Publication Search

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Pendidikan yang menjadi amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki oleh Persyarikatan. SD Muhammadiyah 6 Kota Malang masuk dalam kategori organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu Negara. Saat ini pelaporan keuangan nirlaba telah berubah dari PSAK 45 menjadi Interpretasi Standard Akuntansi Keuangan (ISAK) no. 35. ISAK 35 sendiri berlaku efektif di Indonesia per 1 Januari 2020, dan yang sudah beradaptasi dengan peraturan tersebut adalah organisasi nirlaba yang memiliki skala operasional yang luas dan memiliki sumberdaya manusia di bidang keuangan yang mumpuni. Perubahan PSAK 45 menjadi ISAK 35 bagi organisasi nirlaba seperti sekolah tentu membutuhkan adaptasi. SD Muhammadiyah 6 Kota Malang masih menggunakan laporan kas saja dalam melakukan pencatatan atas transaksi keuangannya. Kendala yang dialami SD Muhammdiyah ini karena keterbatasan sumberdaya dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Keterbatasan yang dialami oleh mitra tersebut yang membuat tim pengabdi membuat Pelatihan pelaporan keuangan nirlaba pada SD Muhammadiyah 6 Kota Malang. Hasil Pengabdian ini diharapkan pengelola SD Muhammadiyah 6 Kota Malang mampu mengelola keuangan sebagai bagian pertanggungjawaban sekolah kepada stakeholders.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Pendidik Dalam Jabatan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidik diwajibkan membuat RPP yang lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan peluang yang cukup bagi prakarsa, kreaifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Metode Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan dengan model Stephen Kemmis. Strategi Kerja Praktek dengan Teknik Umpan Balik, dirancang dalam 3 (tiga) siklus. Hasil penelitian : 1). Terjadinya peningkatan komitmen pendidik-pendidik menyusun RPP inovatif, yaitu sebanyak 94% pendidik-pendidik mampu mencapai nilai 4,00-5,00 dalam skala 1-5, dan 2). Terjadinya peningkatan kemampuan pendidik-pendidik menyusun RPP Inovatif, yaitu sebanyak 88% pendidik mampu mencapai nilai 4,00-5,00 dalam skala 1-5. Kesimpulan penelitian ini, bahwa Strategi Kerja Praktek dengan Teknik Umpan Balik dapat meningkatkan kinerja pendidik-pendidik  menyusun RPP Inovatif.

Kebisingan adalah suara yang bersumber dari alat-alat produksi dan atau alat-alat kerja yang tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan gangguan pendengaran.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas kebisingan di SDN 05 Marunda.  Pengukuran intensitas kebisingan dilakukan menggunakan alat ukur Sound Level Meter dengan metoda pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja mengacu pada SNI 7231:2009.  Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan nilai ambang batas kebisingan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Lingkungan Kerja.  Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara systematic purposive sampling.  Data pengukuran intensitas kebisingan dilakukan selama 8 jam kerja dengan 3 kali waktu pengukuran di setiap titik yaitu pada pagi hari, siang hari dan sore hari.  Adapun titik pengukuran di tempat kerja yang berpotensi terpapar kebisingan dari sumbernya yaitu Koridor Lantai 1, Ruang Kelas Lantai 1, halaman belakang, Ruang Kelas Lantai 3, Koridor Lantai 3 dan Ruang Guru Lantai 3.  Hasil pengukuran dari seluruh titik diperoleh nilai tertinggi didapatkan dari Ruang Kelas Lantai 1 dengan nilai intensitas kebisingan 80,55 dBA, sedangkan nilai terendah diperoleh dari halaman belakang dengan nilai intensitas kebisingan 61,86 dBA.  Secara keseluruhan titik pengukuran tidak didapatkan hasil melebihi dari nilai ambang batas yang diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 untuk 8 jam kerja.  Hal ini dikarenakan salah satu sumber kebisingan yang selama ini sering dikeluhkan oleh karyawan di SDN 05 Marunda yaitu kegiatan pekerjaan di Kapal seperti revitalisasi kapal beroperasi aktif diluar 8 jam kerja.

