AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah yang dialami oleh desa terkait dengan pengelolaan dana desa dan juga untuk menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi untuk Pengelolaan Dana Desa yang meliputi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aktiva Tetap, dan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan prioritas penggunaan Desa juga sesuai berdasarkan Permen Desa PDTT No. 22 tahun 2016, Penerapan sistem akuntansi sesuai dengan undang-undang, tetapi jika dilihat dari sisi pengawasan administrasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terutama dalam proses pengeluaran uang tunai yang belum akuntabel dan seringkali prosedur yang tidak tepat. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa perlu adanya sistem akuntansi terkomputerisasi sehingga nantinya setiap proses akuntansi dapat dilakukan dengan cepat dan output dari laporan keuangan juga akan lebih dapat diandalkan daripada pelaporan secara manual, juga di masa depan diharapkan manajemen terkait dengan desa dana dapat dilakukan lebih akuntabel dan transparan.Kata kunci: Pengelolaan keuangan desa, sistem informasi akuntansi, dana desa

ABSTRAK  Penelitian ini di latar belakangi dengan di zaman era modern ini dan serba instan, internet sudah merambah ke dunia bidang jasa yang disebut sebagai warnet. Pada dasarnya, warnet merupakan salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh satu kelompok atau individu yang memberikan pelayanan berupa jasa internet oleh penggunanya. Biasanya pengguna dikenakan biaya per jam atau paket, sesuai lama penggunannya.Penelitian ini menggunakan pemdekatan kualitatif,lokasi penelitian di warnet MEDIA NET yang terletak di Jl Cinde Barat 1 Ruko No. 2, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Jomblang, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sumber data menggunakan observasi,wawancara,dan dokumentasi.Hasil penelitian ini adalah : produk jasa yang ditawarkan di warnet ini cukup beragam seperti paket pelajar,paket umum,dan paket malam yang sangat diminati oleh banyak kalangan. dapat promosi yang dilakukan adalah hanya menyebar brosur saja di sekolah-sekolah sekitar tempat usaha dan lampu merah di tentara pelajar. Tempat yang dipilih oleh MEDIA NET cukup strategis karena tempat yang dipilih berdekatan dengan sekolah dan pemukiman warga dan yang terpenting dekat dengan jalan raya.  Kata Kunci   : MEDIA NET, Produk,Tempat,Promosi,Harga

ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang   ketertarikan peternak dalam berternak burung lovebird,mengetahui perkembangan burung lovebird dan kelayakan Non finansial dalam berternak lovebird.Penelitianinimenggunakan pendekatan deskritif kualitatif.Adapunobyekpenelitianyaitu kediaman Usaha milik Bapak Heli Purwanto   menggunakan 5 informan yang membantudalampenelitian.Beternak burung kicauan seperti lovebird (Agapornis) saat ini semakin dilirik oleh para penghobi burung kicauan diberbagai daerah. Meroketnya harga jual lovebird juga menjadi pemicu para penangkar untuk mengembangkannya secara maksimal.Adapunhasilnyadapat disimpulkanbahwaberternak burung lovebird harus mempunyai banyak pengalaman dari mulai jenis jenis burung lovebird,harga yang bisa di nilai dari keindahan bulunya ,dan cara mengembangkan burung lovebird yang dapat di lihat dari Aspek-aspek Non Finansialnya.Demikian pula peluang dalam memenuhi permintaan dari pengepul dan penghobi mendorong bisnis ini untuk menjalankan usaha.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelayakan usaha budidaya burung Lovebird dengan studi kasus usaha Bapak Heli ditinjau dari aspek non finansial.Pengolahan data dilakukan secara kualitatif.Berdasarkan hasil analisis aspek non finansial usaha Bapak Heli layak untuk dijalankan karena tidak ada kendala dalam aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek sosial lingkungan.Kata Kunci   : Peluang,Analisis Non Finansial,pemeliharaan lovebird

 ABSTRAKPenelitian ini bertujuan memperoleh informasi secara mendalam tentang faktor keinginan pindah karyawan di PT. WBS Semarang.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri atas 3 mantan karyawan , 3 karyawan yang masih aktif bekerja dan 1 orang bagian personalia di PT. WBS Semarang.   Teknik analisis data menggunakan analisis trianggulasi.  Hasil penelitian menunjukan bahwa karyawan berkeinginan keluar karena   dilatarbelakangi adanya kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan karyawan maupun motivasi dari diri sendiri untuk mencari pengalaman lain dengan penawaran yang lebih baik.Kata kunci : kompensai, motivasi internal dan turnover intention. 

