Publication Search

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Poultry agribusiness is a key driver of food security and rural economic development in developing countries. However, the sector remains vulnerable to infectious diseases such as avian influenza and Newcastle disease, which can disrupt production systems and supply chain continuity. Although previous studies have examined poultry disease control, biosecurity, and supply chain disruption, evidence on how risk and crisis communication supports outbreak management and resilience in developing-country poultry agribusiness remains fragmented. This study applied a systematic literature review (SLR) approach under PRISMA guidelines to synthesize risk and crisis communication strategies in poultry disease management and their contribution to supply chain resilience. Only seven relevant studies published between 2020 and 2025 met the inclusion criteria and were analyzed using the PICO framework. Quality assessment using the Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), combined with systematic data extraction in Microsoft Excel 2021, was conducted to improve methodological transparency and consistency. The novelty of this review lies in integrating communication strategies, enabling and constraining factors, digital tools, One Health perspectives, and public–private collaboration within a single analytical synthesis. The findings indicate that participatory, transparent, and coordinated communication can support disease prevention and crisis preparedness, particularly when strengthened by stakeholder trust, policy support, training, and accessible information channels. However, limited digital literacy, inadequate infrastructure, and cultural barriers may reduce communication effectiveness. Overall, this review highlights the need for inclusive communication systems and collaborative governance to strengthen poultry supply chain resilience in developing countries, while recognizing that the small evidence base limits broad generalization.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Pulmonary tuberculosis is an infectious disease that remains a public health problem, especially in developing countries such as Indonesia. The transmission of this disease can be prevented through appropriate behavior, which is influenced by the level of individual knowledge. This study aims to determine the relationship between knowledge level and preventive behavior of pulmonary tuberculosis transmission among patients at a public health center. This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The sample consisted of 20 respondents selected using total sampling technique. The research instrument was a questionnaire measuring knowledge and behavior. Data were analyzed using the Chi-Square test. The results showed that most respondents had a good level of knowledge (50.0%) and good preventive behavior (60.0%). The Chi-Square test showed a p-value of 0.000 (p < 0.05), indicating a significant relationship between knowledge level and preventive behavior of pulmonary tuberculosis transmission. In conclusion, there is a significant relationship between knowledge level and preventive behavior, indicating that improving knowledge is essential in preventing tuberculosis transmission.

Needle Stick Injury (NSI) is a serious occupational hazard among healthcare workers due to the risk of transmitting bloodborne pathogens. A preliminary study at Puskesmas X found that 60% of healthcare workers had experienced NSI. This study aimed to analyze the relationship between work standards, skills, and training with the incidence of NSI among healthcare workers (nurses and midwives) at Puskesmas X, East Bolaang Mongondow Regency. An analytical observational study with a cross-sectional design was conducted. A total sampling technique was used, resulting in 37 respondents. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed using statistical tests. The results showed majority of respondents were aged 26–34 years (67.6%), female (81.1%), and had experienced NSI (73.0%). Statistical analysis showed a significant association between work standards (p = 0.018), skills (p < 0.001), and training (p = 0.014) with NSI incidence. Poor work standards, inadequate clinical skills, and limited participation in training were strongly associated with higher rates of NSI. Community health centers are recommended to implement regular occupational safety training programs to improve the technical skills of healthcare workers.

Needle Stick Injury (NSI) is a serious occupational hazard among healthcare workers due to the risk of transmitting bloodborne pathogens. A preliminary study at Puskesmas X found that 60% of healthcare workers had experienced NSI. This study aimed to analyze the relationship between work standards, skills, and training with the incidence of NSI among healthcare workers (nurses and midwives) at Puskesmas X, East Bolaang Mongondow Regency. An analytical observational study with a cross-sectional design was conducted. A total sampling technique was used, resulting in 37 respondents. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed using statistical tests. The results showed majority of respondents were aged 26–34 years (67.6%), female (81.1%), and had experienced NSI (73.0%). Statistical analysis showed a significant association between work standards (p = 0.018), skills (p < 0.001), and training (p = 0.014) with NSI incidence. Poor work standards, inadequate clinical skills, and limited participation in training were strongly associated with higher rates of NSI. Community health centers are recommended to implement regular occupational safety training programs to improve the technical skills of healthcare workers.

