Publication Search

Jihad dimaknai di dalam Al Qur`an dengan arti yang sangat luas. Secara harfiah adalah mencurahkan semua kemampuan untuk perjuangan menegakkan sebuah keadilan dan memerangi segala bentuk kejahatan untuk kebaikan yang disyariatkan dalam agama. Jihad adalah salah satu perintah kewajiban bagi setiap individu muslim yang dikerjakan sesuai dengan kaidah islam (Al Qur’an dan hadits). Makna lain dari jihad dalam konteks keislaman, yaitu melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri dari kejahatan ataupun rasa malas, dengki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa “Jihad yang paling utama adalah berjihad berjuang melawan hawa nafsu” (Ibnu Najjar dari Abu Dzarr). Setiap bentuk jihad apapun yang dikerjakan sepatutnya ditujukan demi menegakkan sebuah kebenaran agama islam yang membawa keindahan, kebaikan, keselamatan dunia akhirat serta jihad diniatkan semata mengharapkan ridho Allah SWT.    

Gender dan Kekerasan terhadap perempuan saling terkait. Gender dan ketidakadilan gender seringkali mewarnai berbagai relasi dan persoalan sosial berdasarkan isu gender. Indonesia sampai saat ini belum memiliki hukum yang secara tegas mengatur penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Adapun metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam mendukung realisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah melakukan bedah kasus aktual, melaksanakan sosialisasi dan forum pembelajaran gender, melakukan kompetisi essay, membuat unit penanganan kekerasan berbasis gender dan melakukan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini diharapkan bisa membuka wawasan sensitivitas dan praktek sosial dalam relasi gender yang berkeadilan sehingga berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti streotip gender, subordinasi, peran rangkap tiga perempuan, marginalisasi dan kekerasan bisa diminimalisir untuk tidak akan terjadi lagi. Penyadaran ini diarahkan pada pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dari perspektif sosiologi dan hukum. Sekolah diharapkan bisa menjadi agen yang tanggap dan bisa menangani persoalan ketidakadilan dan kekerasan gender di sekolah. Demikian siswa SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang diharapkan dapat membuat perubahan sosial sebagai agen perubahan sosial dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan melaksanakan zero tolerance terhadap tindakantindakan bullying dan kekerasan berbasis gender di sekolah maupun masyarakat sekitarnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Pembagian warisan di antara para ahli waris secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ditentukan oleh pengaturan hak waris menurut hukum Islam. Persoalan warisan saat ini terkait dengan warisan kepada anak kandung yang bukan muslim atau non muslim, hal ini dikarenakan peredaran harta warisan kepada anak non muslim atau berbeda agama jelas tidak diperbolehkan. mendapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan produk perilaku hukum. Oleh karena itu, dalam prakteknya, hakim masih dapat menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan hak waris berdasarkan wasiat wajib bagi anak kandung non muslim atau agama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Sidang Hukum Islam (KHI) yang memaknai bahwa pengaturan umum sebagai penerus utama adalah dia harus beragama Islam, segala sesuatunya sama, pilihan memberikan pemerataan dan keadilan. keuntungan bagi keluarga.  

Hukum adat ialah salah satu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum nasional yang bermuara pada peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur psikologis hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dituangkan dalam peraturan hukum yang baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum rakyat Indonesia. Salah satu unsur inti hukum adat bagi pembangunan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Dalam hukum adat Minangkabau didasarkan atas tatanan hukum ibu atau sering disebut dengan sistem matrilineal. Dalam masyarakat Minangkabau, pusaka terbagi menjadi pusaka tinggi dan pusaka rendah.    

Desa Karangluhur yang cangkupan wilayahnya membentang dari arah timur dimulai dari Dusun Krakal Tamanan sampai wilayah barat. Karena letaknya yang strategis, dan hanya berjarak 1 km dari pasar kertek yang berada di Desa Karangluhur diantaranya Puskesmas 1 Kertek, koramil kertek, dan juga beberapa lembaga keuangan. Selain itu juga ada lembaga pendidikan formal yaitu SMP Negeri 1 Kertek. Selain itu juga ada tempat pendidikan dasar formal dan non formal seperti SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Karangluhur serta MI Maarif Karangluhur yang berlokasi di Dusun Marong. Selain itu juga letak geografis dengan penyebaran penduduk yang terbilang merata, tersebar di empat dusun dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani atau buruh tani. Potensi lain yang ada di Karangluhur yaitu potensi sumber daya manusia (SDM) dengan dibuktikan banyaknya para wirausaha atau usahawan yang menekuni bidang usaha dalam segala hal. Upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagai informasi, dengan menggunakan Penelitian Community Based Participatory Research (CBPR), yaitu penelitian dengan pola kolaborasi antara komunitas dengan dunia pendidikan tinggi yang berorientasi aksi dengan service learning untuk mendukung gerakan sosial demi terwujudnya keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kesadaran pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta keindahan lingkungan terkhusus masyarakat Dusun Marong, Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek.  

