Publication Search

Macao's judicial system is rooted in the Portuguese judicial system (including Spain, Belgium and the Netherlands, all of which are rooted in the French judicial system), namely the inquisitor or non adversarial type of judiciary. is the term Magistrate is used in various systems of government and statutes to refer to the civil officers who administer the law. Both Indonesia and Macau adhere to the European continental legal system. However, in the role of the Prosecutor's Office and the Prosecutor's Office have differences and similarities in the implementation of their duties, functions and obligations. With this study of the role of the Prosecutor's Office, it is hoped that it can provide inspiration for the Attorney General's Office in Indonesia so that it can correct existing deficiencies. This research is a normative research (normative approach), that is, besides relying on normative research, the law is also coupled with a theoretical approach. Furthermore, in analyzing the data, a qualitative approach was used and it was also based on library-based studies, which means that the materials needed for research must be available in libraries, archives and databases, laws and other documents.

Seorang mahasiswa yang mempunyai kewajiban utama yakni dengan tugas perkulihanya, namun di sisi lain mahasiswa juga diharapkan untuk memperbanyak pengalamanya di luar lingkup perkuliahan. Keseimbangan antara keilmuan dan pengalaman menjadikan sebuah tolak ukur perbedaan antara mahasiswa dengan siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan rasional para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memutuskan untuk membagi waktunya dengan menjadi musyrifah tahfidz di Pondok Pesantren Azmania Putri serta pengaruhnya terhadap identitas sosialnya. Penelitian ini meliputi analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam memilih menjadi musyrifah tahfidz di Azmania, kemudian nilai apa yang diperoleh terhadap identitas sosial mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan melalui purposive sampling. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan wawancara terhadap sejumlah responden yang bersangkutan, kemudian mengobservasi keseharian responden. Analisis data yang telah didapkan selanjutnya dikumpukan, direduksi, kemudian disajikan. Para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammdiyah Ponorogo ingin membuktikan tanggung jawab sebagai mahasiswa tidak terbatas pada perkuliahan semata, akan tetapi mahasiswa juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan kebermanfaat melalui keilmuan yang dikuasai khususnya tahfidz Al-Qur’an dengan mengabdi di Pondok Pesantren.

Corruption is an act of misappropriation or abuse that can harm the state for personal gain. Corruption is the enemy of society because it is carried out by people who are irresponsible and this robs people of their rights. This research discusses how the government authority over corrupt practices in state administrative law and the role of state administrative law in efforts to prevent corrupt practices in government. The type of this research is normative jurdicial research with a descriptive approach. The secondary data sources in this research are observations in books, articles, journals, and other documents. Validation of this data using source triangulation techniques, and analyzed with inductive qualitative techniques. This research concludes that government authority is closely related to state administrative law because this law plays an important role in realizing good and clean governance, especially from corruption. The government can create an authority by implementing a closed system policy. To prevent the entry of outsiders and help strengthen government regulation. The role of state administrative law in corruption practices can be in the form of optimizing leadership, improving administration, increasing the integrity and synergy of the bureaucracy, as well as strengthening legal awareness regarding corruption in the community.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 11 responden. Metode analisis yang digunakan adalah skala Likert untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur pada setiap indikator: tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi dan tugas kelompok, kesatuan dan kekompakan kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, suasana kelompok, ketegangan kelompok, keefektifan kelompok, berada pada katagori tinggi dan sedangkan indikator Maksud tersembunyi pada katagori sedang. Secara akumulasi keseluruhan tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan pokdakan tunas giri makmur pada katagori tinggi dengan nilai skor 70,13. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok pembudidaya tunas giri makmur tidak sealalu dalam kondisi statis, tetapi berada dalam kondisi dinamis yang dapat berubah dalam kehidupan kelompok.

