Publication Search

Informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran/medis bisa disebut sebagai bentuk komunikasi antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien. Selain Informed consent, ada juga surat pernyataan pasien yang lain yaitu “Penolakan Tindakan Kedokteran” atau “Informed Refusal”. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat in sering terjadi penolakan dari pasien maupun keluarga terhadap prosedur di fasilitas kesehatan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa seseorang tidak berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya bagi penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Penolakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi ini dapat berpotensi dijatuhi sanksi pidana di beberapa undang-undang dan KUHP.

Professional crime can occur in the health sector, including among veterinarians. This professional crime is in the form of malpractice. Malpractice is the failure to use skills and knowledge that are common or fulfill the rules in their actions as a medical profession according to standards in the same environment. If it's true that a veterinarian has committed malpractice, can he be penalized? With the normative juridical method, it is answered that veterinarians who commit malpractice can be subject to legal sanctions in accordance with the Civil Code. There are elements that must be met to determine that an event is malpractice.

penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukumPelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

The State of Indonesia in providing protection for patients who receive medical services, doctors and dentists in carrying out medical practices are required to provide medical services according to professional standards and standard operating procedures in accordance with Indonesian law no. 29 of 2004 article 51 letter a,.Informed consent is one of the requirements that must be met before doctors perform medical procedures on their patients.  However, even though there is Indonesian Law No. 29 of 2004, there are still doctors who commit negligence by providing services that are not in accordance with procedures by not asking for approval for medical actions that lead to malpractice claims from their patients.. The research conducted is classified as normative juridical research, using primary legal materials and secondary materials from laws and regulations, court decisions, legal theory, and existing journals as a basis.. The doctor's error by taking actions that are not in accordance with the procedure in the form of without asking for informed consent is an administrative violation so it is categorized as administrative malpractice. Indonesian Supreme Court Decision No. 233 K/PID.SUS/2021 which imposes a prison sentence in an administrative malpractice case on a legal basis that has been declared non-binding by the Indonesian Constitutional Court is an act of carelessness. However, the guilty verdict for the defendant was already correct, because the defendant did not give informed consent before carrying out a risky procedure for his patient

Kasusdpenolakan pasien BPJSdKesehatan di Rumahdsakit swasta sering terjadiddan ini merupakandsalah satu contohdpelanggaran yang merugikandhak peserta BPJS Kesehatan. Baik dari masyarakat golongan atas maupun masyarakatdgolongan bawah, semuanyadberhak atasdkesehatan yangdlayak. Terlepasditu perawatan intensif maupundobat-obat mahal, makadsetiap individu (Peserta BPJS Kesehatan) yang berobatdke Rumah Sakit, klinik, ataudfasilitas kesehatan lainnya berhak mendapatkan tindakan medis berupa pelayanan kesehatan yang baik sesuai takarannya masing-masing. Pendekatan yang peneliti gunakandpada penelitian inidadalah pendekatan yuridisdsosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalamdhal ini belumdmaksimalnya perlindungandhukum terhadap pasiendsebagai konsumen jasadpelayanan kesehatan (BPJS). Hasil penelitian inidmenunjukkan bahwa perlindungan hukumdyang diberikan kepada pasien peserta BPJSdkesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah pesertaddiberi hak untukdmenyampaikan keluhandatau pengaduan atasdpelayanan yangddiberikan Rumah Sakit, diberikan saranddan informasi bagaimana cara peserta memperoleh haknya. Hal tersebut diatur dalam PeraturandBadan Penyelenggara Jaminan SosialdKesehatan No 1 Tahund2014 tentangdPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasald25 ayat (1) huruf e jo Pasal 32dUndang-undang no. 44 tahun 2009 tentangdRumah Sakit jo Undang-undang no.36dtahun 2009 tentangdKesehatan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh undang - undang cipta kerja  (Omnibus Law) bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja diperusahaan metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap , penilaian , perilaku ,yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Sumber data utamanya adalah data primer dan data sekunder sebagai data penunjang metode Analisa yang digunakan dikriptif kualitatif. Hasil penelitian ; Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya kelompok pekerja/buruh yang terus menerus melakukan penolakan dari proses rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk Omnibus Law hingga sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihak pekerja/buruh berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang dikemas dalam bentuk Omnibus Law ini syarat kepentingan pemilik modal dan telah merugikan kepentingan pekerja/buruh, bahkan dapat dikatakan telah mendegradasi kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/buruh. Undang-Undang Cipta Kerja lebih fokus terhadap tujuan peningkatan ekonomi Nasional namun telah mengabaikan peningkatan kompetensi dan sumberdaya manusia. Konsep Omnibus Law tidak lepas adanya kepentingan politik untuk merubah tatanan hukum ketenagakerjaan yang sudah ada, sehingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) akan berdampak terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di dalam perusahaan.