Pembinaan Warga Gereja yang Marturia atau bersaksi, Gereja sebagai tubuh Kristus dan tanda iman serta ketundukannya kepada Tuhan, gereja harus bersaksi, terutama dengan mewartakan anugerah, kebenaran, dan keadilan Tuhan kepada masyarakat dalam segala situasi dan tantangan, serta tentang anugerah Tuhan kepada seluruh ciptaan Nya. Bersaksi yang dimaksud adalah membuktikan kasih setianya kepada Kristus yang rela mati dikayu salib, bangkit, dan naik ke surga, supaya manusia kiranya mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan. Tulisan ini bertujuan untuk menggabungkan gereja yang Marturia dengan Pendidikan Agama Kristen (PAK), dimana PAK adalah pendidikan yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab sebagai dasar atau titik acuan. PAK berperan untuk bersaksi kepada masyarakat dengan mendasarkan Alkitab dan Pendidikan Agama Kristen memberikan pengajaran yang sifatnya mendidik serta memberikan bimbingan kepada warga Gereja. Tulisan ini menggunakan metode  kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dengan mencari berbagai sumber-sumber yang terkait dengan topik yang dibahas. Peneliti menggunakan berbagai sumber-sumber data baik berupa buku teks, jurnal ilmiah serta artikel ilmiah yang diambil dari sumber internet. Melalui tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam gereja, dan dapat mengatasi tantangan-tantangan Pembinaan Warga Gereja yang Marturia, terutama di zaman modern ini melalui gereja dan Tenaga PAK, supaya jemaat dan peserta didik terbimbing atas Terimplikasinya pembinaan warga gereja terhadap PAK, sehingga warga jemaat dan peserta didik mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang daripada kesaksian hidup Kristus dengan melaksanakan tugas dan panggilan gereja terutama dengan Marturia atau Bersaksi.

Hubungan hukum dalam pengelolaan lingkungan satuan rumah susun, melibatkan pengelola yang ditunjuk oleh penjual atau perhimpunan pemilik dan penghuni yang dibentuk oleh pemilik dan penghuni satuan rumah susun itu sendiri. Substansi sengketa berkisar mengenai penetapan service charge/IPL (luran Pengelolaan Lingkungan), retribusi dan beban-beban lain yang dianggap oleh pemilik/penghuni rumah susun tidak memperhatikan rasa keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik?, 2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 687/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr.?, 3) Bagaimana akibat hukum putusan tersebut bagi pengelola dengan pemilik? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu melalui mediasi dan gugatan di pengadilan. Pertimbangan hukum majelis hakim penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 687/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr. berdasarkan keabsahan kedudukan pengelola dan keabsahan perjanjian pengelolaan. Putusan pengadilan memiliki akibat hukum bagi pengelola dan pemilik, yaitu pengelola haus memiliki legal standing sementara  pemilik wajib memenuhi kewajiban.

Drama Jangan Menangis Indonesia ini banyak membicarakan tentang penjajahan atau Kolonialisme, dimana-mana tidak ada ketidakadilan, penguasa sudah merajalela yang membuat rakyat ditindas semena-mena, negara bekas jajahan, apakah Indonesia telah benar-benar merdeka? Dengan masih banyaknya kesewenang-wenangan dan penindasan?. Maka peneliti mengambil teori kajian postkolonialisme untuk dijadikan titik tumpu dalam penelitian ini. Dari kata postkolonialisme ini kita bisa menebak bahwa teori ini membahas tentang bagaimana keadaan Indonesia sesudah masa penjajahan.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis lebih jelas lagi keadaan masyarakat Indonesia pada teks drama Jangan Menangis Indonesia dengan menggunakan pendekatan postkolonialism, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dalam drama yang berjudul Jangan Menangis Indonesia yaitu, Pertama bagaimana hegemoni penjajahan yang dilakukan oleh para aparat pemerintahan, Kedua Hegemoni gender merupakan bentuk perlakuan kekuasaan para kaum laki-laki terhadap perempuan, Ketiga bentuk ketidakadilan yang dirasakn oleh masyarakat Indonesial dan yang Terakhir merupakan perlawan masyarakat Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dan membela keadilan.

penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukumPelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk  mencegah  dan  menghapusnya.  Salah  satu  upaya  penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin  meningkat.  Menurut  Suriadi  Gunawan,  peraturan  perundangan yang  mengkriminalisasi  pecandu  narkotika  perlu  ditinjau  kembali  karena tidak  realistis,  contohnya,  dengan  mengkriminalisasikan  pecandu  terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.    