Keefektifan serta peran media menjadikan media sebagai bagian penting dalam membentukkepribadian, perilaku dan pengalaman kesadaran masyarakat. Namun, persoalan yang terjadi pada media khususnya diIndonesia saat ini membawa pesandan pemberitaan yang seringkali lepas kendali dan tidak meperhitungkan nilai-nilai etis. Berbagai pelanggaran terjadi seperti pelanggaran media jurnalistik,pelanggaran hak cipta, pelanggaran media internet dan media sosial. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan deskriptif analitis.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisa data diolah dengandata relevan, disajikan sistematik dengan kalimat sederhana disertai dengan kesimpulan. Penelitian ini berbasis pustaka oeh karena itu data yang digunakan adalah data kualitatif.Hasil temuan yang diperoleh adalah pengguna media massa baik kelompok maupun perorangan harus meletakkan nilai-nilaimoral Pancsila dan etika Pancasila serta mematuhi hukum media pada saat menggunakan dan memanfaatkan media massa.Kajian moral dan etika terhadap pelaksanaan hukum media adalah 3 obyek yang saling beririsan. Etika dengan moral menjadi berbeda ketika etika dijadikan refleksi kritis terkait nilai moral lalu berbeda dengan hukum media ketika hukum media berupa peraturan yang disah-kan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan media. Etika sama dengan moral ketika etika dijadikan pegangan untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga jelas terkait dengan bagaimana hukum media dilaksanakan dan dipatuhi.

Tingginya penggunaan smartphone pada anak usia prasekolah telah menunjukkan pengaruh terhadap perkembangan personal sosialnya, oleh karena itu pemerintah saat ini merancang peraturan tentang penggunaan smartphone pada anak. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan penggunaan smartphone dengan perkembangan personal sosial pada anak usia prasekolah. Metode penelitian memakai survei analitik dan pendekatan kuantitatif di TK Irama Jaya Desa Ulapato A pada tanggal 05 September-05 Oktober 2022. Populasi terdiri dari semua orangtua murid yang memiliki smartphone dan memiliki anak berumur 4-6 tahun sejumlah 43 orang, sampel sejumlah 36 responden diambil memakai teknik purposive sampling. Pengambilan data durasi penggunaan smartphone memakai lembar pertanyaan, dan data perkembangan personal sosial memakai Denver II, pengolahan data menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian menyimpulkan penggunaan smartphone dengan perkembangan personal sosial pada anak usia prasekolah di TK Irama Jaya Desa Ulapato A ada hubungan yang signifikan (p value= 0,01 < α= 0,05).  Diharapkan orangtua memahami smartphone, dan dapat mengidentifikasi pengaruhnya terhadap perkembangan personal sosial anak usia prasekolah.    

This research is motivated by the results of preliminary observations that the Delegation of the Regent's authority to the Sub-district Head has not been running optimally. The improvement of public services is still not optimal. Limited facilities/infrastructure in the sub-district. The number of employees in the sub-district is still limited. Not all SKPDs that delegate authority have technical instructions for the implementation of the delegation of authority by the sub-district. The method used is a qualitative descriptive research method. The sampling technique uses a purposive sample technique, thus the sample in this study was 5 people. The data collection technique uses a questionnaire. The results of the study obtained are as follows: The Effectiveness of the Delegation of Part of the Regent's Authority to the Sub-district Head in Improving Public Services (Regent Regulation Number 18 of 2010 Concerning the Delegation of Part of the Authority from the Regent to the Sub-district Head) has been implemented well, especially in the implementation of aspects of licensing, recommendations, coordination, coaching, supervision, facilitation, and implementation. The implementation of Public Services according to Regent Regulation Number 18 of 2010 concerning the Delegation of Part of the Authority from the Regent to the Sub-district Head has been implemented well, such as in terms of service procedures, service time, service costs, service products, service facilities and infrastructure, and the competence of service officers. The obstacles faced by the Sub-district Head in the effectiveness of the delegation of Part of the Regent's Authority to the Sub-district Head in improving public services in the Sub-district in Ciamis Regency are Limited budget; Lack of facilities and infrastructure to support public services; Lack of human resources; Many human resources do not yet have competence; Lack of public awareness to make permits; not all technical instructions have been made regarding the delegated authority; There are still requirements that must be completed at the Regency level, whether permits must be made immediately at the sub-district, so that it hinders the completion process and the completion time becomes long. Meanwhile, the results of observations show that the number of service providers is still very limited, where each officer has their own main duties and functions. Efforts made by the Sub-district Head to overcome obstacles in the implementation of the delegation of Part of the Regent's Authority to the Sub-district Head in improving public services in the sub-districts in Ciamis Regency, are to increase the budget; complete and improve facilities and infrastructure to support services to the community; propose additional human resources; improve human resource competency through coaching and training; increase public awareness to make permits through socialization; request clear technical instructions regarding the delegated authority; in the completion process and completion time are made easier by assigning district employees to carry out services in the sub-district.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,  Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

Pemerintahan   Republik  Indonesia  dalam  lingkup  birokrasi  Indonesia, sangat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat  merupakan  tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan  pelaksanaan kepemerintahan  yang baik  good  governance.(Budi  Mulyawan  (2009)  Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan  publik,  pemisahan  yang  tegas  antara  milik  organisasi  dan  individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi harus konsisten dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan seluruh cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  peningkatan  investasi, dengan memperhatikan pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan usaha. Kenyataan yang terjadi sekarang ini semakin meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  perizinan  perdagangan  antar  daerah dalam mendukung program tol laut yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan.  

