Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang sudah sesuai dengan   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Warga binaan yang tidak melaksanakan tata tertib kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hambatan pembinaan di Lapas Perempuan dan upaya menghadapi hambatan tersebut dilihat dari segi dana upaya mengatasinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi narapidana, program pembinaan dan sumber daya manusia upaya mengatasi menambah jumlah petugas, dari segi warga binaan upayanya memberi pengarahan dan konseling, serta sarana dan prasarana upaya mengatasi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.Correctional Institution as coaching container inmates   are based correctional system working to realize the criminalization integrative namely to foster and restore unity of life good and useful. The method used in this research is sociology normative. In terms of objectives, this research is descriptive analytical research.The data used is secondary and primary data. The data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Implementation of the correctional system to convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Semarang is in conformity with the Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 about Pemasyarakatan and Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 about Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan every inmate have rights and obligations which is obtained in Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Inmates who do not carry out order obligations will subjected to disciplinary sanctions by Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 about Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Barriers and attempt to deal in Lapas in terms of founding to effort improve welfare, program development and human resources to effort provide guidance and counseling, in terms of inmates, facilities and infrastructure to effort in collaboration with Dinas Pendidikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai ketentuan masa istirahat melahirkan dan menyusui bagi Pekerja perempuan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya perempuan Pekerja melaksanakan perannya sebagai Ibu, sehingga hak-haknya juga harus difasilitasi termasuk dalam hal ini mengenai hak melahirkan dan hak menyusui anak, oleh karena itu Pemerintah harus mengakomodasi hak tersebut dengan layak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Instrumen yuridis yang digunakan yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan dilengkapi dengan Peraturan Perudang-undangan yang relevan, sedangkan aspek normatifnya dikaitkan dengan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder sebagai data pustaka dan metode analisa data menggunakan data kualitatif dengan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan cuti melahirkan dan menyusui anak bagi Pekerja perempuan di Indonesia belum diakomodasi secara layak oleh Pemerintah, sehingga perlu dilakukan upaya revisi terhadap regulasi tersebut.

Berbagai kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia menunjukkan betapa rendahnya perlindungan hukum yang didapat oleh mereka. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan pekerja migran. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi   Kasus Satinah sebagai Mantan TKI di Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah, kendala dan upaya Pemerintah Indonesia mengatasi hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sampel ditentukan dengan teknis purposive sampling, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, pustakaan, dan obsevasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Indonesia meskipun awalnya sangat terlambat dalam menangani kasus ini tapi semua itu dapat terbayarkan dengan keberhasilan dapat membebaskan Satinah dari hukuman mati berupa hukuman pancung. Kendala Pemerintah dalam kasus Satinah adalah hukum yang berbeda karena beda negara dan upaya Pemerintah dalam kasus Satinah adalah pengoptimalan pemenuhan hak-hak Satinah sebagai pekerja migran.  Various cases involving Indonesian migrant workers shows how low the legal protection acquired by them. Though the Government has issued a number of policies related to the protection of migrant workers. This has led the authors to conduct research on the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers' Rights: Case Studies Satinah as a former migrant worker in Saudi Arabia. This study aims to determine the legal protection of the rights of migrant workers in the case of Satinah, constraints and the Indonesian Government's efforts to overcome the rights of migrant workers in Satinah. Method of approach used in this research is juridical normative, with the type of research is descriptive analytical, the sample is determined by technical purposive sampling, the data used is secondary data and primary data were collected through interviews, the library, and the observation is then analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion can be concluded that the legal protection of the rights of migrant workers in the case Satinah have done quite well by the Government of Indonesia although initially very late in dealing with this case but it can be paid off with the success can free Satinah of the death penalty as a punishment beheaded. Government constraints in the case Satinah are different laws for different countries and efforts of the Government in the case Satinah is optimization Satinah fulfillment of the rights of migrant workers.

Artikel hasil penelitian tentang kajian normatif keberadaan toko modern di Kota Semarang akan mengkaji mengenai keberadaan toko modern di Kota Semarang apakah sudah   memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Untuk membahas permasalahan tersebut, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan datanya : studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa   keberadaan toko modern di Kota Semarang sudah memenuhi beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yang belum terpenuhi adalah : ketentuan Pasal 13   & Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.Articles of research on the normative study of the existence of modern stores in the city of Semarang will examine the existence of modern stores in the city of Semarang whether they have fulfilled the provisions in Presidential Regulation No. 112 of 2007. To discuss these problems, the approach method used is normative juridical, with the specifications of analytical descriptive research, data collection methods: documentation and literature study, while the data analysis method used is qualitative analysis.The results of the study show that the existence of a modern shop in Semarang City has fulfilled several provisions in the Presidential Regulation Number 112 of 2007, which has not been fulfilled are: provisions in Article 13 and provisions Article 15 of the Presidential Regulation Number 112 of 2007.

