah menggunakan data yang akurat dengan survey dari pihak pihak yang dilibatkan baik eksternal maupun internal. Pengontrolan implementasi dari solusi permasalahan juga dilakukan secara baik yaitu secara berjalan tidak menunggu evaluasi pada akhir pelaksanaan.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh anak berkebutuhan khusus “Slow Learner” bisa mendapatkan pendidikan yang layak dengan pendidikan Inklusi khususnya di Pembelajran sehari-harinya. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus “Slow Learner” di SD Ngaliyan 05 dan identifikasi kendalanya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif . Peneliti memanfaatkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mencari perolehan data yang valid untuk menunjang kebutuhan penelitian. Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data merupakan teknik analisis data yang digunakan peneliti. Selanjutnya menggunakan triangulasi dalam menentukan keabsahan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus “Slow Learner” di SD Ngaliyan 05 dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Sedangkan faktor yang memberikan kelancaran dan penghambat terbagi menjadi dua hal, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan.

Eksekusi hak tanggungan merupakan salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan kepada kreditor sebagai bentuk perlindungan hukum atas jaminan kebendaan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri seringkali mengalami hambatan baik secara administratif maupun teknis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit bermasalah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan masih belum efektif karena panjangnya proses birokrasi peradilan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum jaminan, serta belum optimalnya peran lembaga peradilan dalam mempercepat proses eksekusi. Dibutuhkan reformasi regulasi dan percepatan proses eksekusi melalui penguatan peran pengadilan dan sistem administrasi eksekusi yang terintegrasi.

Kegiatan berbagi takjil di Desa Tanimulya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan selama bulan Ramadhan, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai pada sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan tantangan etika dalam pelaksanaan kegiatan berbagi takjil, serta dampaknya terhadap solidaritas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki tingkat partisipasi tinggi, terutama dari generasi muda, dan mampu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai empati, keadilan, dan kebersamaan. Namun, tantangan seperti menjaga ketulusan niat dan menghindari unsur formalitas menjadi perhatian penting. Dengan demikian, berbagi takjil menjadi praktik nyata penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Di era transformasi digital dan big data, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat mendesak, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap pelaksanaan UU PDP 2022, mengeksplorasi tantangan, peluang, serta dampaknya terhadap hak atas privasi individu. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur terkini dan dokumen hukum melalui analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP 2022 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan, mulai dari rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan kelembagaan, hingga dominasi platform digital raksasa. Artikel ini memberikan kontribusi dengan menawarkan pemahaman baru tentang urgensi tata kelola data yang inklusif dan berbasis kepercayaan publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi memerlukan sinergi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, dan berdaulat, serta perlu didukung penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris kerap menghadapi masalah hukum, termasuk terlibat dalam perkara pidana sebagai saksi maupun tersangka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada notaris dalam menjalankan kewenangannya serta memahami prosedur penggunaan hak tolak (recht van weigering) dalam proses hukum pidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi kepustakaan terhadap regulasi terkait seperti UU Notaris dan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap notaris dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan ini terbagi dalam tiga aspek utama, yakni perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Selain itu, hak tolak merupakan instrumen penting yang melekat pada posisi notaris sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan. Penggunaan hak tolak dalam proses pidana harus melalui prosedur tertentu yang melibatkan Dewan Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UU Notaris dan aturan pelaksanaannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas serta prosedur penggunaan hak tolak yang tepat, notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, serta menjaga integritas dan kerahasiaan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif metode pembelajaran yang beragam dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang jenis-jenis dan tanda-tanda hari kiamat pada siswa kelas 5 SDN Sumberjaya 3 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Metode yang dipakai adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan Kemmis dan McTaggart yang dilakukan dalam dua siklus melalui langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Terdapat 17 siswa yang menjadi subjek penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di antara siswa, yang terlihat dari persentase ketuntasan belajar yang meningkat dari 30% di siklus sebelumnya menjadi 65% pada Siklus I, dan mencapai 100% di Siklus II. Penggunaan metode ceramah yang beragam, digabungkan dengan media visual, diskusi, dan interaksi aktif, terbukti efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi agama yang bersifat abstrak. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode ceramah yang bervariasi sebagai salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk Pendidikan Agama Islam di tingkat sekolah dasar.

