Publication Search

Green supply chain pengelolaan sampah merupakan sistem pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip-prinsip lingkungan dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah berbasis maggot Black Soldier Fly (BSF). Penelitian ini menggunakan metode     penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan maggot BSF dapat menjadi solusi alternatif dalam mengolah sampah organik dan menghasilkan produk yang bernilai tambah, seperti pupuk organik dan pakan ternak. Pengelolaan maggot BSF memerlukan pemilihan jenis dan kualitas maggot yang optimal, serta pengelolaan budidaya maggot BSF yang tepat. Selain itu, diperlukan juga sistem manajemen logistik dan distribusi produk akhir yang efektif dan efisien. Dampak sosial dan lingkungan dari green supply chain pengelolaan sampah berbasis maggot BSF juga perlu dievaluasi dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan green supply chain pengelolaan sampah berbasis maggot BSF. Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait strategi pengembangan green supply chain pengelolaan sampah berbasis maggot BSF yang dapat diterapkan di berbagai skala, mulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat industri besar. Dengan mengoptimalkan green supply chain pengelolaan sampah berbasis maggot BSF, diharapkan dapat dihasilkan solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Keberlanjutan usaha adalah suatu proses berjalannya usaha baik yang meliputi pertumbuhan, pengembangan, strategi mempertahankan kelangsungan usaha, dan pengembangan usaha dimana semua itu mengarah pada keberlangsungan dan eksistensi usaha. Kelangsungan usaha adalah jenis konsistensi dalam kondisi operasi bisnis. Dampak keterampilan manajerial, literasi keuangan, dan manajemen risiko terhadap strategi kelangsungan hidup UMKM dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer dan bersifat kuantitatif. Pasar Batik Setono Kota Pekalongan menjadi fokus penelitian. 96 responden yang dipilih secara acak dari sampel dengan menggunakan metode insidental, juga dikenal sebagai random sampling, menjadi sampel. Analisis regresi berganda adalah metode untuk mengolah dan menganalisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan manajerial tidak berpengrauh terhadap keberlangsungan hidup UMKM.

Desa Curug mendapatkan bantuan dana untuk melaksanakan program ODF. Program ODF (Open Defecation Free) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Membangun kesehatan keluarga mandiri bukan hanya melalui program fisik, tetapi kegiatan setelah program tersebut berakhir yang lebih diutamakan supaya berkelanjutan dan berkesinambungan. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran keluarga mengenai pentingnya sanitasi sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam rumah tapak sederhana dan memberikan informasi tentang tata cara membuat sanitasi yang sesuai standar kesehatan. Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah metode penyuluhan. Sanitasi yang sesuai standar kesehatan adalah jamban keluarga lengkap dengan konstruksi septictank dan resapannya yang berjarak 10-11 m dari air bersih. Penyuluhan sanitasi berstandar kesehatan membuka wawasan masyarakat bahwa anak-anak akan terhindar dari stunting, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia unggul sesuai dengan visi misi presiden terpilih periode 2019-2024. Untuk keberlanjutan jamban keluarga mandiri sebaiknya dibentuk tim untuk mengawasi pada saat pembuatan dan pemeliharaan.

Dewasa ini pemerintah Indonesia mempercepat pertumbuhan investasi pada Indonesia guna mewujudkan penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan per kapita di seluruh masyarakat Indonesia. Namun kebijakan itu memiliki resiko pada lingkungan karena peningkatan aktivitas industrial yang menimbulkan pencemaran. Pembangunan berkelanjutan merupakan tahapan dari pembangunan (lahan, kota, bisnis, dan masyarakat) yang berpedoman atas pemenuhan kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dari generasi yang akan datang. Syarat dalam perizinan pada bagian hukum lingkungan yaitu jika aktivitas usaha itu wajib mempunyai AMDAL. Dokumen tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 35 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 1 angka 1 tentang Izin Lingkungan. Metode yang digunakan ialah Metode Pustaka, merupakan metode pembelajaran dari berbagai macam bacaan referensi serta hasil dari gubahan sebelumnya yang sama dan berguna untuk mendapatkan landasan teori pada studi kasus yang akan dikaji dalam penulisan saat ini.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk memanfaatkan sumberdaya akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban yang harus dilakukan juga diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Perbedaan pengkajian dan jenis sanksi yang diterapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif yang ada pada kedua peraturan tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap ketaatan pelaku usaha. Analisis hukum lingkungan yang disampaikan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan akan mendapatkan sanksi administratif dan setiap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Setelah mendapatkan sanksi administratif, pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DELH dan/atau DPLH sebagai komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disebebkan oleh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, sanksi administratif terdapat tambahan jenis yaitu denda admnistratif yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesalahn yang dilakukan pelaku usaha. Pada peraturan terbaru tidak terdapat sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Adanya integrasi pengurusan izin usaha akan memberikan dampak positif, karena sebagai kegiatan preventif. Hal ini akan mengurangi sengketa hukum lingkungan.     Kata Kunci : Lingkungan, Hukum, Sanksi Administratif, Pidana, Denda

Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan  lompatan  ditengah  keterbatasan  yaitu  menjaga  agar  tidak  tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu  meskipun   harus   berjuang   tanpa   batas.   Kepala   Keluarga   menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan,  namun  pada perempuan  tanpa  identitas  hukum,  akses  tertutup  dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19   sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup.

Pemasaran mempunyai peran penting bagi keberlanjutan perusahaan. Melalui pemasaran, hasil produksi dapat diperkenalkan, dan dibeli oleh konsumen. Apabila hasil produksinya baik, dapat menimbulkan kepuasan di hati konsumen maka mereka akan tertarik dan menjadi langganan di suatu produk yang kita kenalkan.Rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Apakah ada pengaruhiklan zakat secara signifikan terhadap loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali? 2. Apakah ada pengaruh signifikan antara media online terhadap loyalitas muzakki di Baznas Provinsi Bali?. 3. Apakah ada pengaruh iklan zakat melalui media online secara simultan terhadap loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali?.Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel iklan terhadap loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali 2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari variabel media online terhadap variabel loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali 3. Untuk mengetahui pengaruh iklan zakat melalui media online.Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan melakukan survei. Populasi pada penelitian ini adalah muzakki di Baznas Provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 43 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah uji regresi berganda dan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS for windows 7 versi 25. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS ditemukan hasil penelitian bahwa uji regresi berganda adalah 1,425 0.221 dan 0.223 serta hasil uji koefisien determinasi R2 sebesar 0,555 dengan nilai signifikan 0,00 < 0,05 dengan secara simultan sebesar 24,934 > 3,23 dengan signifikan 0,00 besarnya nilai loyalita muzaki tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara iklanzakat melalui media online terhadap loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali baik secara parsial atau terpisah maupun secara simultan.

Pemasaran mempunyai peran penting bagi keberlanjutan perusahaan. Melalui pemasaran, hasil produksi dapat diperkenalkan, dan dibeli oleh konsumen. Apabila hasil produksinya baik, dapat menimbulkan kepuasan di hati konsumen maka mereka akan tertarik dan menjadi langganan di suatu produk yang kita kenalkan.Rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Apakah ada pengaruh iklan zakat secara signifikan terhadap loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali? 2. Apakah ada pengaruh signifikan antara media online terhadap loyalitas muzakki di Baznas Provinsi Bali?. 3. Apakah ada pengaruh iklan zakat melalui media online secara simultan terhadap loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali?.Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel iklan terhadap loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali 2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari variabel media online terhadap variabel loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali 3. Untuk mengetahui pengaruh iklan zakat melalui media online.Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan melakukan survei. Populasi pada penelitian ini adalah muzakki di Baznas Provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 43 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah uji regresi berganda dan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS for windows 7 versi 25. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS ditemukan hasil penelitian bahwa uji regresi berganda adalah 1,425 0.221 dan 0.223 serta hasil uji koefisien determinasi R2 sebesar 0,555 dengan nilai signifikan 0,00 < 0,05 dengan secara simultan sebesar 24,934 > 3,23 dengan signifikan 0,00 besarnya nilai loyalita muzaki tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara iklan zakat melalui media online terhadap loyalitas muzaki di Baznas Provinsi Bali baik secara parsial atau terpisah maupun secara simultan.

Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) didirikan pada tahun 2004 sebagai sebuah inisiatif bersama antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tujuan JCLEC adalah untuk memberikan layanan kependidikan yang difokuskan pada bidang  Anti  Teror  dan  Kejahatan  Lintas  Negara.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis model pengembangan organisasi yang dilakukan oleh JCLEC dalam kapasitasnya membangun kerjasama multilateral dan untuk memberikan rekomendasi bagi masa depan JCLEC. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis bagaimana organisasi JCLEC dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan kondisi internal dan masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis, yaitu (1) Bagaimana JCLEC memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  semua  stakeholder,  (2)  Ketidaksetaraan  SDM  antar  level dalam  struktur  organisasi,  (3)  Peran-peran  level  sub  manager  yang  belum  optimal,  (4)  JCLEC sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan banyak pihak, (5) Mempertahankan jaringan alumni dan prestasi, (6) Situasi pandemic Covid-19, (7) Persaingan NGO bersegmen sama, dan (8) Faktor politik antara pemerintah Indonesia dan Australia yang dapat mempengaruhi roda dan arah kebijakan JCLEC. Penelitian ini merekomendasikan JCLEC perlu mempertimbangkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan dari segi (1) pengembangan segi SDM atau personalia, (2) penempatan JCLEC secara strategis terhadap negara donor, (3) pengembangan dan pelaksanaan rencana pemasaran atau media komunikasi, (4) penguatan peran dewan pengawas dan dewan pembina JCLEC, dan (5) model daring dikembangkan untuk keberlanjutan JCLEC.