Tujuan penelitian ini  Bagaimana proses penerapan  sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana’ dan kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (wawancara). Penyajian data dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Hasil Penelitian proses penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi TNI AD yang melakukan tindak pidana adalah yang dikenai sanksi administrasi dan sanksi dispilin militer.adapun kendal kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi ada (a) kesalahan komdan  satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif terlambat menjatuhkan sanksi administratif. (b). Upaya mengatasi kendal kendala tersebut dengan cara setiap kotama komandan atas secara teliti dalam menegakkan hukum didalam kesatuan masing masing serta menyelenggarakan penyuluhan pada seluruh satuan jajaran KODAM IV Diponegoro. Bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang diancam dengan Kumplin militer dan hukuman Pidana Militer serta sanksi administrasi yang berujung pemecatan. Sehingga diharapkan setelah diterapkannya sanksi administrasi dapat menekan angka pelanggaran dan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro. Akibat hukumya melekat pada personel tersebut sampai akhir dinas dan solusinya dengan dibuatkan surat laporan perkembangan kepribadian oleh Komandan satuan masing-masing yang menyatakan bahwa sudah selesainya menjalani segala proses hukum guna melanjutkan karir selanjutnya.

The state is an organization that has a purpose. The purpose of this study is to enforce the law regarding permits for waste water disposal in motor vehicle washing businesses and the sanctions imposed by the government on motorized vehicle washing businesses that do not have a waste water disposal permit. Normative juridical research, namely research originating from laws and regulations that present actual facts with the topic of study. Law enforcement of waste water disposal permits in motorized vehicle washing businesses through administrative instruments aims to prevent acts or omissions that violate the law or do not meet the requirements, stop or return to their original state (before the violation). So the focus of administrative sanctions is the actions of violators of the rules. In the Surabaya City Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Water Quality Management and Wastewater Control Article 34 explains the administrative sanctions referred to in the form of: written warning, Government coercion, Freezing of waste water disposal permits, Revocation of waste water disposal permits. In addition to administrative sanctions, there are also criminal sanctions in the form of violations. The local government should socialize the Regional Regulation on Water Quality Management and Wastewater Control to the general public and the organizers of motor vehicle washing wastewater management (motor vehicle washing entrepreneurs) in order to increase legal awareness embedded in the community and it is hoped that the government will issue implementing regulations, namely Regulation Mayor.

The Order for Termination of Investigation or hereinafter referred to as SP3 is the authority given attributively to criminal investigators. This paper intends to provide an analysis in terms of normative law regarding the validity of the termination of an investigation carried out based on reconciliation between the suspect and the complainant in the case of ordinary offenses. Research is a main means in developing a science and technology with the aim of revealing the existence of a truth both systematically, methodologically, and consistently through the research process as well as conducting analysis and construction of the data that has been processed and then concluded. Article 109 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that there are three conditions to stop an investigation of a criminal act. First, there is not enough evidence. Second, the act committed by the suspect is not a crime. Third, the investigation was stopped for the sake of law. The fact that the revocation of the police report resulted in the case being discontinued or terminated, as evidenced by the issuance of an Investigation Termination Order or SP3.