Artikel ini membahas secara normatif mengenai ketentuan hukum dan kebijakan sanksi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri menjadi sorotan masyarakat karena meningkatnya jumlah kasus setiap tahun dan berdampak langsung terhadap kredibilitas institusi Polri sebagai penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, serta putusan-putusan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Tindakan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi sering tidak konsisten dengan ketentuan normatif yang berlaku, serta terdapat tumpang tindih mekanisme antara sidang disiplin, sidang peradilan umum, dan sidang kode etik. Penulis menyarankan agar pemerintah dan institusi Polri memperkuat sistem penegakan hukum internal melalui reformasi regulasi dan pelaksanaan sanksi yang tegas, adil, dan transparan demi menjaga marwah institusi Polri serta meningkatkan kepercayaan publik

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 antara Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia beserta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Penetapan Ulang Kriteria Pelanggaran Ringan dan Besaran Denda, Prosedur Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif serta Aturan yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelanggaran Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Perihal mengenai beberapa tindak pidana tertentu, dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Pelaksanaan keadilan restoratif telah diupayakan dalam kasus pembuangan bayi di Polsek Ngaliyan Kota Semarang. Topik yang diperhatikan dalam riset ini adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan keadilan restoratif di Polsek Ngaliyan Kota Semarang. Pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini. Kumpulan data sekunder akan digunakan untuk mendukung temuan-temuan yang ditunjang dengan wawancara oleh Polisi Polsek Ngaliyan yang berpengalaman dalam melaksanakan keadilan restoratif. Temuan penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi telah direalisasikan selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelanggaran Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Namun, Peraturan Kepolisian tersebut tidak sejalan dengan implementasi Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia beserta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah turut menandatangani. Polisi Polsek Ngaliyan telah berupaya menegakkan keadilan dengan mengikutsertakan keluarga pelaku untuk mengupayakan pemulihan yang baik dan damai dengan tujuan agar kelangsungan hidup bayi pada akhirnya dapat dipastikan dan pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini mendapatkan arahan yang tepat untuk mengembangkan perilaku dan karakter yang baik secara berkesinambungan. Pelaksanaan keadilan restoratif ini turut mengundang perwakilan dari masyarakat Kecamatan Ngaliyan dengan mengutamakan diskusi secara kekeluargaan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian terhadap perkara tindak pidana pembuangan bayi tersebut.Kata kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pembuangan Bayi, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

ABSTRAK Komunikasi Terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan dan dipusatkan untuk membantu penyembuhan atau pemulihan pasien, komunikasi ini dilakukan oleh perawat untuk membina hubungan dengan pasien dan mendorong proses penyembuhan pasien. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan pengetahuan di RS Jiwa dr.Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Penelitian ini adalah penelitian kuantatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah perawat rawat inap RS Jiwa dr.Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 82 orang. Analisa data menggunakan uji chi squere dengan derajat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini didapatkan nilai Pendidikan p-vaule 0,001 untuk nilai pengetahuan p-vaule 0,001. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan pendidikan dan pengetahuan terhadap Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Di Ruang Rawat Inap RS Jiwa dr.Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Saran untuk penelitian sebagai literatur dan acuan untuk meningkatkan penyuluhan kepada perawat rawat inap tentang pentingnya komunikasi terapeutik.

Gangguan Psikotik Akut merupakan timbulnya gangguan psikotik secara tiba-tiba yang berlangsung kurang dari satu bulan yang ditandai dengan munculnya satu atau lebih dari gejala psikotik yaitu delusi,halusinasi,berbicara tidak teratur serta prilaku yang sangat tidak tertatur atau prilaku katatonik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian Gangguan Psikotik Akut di Rumah Sakit Jiwa dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah keluarga dengan orang gangguan psikotik akut dan orang dengan ganggua psikotik yang terdaftar berkunjung di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 orang. Analisa data menggunakan uji chisquare dengan derajat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menyimpulkan faktor-faktor yang berhubungan dengan ganguan psiktoik akut adalah dukungan keluarga (p=0,000), pengalaman traumatis (p=0,001), penyalahgunaan napza (p=0,000 dan POR=323.000). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dukungan keluarga, pengalaman traumatis dan penyalahgunaan napza memiliki hubungan kejadian Gangguan Psikotik Akut di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Saran dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada keluarga untuk orang dengan gangguan jiwa agar dapat mengelola stress dengan baik serta menjauhkan obat-obatan terlarang. Meningkatkan literasi serta referensi pembelajaran dengan media edukasi lainnya mengenai gangguan jiwa terutama terkait pada gangguan psikotik akut.

Program "Giat Menabung, Celengan Ceria" merupakan inisiatif pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di TK Pertiwi 1 Koripan untuk menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini. Program ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi keuangan di Indonesia dan belum adanya program khusus tentang edukasi keuangan di TK Pertiwi 1 Koripan. Metode pelaksanaan program meliputi tiga tahap utama: perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan kreatif, melibatkan pemutaran video edukasi, bernyanyi bersama, dan praktik menghias celengan. Hasil program menunjukkan tingkat partisipasi mencapai 100% dari 20 peserta didik, dengan 90% peserta aktif dalam sesi tanya jawab dan 95% berhasil menyelesaikan praktik menghias celengan secara mandiri. Program ini berhasil memperkenalkan konsep menabung kepada anak-anak melalui metode yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kata Kunci: menabung, anak usia dini, celengan