Abstract SDG's is a sustainability development carried out by the United Nations (UN) as targets in 2030. This descriptive research aims to describe roles of sociopreneur students to achieve some targets from SDG's especially the targets at number one and eight. The method of this research is descriptive qualitative with library literature. The result this research show that students have a strategic role in achieving the targest of SDGs by becoming sociopreneurs to give contributes to society like job vacancies and also their contry to support economy development as well with their business activity. Keywords: SDGs, Sociopreneur, Students.   Abstrak SDGs merupakan pembangunan keberlanjutan yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai target pada tahun 2030. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran mahasiswa sosioprener untuk mencapai beberapa target dari SDGs khususnya pada target nomor satu dan delpan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mencapai target dari SDGs dengan menjadi sosioprener untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti kesempatan bekerja dan juga negara untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan baik melalui aktivitas bisnis mereka. Kata Kunci: SDGs, Sosioprener, Mahasiswa.

BUM Desa, as the economic institution, could keep the continuity of rural society's economy on the pandemic situation. Still, the villagers did not respond yet that institutions and the other side, some BUMDesa did not succeed. The objection of the social service gives public and village officials information and added understanding about BUM Desa's role to keep the continuity of rural communities' economy. The method is carried out virtually. Base on the evaluation that counseling could add up understanding society's and village official about the role of human resources quality dan the trust for developed BUM Desa as a business entity for keeping the continuity economy of rural communities

The growth of financial technology is filled by digital wallet competition in the industry, one of the most known digital payment in Indonesia is OVO. Even so, the obstacles that OVO has can make users switch to another mobile payment provider. This research aims to analyze the impact on continuance usage intention by customers’ trust, and examine factors that influence trust in terms of gender moderation, the theories developed in this study are Innovation Diffusion Theory and Trust Building Framework. The method used to process data in this study are SEM and PLS. The findings of this research state that continuance usage intention is positively influenced by trust. Trust is significantly influenced by reputation, followed by customization, security, and mobility.

Ekowisata adalah salah satu industri wisata yang makin berkembang. Salah satu kendala dalam manajemen ekowisata adalah bagaimana mencari keuntungan disamping tetap menjaga keaslian lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal. Salah satu keunikan ekowisata adalah bagaimana memberikan pengalaman unik berinteraksi langung dengan satwa Kera asli Indonesia. Penelitian ini menganalisa pengelolaan dan tantangan yang ditemukan di Goa Kreo, Desa Kandri, Gunungpati Semarang sebagai salah satu ekowisata yang mengandalkan keberlanjutan komunitas Kera jinak penunggu goa. Metode Penelitian ini Menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengelola Goa Kreo, petugas kebersihan, dan pengunjung. Data dikumpulkan melalui proses in-depth interview. Hasil temuan di lapangan adalah masih terbatasnya anggaran pakan kera dari pengelola Goa Kreo dan lemahnya pengawasan seperti bebasnya pengunjung yang memberi sembarang makananan dan minuman pada Kera yang menjadi nilai negatif dalam keberlanjutan komunitas Kera. Diharapkan dengan menerapkan strategi ekowisata yang benar, pengelola bisa memanfaatkan peluang yang ada seperti menjual produk pakan khusus kera pada pengunjung, sehingga kesehatan kera bisa lebih terjaga. Perlu dibuat event-event wisata unik untuk lebih menarik pengunjung.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan  tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal. Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya.Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses truka ( olah lahan ) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan  status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN. Faktor yang mendorong dilkukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnyaagar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, ari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budayaagar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat). Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulaan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip -prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentangPendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.

