The Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) in focus is "Jamu Bu’ne," which operates in the beverage sector, specifically in the production of various traditional herbal drinks (jamu). The MSME, named "Jamu Bu’ne Nurhidayah," is located in Petarukan Village, Taman District, Pemalang Regency. This business produces a variety of herbal drinks aimed at promoting public health. Its product range includes jamu kunir asem (turmeric and tamarind), white turmeric, lempuyang, wejah, bitter herbs, stomach herbal remedies, betel leaf, beras kencur (rice and aromatic ginger), and chili lempuyang.
The mentoring methods implemented include several programs such as creating production and promotional videos as a means of product marketing, preparing simple bookkeeping, developing an organizational structure and business profile to provide information about the business’s background, brief history, vision and mission, and best-selling products to consumers, and developing a digital map presence to improve the online visibility and accessibility of Jamu Bu’ne to a broader consumer base.

Keuangan merupakan aspek penting yang melekat dalam kehidupan masyarakat luas terutama para pelaku usaha dan bisnis. UMKM sebaiknya memiliki pengelolaan keuangan yang baik, melakukan pencatatan transaksi, terdapat pemisahan antara modal usaha dan keuangan pribadi serta menyusun  laporan keuangan dengan konsisten dan disiplin sehingga dapat memberikan informasi relevan terkait perkembangan usaha.  Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk pemperkenalkan pembukuan sederhana yang dapat diterapkan untuk mendukung keberlangsungan usaha terutama dalam disiplin mencatat transaksi keuangan. Diharapkan pelatihan ini dapat menjadi media sharing, diskusi, memberikan kebermanfaatan, inspirasi dan juga motivasi mengingat betapa pentingnya mitra UMKM mengontrol keuangan dengan memantau revenue dan cost untuk meningkatkan efisiensi. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada owner dan pengelola UMKM Angkringan Teras. Pelatihan berupa penyusunan pembukuan sederhana dan bagaimana cara menerapkan disiplin keuangan serta cara perhitungan HPP untuk memberikan harga jual yang realistis dan bersaing.

This study aims to examine the validity of evidence obtained by the Indonesian National Police in investigating criminal offenses in the financial services sector during the transitional period between the enactment of the PPSK Law and the Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XXI/2023. The urgency of the study lies in the absence of transitional legal norms, which have created legal uncertainty and a potential formal defect in the admissibility of evidence within the criminal justice process. This research adopts a normative juridical method by combining statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings reveal that police investigations during this period conflicted with the principles of legality and due process of law, rendering the resulting evidence formally invalid. The novelty of this research lies in its focus on the legal consequences of transitional normative gaps and the need for active judicial oversight in assessing the legality of investigative authority. Therefore, this study recommends the establishment of explicit transitional provisions for any shift in investigative authority and the issuance of judicial guidelines by the Supreme Court to ensure the integrity of evidentiary processes in the criminal justice system.
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan alat bukti hasil penyidikan Polri terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan selama masa transisi antara berlakunya UU PPSK hingga Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Urgensi penelitian ini terletak pada kekosongan norma transisional yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi cacat formil pada alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus konkret, dan konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyidikan oleh Polri dalam periode tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, sehingga alat bukti yang diperoleh seharusnya dinyatakan tidak sah secara formil. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap implikasi yuridis dari kekosongan norma transisional dan perlunya kontrol yudisial yang aktif dari hakim dalam memverifikasi kewenangan penyidik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma transisi eksplisit dalam setiap perubahan kewenangan penyidikan dan penyusunan pedoman yudisial oleh Mahkamah Agung guna menjamin integritas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan pada 30 remaja binaan SOS Children's Village Banda Aceh melalui program pelatihan intensif satu hari. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang menggabungkan metode ceramah interaktif dan workshop keterampilan praktis, dengan materi utama berupa motivasi kewirausahaan dan pengenalan peluang usaha. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan motivasi peserta, dimana 90% remaja menyatakan antusiasme tinggi untuk memulai usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan. Namun demikian, teridentifikasi beberapa kendala utama seperti kurangnya pemahaman dasar tentang mekanisme berusaha, keraguan akan kemampuan diri, serta kebingungan dalam menentukan langkah awal memulai bisnis. Faktor pendukung utama adalah semangat dan keterlibatan aktif peserta selama proses pelatihan. Program ini berhasil memperkenalkan berbagai peluang usaha potensial seperti usaha kuliner rumahan, jasa fotografi kreatif, serta kerajinan tangan berbahan lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun motivasi telah berhasil dibangun, diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk mengkonversi semangat tersebut menjadi aksi nyata. Untuk kegiatan serupa di masa depan, disarankan untuk mengembangkan program lanjutan berupa pendampingan intensif, akses permodalan, serta pembentukan jejaring usaha guna memastikan keberlanjutan usaha yang dirintis peserta. Hasil program ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pembinaan kewirausahaan bagi remaja marginal.

