Marriage certainly has legal consequences, and if the religion is different, various problems will certainly arise. These problems affect the relationship between husband and wife and their children if they have children. In terms of juridical legal regulations regarding interfaith marriages, formally and legally, have not been clearly and firmly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law only states that the validity of a marriage must be carried out according to the laws of each religion and its beliefs. Legal certainty in regulating interfaith marriages in Indonesia still does not have normative legal certainty in legal texts related to marriage. This has clearly given rise to multiple interpretations of the law on interfaith marriages, whereas the unity of meaning in the legal text in a Law is absolute, there should be no double meaning in the legal text or Law, because legal certainty refers to the implementation of clear, permanent, consistent and consequential laws whose implementation cannot be influenced by subjective circumstances.

Poverty in Indonesia is a complex problem involving various economic, social, and political factors. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the percentage of the poor population in Indonesia has decreased, but there are still millions of people living below the poverty line, especially in remote areas with higher poverty rates than urban areas. Empowerment of the dhuafa family is a strategic effort to improve the standard of living and welfare of economically disadvantaged community groups. This empowerment program aims to provide access to resources, education, skills training, and business capital. In a social context, the empowerment of the dhuafa family focuses not only on the economic aspect, but also on increasing the social and psychological capacity of individuals. The method used in the empowerment program is carried out in several stages, namely conducting interviews, observations, and documentation. With the efforts of the dhuafa family empowerment program, it is hoped that Indonesia can reduce poverty and improve the overall welfare of the community.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja staf produksi PT. Aroma Krim Kopi Indonesia. Tujuan karyawan di PT. Departemen produksi Arom Kopikrim Indonesia selama lima tahun sebelumnya menjadi isu dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pekerja di bawah standar. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam pendekatan penelitian ini. Populasi penelitian berjumlah 90 orang dan jumlah sampel adalah 47 orang. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria atau faktor yang telah ditentukan. Regresi linier berganda digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini, sedangkan kuesioner digunakan untuk pengumpulan data. SPSS 25 digunakan untuk mengolah data termasuk validitasnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel motivasi kerja; semakin termotivasi seorang karyawan maka kinerjanya akan semakin baik. Salah satu cara untuk memastikan bahwa persyaratan karyawan terpenuhi adalah dengan menawarkan kompensasi, bonus, dan tunjangan yang sesuai, serta kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Kinerja pegawai dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel disiplin kerja; semakin disiplin seorang pegawai maka kinerjanya akan semakin baik. Selain itu, lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; semakin baik lingkungan kerja maka semakin baik pula kinerja karyawannya

Studies on the relationship between environmental, social, and governance (ESG) and a firm's financial performance remain largely inconclusive. This study attempts to provide empirical evidence that the disagreement among ESG ratings lead to the different results of firm-level studies on the relationship between ESG and financial performance. Tests of multiple models using different ESG rating uncover three types of variations: statistical significance, directionality, and magnitude. This study also indicates that the effect is greater in studies on accounting-based financial performance measures and studies applying composite ESG score. Social dimension consistently presents the highest number of variations compared to environmental and governance dimensions.

Informasi biaya merupakan informasi penting bagi pelaku usaha untuk penentuan harga jual ataupun untuk menentukan target laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengenai perhitungan biaya pada jasa pemain pengganti game online dalam menentukan harga jual jasa. Penelitian ini berfokus pada perhitungan biaya serta metode yang digunakan untuk penentuan harga jual jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pemilik layanan penyedia jasa pemain pengganti game online dengan mengambil 3 (tiga) genre diantaranya adalah MOBA, RPG, dan FPS. Hasil wawancara menunjukan bahwa metode yang digunakan untuk menghitung biaya masih tergolong sederhana dan belum ada perhitungan khusus. Harga jual jasa yang ditawarkan kepada konsumen lebih berpatokan pada harga pasar yang berlaku dan perhitungan biaya merupakan pertimbangan minor.

Stakeholder demands for firms to operate by paying attention to environmental aspects make firms implement GI and EMA. This can attract investors and increase firm value. This research aim to re-examine the relationship between GI and EMA on firm value and examine the role of firm reputation as mediator. Samples of this study were firms registered on BEI and PROPER in 2019-2022 using purposive sampling. This research used Eviews 12. The results show that GI has positive effect on firm value while EMA has negative effect on firm value. Meanwhile, firm reputation has not proven to mediate the relationship between GI and EMA on firm value.