Sebagai negara maju, China masih tidak terlepas dari masalah konflik internal. Salah satunya yaitu konfllik di Uyghur. Uyghur merupakan kelompok etnis minoritas yang sebagian besar beragama Islam, dan terutama berbasis diwilayah Xinjiang, di barat laut China. Berdasarkan sejarahnya, konflik ini dipicu ketimpangan ekonomi, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kekerasan yang secara simultan bergulir di Xinjiang. Dimana Etnis Uyghur muslim mengalami perseteruan dengan pemerintah otoritas China. Universitas Muhammadiyah Surakarta melihat perlunya advokasi hak-hak etnis Uyghur di Xinjiang dan negara-negara suaka. Advokasi dan edukasi ini bertujuan untuk menambah kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam membela etnis Uyghur. Kegiatan ini diikuti oleh 117 peserta dari berbagai kalangan usia dari Indonesia dan India. Peserta memiliki antusiasme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya dialog atau interaksi berupa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Kegiatan ini menyimpulkan pentingnya peran semua pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk berperan aktif dan mendukung terwujudnya keadilan bagi etnis Uyghur.

Kematangan mahasiswa dan sarjana di Surabaya kurang tinggi. Beberapa siswa tidak dapat dan tidak dapat menerima perbedaan politik atau mengekspresikan kemauan politik mereka dengan baik. Mereka terkadang mengkomunikasikan niat politik mereka dengan mengambil tindakan anarkis. Pada saat yang sama, hal ini akan membahayakan persatuan negara kita, karena pelajar adalah bagian dari masa depan negara kita. Mengenai situasi ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang memiliki kematangan politik yang memadai. Masalah pendidikan demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan solusi yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan tindakan politik yang santun. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, politik dan demokrasi, hal ini benar adanya, karena semua warga negara berada di bidang hukum. Punya posisi yang sama pemerintah. Penerapan nilai-nilai demokrasi dapat membantu siswa memperoleh kedewasaan politik dan demokrasi. Oleh karena itu demokrasi merupakan informasi terpenting dalam negara dan kehidupan bernegara, serta merupakan upaya untuk menjaga keadilan.

Law enforcement within the TNI is carried out jointly in a military criminal justice system, which involves several elements, including: Investigators, Ankum, Prosecutors and Papera. Papera/unit commanders have the obligation to guide soldiers in determining their careers according to the competencies required by TNI regulations. The desire and hope of a Papera/unit commander is for the subordinates/soldiers under him to do their best for the progress of the TNI organization he leads, but in fact, for some reason, there are some Soldiers who violate the laws and regulations, by committing criminal acts. The aim of this research is to show that superiors who have the right to punish (Ankum)/unit commanders have the obligation to guide soldiers in determining their careers according to the competencies required by regulations within the TNI. The desire and hope of a unit commander is for the subordinates/soldiers under him to do their best for the progress of the TNI organization he leads, but in fact, for some reason, there are some Soldiers who violate the laws and regulations, by committing criminal acts. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that in the ongoing legal process, superiors who have the right to punish (Ankum) and Papera have 2 (two) paths in an effort to defend their service members from being punished or dishonorably dismissed (fired) due to considerations of military interests. with several considerations such as the TNI soldier having abilities that are really needed by the unit, the TNI soldier being assessed for good behavior on a daily basis or other considerations, so that Ankum can try through these 2 (two) paths, namely providing recommendations to be retained as a TNI soldier and submitting efforts law according to statutory regulations.