Sertifikasi halal merupakan proses verifikasi yang memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan standar kehalalan menurut syariat Islam. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memenuhi ketentuan regulasi pemerintah. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya kesadaran, keterbatasan biaya, anggapan bahwa prosedur sertifikasi rumit, serta kurangnya pendampingan dari pihak terkait. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal serta memberikan pendampingan awal terkait prosedur pengajuan sertifikat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan interaktif dan diskusi langsung bersama pelaku UMKM di wilayah sasaran. Kegiatan telah dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri. Luaran kegiatan berupa publikasi pada jurnal ilmiah, artikel media massa, dan HAKI video edukatif di platform YouTube. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha dapat menjadi katalis positif dalam mendorong UMKM untuk lebih siap dan kompetitif melalui kepemilikan sertifikasi halal.

Menjamurnya pinjaman online berbasis masyarakat telah mendorong inisiatif PkM, namun pemahaman anggota masyarakat terhadap pinjaman tersebut masih tertinggal.  Karena itu, banyak individu, bahkan anggota PKK, terikat dengan pinjaman online mereka.  Mengedukasi para ibu PKK tentang pro dan kontra fintech menjadi tujuan lain dari program ini.  Pendekatan individu terhadap pengelolaan uang hanyalah salah satu bidang yang telah dipengaruhi oleh menjamurnya internet dan bentuk teknologi informasi lainnya.  Sebuah alternatif dari prosedur yang memakan waktu dan rumit yang sering dikaitkan dengan mengajukan pinjaman di bank tradisional, aplikasi pinjaman online baru-baru ini muncul.  Banyak yang tertarik pada layanan ini, terutama mereka yang sangat membutuhkan keuangan, karena persetujuannya yang cepat, akses yang mudah, dan tidak adanya kriteria.  Dengan terlibat dalam kegiatan sosial, para ibu PKK dapat belajar tentang pinjaman internet dan cara menggunakan aplikasi ponsel cerdas dengan aman, sehingga mengurangi kemungkinan mereka mengalami masalah.