Pengembangan sistem informasi akademik bertujuan untuk memberikan sarana dasar kepada perguruan tinggi. Sistem informasi akademik diperlukan untuk mengelola seluruh kegiatan akademik diantaranya mengelola kartu rencana studi, mengelola kartu hasil studi, mengelola data dosen dan tenaga kependidikan, mengelola data mahasiswa, mengelola kelas, mengelola pertemuan dan presensi. Memiliki sistem informasi akademik akan mengurangi resiko keamanan data serta mendukung kemandirian pengelolaan teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode penghimpunan data menggunakan metode tanya jawab (interview) dan pengamatan lapangan. Performance, Information, Economics, Control, Efficiency dan Service adalah metode PIECES yang akan digunakan dalam menganalisa sistem. Unified Modelling Language (UML) adalah metode perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini. System engineering, Requirement analysis, Design, Coding, Testing dan Maintenance adalah metode pengembangan sistem Waterfall yang peneliti gunakan. Sistem informasi akademik dikembangkan sesuai kebutuhan institusi saat ini tetapi seiring perkembangan peraturan dan kebutuhan institusi maka perlu dilakukan evaluasi kinerja secara periodik.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) penting untuk dilakukan oleh perusahaan terutama oleh perusahaan yang kegiatan operasinya memiliki dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR dianggap penting karena pada kenyataannya ada perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat (konflik) karena masyarakat atau masyarakat setempat terganggu oleh kegiatan perusahaan itu. Namun, selain itu ada perusahaan yang memiliki hubungan tidak harmonis, ada juga perusahaan yang memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan masyarakat karena perusahaan telah menerapkan CSR dengan baik. Implementasi CSR dilakukan sebagai bukti fenomena tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Antam, Tbk. diulas dalam literatur dari aspek ekonomi, sosial, dan isu lingkungan. Realisasi tanggung jawab sosial dibidang ekonomi diwujudkan PT. Antam, Tbk. dengan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial, selain memberikan kontribusi kepada Pemerintah melalui pembayaran pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya untuk memerangi kemiskinan di wilayah operasional Perusahaan diwujudkan dalam Program Kemitraan (PK). Program ini berfokus pada komunitas pemberdayaan ekonomi dengan penyediaan bisnis bantuan modal dan/atau modal investasi. PT. Antam, Tbk. memegang pandangan bahwa CSR itu penting karena selain membangun citra positif bagi perusahaan, juga dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga ada hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat karena masyarakat adalah bagian dari pemangku kepentingan Antam.

Pelaku unjuk rasa anarkis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kerusakan maupun korban baik korban luka apalagi korban jiwa. Penelitian ini tentang Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa dengan permasalahan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis dan bagaimanakah analisis yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkis dalam unjuk rasa? Pendekatan penelitian ini yakni yuridis normatif  yang berdasarkan data sekunder yakni teori-teori hukum pakar dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis yakni  rasa kecewa pengunjuk rasa terhadap tuntutan, tidak dipatuhinya aturan hukum unjuk rasa, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator,  penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan unjuk rasa,  keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggung jawab unjuk rasa dan lemahnya pengamanan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkis dalam unjuk rasa dapat merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud antara lain Pasal 170 KUHP Pasal 406 dan Pasal  407 KUHP atau Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku, yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan dan pembantuan tindak pidana dalam unjuk rasa anarkis

Pancasila sebagai sumber hukum dan apakah Pancasila juga sangat berpengaruh pembentukan hukum nasional akan menjadi kajian utma dalam jurnal ini. Selain soal pengaruh poltik dalam menjadi spektrum determinan yang paling berpengaruh terhadap wajah legisladi dan regulasi di Indonesia. Kesimpulan dari peneltian ini adalah menemukan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional masih belum dapat diterapkan secara praksis. Pengaruh reformasi ternyata membuat status Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga persoalan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orba yang telah menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi pemerintahan otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yaitu menerapkan beragam sistem hukum yang mengakibatkan keberadaan Pancasila menjadi semakin termarjinalkan.  Ketiga, Pancasila hanya sebagai simbolis dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti adanya UU dan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila

CSR telah diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan - perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang (pemerintah indonesia, 2007) tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, penulis akan mengevaluasi tentang program dana CSR oleh PT Bukit Asam Tbk mengenai pemberian pompa sebagai irigasi petani di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim. Dengan membahas konsep dasar CSR, dasar pemahaman CSR bagi setiap perusahaan, pengembangan masyarakat terhadap CSR, dan dampak yang dihasilkan dari program pompa irigasi dari PT Bukit Asam Tbk. Dari hasil pencarian informasi mengenai dampak pemberian pompa irigasi dari PT Bukit Asam Tbk, Desa Tanjung Raja mengalami perbedaan yang sangat baik, yang sebelumnya petani pada saat masa hampir panen pasti merasakan hal yang sangat takut dikarenakan asupan air yang mengaliri sawah mereka sangat minim dan hampir gagal panen. Metode dalam penulisan penelitian digunakan metode analisis deskriptif. Dengan adanya bantuan pompa tenaga surya untuk mengaliri persawahan sangat membantu dan 525 petani merasakan dampak positif dari hasil panen sesuai dengan rencana dari PT Bukit Asam yang panen 3 kali per tahun, bahkan dari petani perasakan dapat panen lebih dari 3 kali pertahun dan mendapatkan hasil mencapai 567 ton per tahun.

Kebijakan publik dapat diartikan seagai hubungan antara pemerintah yang berkompeten dengan masyarakat. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik adalah keputusan  pemerintah kepada masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketertiban masyarakat serupa undang-undang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencegah kecanduan narkoba dilaksanakan dengan cara pencegahan dan pemerantasan. Namun upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik untuk mencegah penyalahgunaan narkoba belum cukup untuk menerapkan pendekatan jera dan represif. Bagaimana ketertiban umum dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba disebutkan dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Pembahasan: Kebijakan publik yang berbentuk UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 merupakan alat pencegah dan penindas namun kebijakan hukum ini belum diikuti dengan alat penyelamatan bagi orang yang diduga melanggar pasal 127 ayat 1 UU Narkoba. Pasal 127 Ayat 1 pecandu narkoba harus diselamatkan dan direhabilitasi.

Pemerintah Provinsi Riau membuat Peraturan Gubernur Riau mengenai bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada suatu instansi atau lembaga tertentu untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu lembaga yang dapat memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas bantuan keuangan khusus pada Badan Usaha Milik Desa Bina Karya Desa Muara bahan dan faktor-faktor pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir. Terdapat fenomena yang terjadi yaitu pertama rendahnya kemampuan memahami dan menjalankan program bantuan keuangan untuk kemajuan badan usaha milik desa, kedua badan usaha milik desa bina karya satu-satunya badan usaha milik desa berkembang di kecamatan singingi hilir. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017) dengan beberapa variabel pengukuran efektivitas dapat dilihat dari ketetapan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, serta pemantauan program. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian deskriptif kualitatif,teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau dapat meningkatkan pendapatan asli desa serta memajukan Badan Usaha Milik Desa, kedua faktor pendukung efektifnya yaitu peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan sarana prasarana.    

Transportasi merupakan salah satu agen pembangunan yang mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan. Karena transportasi merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan perekonomian, maka transportasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun kegiatan transportasi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak diatur dan direncanakan dengan baik. Salahnya stu masalah yang ada  adalah tinggi kecelakan lalu lintas sangat mengkuatirkan pada masa ini dengan meningkatnnya pengguna jalan dan kurangnya pengawasan. Pelatihan safety riding (sepeda) dan sosialisasi peraturan lalu lintas bagi anak-anak SD dan SMP di Kecamatan Heram Kota Jayapura. Program pelatihan sepeda mungkin akan lebih efektif jika ada informasi tentang lalu lintas yang aman bagi anak-anak sekolah di SD dan SMP. Melalui latihan fisik mengendarai sepeda sebagai latihan tambahan di sekolah, dapat membantu perkembangan kognitif keterampilan motorik dan pemahaman berkendara yang aman serta mengenal peraturan lalu lintas sejak dini. Pelatihan Safety Riding (sepeda) dan sosialisasi peraturan lalu lintas bagi anak-anak SD dan SMP yang berada di Distrik Heram memberikan feedback yang baik dan antusias yang tinggi dari  anak anak dan para guru. Program ini disertai pelatihan bersepeda yang diharapkan akanlebih efektif jika penyampaian informasi untuk  keselamatan lalu lintas kepada anak-anak sekolah di SD dan SMP. Latihan fisik bersepeda sebagai latihan tambahan di sekolah dapat membantu perkembangan kognitif keterampilan motorik dan pemahaman berkendara yang aman serta mengenal peraturan lalu lintas sejak dini. Pelatihan dan penyuluhan bersepeda Safety Riding melibatkan empat sekolah di distrik Heram, Desa Yabansai. Dua SD, SD Negeri Impres Perumnas 1 Waena dan SD YPK Papua Kasih di Buper serta SMP Negeri 11 Perumnas 3 dan SMP YPK Papua Kasih Perumnas Dua