Legal certainty can be reached by good and explicit principles in a legislation, as well as its application. Investment requires legal certainty as well. On April 26, 2007, the Investment Law No. 25 of 2007 was enacted. This legislation was enacted to replace Law No. 1 of 1967 on Foreign Investment and Law No. 6 of 1968 on Domestic Investment. There are eleven factors that serve as benchmarks for gauging a country's ease of doing business. One of the indications is related to the resolution of investment conflicts, or in this case, contract enforcement and bankruptcy proceedings. According to the Doing Business 2019 report, Indonesia ranks 73rd (seventy-three) in terms of ease of doing business. Indonesia's EoDB ranking remains distant from the aim of entering the world's top 40 (forty) ranks. This is due to the fact that, among other things, dispute resolution in Indonesia still has various issues, including basic regulations, the trial procedure, and decision implementation. Meanwhile, affordable, fast, and simple conflict resolution facilities are required in the corporate world (according to EoDB indications). The results of this descriptive analytical research utilizing a normative juridical approach reveal that there is no implementing regulation of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, which focuses on discussing investment disputes, therefore there is no strong legal certainty in investing in Indonesia. Furthermore, there are several issues concerning the resolution of bankruptcy cases, some of which stem from regulations, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, some of which can result in certain interests, the length of the bankruptcy court process, and legal certainty following the bankruptcy decision. A breakthrough or update that can support EoDB is required, one of which can be done in the field of investment dispute resolution, particularly connected to contract enforcement and bankruptcy case settlement, by creating implementing regulations and updating associated regulations.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses pembentukan tim akreditasi sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (3) faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah, (4) quality control dari proses pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (5) tindak lanjut persiapan akreditasi sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur’an Serpong, Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) proses pembentukan tim melalui penunjukan ketua tim oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik melalui menghadiri sosialisasi, melakukan checklist instrumen akreditasi, persiapan data akreditasi dan pemenuhan bukti fisik, (3) faktor penghambat yaitu belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah, keterbatasanya waktu, bukti fisik berupa dokumen yang letak nya tidak beraturan dan terkadang tidak adanya bukti berupa foto, fasilitas yang kurang memadai berupa printer, sedangkan faktor pendukung yaitu bantuan dan motivasi kepala sekolah, kerja sama antar tim, dan bantuan stakeholders sekolah (4) quality control melalui pengecekan dan rapat evaluasi, (5) tindak lanjut persiapan dengan membiasakan kelengkapan perangkat sekolah, membuat program sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah terdapat strategi untuk mendapatkan nilai A dan strategi supaya cepat selesai.

Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun implementasi manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar berdasarkan hasil analisis penelitian, sudah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya fungsi manajemen sumber daya manusia. seperti adanya perencanaan, pengembangan karir, peningkatan kompetensi yang baik dan dalam hal kompensasi yang sangat menyejahterakan pegawai. Walaupun dari segi rekrutmen belum sesuai dengan ketentuan yang diakibatkan oeh beberapa factor, salah satunya banyaknya jumlah peserta didik baru yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya namun sedikitnya jumlah pelamar saat pembukaan rekrutmen guru. Maka itu dalam proses rekrutmen, jika ada yang tidak sesuai ketentuan masih bisa diberi kesempatan. Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. 

Local wisdom atau disebut dengan kearifan lokal yang merupakan cara atau suatu kegitan yang sedang di lakukan masyarakat pada daerah tertentu mengenai suatu pemahahan yang sangat mendalam mengenai suatu pengetahuan mengenai bagaimana asal mula dari suatu tempat tinggal yang sedang di tempati sekitar dan memiliki perkembangan Local wisdom atau kearifan lokal adalah cara atau praktik yang dilakukan masyarakat di daerah tertentu tentang pemahaman mendalam mereka yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikembangkan oleh warga setempat secara turun temurun. Kearifan local muncul dari dalam mereka sendiri dan dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam diri masyarakat. Kearifan local merupakan warisan nenek moyang yang menyatu dengan religi, budaya dan adat istiadat.namun sekaran kearifan local sudah mulai memudar karena masyarakat modern menganggap bahwa kehidupan modern lebih baik. Oleh karena iitu literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Metode yang digunakan yaitu sistematik literature review yang didapat dari hasil review dari beberapa sumber artikel.