Abstrak                                      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan dampaknya terhadap Kinerja Karyawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan termasuk manajemen Multi Terminal Indonesia, PT Semarang cabang. Seluruh populasi dijadikan sampel, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Komitmen Organisasi tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Organizational Citizenship Behavior (OCB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Kata kunci: Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, Organizational Citizenship Behavior (OCB), Kinerja Karyawan

ABSTRAK Abstrak : Kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan jabatan masing-masing dalam periode waktu tertentu, yang memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kinerja karyawan yang kurang baik dan untuk menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan permasalahan kinerja antara satu penyebab dangan penyebab lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab satu masalah dengan masalah lain adalah faktor beban kerja karena banyaknya mata kuliah yang diampu oleh dosen luar yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan soal ujian dan keterlambatan penginputan nilai. Faktor disiplin diri karena manajemen waktu yang mengakibatkan ketidaktepatan pelaporan pangkalan pendidikan tinggi. Faktor kepemimpinan karena pimpinan jarang di tempat mengakibatkan keterlambatan pendisposisian surat masuk dan pembayaran honor kegiatan, perjalanan dinas dan supervisi praktek dibayarkan terlalu lama. Faktor pengawasan dan manajemen waktu karena lupa dan pola kerja mengakibatkan dosen tidak mengisi jurnal. Faktor pengawasan dan koordinasi karena harus adanya konfirmasi kehadiran dosen ke dosen yang bersangkutan sehingga terjadi ketidaktepatan waktu perekapan presensi dosen. Faktor scheduling karena masih ada perkuliahan satu minggu sebelum ujian mengakibatkan terjadinya keterlambatan presensi mahasiswa.   Faktor manajemen waktu, scheduling dan beban kerja karena banyaknya kegiatan dosen mengakibatkan keterlambatan penyerahan rancangan pertemuan perkuliahan dan perubahan jadual perkuliahan. Beban dosen mengajar tinggi banyaknya libur mengakibatkan perubahan jadual perkuliahan.Kata Kunci : Monitoring, Komunikasi, Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin

ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Komisaris Independen), Ukuran Perusahaan dan Laverage Terhadap Manajemen Laba . Discreationary accrual digunakan sebagai proksi manajemen laba. Data yang digunakanadalah data sekunder .Populasipadapenelitianiniadalah 40 Perusahaan Perbankan, berdasarkan metode purposive sampling   sampel yang diperoleh sebanyak 11 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Untuk memenuhi sasaran penelitian hipotesis diuji dengan analisis regresi berganda. Analisis data untuk menguji persamaan struktural yaitu menggunakan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan laverage berpengaruh terhadap manajemen laba.Kata kunci:     Corporate Governance   Ukuran Perusahaan, Laverage, Manajemen Laba.

