Publication Search

Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah dari pihak penjual yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila akta peralihan hak karena jual beli tersebut di buat oleh PPAT, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan jual beli dibawah tangan.Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana akibat hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dmk? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan?. Metode pendekatan ini Yuridis Normatif dengan spesifikasi Deskriptif  Analitis, serta menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi bahan  hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh dengan cara studi pusaka dan wawancara secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu 1) akibat hukum bagi pembeli terhadap jual beli di bawah tangan yaitu, tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya ke kantor Pertanahan Setempat. 2) Majelis Hakim mempertimbangkan asas perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah karena mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dengan mengajukan surat-surat bukti, sehingga dengan pertimbangan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan seluruhnya. 3)  Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yaitu dengan menempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Demak dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan dasar permohonan baliknama, maka Badan Pertanahan Nasional dapat mencatat peralihan hak atas kepemilikan tanahnya.

Kepemilikan hak atas tanah salah satunya dapat melalui hibah. Pejabat Umum Pembuat Akta tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara pemblokiran balik nama objek hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/Pdt/2021. Perumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021 tentang perkara pemblokiran balik nama objek hibah, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam perkara pemblokiran balik nama objek hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021, 3) Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021. Metode pendekatan adalah yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis, sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi dokumen/Pustaka dan metode analisis data secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengikuti argumentasi hukum pada putusan hakim tingkat banding menolak permohonan kasasi dari pemohon. 2) Perlindungan hukum terhadap PPAT yang diminta sebagai tergugat oleh penyidik, jaksa maupun hakim telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. 3) Akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap PPAT bahwa PPAT tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap permohonan balik nama objek hibah Hak Milik tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta adalah kehendak dari para pihak, dimana PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang.

Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah, dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan badan hukum. Yang disengketakan, dapat menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Timbulnya sengketa tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau Badan Hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari penggugat. Materi gugatan dapat berupa tuntutan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Penulis disini memfokuskan terhadap persoalan kekuatan akta PPJB (perjanjian perikatan jual beli) dalam peyelesaian splitsing tanah yang dijaminkan dengan perumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam akta PPJB yang obyeknya dijaminkan oleh penjual, Apa saja faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya obyek PPJB di jaminkan oleh penjual, Bagaimana kekuatan pembuktian Akta PPJB berdasarkan Putusan Perkara No. 3189 K/PDT/2020. Jo. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PN.SMG Jo. Putusan No. 104/Pdt/2020/PT. SMG, dan bagaimana seharusnya pemenuhan hak pembeli dalam akta PPJB yang obyeknya dijaminkan oleh penjual. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah metode pendekatan yuridis normatif. Garis besar kesimpulannya adalah semua perjanjian yang sah mempunyai perlindungan hukum pada para pihaknya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian obligatoir yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya penandatanganan AJB, yang dapat dilakukan secara bawah tangan ataupun secara outentik. PPJB mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris karena merupakan akta autentik dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini akan mengkaji tentang Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta  Jual Beli Hak Atas Tanah oleh bukan pemilik, seharusnya dibuat dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh Notaris/PPAT. Hal ini disebabkan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris/PPAT yang mengandung cacat hukum akan merugikan para pihak atau salah satu pihak dan berakibat dapat dimintakan pembatalan akta ke Hakim. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa tanggung jawab Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik? (2) Bagaimana akibat hukumnya terhadap Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik? (3) Pertimbangan hukum hakim untuk Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik dalam kasus putusan No. 347/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim? Metode penelitian penulis yang digunakan adalah penelitian yurids normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, sumber dan jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan internet, metode analisis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Akibat hukum akta jual beli yang dibuat karena adanya pembuatan akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik maka terhadap akta tersebut dapat diajukan pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1328 Jo. 1449 KUHPerdata. (2) Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur dan kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini Notaris/PPAT tidak sampai wewenang dan tujuannya untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif terhadap keterangan-keterangan atau fakta yang tidak benar akibat adanya itikad tidak baik yang disertakan oleh salah satu pihak sepanjang secara administratif sudah dipenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku. (3) pertimbangan hakim menyatakan bahwa akta jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Tergugat I) tidak sah atau mengandung kesalahan hukum atau cacat hukum karena dibuatnya atau diterbitkannya Akta Jual tanpa sepengetahuan atau persetujuan Tergugat, maka AJB tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum, sehingga tidak berlaku mengikat secara hukum.