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triluin (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seca umum. Dikecualikannnya pengadaan tersebut tentu meiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari.    

Kasus korupsi di Indonesia kian hari semakin meningkat, dikutip pada Suarajakarta.id menyatakan bahwa  korupsi di Indonesia semakin memburuk hingga mencapai 58%  Hal tersebut menjadikan lambat tahun korupsi sebagai budaya di Indonesia dan akan sulit untuk diberantas. Dalam artikel ini akan membahas pengimplementasian pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi antikorupsi di Sekolah Dasar. Dalam program pusat edukasi antikorupsi yang disediakan oleh pemerintah ini kepada sekolah dinilai cukup efektif dalam membantu pendidik melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi melalui program ini diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, kesadaran pada diri sendiri akan buruknya melakukan tindakan korupsi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan A4 dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sembilan. Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek wisata Pantai Sembilan dengan analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis A4. Bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu: meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan terutama kapal penyeberangan, meningkatkan kualitas komunikasi/internet sebagai penunjang fasilitas pelayanan, meningkatkan standarisasi keamanan atraksi wisata demi keselamatan pengunjung dan pengembangan daya tarik wisata lainnya di sekitar kawasan Pantai Sembilan, serta menambah jumlah cottage. Pengaruh pengembangan A4 yaitu: dengan standarisasi keamanan atraksi wisata membuat wisatawan merasa aman saat berkunjung, pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan atraksi baru sehingga wisatawan tidak jenuh saat berkunjung, peningkatan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan pada kapal penyeberangan dapat meminimalisir ketakutan calon wisatawan akan resiko kecelakaan di laut, serta peningkatan kualitas internet dan keasrian cottage dapat membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung dalam tenggat waktu yang lebih lama.    

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sedangkan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengalami vacuum of norm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur  sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum  penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain.    

Electronic registration of land certificates has been implemented by the Government through the Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). However, certificate owners often doubt the legal force of electronic certificates, especially their validity to be used as evidence in court. This study examines specifically the juridical review regarding legal certainty obtained by the owner of an electronic land certificate. The research uses a normative juridical approach, with secondary data in the form of legal materials, primary, secondary and tertiary legal materials. Based on research, electronic certificates have a strong legal basis and have legal force as proof of rights to ownership and utilization of land. Thus, the owner of the certificate gets legal certainty in the form of protection of his land asset rights.

The purpose of the study is to determine and analyze the criminal law protection of embezzlement of assets (Boedel Bankruptcy) of debtors that result in losses to creditors, and obstacles to criminal law enforcement for embezzlement of debtors' assets that result in the formulation of the problem What is the position of criminal law Embezzlement of debtors on their assets that causes creditor losses and how to overcome them. The method used in this study uses the Normative juridical approach method, the data sources are secondary data and primary legal materials.  Research Results (1).  Legal protection of the criminal act of embezzlement of the debtor that causes losses to the debtor, after being declared bankrupt by a judge is a criminal act of embezzlement regulated by Article 372 of the Criminal Code and Article 400 paragraph (1) of the Criminal Code, because the fulfillment of the criminal elements is fulfilled. (2). Obstacles faced, Uncooperation of the insolvent debtor in carrying out legal proceedings due to the lack of level of legal awareness possessed by the insolvent debtor. To overcome this, the bankrupt debtor should comply with the contents of the decision of the Supreme Court case Number 2K / Pdt.Sus-Pailit / 2019 willing to submit the legality of access to the curator team that will resolve, and as a good Indonesian citizen must obey, submit, and obey the laws and laws in force in Indonesia.

Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah.  Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.