Kegiatan bank secara umum dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan salah satunya berupa kredit oleh lembaga perbankan. Kondisi pada saat ini di mana   orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon nasabah yang bersedia menerima  klausul - klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh   kantor pusat bank tersebut, dari pada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul - klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa nasabah-nasabah debitur yang kebanyakan terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan Hukum Perdata yang lahir melalui perjanjian, sehingga berlaku ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Dalam kegiatan usahanya, bank selalu berusaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah secara preventif dan represif, meliputi perlindungan kepentingan fisik dan ekonomis nasabah.  The activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the bank's headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.The activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the bank's headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.

This paper aims at tracing the negotiation process between self-identity and institutional image of the church among Javanese Christian women, and makes use of a short biography as a narrative. It based on such a biography explored that in order to meet family need sufficiently, a rural pastor should not implement an entrepreneurial project, either personally or organizationally. If an entrepreneurial project inevitably is to do, the Javanese Christian women emphasizing that pastors’ entrepreneurial should go around the ministry they are doing, for instance, making books or teaching in a Christian school or seminary. This paper also argues that the pastors’ family that are in a harmony and self-sufficient is a social gate to show the institutional image of church in society. Due to all Javanese Christian women are having jobs and source of economic income, all of them are brave to negotiate with the church to sustain keep the job that they had been pursued, and involve partly in the church activity. This paper concludes that a simple life that the women showing on their life, and it carried out voluntarily is a kind of personal commitment and calling to support the husband ministry as a pastor.

Produk carica in sirup yang tersusun atas komponen buah carica, air, dan gula. Produk   ini   merupakan produk dengan kadar air tinggi sehingga cepat rusak selama penyimpanan. Oleh karena itu, untuk memperpanjang umur simpan serta meningkatkan mutu produk, diperlukan bahan tambahan pangan (BTP). Adanya kecenderungan penggunaan bahan tambahan pangan seperti pewarna, pengawet, dan pemanis oleh para produsen carica resiko  kesehatan  bila   mengkonsumsi produk tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian survey tentang penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) seperti pewarna, pengawet, dan pemanis pada produk carica in sirup di Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan bahan tambahan pangan meliputi pewarna (Tartrazin, Kuning FCF), pengawet (Asam Benzoat, Asam Sorbat), dan pemanis (sakarin) yang digunakan pada manisan carica in sirup di Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 Februari 2020 di Laboratorium Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Provinsi Jawa Tengah, menggunakan bahan baku carica dalam sirup yang diperoleh dari Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilakukan menggunakan survey dengan metode sampling. Untuk menentukan sampel dengan metode sampling maka seluruh populasi sampel yang jumlahnya kurang dari 100 dijadikan subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kuisioner menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perusahaan tentang Bahan Tambahan Pangan 80% sudah tahu. Dan dari hasil survey menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan pengawet 40% , pewarna 60% dan memenuhi persyaratan.

Secara geografis Indonesia terletak di batas lempeng tektonik Eurasia dan Indo Australia. Hal ini membuat Indonesia  rawan  mengalami  bencana  alam  terutama  gempa bumi.  Gempa bumi  yang  terjadi  karena  adanya tumbukan antar dua lempeng tektonik tersebut menyebabkan kerusakan yang tidak sedikit. Kerusakan akibat gempa bumi  berdampak  pada  aktivitas  manusia  yang  tinggal  di  daerah  yang  dilalui  oleh  gempa.  Pulau  Lombok merupakan salah satu pulau yang terkena serangkaian bencana gempa bumi di Indonesia. Pembangunan kembali bangunan dan fasilitas umum memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi kebutuhan manusia sehari-hari tidak dapat ditunda. Melalui metode pengamatan dapat terlihat bahwa kebutuhan manusia yang penting salah satunya adalah kesehatan.  Kesehatan  diperlukan  untuk keberlangsungan  hidup  mereka  pada  daerah  bencana.  Faktor penting untuk menunjang kesehatan para korban adalah dengan membangun sanitasi yang baik. Sarana sanitasi yang paling berpengaruh pada kesehatan adalah sarana mandi cuci kakus (MCK). Jika ditinjau dari jumlah pemakai yang membutuhkan, maka dapat disimpulkan masyarakat membutuhkan MCK komunal. MCK komunal merupakan fasilitas umum yang dipakai bersama untuk mandi, mencuci, dan buang air. MCK pada daerah pasca bencana harus dibangun sesuai dengan jumlah pemakai, lokasi, sistem penyediaan air bersih, dan sistem pembuangan air limbah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah MCK komunal yang dibangun di Lombok sudah memenuhi standar yang ada.