The spread of crime in cyberspace does not escape the crime of pornography, taking advantage of the large storage capacity that Telegram offers has provoked a number of ignorant people to use this social media to spread paid pornographic content. The purpose of this study is to examine and understand what criminal liability and compensation can be imposed on perpetrators of spreading and buying and selling negative content in the Telegram application. Writing scientific journal articles uses a normative research methodology, in which this research uses a statutory approach. The results of the study show that criminal liability that can ensnare perpetrators of pornographic crimes is regulated more specifically based on the principle of lex specialis derogate lex generalis in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.    

In adolescence vulnerable to the influence of drugs. In these adolescents drugs can be introduced through association. Teenagers are also in a phase of searching for identity where they are curious. At this time they also began to be less supervised by their parents. This is because drugs have an unfavorable impact on mental and physical health as well as adolescents where teenagers are still of school age. so it is very important to conduct legal counseling regarding drug abuse to adolescents. So it is necessary to know the meaning of drugs, types of drugs, routes of drug use, the basic laws of drug abuse, and what are examples of drug abuse. The teaching method uses the focuser method, brainstorming, ranking exercises, group discussion forums, critical thinking, question and answer. The purpose of this writing is to find out how the law regarding drug counseling to teenagers in Cimindi. Apart from that, it is also to add insight to teenagers and so that teenagers can convey it back to the people around them. So that legal counseling can be useful for many people. So that legal counseling regarding narcotics can be a preventive measure to deal with drug cases in adolescents. This legal counseling activity was carried out for Cimindi youth, especially for hangout youth, youth organizations, and futsal children.

This research is intended to examine and analyze the implementation of the fulfillment of children's rights in dealing with the law in the assimilation process. The type of research used in this study is a qualitative type with a normative method approach. Data collection techniques are carried out using review literature originating from statutory regulations, official records or treatises related to the discussion of a law. In addition, data collection was also carried out from several previous studies. The results of the study show that the current implementation is already under way but not yet fully in accordance with the principles of child protection. In addition, the fulfillment of the assimilation right given to correctional students should prioritize the provision of assimilation in the form of educational activities outside the fostering institution. This is so that children can adapt to the school environment when they finish serving their sentence.    

Seorang anak di saat usia remaja dan menjelang dewasa membutuhkan kasing dan dikarenakan atas potensi dri seorang ibu anak pad ornag tua sudah tidak perduli dan hal Ini menyebabkan permasalahan yang berat dari nilai dan aspek respon. Akan tetapi anak ini seharusnya bisa bermain selayaknya anak pada umumnya dan bukannya tidak diperdulikan. menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada pengumpulan berperan serta, menganalisa dark teori mendalam Pola karaktersitik anak dikota bandar lampung mempunyai hal peranan yang begitu kuat atas aspeknya namun, pola perilaku atas masalah ini yang terjadi pada anak di kota bandar lampung mempunyai dampak keragaman yang masaalag yang ada sehingga dari pola ini menjadi sebuah aspek pemahaman yang begitu aneka ragak pola dan tingkah laku. Permasalahan anak di bandar lampung, ini akan membuat dampak permasalahan yang panjang karena pola hal ini, akan membuat jangka yang sangat harus di maklumi namun dari dampak ini membuat cakupan penangana solusi ini harus bersifat kuat sistemnya. Untuk hal sistemnya keadaan anak jalanan setidaknya perlu di berikan hak mutlak seperti pendidikan, pekerjaan, dan sekolah.

The hospital is one of the organizations in the service sector that is engaged in efforts to improve public health. In addition, the hospital as oe of the subsystems of health services provides two types of services for the community, namely health services and administrative services. Therefore, as a hospital service institution, it is required to improve its service quality management continuously and continuously in various fields of service provided. So the Dumai City Hospital should be able to provide good service to pattiens with planned management for class B classified hospitals. The purpose of this study was to find out how the management of outpatient services in the field of pregnancy at the Regional General Hospital in Dumai City. This research method uses qualitative research methods with data collection thechniques using primary data and secondary data obtained from the results of observations, interviews, and documentation that the researcher analyzed in obtaining the data. This study uses the theory of Ratminto about service management, namely planning, implementation, and coordination. The results of the study indicate that the service management of the Dumai City Regional Public Hospital still has obstacles in its services such as training of workers who have not all received training, budget, facilities and infrastructure.

This research aims to provide knowledge to the community regarding the limitations for adopted children, especially in terms of inheritance, so that the community is not wrong in providing knowledge about adopted children. This research is a field research (Field Research), the data sources used are primary data sources collected through interviews, documentation and observation. Primary data is obtained directly from respondents regarding inheritance for adopted children in Islamic law and customary law, while secondary data is in the form of legal theories and norms as well as other supporting data obtained from literature, documentation and biographies. All of these data are materials to describe an overview of Islamic law regarding inheritance for adopted children in the perspective of customary law.                Based on the results of the research, it turns out that the Indigenous people of the city of Gorontalo, in giving their inheritance to adopted children, carry out the provisions of Islamic inheritance law and some carry out customary inheritance law. For people who implement Islamic law, the adopted child does not get an inheritance but gets assets in the form of a mandatory testament and may not exceed 1/3 of the assets left behind, while for people who use Javanese customary law they determine their own in accordance with the agreement in the deliberations of experts the heir concerned. It is better for people who adhere to Javanese customs to be given knowledge about Islamic inheritance law.