This study aims to determine how much influence training and work motivation partially or simultaneously on the performance of employees of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. The method that will be used is explanatory research and hypothesis testing. With the survey technique, the questionnaire was distributed with a Likert scale. The determination technique uses saturated sampling with 100 respondents mainly employees who work in the operational division. The data analysis techniques used were descriptive analysis and inferential statistical analysis, namely: 1. Validity and Reliability Test, 2. Multiple Regression Analysis, 3. Coefficient of Determination Analysis (R2), 4. Hypothesis Testing with Partial Test (t test) and Simultaneous Test ( F test) The results of the test and analysis are as follows:1.  There is a positive and significant effect between training on employee performance, with an R Square of 0.489 or 48.9%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05,2. There is a positive and significant effect between motivation on employee performance, with an R Square of 0.470 or 47.0%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.and 3. There is a positive and significant effect between training and motivation simultaneously on employee performance, with an R Square of 0.591 or 59,1%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.  

The Order for Termination of Investigation or hereinafter referred to as SP3 is the authority given attributively to criminal investigators. This paper intends to provide an analysis in terms of normative law regarding the validity of the termination of an investigation carried out based on reconciliation between the suspect and the complainant in the case of ordinary offenses. Research is a main means in developing a science and technology with the aim of revealing the existence of a truth both systematically, methodologically, and consistently through the research process as well as conducting analysis and construction of the data that has been processed and then concluded. Article 109 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that there are three conditions to stop an investigation of a criminal act. First, there is not enough evidence. Second, the act committed by the suspect is not a crime. Third, the investigation was stopped for the sake of law. The fact that the revocation of the police report resulted in the case being discontinued or terminated, as evidenced by the issuance of an Investigation Termination Order or SP3.

The state is an organization that has a purpose. The purpose of this study is to enforce the law regarding permits for waste water disposal in motor vehicle washing businesses and the sanctions imposed by the government on motorized vehicle washing businesses that do not have a waste water disposal permit. Normative juridical research, namely research originating from laws and regulations that present actual facts with the topic of study. Law enforcement of waste water disposal permits in motorized vehicle washing businesses through administrative instruments aims to prevent acts or omissions that violate the law or do not meet the requirements, stop or return to their original state (before the violation). So the focus of administrative sanctions is the actions of violators of the rules. In the Surabaya City Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Water Quality Management and Wastewater Control Article 34 explains the administrative sanctions referred to in the form of: written warning, Government coercion, Freezing of waste water disposal permits, Revocation of waste water disposal permits. In addition to administrative sanctions, there are also criminal sanctions in the form of violations. The local government should socialize the Regional Regulation on Water Quality Management and Wastewater Control to the general public and the organizers of motor vehicle washing wastewater management (motor vehicle washing entrepreneurs) in order to increase legal awareness embedded in the community and it is hoped that the government will issue implementing regulations, namely Regulation Mayor.

Marriage at the age of children has a negative impact on children's growth and development and causes non-fulfillment of children's basic rights. The purpose of this study is to analyze how the application of the age limit for marriage as an effort to protect children. Research method, using normative juridical research type, the type of data used is secondary data and supported by primary data, analysis method using qualitative discrete. The results of the study, Government policy in setting the minimum marriage limit for women from 16 years to 19 (nineteen) years.as stated in Law No. 16 of 2019 has gone through a process and various considerations. This is so that both parties are ready and mature from the physical, psychic and mental sides. Under certain circumstances, the Court may grant marriage dispensation in accordance with applicable laws and regulations, namely Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. Marriage dispensation for minors, is a study of the age limit for a person to marry, or the ideal age to enter the world of marriage. The age of marriage will affect many things on oneself and on the household to be built. The role of the courts through marriage dispensation is significant in providing protection to children. The court has the authority to allow or deny permission for a child to marry or not to marry.

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk  mencegah  dan  menghapusnya.  Salah  satu  upaya  penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin  meningkat.  Menurut  Suriadi  Gunawan,  peraturan  perundangan yang  mengkriminalisasi  pecandu  narkotika  perlu  ditinjau  kembali  karena tidak  realistis,  contohnya,  dengan  mengkriminalisasikan  pecandu  terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.