Pulmonary tuberculosis is an infectious disease that remains a public health problem, especially in developing countries such as Indonesia. The transmission of this disease can be prevented through appropriate behavior, which is influenced by the level of individual knowledge. This study aims to determine the relationship between knowledge level and preventive behavior of pulmonary tuberculosis transmission among patients at a public health center. This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The sample consisted of 20 respondents selected using total sampling technique. The research instrument was a questionnaire measuring knowledge and behavior. Data were analyzed using the Chi-Square test. The results showed that most respondents had a good level of knowledge (50.0%) and good preventive behavior (60.0%). The Chi-Square test showed a p-value of 0.000 (p < 0.05), indicating a significant relationship between knowledge level and preventive behavior of pulmonary tuberculosis transmission. In conclusion, there is a significant relationship between knowledge level and preventive behavior, indicating that improving knowledge is essential in preventing tuberculosis transmission.

Background: Non-communicable diseases (NCDs) are a leading cause of morbidity and mortality worldwide and pose a significant public health challenge in Indonesia. Indonesian Army (TNI AD) personnel are at risk of developing NCDs due to operational stress, smoking habits, unhealthy dietary patterns, sleep disturbances, and insufficient physical activity outside working hours. Health education is an effective health promotion strategy to improve awareness and encourage healthy lifestyle behaviors for NCD prevention. This community service program aimed to improve the knowledge of Indonesian Army personnel regarding the prevention of non-communicable diseases through health education. Methods: The program was conducted at the 18/YKR Combat Engineer Battalion, Gianyar, Bali, in August 2024 and involved 40 Indonesian Army personnel. The intervention consisted of preparation, health education delivered through lectures and interactive discussions, and evaluation using pre-test and post-test questionnaires to assess participants' knowledge before and after the educational session. Results: Before the intervention, 29 participants (72.5%) had fair knowledge and 11 (27.5%) had good knowledge regarding NCD prevention. Following the health education session, the number of participants with good knowledge increased to 14 (35.0%), while those with fair knowledge decreased to 26 (65.0%). Most participants also demonstrated improved post-test scores, indicating enhanced understanding of NCD risk factors and preventive measures. Conclusion: Health education effectively improved participants' knowledge regarding NCD prevention. Regular and sustainable educational programs in military settings are recommended to strengthen awareness, promote healthy lifestyle practices, and support the prevention of non-communicable diseases among Indonesian Army personnel.

Background:Tuberculosis remains a serious public health challenge in Indonesia, including in Pekalongan City, which sees an annual increase in cases. The still high number of TB cases and deaths each year indicates that the program being implemented is not yet fully effective, therefore requiring active community involvement, increased capacity of health workers, and closer cross-sector integration. Aims: This activity aims to provide comprehensive community nursing care through a promotive and preventive approach, with an emphasis on identifying risky behaviors, knowledge deficits, and non-adherence to TB treatment. Method: The methods used included community assessment, establishing a community nursing diagnosis, planning education-based interventions, implementing outreach and simulation activities, and evaluating outcomes. Results: The results of the activity indicated that most people have limited knowledge about TB prevention, and that risky behaviors and non-adherence to therapy persist. Interventions, including group outreach, interactive discussions, and education on the importance of medication adherence, demonstrated increased knowledge and healthier behavior changes. Conclution: The conclusion of this activity emphasized the importance of the active role of community nurses in reducing TB transmission rates through educational approaches, active surveillance, and cross-sector collaboration. Recommendations focused on strengthening ongoing education and the involvement of families and community health workers in early detection and monitoring of TB patient therapy.