PKK desa Petungsewu kecamatan Dau kabupaten Malang memiliki potensi yang besar untuk berkembang, baik dari  perspektif  organisasi  maupun  sumber  daya  manusia.  PKK  desa  Petungsewu  sebagai  sebuah  organisasi kemasyarakatan telah memiliki struktur organisasi yang mapan, sudah memiliki jobdescription masing-masing. Semuanya tertulis dalam buku pedoman yang pengurus susun. Agenda kegiatanpun sudah tertulis dalam program kerja tahunan. Program kerja tahunan yang telah disusun, dipajang di ruang PKK sehingga siapapun yang datang berkunjung akan dengan mudah melihatnya. Beberapa kegiatan rutin yang sudah diagendakan adalah arisan, pengumpulan dan pembagian sembako, pengajian bersama dan posyandu. Semua kegiatan terarah untuk orang lain belum ada untuk pengembangan diri. Oleh  karena  itulah Tim Ma Chung Abdimas hadir  di PKK untuk memberikan pelatihan merajut. Harapannya dengan kegiatan ini seluruh anggota PKK desa Petungsewu memiliki ketrampilan  untuk  mengembangkan  dirinya.  Selain  untuk  pengembangan  diri,  ketrampilan  merajut  dari  sisi ekonomi  bisa  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk  mendapatkan  penghasilan  tambahan.  Setelah  melakukan beberapakali pertemuan, baik itu Focus Group Discussion (FGD), rapat koordinasi maupun kunjungan keluarga, akhirnya Tim Ma Chung Abdimas bersama mahasiswa mengadakan pelatihan merajut untuk anggota PKK desa Petungsewu. Ada 82 anggota PKK desa Petungsewu yang hadir untuk mengikuti pelatihan. Ada berbagai bentuk rajutan yang dihasilkan. Mulai dari yang sederhana seperti tatakan gelas sampai yang agak rumit seperti topi dan tempat HP. Diakhir pelatihan, peserta diminta untuk menunjukkan hasil karyanya di depan trainer

Pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada 2 (dua) kegiatan yaitu yang pertama, (1). Membentuk
kelompok multimedia desa dan membuat video profile desa, (2).memberikan motivasi dan pelatihan pada kelompok karang taruna untuk bisa mengolah informasi-informasi perkembangan desa untuk disebarluaskanpada masyarakat melalui sarana internet. Tim abdimas yang akan melaksanakan langsung ke Mitra di desa Curah Cottok ini terdiri dari para mahasiswaJurusan Teknik Elektro, mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur dan Dosen Teknik Elektro - Fakultas Teknik (FT) UKWMS. Abdimas ini merupakan salah satu realisasi dari bentuk kerjasama antara UKWMS dengan desa mitra sekaligus dapat meningkatkan internalisasi dan penerapan nilai PeKA untuk dosen dan mahasiswa.Metode abdimas yang dipergunakan diawali  dengan pelatihan  terlebih  dahulu, kemudian dilanjutkan langsung dengan praktek pembuatan video profil, dimulai dari pengambilan obyek video, editing (pengolahan), rendering (pengemasan video), dan sharing ke jaringan internet, berdasarkan kelompok karang taruna yang sudah dibentuk.Model pendampingan ini mengikuti pola pendampingan dan pengembangan yang telah dilakukan oleh tim abdimas Jurusan Teknik Elektro UKWMS dalam bidang pembuatan pompa air dengan panel tenaga surya – hybrid untuk menarik air dari kedalaman 40 m.Sesuai dengan uraian butir-7 pada halaman-iv bahwa Desa Curah Cottok mempunyai  program “Cottok Innovation  Park  (CIP)  atau  menjadi  tempat  inovasi  wisata”  yaitu mengembangkan wisata pendidikan, maka para generasi muda dilatih untuk dapat membuat dokumentasi kegiatan dalam bentuk video dan dapat disharingkan melalui jaringan internet, sehingga informasi-informasi pengembangan dan kegiatan-kegiatan desa, dapat diketahui oleh masyarakat luas.