Publication Search

Simpang empat tak bersinyal memiliki peran penting dalam mengatur pergerakan lalu lintas, namun sering menimbulkan permasalahan ketika volume kendaraan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja simpang empat tak bersinyal di Simpang Jalan DR. Sutomo, Jalan Lintas Utama Sumatera, dan Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan, Kota Baturaja, dengan menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui survei selama tiga hari dengan pengamatan pada jam puncak pagi pukul 07.00-09.00 Wib, siang pukul 12.00-14.00 Wib, dan sore pukul 16.00-18.00 Wib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Senin pukul 08.30–08.45 WIB dengan Qtot = 2.932 SMP/jam dan kapasitas simpang C = 3.446 SMP/jam. Perhitungan kinerja simpang menghasilkan derajat kejenuhan (DJ) = 0,85, tundaan rata-rata = 14,57 detik/SMP, dan peluang antrean berkisar 29%–57%. Berdasarkan kriteria PKJI 2023, simpang ini termasuk dalam Tingkat Pelayanan E Situasi ini menunjukkan bahwa kinerja simpang berada pada kondisi kritis dan tidak stabil.  

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

The Rumah Padat Karya Program in Surabaya City is one of the local government policies to reduce poverty through job creation and empowerment of low-income communities (MBR). This study aims to evaluate the effectiveness of the Rumah Padat Karya Program in reducing poverty rates in Surabaya and to assess its alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 1 (No Poverty), Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), and Goal 11 (Sustainable Cities and Communities). The study employs a formal evaluation approach with a formative evaluation type, given that the program is still ongoing. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed qualitatively. The evaluation was conducted using William N. Dunn’s (2003) criteria, comprising effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results indicate that the program is fairly effective in reducing poverty and unemployment through local workforce absorption and the productive utilization of previously idle government assets. However, limitations remain, including budget constraints, inter-district facility disparities, weak inter-agency coordination, and suboptimal business mentoring and market access. Therefore, it is necessary to strengthen the mentoring system, equalize facilities, and enhance cross-sector collaboration so that the program can run more optimally and sustainably.  

Limbah kulit Jeruk peras , yang sering dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan, sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali. Kulit Jeruk peras  mengandung minyak atsiri yang dapat diolah menjadi reed diffuser, pengharum ruangan alami yang ramah lingkungan. Namun, pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan kulit Jeruk peras  masih terbatas. Siswa SMA, sebagai generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk dunia kerja atau wirausaha, dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan inovasi ini. Melalui pendidikan dan pelatihan, siswa SMA dapat mempelajari proses pembuatan reed diffuser dari kulit Jeruk peras , mulai dari ekstraksi minyak atsiri hingga pengemasan produk. Hal ini tidak hanya melatih keterampilan teknis dan kreativitas, tetapi juga membuka peluang kewirausahaan. Pemanfaatan kulit Jeruk peras  untuk reed diffuser sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dengan menguasai keterampilan ini, siswa SMA dapat berkontribusi dalam mengurangi limbah organik sekaligus menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi. Ini juga mendukung visi pendidikan SMA untuk menciptakan lulusan yang kompeten, kreatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Pengabdian masyarakat kali ini dilaksanakan di SMA Islam 1 Surakarta, Kota Surakarta.

Environmental pollution is a common problem in cities and can increase the likelihood of flooding. The purpose of this study is to analyze environmental pollution as a cause of flooding in the Pekapuran Street area, Depok City. This study applies a descriptive method with a qualitative approach. Data were obtained through observation, documentation, and literature review. Based on the results of the study, it was found that the accumulation of household waste around the drainage channels causes obstruction of water flow, which triggers flooding during rain. In addition, the shallow, mud-filled, and poorly maintained drainage conditions increase the risk of flooding. Low levels of public awareness of environmental cleanliness are also factors that exacerbate the condition. This study concludes that flooding on Pekapuran Street is influenced not only by high rainfall, but also by environmental pollution and a suboptimal drainage system. Based on this, better waste management and drainage maintenance are needed to minimize the risk of flooding in the area.

This study aims to examine the implementation of Probolinggo City Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning the Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, specifically regarding entrepreneurial rights in Kanigaran District. A descriptive qualitative approach with a single case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews with four key informants, field observation, and documentary study. Data analysis used Miles and Huberman's interactive model, interpreted through Thomas B. Smith's policy implementation theory encompassing four variables: Idealized Policy, Target Groups, Implementing Organization, and Environmental Factors. Findings indicate that implementation has been underway but has not yet reached an optimal state. The policy possesses strong normative substance, yet socialization to target groups remains shallow and uneven. Entrepreneurial motivation among persons with disabilities is high, but constrained by limited capital, social stigma, transportation barriers, and insufficient post-training mentorship. The DKUP has conducted training and marketing facilitation programs, however capital support capacity and sustained mentorship remain critically limited. Environmental factors reveal potential through the KDK community and digital technology, while social stigma and transportation infrastructure continue to pose significant obstacles.