Indonesia telah menerapkan Open Government Data (OGD) sejak tahun 2008, yaitu ketika Undang-UndangKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 tahun 2008 disahkan. Penerapan UU KIP bagi segenap badanpublik, termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai diberlakukan pada tahun 2010, melalui PPNomor 61 tahun 2010. Pengelola KIP di Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID), yang dilaksanakan melalui surat keputusan (SK) pimpinan tertinggi pada badan publik, dimana ketikakonteksnya adalah pemerintah daerah, maka SK ditandatangani oleh Walikota atau Bupati. Secara faktual, Indonesiadimasukkan ke negara yang telah menginisiasi penerapan KIP tetapi berpotensi menghadapi kendala keberlanjutanpenerapannya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah kota yang telah menunjuk dan memiliki PPID masih sebesar86,73% (85 kota dari 98 kota) se Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya persoalan atau faktor-faktor yangmempengaruhi kesediaan atau kesiapan (readiness) untuk mengadopsi sistem baru di dalam ruang lingkupkelembagaannya. Penelitian ini bermaksud untuk untuk mengeksplorasi tentang kesiapan (readiness) untukmengadopsi pengelolaan KIP untuk memberikan layanan informasi dan dokumen kepada masyarakat. Hasilnyadiketahui bahwa faktor komitmen organisasi dan pengelola menjadi bagian dari rendahnya kualitas readinesspengelolaan KIP. Direkomendasikan melalui hasil pendekatan Soft Systems Methodology (SSM), agar dilakukanstrategi readiness organisasi dan pengelola melalui penguatan tata kelola dan penguatan individu dengan dukunganinfrastruktur dan pendanaan yang memadai.

Segala aktivitas yang dilakukan di dalam pembelajaran hendaknya dapat dievaluasi melalui instrumen yang tepat. Berdasarkan survei di lapangan terdapat fenomena anak pintar dengan karakter yang tidak peduli dengan sekitarnya, kemudian ada anak yang berani berbuat apa saja demi mendapatkan nilai terbaik menjadi tren modern di sekolah saat ini. Permasalahan tersebut berkaitan tentang watak perilaku yang menjadi bagian dari ranah afektif. Maka, diperlukan instrumen non tes untuk membantu guru dalam mempertimbangkan dan memutuskan penilaian pada ranah tersebut. Tujuan pengabdian ini melatih dan memahamkan pentingnya instrumen non tes kepada guru-guru Sekolah Dasar di SD N Prawit I No.69 sehingga guru-guru dapat menggunakan instrumen tersebut sebagai evaluasi pada ranah afektif. Metode pelaksanaan program ini dilakukan dengan metode pendekatan: a) partisipatif, b) penyadaran, c) pembelajaran (teori dan praktek), dan d) pendampingan. Sedangkan, mekanisme pelaksanaan pengabdian yaitu persiapan dan pelaksanaan pelatihan yang meliputi: a) penyajian materi, b) penugasan membuat instrumen non tes, c) evaluasi kegiatan (pre test dan post test), refleksi serta penutupan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan sebesar 6,7 % yang didapatkan dari nilai rata-rata pre-test 55,6 dan post test 62,2. Peningkatan ini disertai tanggapan yang positif dan permintaan untuk keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat.Kata kunci: pelatihan, instrumen non tes, afektif

Prinsip­prinsip metodologi perancangan perangkat lunak menjadi basis proses rekayasa aplikasi bisnis  telah  banyak  di  terapkan. Dimana  sebuah metodologi merupakan  kerangka  pijakan  utama  dalam perancangan perangkat lunak profesional untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Tahapan­tahapan dalam membangun sebuah perangkat lunak akan sangat berguna untuk memastikan apakah elemen­elemen proyek pengembangan perangkat lunak telah dikelola dengan baik dan benar. Microsoft Solution Framework  (MSF)  sebagai metodologi  alternatif perancangan  perangkat  lunak menggabungkan  dua  metodologi  yang  berbeda  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh  untuk  menghasilkan sebuah  solusi  perangkat  lunak  yang  lebih  dinamis  dengan  mengadopsi  kelebihan  dari  masing­masing metodologi.  Kedua  metodologi  tersebut  adalah  Waterfall  dan  Spiral.  Metodologi  Waterfall menggambarkan  sebuah  model  proses  yang  statis  dengan  tahapan­tahapan  berlapis  yang menggunakan sebuah milestone sebagai  transisi pada  setiap  tahap perancangan,  sementara metodologi Spiral  (iterative) menerapkan  model  proses  secara  sirkular  tanpa  adanya  cekpoint  atau  milestone.  Namun  kelebihan metodologi spiral adalah mengenai kebutuhan pengembangan secara keberlanjutan dan adanya keterlibatan pemakai dalam pembangunan perangkat  lunak sehingga perangkat  lunak akan selalu berkembang dengan versi dan fitur yang lebih baru.