This study aims to analyze the legality of establishing the "Koperasi Desa Merah Putih" (Red and White Village Cooperative) through Presidential Instruction Number 9 of 2025 from the perspective of administrative law. The background of this research arises from legal and governance issues, in which the cooperative's establishment is based solely on a presidential instruction, without attribution to a statutory law that carries binding legal authority. The urgency of this study is driven by the potential disharmony between central government policies and village autonomy, as well as the risk of institutional overlap with Village-Owned Enterprises (BUMDes), which are explicitly regulated under Law Number 6 of 2014 on Villages. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The novelty of this study lies in examining presidential authority through the theories of legality, attribution, discretion, and the principles of the General Principles of Good Governance (AUPB) to assess the validity of policies issued through a presidential instruction. This research differs from previous studies by specifically analyzing the legal validity of a presidential instruction as a basis for establishing public legal entities at the village level. The findings indicate that the use of a presidential instruction as the legal foundation for establishing cooperatives does not fulfill the principle of legality and exceeds the limits of lawful administrative discretion, potentially weakening village autonomy and institutional capacity. Therefore, similar policies should be carefully evaluated in light of good governance principles and a sound regulatory framework, and should ideally be supported by a stronger legal basis at minimum, in the form of a presidential regulation, or preferably, through the enactment of a statutory law that explicitly governs the establishment and management of village cooperatives by the central government.
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam perspektif hukum administrasi negara. Latar belakang penelitian ini muncul dari problematika hukum dan tata kelola pemerintahan, di mana kebijakan pembentukan koperasi tersebut hanya berlandaskan pada Inpres tanpa dasar hukum atribusi dalam bentuk undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat langsung. Urgensi penulisan didorong oleh potensi disharmonisasi antara kebijakan pusat dengan otonomi desa serta risiko tumpang tindih kelembagaan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengujian kewenangan Presiden menggunakan teori legalitas, atribusi, diskresi, dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk menilai validitas kebijakan berbasis Inpres. Penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena secara spesifik menelaah keabsahan hukum Inpres sebagai dasar pembentukan badan hukum publik di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Inpres sebagai dasar pendirian koperasi tidak memenuhi asas legalitas dan melampaui batas diskresi yang sah menurut hukum administrasi negara, serta berpotensi melemahkan otonomi dan kapasitas kelembagaan desa. Instrumen kebijakan serupa perlu dievaluasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip good governance dan kerangka regulasi yang sah, serta sebaiknya didukung oleh landasan hukum yang lebih kuat, setidaknya dalam bentuk peraturan presiden, atau idealnya melalui pembentukan undang-undang yang secara eksplisit mengatur pendirian dan tata kelola koperasi desa oleh pemerintah pusat.

The capital market holds a pivotal role in the economy, serving as a platform where investors assess the balance between risk and return. This study aims to analyze how Stock Volatility influences both Beta Risk and Return on Investment (ROI), as well as to examine the impact of Beta Risk on ROI for stocks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2024. Utilizing a quantitative approach through path analysis, the findings indicate that Stock Volatility has a statistically significant negative effect on ROI, while its influence on Beta Risk is not significant. Conversely, Beta Risk shows a significant negative relationship with ROI. These outcomes suggest that higher levels of systematic risk tend to reduce investment returns. The results of this study offer practical insight for investors seeking to understand stock risk behavior in the capital market.

This study was conducted to examine the influence of financial literacy, financial management, and financial technology on the financial performance of MSMEs. This research method applies a literature review by analyzing and synthesizing 10 published journals related to this topic. Analysis of the study results indicates that financial literacy, financial management, and financial technology have a positive and sustainable impact on improving the financial performance of MSMEs. These findings support agency theory which focuses on the importance of monitoring and transparency in financial information reporting, and these findings also support the technology acceptance model (TAM) theory which emphasizes ease in financial services. This research provides benefits for MSME actors in managing and improving financial resources to enhance their performance

The study focuses on how viral content on TikTok influences the Fear of Missing Out (FOMO) experience among Generation Z, particularly in the context of fashion product consumption behavior. This topic is important because Generation Z, as active social media users, are vulnerable to digital social pressure influenced by viral content. The research method used an online survey involving 38 Gen Z TikTok users, with data analyzed using simple linear regression via SPSS. The results indicate a positive and significant effect of viral content on FOMO, with a contribution of 53.7% (R² = 0.537). These findings affirm the role of social media in shaping consumer behavior based on digital trends. The implications are important for the fashion industry and digital marketing in designing effective promotional strategies while considering ethics and digital literacy. In conclusion, viral content on TikTok significantly contributes to increasing FOMO among Generation Z, highlighting the need to enhance digital education to help young consumers manage the influence of online trends.