The current development of internet technology around the world is increasingly sophisticated, all levels of society can enjoy the benefits of this internet. The existence of social media has now become a primary need that cannot be separated from human life. The presence of increasingly diverse social media has become a place for young K-Pop fans to cyberbully on various applications, one of which is Twitter. The selection of topics in this article aims to find out the motives or reasons behind these young K-Pop fans carrying out acts of cyberbullying. In research on this topic, the author will use qualitative methods by collecting non-participatory observational data and in-depth interviews with two informants, whom the author has traced and indeed indicated to be perpetrators of cyberbullying on social media Twitter. The results of the study found that the motives of young KPOP fans to carry out cyberbullying on Twitter social media were due to the nature of fanaticism towards idols, feeling annoyed and angry when they saw posts/tweets that vilified idols, jealousy or envy of other idol fans, lack of understanding of ethics and norms -norms of behavior on social media, and feel satisfied and happy if they feel they have won the debate.

Raj'I divorces is one of the applicable divorces in Indonesia, regulated in the Compilation of Islamic Law Article 117 and Law Number 1 1974 concerning Marriage which is outlined in the divorce. This article will discuss the relevance of the religious court regulation as a form of actualization of the settlement of Raj'I divorce which can be caused by many things, such as infidelity as happened based on decision Number 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm located in Batam, Riau Islands, Indonesia, due to the betrayal of the husband, so they decided to divorce. This research also uses a qualitative approach and secondary data. The result of the research conducted is that the procedural law has clearly regulated and relevant to the regulation of raj'I divorces in Indonesia. This refers to the arrangement of raj'I divorces which is not only regulated through national law but also through Islamic law which has been in line with social, cultural and traditions in the community. The existence of raj'i divorce is only one of several types of divorce regulated through Islamic law and can be integrated with the Muslim community in Indonesia.    

According to data collected by Bandar Lampung Police, between the beginning of the year and the end of 2022, officers handled 2,898 incidents, including 502 reports of motor vehicle theft, 247 reports of theft with aggravation, and 78 reports of theft with violence. The purpose of this article is to describe the legal policy of violent motorcycle theft. This research is a normative legal research, in this research the elements of the crime of theft with violence as formulated in Article 365 of the Criminal Code are studied. The results showed that a person who commits the crime of motorcycle theft with violence can be caught under Article 356 of the Criminal Code. In this case, the factors that cause a person to commit a violent motorcycle theft are economic factors, social environment, opportunity, and less than optimal law enforcement.

This study aims to find out the parties who are related and responsible according to Law Number 38 of 2004 concerning roads (Road Law), for various damage to road infrastructure in the city of Bandar Lampung and their handling and government accountability to parties who are disadvantaged in problems this (273 Law Number 22 of 2009). This study uses normative juridical research with data sources consisting of primary, secondary and tertiary data, analyzed using qualitative data analysis techniques. Data that can be obtained from written materials such as laws, books and documents. And also by using empirical legal research, by using a statutory approach and a case approach, data collection was carried out by means of literature studies and interviews, the data collected was descriptive. (113) Law enforcement for traffic accidents caused by damaged roads, especially in the city of Bandar Lampung, is not only a form of public service, but is a responsibility mandated by law, which if not implemented can lead to serious legal consequences. This study aims to determine law enforcement against traffic accidents caused by damaged roads in the city of Bandar Lampung and what factors become obstacles to law enforcement against traffic accidents caused by damaged roads in the city of Bandar Lampung. The results of research on traffic accident law enforcement due to damaged roads in the city of Bandar Lampung show the weak handling of the traffic police and the Bandar Lampung city government in implementing Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, especially article 273. As well as the effectiveness of law enforcement and implementation that occurred in the implementation of the current road is still considered lacking.

The war between Russia and Ukraine has recently been in the international spotlight. One of the things seen is the weapons technology used. The modernization of weapons technology has prolonged the war on both sides. This article will discuss Javelin and NLAW which are types of portable anti-tank missiles and their use in the Russia-Ukraine war. Man-Portable Anti-tank Systems are shoulder-fired missiles that are used to destroy opposing tanks. Weapons such as the Javelin and NLAW are the result of the development of earlier versions of the Anti-Tank Guided Missile. These "fire and forget" type missiles such as the Javelin belong to the third generation ATGM system. The method used in this research is descriptive qualitative. Data will be obtained through literature studies from secondary sources such as books, documents, online articles, and media online. The data obtained will be analyzed descriptively. The results of this study show that Javelin and NLAW missiles are very effectively used by Ukraine in repelling Russian tanks.