Abstract. This research aims to analyze the effectiveness and reliability of production machines in the process of making public street lighting poles (PJU) at PT. XYZ The main problem faced by the company is high machine downtime so that production targets are not achieved. Therefore, a method is needed that is able to measure machine effectiveness as a whole and identify the main causes of production losses. The method applied includes Overall Equipment Effectiveness (OEE) to measure machine effectiveness based on three components, namely availability, performance and quality. The Total Productive Maintenance (TPM) approach is used to identify factors causing low effectiveness through Six Big Losses analysis. Apart from that, Mean Time To Repair (MTTR) and Mean Time Between Failure (MTBF) are calculated to determine the level of machine reliability. The data used includes machine working hours, downtime, operating time, production quantities, defective products, as well as machine damage and repair data. The analysis results are expected to show the level of machine effectiveness and identify the dominant factors causing downtime. Based on these results, improvement proposals are prepared to reduce downtime, increase machine reliability and improve production productivity Keywords: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance (TPM), Six Big Losses, Downtime, Efektivitas   Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan keandalan mesin produksi pada proses pembuatan tiang penerangan jalan umum (PJU) di PT. XYZ Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah downtime mesin yang tinggi sehingga target produksi tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengukur efektivitas mesin secara menyeluruh dan mengidentifikasi penyebab utama kerugian produksi. Metode yang diterapkan meliputi Overall Equipment Effectiveness (OEE) untuk mengukur efektivitas mesin berdasarkan tiga komponen, yaitu availability, performance, dan quality. Pendekatan Total Productive Maintenance (TPM) digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya efektivitas melalui analisis Six Big Losses. Selain itu, dilakukan perhitungan Mean Time To Repair (MTTR) dan Mean Time Between Failure (MTBF) untuk mengetahui tingkat keandalan mesin. Data yang digunakan mencakup jam kerja mesin, downtime, waktu operasi, jumlah produksi, produk cacat, serta data kerusakan dan perbaikan mesin. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan tingkat efektivitas mesin dan mengidentifikasi faktor dominan penyebab downtime. Berdasarkan hasil tersebut, disusun usulan perbaikan untuk mengurangi downtime, meningkatkan keandalan mesin, dan memperbaiki produktivitas produksi Kata kunci: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance (TPM), Six Big Losses, Downtime Mesin, Efektivitas Mesin

Abstract. PT XYZ, a wooden furniture manufacturing company, served as the research site for this study which applied the Theory of Constraints (TOC) method to analyze production performance and identify bottlenecks. The company faces capacity imbalances between workstations, resulting in production targets that have not been achieved optimally. Data collection involved direct observation and interviews with related parties in the production area. The analysis was conducted by comparing the required capacity with the available capacity at each production workstation. The findings reveal that solid processing, machining, sanding, assembling, painting, and packing have sufficient available capacities to meet production requirements, thus categorized as non-bottleneck processes. In contrast, the panel processing station is identified as the main bottleneck due to its highest workload among all processes. By implementing the Theory of Constraints, the company can identify major constraints and establish improvement priorities to enhance production flow smoothness. It is expected that improvements in bottleneck processes will increase production efficiency, balance capacity among workstations, and support more optimal achievement of production targets. Keywords: bottleneck; capacity; manufacturing; production performance; theory of constraints   Abstrak. PT XYZ sebuah perusahaan manufaktur furnitur kayu, menjadi lokasi penelitian ini yang menggunakan metode Theory of Constraints (TOC) untuk menganalisis kinerja produksi dan mengidentifikasi bottleneck. Perusahaan menghadapi ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja yang menyebabkan target produksi belum terdengar secara optimal. Pengumpulan data meliputi observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait di area produksi. Analisis dilaksanakan dengan membandingkan kapasitas yang dibutuhkan terhadap kapasitas yang tersedia pada setiap stasiun kerja produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahanan solid, machining, sanding, assembling, painting, dan packing memiliki kapasitas yang tersedia yang masih mampu memenuhi kebutuhan produksi, sehingga termasuk kategori non-bottleneck. Sebaliknya, stasiun kerja pembahanan panel diidentifikasi sebagai bottleneck utama karena memiliki tingkat beban kerja tertinggi di antara seluruh proses. Dengan penerapan Theory of Constraints, perusahaan dapat mengidentifikasi kendala utama dan menentukan prioritas perbaikan untuk meningkatkan kelancaran aliran produksi. Diharapkan perbaikan pada proses bottleneck dapat meningkatkan efisiensi produksi, menyeimbangkan kapasitas antar stasiun kerja, serta mendukung pencapaian target output perusahaan secara lebih optimal. Kata kunci: bottleneck; kapasitas; kinerja produksi; manufaktur; theory of constraints

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

This study aims to synthesize empirical and theoretical literature on the Planning–Organizing–Actuating–Controlling (POAC) framework in public sector management, identify asymmetries among its functions, and propose a reconfiguration of POAC that is relevant to digital and collaborative governance. The study employs an integrative literature review by examining classical management literature, peer-reviewed journals, government regulations, and official governance indicators. Data were analyzed thematically based on the four POAC functions and synthesized across themes, using Indonesia during the 2021–2025 period as the empirical context. The findings reveal that planning and organizing functions have developed relatively well, while actuating and especially controlling remain persistent weaknesses. This condition is reflected in improvements in several formal governance indicators, including the Electronic-Based Government System (SPBE) Index, Indonesia’s ranking in the E-Government Development Index (EGDI), Unqualified Audit Opinions (WTP), and public service compliance ratings. However, during the same period, the Corruption Perceptions Index (CPI) declined. These findings indicate a gap between administrative achievements and substantive outcomes, consistent with the concept of means–ends decoupling in neo-institutional theory. The study contributes by bridging classical management theory with contemporary governance paradigms and proposing a Data-driven, Networked, Adaptive, and Participatory (DNAP) model of POAC. Practically, the results highlight the need to strengthen controlling functions and adaptive leadership to foster more effective, transparent, and outcome-oriented public governance.