This study examines the effectiveness of the GOOL (Dukcapil Go Online) service in accelerating the issuance of birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Probolinggo City. GOOL is a digital-based civil administration service innovation that allows residents to process civil documents without visiting the office in person. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Effectiveness indicators were based on Campbell's (2014) theory, covering: program success, goal achievement, community satisfaction, and overall objective attainment. The findings indicate that the GOOL service is generally effective in expediting birth certificate issuance. Supporting factors include collaboration with healthcare facilities (Indonesian Midwives Association and hospitals), an integrated 3-in-1 service program, and adequate technological infrastructure. Inhibiting factors include technical difficulties during document uploads, unstable internet connections, and limited digital literacy among some residents.

The fishermen's community in Tapak Village, Tugurejo Subdistrict, Semarang faces persistent economic vulnerability driven by fluctuating income, low financial literacy, and exposure to illegal online lending and digital financial fraud. This community service program aimed to strengthen the economic resilience of fishermen's families through participatory financial literacy education. Using a participatory-interactive approach involving coastal community members, the program delivered comprehensive financial literacy training tailored to the needs of coastal communities. Program effectiveness was measured through pre-test and post-test instruments. Results showed significant improvements in participants' understanding of cash flow recording, ability to differentiate needs from wants, household budget planning, and capacity to identify illegal online lending characteristics. This program confirms that context-based participatory education is effective in enhancing the financial capacity and resilience of coastal communities.

This research examines the influence of Price, Income, Taste, Promotion, Location, and Product Quality on consumer demand at Coffee Shops in Pekanbaru City. The population consists of Coffee Shop customers in Pekanbaru City. A nonprobability sampling method with Accidental Sampling technique was applied, involving 100 respondents. Data were analyzed using SEM-PLS approach through SmartPLS 4.0 software. The findings reveal that Price, Promotion, and Product Quality significantly influence consumer demand. In contrast, Income, Taste, and Location do not show a significant effect. Among all variables, Product Quality emerges as the most dominant factor affecting consumer demand at Coffee Shops in Pekanbaru City. Therefore, coffee shop managers in Pekanbaru City need to improve taste consistency, menu variety, presentation, and product quality standards to maintain and increase consumer demand. This research is expected to provide business owners with a basis for formulating more appropriate, competitive, and sustainable customer satisfaction-oriented marketing strategies in the local market.

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan organisasi. Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kadipiro 4 Kota Surakarta, tingginya tuntutan pekerjaan, sistem kompensasi, dan potensi stres kerja menjadi isu yang diduga memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh workload, kompensasi, dan stres kerja terhadap job satisfaction masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh workload, kompensasi, dan stres kerja terhadap job satisfaction pegawai SPPG Kadipiro 4 Kota Surakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 35 pegawai yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan workload, kompensasi, dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction (F = 42,971; sig. = 0,000). Secara parsial, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction (sig. = 0,000), sedangkan workload (sig. = 0,783) dan stres kerja (sig. = 0,310) tidak berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,806 menunjukkan bahwa 80,6% variasi job satisfaction dapat dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kompensasi merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai.

This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Tax Revenue Sharing Fund (DBHP) on Regional Expenditure, as well as to analyze whether the flypaper effect phenomenon occurs in Regencies/Cities in Jambi Province during the 2017-2023 period. The data used in this study is panel data that combines time series data for 7 years and cross-section data from 11 Regencies/Cities in Jambi Province. The analysis method used is panel data regression with the selected model Fixed Effect Model (FEM). The results of the study show that simultaneously (F Test), the variables PAD, DAU, DAK, and DBHP have a significant effect on Regional Expenditure. Partially (t Test), PAD and DBHP do not have a positive and significant effect on Regional Expenditure, while DAU and DAK show a positive and significant effect on Regional Expenditure. This study also found a flypaper effect in regencies/cities in Jambi Province. This indicates that regional governments in Jambi Province tend to be more responsive in increasing regional spending using transfer funds from the central government rather than optimizing their own potential Regional Original Revenue (PAD).

Plastic waste, particularly plastic bottles, has become one of the major challenges in urban environmental management due to its increasing volume and potential to pollute ecosystems. In Bogor City, plastic waste constitutes a significant proportion of daily municipal solid waste, highlighting the need for effective and sustainable waste management models. This study aims to analyze the role of the Reduce, Reuse, Recycle Waste Processing Facility (TPS3R) in managing plastic bottle waste in Bogor City, with a case study of the Eco Techno Park at Ibn Khaldun University (UIKA) Bogor. The research employed a descriptive qualitative method using a case study approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with facility managers, and reviews of relevant documents and literature. The findings indicate that the TPS3R Eco Techno Park has successfully implemented the 3R principles through an integrated system supported by environmentally friendly technologies and a circular economy framework. Plastic bottle waste is managed through sorting, shredding, and recycling processes to produce value-added products, including plastic pellets, handicrafts, and construction materials. In addition, organic waste management is integrated through the cultivation of Black Soldier Fly (BSF) larvae. The facility has contributed to reducing the volume of waste sent to landfills by approximately 18%. The study implies that strengthening regulatory support, enhancing community participation, and developing circular economy-based business models are essential to ensure the long-term sustainability of waste management programs and support Bogor City's waste reduction targets.