This research examines more deeply the analysis of legal certainty for victims of Doni Salmanan's fraud in trading through an application called QUOTEX. In relation to the decision of the Bale Bandung District Court number 576/Pid.Sus/2022/PN BlB, in which the Panel of Judges gave a verdict of imprisonment and confiscation of assets owned by the defendant generated through trading by utilizing his victims for profit and the assets were confiscated by the state. However, in the verdict there was no decision at all to provide compensation to the victim of Doni Salmanan's fraud, in this case the element of legal justice for the victim was not fulfilled by this decision. However, the aspect of legal certainty for the victim is very strong so that the defendant gets a death sentence and a fine for his actions. The legal certainty in question is a guarantee that the law is carried out properly in processing the rights and obligations of the defendant for his crime. Material law as an element of legal certainty has been carried out and linked to various laws and regulations relating to the case. Law No. 8/1999 on Consumer Protection for the losses suffered by the victim as a consumer, Law No. 19/2016 on the Amendment to Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions because the case involved electronic networking devices, and Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering because in the prosecution the defendant was deemed to have disguised his wealth generated through criminal acts.

This study aims to reinforce the implementation of material and formal law in a crime of sexual violence, in terms of granting restitution from the perpetrator to the victim for his actions, providing legal protection and utilizing criminal law in the trap of a crime of sexual violence. Restitution as referred to in this study is the provision of material from the perpetrator to the victim for his crime because he committed sexual violence which caused the victim to experience physical and psychological suffering, to restore the condition and condition of the victim after the crime, the perpetrator must provide restitution to the victim, the amount of restitution determined by court ruling. In protecting victims of sexual violence to avoid all forms of threats and intimidation, Indonesia has institutions to carry out their obligations. Namely, through the Witness and Victim Protection Agency whose duties, functions and authorities have been granted in accordance with the law. This aims to protect victims who are very vulnerable to all forms of threats and intimidation. Legal protection was also given before the crime occurred, namely by Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Someone who commits a crime of sexual violence will receive legal consequences, in the form of imprisonment, fines, and restitution to the victim, the amount of which is determined by the court. However, if restitution is insufficient, the State is obliged to provide compensation to the victim for the lack of restitution given to the victim.

The post-reform era became public and government awareness of ethnic Chinese. This is evidenced by President Abdurrahman Wahid's decree to relax ethnic Chinese activities. Because in the Old Order, there was a government policy that was anti-Chinese sentiment. There is even a ban on foreigners to trade in Indonesia, as well as ethnic Chinese who become looting and mob rage, victims of sexual violence and so on. Through this Soe Hok Gie film, it depicts the participation of ethnic Chinese in solving the problem of government authoritarianism and saving Indonesia from the economic crisis. In this studyThis type of research uses library research, with a communication approach that uses media text analysis. The data collection technique in this study uses the semiotic analysis research method of Charles Sanders Peirce. The method uses Sign, Object and Interpretant to explain the content of a film.From the film Soe Hok Gie, this research has found themeaning of Sign, Object and Interpretant of ethnic Chinese political participation in the film Soe Hok Gie based on Charles Sander Peirce's semiotic theory. Finding an analysis of Sign, Object and Interpretant of ethnic Chinese political participation in political developments in Indonesia in the film Soe Hok Gie

For a Muslim, the body is a means of worshiping the Khaliq (Allah SWT), both worship that is hablu minan-nas and hablu mina-Allah. Al-Ghazali views the physical aspect as a means to achieve human goals, and a means to carry out religious obligations. The aim of this research is to find out the Islamic perspective on physical education. The research method used is library research. Therefore, this research was obtained from reading results sourced from articles, books, and websites that contain material relevant to this research. The findings in this study are that Islamic law regulates physical education with the aim of being able to get used to healthy living and discipline in maintaining cleanliness, eating patterns, dress patterns, activity patterns and resting as an effective method of maintaining physical health.

This article discusses the legal status of WALHI Bali in filing a lawsuit at the Bali Governor's Court regarding Bali Governor's Decree No. 1.051/03-L/HK/2012. The method used in this research is normative legal method. The focus of this research is to examine PTUN decisions with case registration number: 01/G/2013/PTUN.Dps, as well as to analyze the existence of AAUPB violations in the issuance of the Bali Governor's Decree, as well as to ensure the proper implementation of AAUPB in the preparation and issuance of the Governor's Warrant according to observations Panel of Judges in Decision No: 01/G/2013/PTUN. dps