Marriage at the age of children has a negative impact on children's growth and development and causes non-fulfillment of children's basic rights. The purpose of this study is to analyze how the application of the age limit for marriage as an effort to protect children. Research method, using normative juridical research type, the type of data used is secondary data and supported by primary data, analysis method using qualitative discrete. The results of the study, Government policy in setting the minimum marriage limit for women from 16 years to 19 (nineteen) years.as stated in Law No. 16 of 2019 has gone through a process and various considerations. This is so that both parties are ready and mature from the physical, psychic and mental sides. Under certain circumstances, the Court may grant marriage dispensation in accordance with applicable laws and regulations, namely Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. Marriage dispensation for minors, is a study of the age limit for a person to marry, or the ideal age to enter the world of marriage. The age of marriage will affect many things on oneself and on the household to be built. The role of the courts through marriage dispensation is significant in providing protection to children. The court has the authority to allow or deny permission for a child to marry or not to marry.

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk  mencegah  dan  menghapusnya.  Salah  satu  upaya  penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin  meningkat.  Menurut  Suriadi  Gunawan,  peraturan  perundangan yang  mengkriminalisasi  pecandu  narkotika  perlu  ditinjau  kembali  karena tidak  realistis,  contohnya,  dengan  mengkriminalisasikan  pecandu  terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.    

Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam praktiknya. Pembubaran partai politik di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bedasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Partai Politik. Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas dan tujuan bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Negara Jerman mengatur pemburan partai politik dalam pasal 21 Basic Law apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman.    

The emergence of the current COVID-19 pandemic has a significant impact on people's activities from various aspects of life, both in foreign countries and in this country in various sectors, namely economic, political, social and cultural. The Covid-19 pandemic has hit almost 3 years and has not been fully controlled. Government policies that have been made and implemented require good management, for that full support from the community is also needed. The implementation of existing policies, ranging from PSBB, transitional PSBB, emergency PSBB, New Normal PSBB, Emergency PSBB 2, PPKM, emergency PPKM, Micro PPKM is felt to have not shown a significant decline, this makes the government continue to strive to continue to make policies and regulations. To reduce the rate of suspected Covid-19 contamination, the last government policy through the Java and Bali Level PPKM showed good results, was able to suppress and control the Covid-19 pandemic, Covid-19 control will not work if only the government does it, but requires participation of all elements of society in their respective areas. The government really needs the participation of various parties, namely the business world, the community, Covid-19 volunteers, community leaders and the media. In addition, community behavior is expected to be disciplined in implementing the health protocol, namely 3M (maintaining distance, wearing masks and washing hands frequently), with 3M discipline being the key to strengthening the implementation of 3T (testing, tracing, treatment) down to the village level. In addition, social distancing, long-distance travel restrictions, and proper promotion and education to the public are forms of public health efforts in breaking the chain of the spread of the Corona virus. In fact, there are still people who don't follow the rules, go out on motorbikes, don't wear masks and helmets, don't maintain social distancing, still crowd in the market, they tend to ignore the rules for wearing masks, even though there are rules from PerWali Semarang number 57 of 2020 article 6 paragraph 3

This study aims to: 1) describe the effect of skills on employee performance at the Office of the Agency for Personnel and Human Resources Empowerment Majene Regency, 2) describe the influence of facilities on employee performance at the Office of the Agency for Personnel and Human Resources Empowerment Majene Regency and 3) explain which variables dominant influence on employee performance at the Office of the Agency for Personnel and Human Resources Empowerment Majene Regency. The research which was conducted from September to December 2021 at the Office of the Personnel and Human Resources Empowerment Agency of Majene Regency was a research with a quantitative approach. The population taken is all employees, totaling 50 people. Because the population does not exceed 100 people, so the sample from the study is the entire population. The research was analyzed using SPSS. The results showed that 1) skills had a significant effect on the performance of employees of the Majene Regency Personnel and Human Resources Empowerment Agency, 2) facilities had a significant effect on the employee performance of the Majene Regency Civil Service and Human Resources Empowerment Agency and 3) More Dominant Facilities had a significant effect on Employee Performance of the Majene Regency Personnel and Human Resources Empowerment Agency.