The rapid population growth in urban areas has caused various complex problems, such as congestion, air pollution, and the high use of private vehicles, so that it becomes a challenge in realizing sustainable cities and settlements. Public transportation is present as one of the solutions in overcoming these problems because it can increase community mobility and reduce negative impacts on the environment. This study aims to analyze the implementation of Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), TransJakarta, and Electric Rail Trains (KRL) in supporting the achievement of SDGs 11 Sustainable Cities and Settlements. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach. The results show that the MRT and KRL contribute to efforts to reduce carbon emissions and congestion, TransJakarta excels in the aspect of cost affordability while the LRT plays a role in improving urban connectivity efficiently. Thus, public transportation palas an important role in realizing sustainable cities and settlements with the integration between modes of public transportation which is the main factor in supporting the achievement of SDGs 11 optimally.

This community service program aimed to promote a community-based environmental care movement through the planting of productive trees in Meunasah Panggoi Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City. The program was implemented over four weeks using a Community-Based Participatory (CBP) approach, actively involving local residents in the planning, observation, seedling procurement, tree planting, and initial maintenance stages. The observation results indicated that vegetation cover in the village was still limited, highlighting the need for sustainable greening efforts. A total of 25 productive trees, including mango, longan, coconut, guava, and avocado, were successfully planted at several strategic locations. The activity involved village officials, youth groups, and community members, thereby strengthening public participation in environmental conservation. The program not only increased vegetation cover but also reinforced the spirit of mutual cooperation, enhanced collective awareness of environmental preservation, and encouraged the productive use of available land. The productive trees are expected to provide long-term ecological, social, and economic benefits by improving environmental quality and generating harvests that can be utilized by the community. Therefore, community-based greening represents an effective strategy for supporting sustainable environmental development at the village level.

Substandard housing remains a multidimensional urban problem because it intersects with structural safety, indoor environmental quality, sanitation, clean water, poverty, and the effectiveness of policy implementation. This study evaluates the implementation of the substandard housing improvement program (RTLH) in Lubuk Linggau City by integrating a technical audit of housing quality with an implementation analysis based on the variables of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. A descriptive-evaluative mixed approach was applied through field observation, technical scoring of ten rehabilitated houses, document review, and structured interviews with regulators, field facilitators, and beneficiary households. The results show that the cumulative technical conformity index reached 3.325 out of 4.00, equivalent to 83%, and was classified as adequate housing. Structural resilience achieved the highest score at 88%, followed by space adequacy at 85%, natural lighting and ventilation at 80%, and sanitation and clean water at 75%. Five houses were classified as adequate housing, while five were classified as fairly adequate/light substandard housing. The implementation analysis indicates that clear practical communication and facilitator assistance strengthened structural quality, but limited financial resources, weak environmental-health prioritization, and administratively oriented supervision reduced sanitation and ventilation performance. The study recommends standardized septic systems, stronger post-construction technical verification, healthy-housing education, realistic unit budgets, and quality-oriented monitoring.

Land-use changes dominated by impervious surfaces in residential areas reduce the natural infiltration capacity of the soil and increase surface runoff, which may lead to flooding and waterlogging. This study aimed to design a rainwater infiltration well system as an effort to reduce surface runoff in Samudera Afroza 3 Housing Estate, Jambi City. A quantitative approach was employed through field surveys, hydrological analysis, soil permeability testing, GIS-based land-use analysis, and infiltration well design in accordance with SNI 8456:2017 and SNI 03-2453-2002 standards. Rainfall analysis was conducted using maximum daily rainfall data from 2014–2023, applying several probability distributions, with the Gumbel distribution identified as the most representative model. The results revealed that the residential area covers 8,104 m², with 91.84% of the land occupied by built-up surfaces, resulting in limited natural infiltration capacity. The average soil permeability value of 0.00024 m/s indicates favorable conditions for the implementation of infiltration wells. Based on the design calculations, 41 Type III infiltration wells are required, providing a total storage capacity of 289.665 m³ and an infiltration discharge of 0.0919 m³/s. The proposed infiltration well system is capable of reducing runoff volumes by 15.044%, 12.486%, and 11.223% for 2-year, 5-year, and 10-year return periods, respectively. Therefore, infiltration wells can be considered an effective alternative for water conservation and runoff management in residential areas.