Penelitian mengenai analisis tingkat kesejahteraan pelaku usaha kost Di area kampus pada masa pandemi covid-19 Di Kota Malang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi kepada para pemilik usaha kost di area kampus di kota malang. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah artikel, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan hasil para pemilik usaha kos di Kota Malang mengalami penurunan karena banyak kamar kos yang kosong, mereka tetap membayar biaya operasional kos (air, wifi, listrik, dan pajak kos), dan tetap melakukan perbaikan jika ada kerusakan. Saat diberlakukan kembali kuliah tatap muka di kampus, semua pemilik kos mengalami peningkatan kesejahteraan karena kamar kos yang kosong mulai terisi dan pendapatan mulai kembali normal.  

Demi mendorong pembangunan nasional, Pemerintah mendorong kebangkitan sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta Ultra Mikro (Umi), melalui Kementerian BUMN, dengan melakukan privatisasi program beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan membentuk ekosistem ultra mikro yang di populerkan dengan sebutan Holdingisasi BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro atau disebut dengan holding ultra mikro. Holding ultra mikro ini melibatkan tiga entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Holding Ultra Mikro yang digagas oleh Kementerian BUMN telah mendapat persetujuan dari berbagai Lembaga Tinggi Negara, baik Presiden sebagai Lembaga Eksekutif dan DPR RI sebagai Lembaga Legislatif. Tujuan dari sinergi ekosistem ultra mikro BRI, Pegadaian, dan PNM ini tidak lain adalah untuk mempermudah akses pelaku usaha ultra mikro di Negara Indonesia, sehingga dapat menjangkau layanan keuangan mikro secara formal yang selama ini sulit digapai. Era globalisasi dan tantangan kedepan membuat Pemerintah perlu melakukan terobosan agar ekonomi Negara kuat maka harus memperkuat perekonomian kerakayatan, demi terciptanya lapangan pekerjaan, dan masa depan Negara Indonesia dari Negara berkembang menuju Negara Maju. Terobosan ini tentu harus ditopang dengan PP Nomor 73 Tahun 2021, meski dalam prakteknya, sosialisasi dan pelaksanaannya tidak sejalan dengan arahan Pemerintah, kurangnya koordinasi antar Lembaga Negara, dan Instansi Negera serta antar BUMN menjadikan tantangan yang harus dapat diselesaikan, agar tujuan Pemerintah menjadikan BUMN yang besar dan kuat melalui Holding Ultra Mikro, dapat terealisasikan.

Sosiologi hukum mengkaji mengenai penyebab suatu aturan diterapkan atau timbulnya suatu aturan atau perundang-undangan. Salah satu isu menarik dalam kajian sosiologi hukum yakni kewajiban vaksin Covid-19. Hal ini disebabkan terjadi polemik dalam masyarakat yang menganggap bahwa demikian merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi dalam pelayanan kesehatan sehingga timbul masyarakat yang menolak vaksin Covid-19. Permasalahan dalam penulisan ini yakni yaitu bagaimana kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum? Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum hendak membahas penyebab hal demikian itu terjadi, yakni ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya kewajiban vaksin Covid-19. Penyebab kewajiban vaksin Covid-19 yakni kondisi kedaruratan pandemi untuk melakukan perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan tidak terkecuali perlindungan akan hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan rakyat yang merupakan hal utama yang menjadikan kondisi tersebut sebagai hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang menjalani vaksinasi. Hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan melakukan penolakan vaksin Covid-19 padahal hak asasi itu sendiri dibatasi pula oleh hak asasi orang lain untuk mendapatkan perlindungan dari Covid-19 melalui vaksin Covid-19.      

Penelitian ini bertujuan meneliti mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus di mana wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, dan kurangnya pedoman yang jelas tentang cara mengatasi situasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menelaah undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam situasi ini. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana seharusnya pengisian jabatan wakil bupati grobogan periode 2016-2021 terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik? Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengisian jabatan tersebut seharusnya dilakukan.