The research aims to determine the application of the Raw Material inventory Accounting System at PT  Industri Kapal  ndonesia (Persero). The type of research used s descriptive qualitative. Data obtained through observation, interviews, and documentation. The research conducted from July to September 2021. The results showed that the accounting system for raw material inventory at PT Industri Kapal  Indonesia (Persero) has been effective, this can be seen by the existence of  interrelated functions. Then the  inventory recording method used  is the perpetual recording method and the FIFO (First  In First Out) valuation method. And the procedures that form the inventory system at PT Industri Kapal  Indonesia (Persero) are quite good because of the division of tasks and documents that can be accounted for.

This study aims to determine the effect of leadership style on employee performance at the Majene Regency Population and Civil Registry Office, to determine the effect of supervision on employee performance at the Majene Regency Population and Civil Registry Office, to determine the effect of work discipline on employee performance at the Majene Regency Population and Civil Registry Office. and find out which variable is more dominant in influencing employee performance at the Office of Population and Civil Registry of Majene Regency. This study uses a quantitative approach with data analysis techniques using SPSS. The results showed that 1) Leadership Style had an effect on Employee Performance at the Department of Population and Civil Registry of Majene Regency, 2) Supervision had an effect on Employee Performance at the Department of Population and Civil Registry of Majene Regency, 3) Work Discipline had no effect on Employee Performance at the Department of Population and Civil Registration. Civil Registry of Majene Regency and 4) Leadership Style variable has more influence on Employee Performance at the Department of Population and Civil Registry of Majene Regency.   Keywords: leadership, supervision, work discipline, employee performance

This research aims to find out the influence of discipline on employee performance in hospitals. Ibn Sina YBW Umi Makassar. The type of data used is qualitative and quantitative data, then the data source used, namely primary data and secondary data. The collected data is analyzed in a scriptive manner, meaning that the data obtained in the field is processed in such a way that it provides a systematic understanding, then statistical calculations are held with simple regression analysis, coefisen correlation coefficient of determination (r) and t-test, From the results of calculations obtained values of y = 17.51 + 0.63 x, while the value of correlation coefficient (r) of 0.527 and coefficient of determination (r2) of 27.77% and the remaining 22.23%  It is influenced by other factors that were not studied. While the results of the distribution are: t (t-table) = 2,034, from the calculation of the distribution t (thitung) = 3,562, so that it can be known t (thitung) > t table (3,562 > 2,034, so that Ha received and rejected H0, which means, discipline has a significant positive effect on employee performance in hospital. Ibn Sina YBW UMI Makassar.

This study aims to analyze the Arrangement of Term Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The results of this study indicate that Islamic Law on the Application of the Term of Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is something that is very helpful in distributing some assets in the form of movable and immovable assets to be used as benefit and with the existence of term waqf. time expands the space in distributing part of the assets with a period of time agreed upon by the wakif and the recipient.

Fenomena yang terjadi banyak sekali kasus yang telah terungkap bahwa makanan dan/atau minuman yang beredar di masyarakat, sebagian merupakan “makanan dan/atau minuman yang berbahaya atau mengandung zat kimia yang secara aturan melebihi takaran/porsi di luar aturan yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum   pidana terhadap penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar. Jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normative digunakan sebagai sumber bahan hukum. Pelaku diduga melanggar pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selain itu, dalam Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) UU Pangan diatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Namun, perlu diperhatikan, ketentuan pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo yang dilatar belakangi oleh merebaknya pandemi Covid-19 yang menyebar luas ke penjuru daerah di dunia terutama di Kabupaten Situbondo. Untuk pengendalian percepatan penyebaran covid-19 Bupati Situbondo menerbitkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Metode Penelitian pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang – undang, peraturan daerah serta rancangan undang-undang, dengan metode pendekatan diantaranya peraturan perundang-undangan (stute approach) dan pendekatan konseptual.   Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menangani Covid-19 berdasarkan UUD 1945 dimana pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif didalamnya, khususnya di Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan perbup yang mengatur masyarakatnya taat protokol kesehatan. Namun jika tidak ditaati aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2).