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran norma dan keadilan pada PPKn bagi peserta didik kelas VII SMP Negeri 23 Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaran, kepala sekolah dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa proses pembelajaran norma dan keadilan dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 23 Surakarta kurang optimal. Hal tersebut ditujukkan dengan hasil penilaian aspek afektif yaitu kurang optimal, hal tersebut ditunjukkaan siswa kurang aktif menjawab pertanyaan serta siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Hasil penilaian aspek psikomotorik yaitu aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil kerja kelompok di depan kelas sudah baik. Siswa saat mempersentasikan jawabannya di depan kelas dengan percaya diri.  Kata Kunci: Proses Pembelajaran, Norma, Keadilan, PPKnABSTRACTThe aim of the research is to find out the process of norms and justice learnings on civics of 7th grade students at SMP 23 Surakarta. The kind of research is descriptive qualitative research. The sources of data are primary and secondary data. The subjects of the research are teachers of civics subject, the principal, and the students. The methods of collecting the data are observation, interview, and documentation. The trustworthiness was conducted through source and method triangulation. The technique of analyzing the data used interative analysis model. The research findings show that the process of norms and justice learnings on civics of 7th grade students at SMP Negeri 23 Surakarta is less optimum. It could be viewed from less optimum affective factor showed from the studenst who are less active in answering questions and they less pay attetion of the teacter. The result of assessment from psychomotor aspect is that the activity of the students in conveying the result of group activity in front of the class is good. They present their answer confidently.Keywords: Learning Process, Norms, Justice, Civics subject.Â

Penelitian ini berjudul Implementasi Kedisiplinan Karyawan Dalam Peningkatan Kinerja di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kedisiplinan Karyawan dalam peningkatan Kinerja. Faktor-faktor pendukung Kedisiplinan Kerja Karyawan dan Faktor- Faktor Penghambat Kedisiplinan Kerja Karyawan di PT. Delta Dunia Sandang Tekstil Demak.  Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket( kuesioner), observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan metode analisisdata yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, kualitatif dengan angkaprosentase. Berdasarkan penelitian yang diuraikan dalam Tugas Akhir ini dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin kerja karyawan di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak dilaksanakan dengan menetapkan peraturan, kewajiban dan larangan. Pelaksanaan disiplin kerja pegawai di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak juga menerapkan sistem keadilan dengan cara memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment), dan melalui pendekatan progresif. Faktor-faktor yang menjadi pendukung kedisiplinan kerja di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak adalah kepemimpinan, balas jasa / penghargaan, motivasi kerja dan sanksi. Dalam hal ini sanksi menjadi faktor pendukung yang sangat berpengaruh. Faktor penghambat kedisiplinan dalam PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak adalah faktor lingkungan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif dengan angka prosentase menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak dilaksnakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan hasil penghitungan angket. Sebagai penutup penulis mengungkapkan saran agar pelaksanaan disipli kerja pegawai di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak semakin ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan relevannya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data meliputi reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) sebagai Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan sangat berkompeten dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, karena struktur keilmuannya serta posisinya dalam kurikulum nasional Indonesia sangat mendukung, 2) sebagai Pendidikan Keadilan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan dalam membentuk individu yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai moralitas untuk menjauhi perilaku koruptif, serta berpartisipasi dalam membantu negara untuk mewujudkan keadilan sosial, 3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, tentu akan lebih efektif dan menyenangkan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, yang berfokus pada analisis kasus korupsi, sehingga peserta didik mampu mengetahui dan merefleksikan bahayanya praktik korupsi bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan  diantara unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup  dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan  hidup. Budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan  diimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan  suatu kelemahan yang pada akhirnaya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan ”tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita” dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hakim tidak hanya berpedoman pada pemikiran tradisioanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (law in books), tetapi hakim perlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (law in action). Hakim wajib mengggali hukum yang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis.

Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi kerakyatan secaratidak langsung berkaitan dengan Pancasila, khususnya nilai kerakyatan, yaitu“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan“. Yang mempunyai arti yaitu seluruh wakil rakyat harus ikut sertadalam menentukan kebijakan ekonomi harus sesuai dengan kesepakatan bersamaatau mufakat. Hal ini bertujuan untuk menggapai suatu cita-cita masyarakat yangadil, jujur, bertanggung jawab, dan sejahtera. Sehingga kekuatan ekonomi disuatunegara itu lebih dipengaruhi dengan bagaimana sistem ekonomi yang di terapkanoleh negara tersebut. Indonesia saat ini menerapkan sistem ekonomi yang strategisyaitu sistem ekonomi kerakyatan, dimana dalam melaksanakan sistem ekonomiitu dikendalikan oleh rakyat. Tetapi dalam melaksanakan sistem ekonomikerakyatan harus membutuhkan pertimbangan yang matang, seperi indonesiadalam menentukan sisem ekonomi kerakyatan. Jika dilhat dalam sejarah, padaawal mulanya suatu negara berkembang,khususnya indonesia sebelumnyamenganut teori pertumbuhan dalam sistem ekonominya. Indonesia sekarang tidakmenganut teori pertumbuhan karena prinsip tersebut malah mengalami suatukegagalan. Oleh karena itu, Indonesia saat ini memegang teguh pada asasekonomi kerakyatan.Kata kunci: Kerakyatan, Keadilan, Pancasila