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk deret waktu (time series) periode 2010–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sedangkan TPT berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan, IPM dan TPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak dapat menjadi salah satu strategi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Introduction: The Beyond Use Date (BUD) is the expiration date for a drug product after its primary packaging has been opened, mixed, or prepared. The BUD differs from the expiration date printed on the manufacturer's packaging and is not always listed on the drug, so many people still don't fully understand this concept.Objective: To evaluate the level of knowledge of Prolanis patients regarding the Beyond Use Date (BUD) at the Purwokerto Utara I Community Health Center before and after being given counseling. Methods: A quantitative descriptive method with a cross-sectional design was used on 20 Prolanis patient respondents. Primary data collection consisted of questionnaires administered before (pretest) and after (posttest) the lecture-based counseling using flyers. Data analysis was performed using univariate analysis. Results: The level of knowledge of Prolanis patients regarding Beyond Use Date before counseling showed that the majority were in the poor category with 16 respondents (80.0%) and the sufficient category with 4 respondents (20.0%). After being given counseling, there was an increase in the good category with 6 respondents (30.0%), but the majority were still in the poor category with 14 respondents (70.0%).Conclusion: The level of knowledge of Prolanis patients regarding Beyond Use Date (BUD) at Purwokerto Utara I Health Center before counseling was mostly in the poor category, and after counseling there was an increase although most were still in the poor category.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan tahun 2011–2025. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh komponen pengeluaran agregat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori dan memanfaatkan data sekunder time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan metode Newey-West Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) Standard Errors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 98,03% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi merupakan strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan.

Stroke is a neurological disorder caused by impaired blood flow to the brain, resulting in brain tissue damage and various functional impairments. One of the common problems experienced by stroke patients is sleep disturbance, which may be influenced by neurological deficits, limited physical mobility, pain, and post-stroke anxiety. Persistent sleep disturbances can delay the recovery process and reduce patients’ quality of life. The long-term use of sleeping medications may lead to adverse effects; therefore, safe and easily applicable complementary therapies are needed. This study aimed to determine the effectiveness of peppermint oil aromatherapy in improving sleep quality among stroke patients in the working area of Barebbo Community Health Center, Bone Regency. The method used was the implementation of complementary therapy through the administration of peppermint oil aromatherapy to stroke patients experiencing sleep disturbances. Sleep quality was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) before and after the intervention. The assessment results showed that before the intervention, patients experienced poor sleep quality, characterized by difficulty initiating sleep, frequent nighttime awakenings, insufficient sleep duration, and daytime fatigue. After receiving peppermint oil aromatherapy, patients demonstrated increased comfort, reduced anxiety, improved ability to initiate sleep, and better overall sleep quality compared to their condition before the intervention. Therefore, peppermint oil aromatherapy was found to be effective in improving sleep quality among stroke patients and can be used as a complementary non-pharmacological intervention in nursing care.

This community service program (PkM) aims to enhance the digital literacy of teachers and students at Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Pusat Putri Klender, East Jakarta, particularly in verifying digital news and content amid pervasive disinformation. Key problems identified include low digital verification competency among senior teachers, limited use of fact-checking tools, and the absence of systematic information management mechanisms within the pesantren. The activity was held on June 10, 2026, employing a blended learning approach combining interactive lectures, hands-on training, and continuous mentoring. Training modules covered: (1) digital literacy for teachers, (2) mitigation of religious information distortion, (3) critical media literacy, (4) videography skills, and (5) content marketing grounded in Islamic values. Thirty teachers and senior students participated. Key outputs include enhanced digital literacy competencies among participants, the Smart Teacher Guidelines module, a donated photography studio equipment set, and national media coverage (JPNN.com). Evaluation results demonstrate significant improvement in participants' understanding of digital information verification, positive content production capability, and motivation to use technology responsibly. This program contributes to SDGs No. 4 (Quality Education), SDGs No. 9 (Innovation), SDGs No. 10 (Reduced Inequalities), and SDGs No. 17 (Partnerships), as well as supporting IKU 3, IKU 5, and IKU 6 of Universitas Negeri Jakarta.