DPRD Mempunyai tugas diantaranya sebagai penganggaran dan pengawasan dalam pelaksanaan dana APBD untuk satu tahun kedepan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap penggunaan anggaran daerah Semarang oleh Pemerintah Daerah Semarang telah dilaksanakan dengan menggunakan hak DPRD namun belum optimal. Hak tersebut antara lain pengawasan melalui penggunaan hak DPRD meminta keterangan, pelaksanaan pengawasan melalui kunjungan kerja dan aspirasi, dan penggunaan hak DPRD    mengadakan    penyelidikan.    Faktor-faktor    yang    menjadi    kendala    dalam     pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap penggunaan anggaran daerah Semarang oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang adalah kendala teknis dan kendala kepentingan politik, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan faktor internal partai. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut telah mengupayakan pengoptimalan fungsi pengawasan DPRD, membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif agar tercipta transparansi yang sehat, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan mendahulukan kepentingan    masyarakat    luas    tidak     kepentingan    kelompok    politiknya,    meminta    keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada  Having duties council among others as budgeting and supervision in the implementation of the apbd funds for one years.A method of approach that is used is juridical empirical to the source of primary and secondary data who then analyzed qualitatively.Based on the research done known supervision semarang city council on the use of regional budgets semarang by local governments semarang has been implemented the right use council but not yet optimal.The right these include surveillance by the use of the right council ask for information, the supervision through the working visit and aspirations, and the use of launch an inquiry into the right council. Factors that becomes obstacle in the supervision semarang city council on the use of regional budgets semarang by local governments the city of semarang is technical obstacles and obstacles political interests , the provision of facilities and infrastructure , public participation , and the internal factor party .To address any constraints has been seek pengoptimalan supervisory function council , establish cooperation and communication that better the executive from in order to have a healthy transparency , promote a feeling a big responsibility in implementing the tasks and give the interest of the broad not interests his political group,ask opennes the community in express their opinions,and straightens policy by rules that is.

Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada pada hakikatnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditur krediturnya tetapi selain itu terdapat kewajiban kewajiban lain bagi perusahaan yang harus dilaksanakan yaitu terkait dengan para karyawan dimana perusahaan berkewajiban membayar upah .Yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab     kurator dalam pemberesan terhadap hak pekerja selaku kreditur preferen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013. Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat diskritif analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terkait hukum kepailitan . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dalam kepailitan memiliki tanggung jawab untuk     memenuhi hak karyawan , termasuk upah maupun hak hak karyawan lainnya . Setelah dinyatakan pailit, kurator sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit memiliki tanggung jawab agar selama proses pemberesan harta pailit , kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen terlindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang memberikan para karyawan hak istimewa untuk di dahulukan pembayaran utang-utangnya .  Bankruptcy as one of the means of law is essentially not only based on the settlement of debt payments to the creditors - creditors but in addition there are other obligations for the company that must be implemented that is related to the employees where the company is obliged to pay wages. Which is reviewed in writing this is how the responsibility of the curator in the imposition of the right of the worker as the preferred creditor based on the decision of the constitutional court number 67 of 2013. The writing of this law is an empirical legal research that is discrete in the analysis that is by reviewing and analyzing related bankruptcy law. Based on the results of research and discussion, in bankruptcy has a responsibility to fulfill the rights of employees, including wages and other employee rights. Having been declared bankrupt, the curator as the party making the bankruptcy property has the responsibility that during the process of securing the bankrupt property, the employee's position as the preferred creditor shall be protected his rights in accordance with the Law which grants the privileged employees to pre- pay the debts.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan pada anak di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Adapun anak sebagai korban dari kejahatan kesusilaan tentu mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menghadapi problematika penegakan hukum adalah dengan cara pembenahan sistem hukum. Oleh karna itu perlu adanya pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bagian dari sistem hukum. Pembaharuan ini perlu dilakukan karena sanksi pidana yang ada saat ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam kasus kejahatan kesusilaan pada anak dapat ditelusuri berdasarkan perumusan sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tulisan ini secara fokus mengkaji urgensi pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana materiil tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada anak korban kejahatan seksual.The imposition of criminal sanctions against the perpetrators of morality in children in Indonesia has not been balanced by its impact. As for the child as a victim of crime decency certainly traumatized prolonged until adulthood even a lifetime. One effort that can be taken in dealing with the problem of law enforcement is to reform the legal system. By because it is necessary to reform criminal sanctions for the perpetrators of decency as part of the legal system. These reforms need to be done because there is a criminal sanction which does not currently provide a deterrent effect on perpetrators. Efforts to reform the criminal law relating to criminal sanctions in cases of crimes of morality in children can be traced by the formulation of criminal sanctions under the penal law, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 35 of 2014 on the First Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 Year 2016 Concerning Second Amendment Act No. 23 of 2002 about Child Protection. So this paper examines the urgency updates operating focus criminal law, especially criminal law substantive about criminal sanctions for dader of sexual crimes in order to provide protection for child victims of sexual crimes.