Penelitian ini mengkaji pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan pusat, terutama dalam konteks Presiden Indonesia, Joko Widodo. Konsep akuntabilitas dipahami sebagai kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab secara terbuka dan transparan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam analisis ini, penelitian berfokus pada pemaknaan akuntabilitas melalui transparansi menurut Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dengan menggunakan pendekatan analisis diskursus kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Jokowi menekankan pentingnya keterbukaan dalam melaporkan kinerja lembaga negara kepada publik, serta transparansi dalam menyampaikan visi dan langkah-langkah strategis pemerintah. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial melalui kebijakan nyata yang diimplementasikan. Dengan demikian, perspektif Presiden Jokowi mengenai akuntabilitas memberikan wawasan berharga tentang praktik akuntabilitas dan kebijakan pemerintahan di Indonesia selama masa kepemimpinannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya keterbukaan dan tindakan nyata dalam memperkuat posisi seorang pemimpin sebagai agen yang akuntabel dan transparan dalam tata kelola pemerintahan.

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset negara yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pemerintah kepada masyarakat. BMN dapat juga dioptimalisasi untuk meningkatkan pendapatan negara. Objek penelitian ini yakni satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang berada di Korwil Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara peningkatan kinerja satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Korwil Surabaya melalui BMN dengan pendekatan Resource Based View (RBV). Data yang digunakan adalah data primer melalui metode wawancara dan data sekunder tentang pengelolaan BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pengelolaan BMN pada Korwil Surabaya yakni belum maksimalnya PNBP dari pengelolaan BMN karena adanya berbagai faktor penghambat. Pendekatan RBV digunakan untuk menganalisa karakteristik VRIO sebagai strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya internal organisasi seperti aset tetap, SDM dan organisasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi organisasi.

The maritime industry, traditionally reliant on intuition and experience-based decision-making, is undergoing a transformation with the increasing adoption of digital marketing strategies. However, the epistemological foundations of this transition remain underexplored, particularly in the context of leadership and strategic decision-making. This research examines how maritime leaders, lecturers, and postgraduate students perceive and integrate data-driven marketing strategies into maritime business management. The study provides original value by addressing the gap in maritime leadership research regarding digital marketing epistemology. Unlike previous studies that primarily focus on technical adoption, this research critically analyzes the philosophical and cognitive frameworks influencing digital marketing decision-making. The primary objective is to explore the extent to which digital marketing decisions in maritime leadership are guided by empirical data rather than intuition. Using qualitative research and descriptive analysis, semi-structured interviews were conducted with maritime experts, lecturers, and postgraduate students. Data were analyzed thematically, categorizing responses into competency development, sustainability, and digital transformation barriers. Findings reveal that while data-driven strategies are acknowledged as valuable, traditional leadership models still dominate. Digital marketing adoption is constrained by limited expertise, regulatory challenges, and skepticism toward analytics. The study concludes that bridging this gap requires integrating epistemological inquiry into maritime education and fostering collaboration between industry and academia. Strengthening digital literacy among maritime leaders is essential for ensuring the sustainable and strategic use of digital marketing in the sector.

The rapid advancements in technology and marketing strategies within the maritime industry present both opportunities and ethical challenges. While innovation enhances operational efficiency and consumer engagement, the absence of structured ethical frameworks can lead to privacy violations, regulatory breaches, and deceptive marketing practices. This study examines the role of ethical considerations in technology and marketing management within maritime leadership, emphasizing the need for structured ethical decision-making frameworks to ensure consumer protection, regulatory compliance, and corporate sustainability. This research provides original value by assessing the extent to which ethical principles are integrated into maritime business strategies, addressing gaps in previous research that primarily focuses on profitability over ethical governance. The study explores the following research questions: How do ethical considerations shape decision-making in maritime technology and marketing management? What challenges hinder the implementation of structured ethical frameworks? Using qualitative research methods, semi-structured interviews with industry experts, lecturers, and postgraduate students were conducted, followed by thematic analysis and comparative evaluation. Findings indicate that while ethical decision-making enhances corporate reputation and regulatory compliance, industry-wide implementation remains inconsistent due to weak regulatory enforcement and corporate reluctance. The study concludes that integrating ethical frameworks into maritime leadership training and business education is essential for fostering responsible corporate governance, enhancing consumer trust, and ensuring long-term sustainability.