Tujuan penelitian ini membahas mengenai deskripsi pokok-pokok pikiran mengenai pembangunan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, tipe penelitiannya menggunakan kajian komprehensif analitis dan pendekatannya normatif analitis. Undang-undang industri pertahanan mengatur bahwa industri pertahanan terdiri atas industri alat utama, industri komponen utama dan penunjang, industri komponen dan pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku. Dari awal, pemerintah sudah mengatur bahwa BUMN pertahanan menjadi industri alat utama sekaligus pemandu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Pertahanan Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bidang pertahanan, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan (Indhan). Kemandirian industri pertahanan sangat bergantung pada tiga pilar pelaku iptek, yaitu perguruan tinggi dan Lembaga Litbang, industri, dan user (TNI sebagai pengguna). Oleh sebab itu, pemerintah   merumuskan kebijakan terpadu bidang iptek dan industri pertahanan yang diarahkan pada kebutuhan industri pertahanan. Pokok-pokok pikiran mengenai pembangunan kemandirian industri pertahanan Indonesia   meliputi: pembentukan dan penguatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), pembinaan industri utama dan pendukung, pendanaan industri pertahanan, mandiri dalam membuat/memproduksi, peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan lewat sistem nasional, Research and development (R & D), kekuatan pertahanan minimum / Minimum Essential Force (MEF) dan Industri Pertahanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang tanggung jawab pengemudi becak sebagai  angkutan lingkungan atas kecelakaan akibat kelalaiannya dalam mengemudikan becak terhadap penumpang, karena seringkali terjadi kecelakaan ketika menggunakan alat angkut ini yang diakibatkan oleh kelalaian Pengemudi dan tidak ada pelaksanaan tanggung jawabnya. Apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang keberadaan kendaraan becak? dan bagaimana tanggung jawab pengemudi becak terhadap korban akibat kecelakaan?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yaitu buku dan jurnal serta peraturan dan didukung oleh data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah   tidak ada pengaturan tentang pengoperasian angkutan tradisional becak dan masing-masing daerah mempunyai aturan di daerahnya masing-masing untuk mengatur tentang pengoperasian becak sebagai angkutan lingkungan.  Pengemudi becak bertanggung jawab atas kelalaiannya yang menyebabkan penumpangnya menderita kerugian materiil maupun immaterial bagi penumpang.

This article describes and examines whether the tort victim can profit from the proceeds of the tortfeasor s liability insurance. This article aims to reflect on which approach, either in common or civil law, provides more access for the tort victim to profits from the proceeds of insolvent tortfeasor s liability insurance policy. The method used in this research is comparative research. The result of this research showed that the status of insurance proceeds becomes debatable because the tort victim (as the claimant) will have no better rights than any other unsecured creditors during insolvency proceedings. This is regardless of the fact that the tortfeasor already got a fund, albeit indirectly through the insurer, to compensate the tort victim s losses. In relation to this issue, the United Kingdom has adopted the Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010 which gives right for tort victim to directly claim for compensation against tortfeasor s liability insurer in the event of tortfeasor s insolvency. Meanwhile, the Indonesian legal system provides no clear legal protection to the tort victim. Thus, in the event of insolvency, the tort victim cannot obtain compensation from the insurer, but only from tortfeasor s bankruptcy estate as part of creditors debts. Furthermore, as an unsecured creditor, the tort victim will obtain the debtor s bankruptcy estate after all secured creditors have received their payment.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa konsep ideal dalam penerapan iktikad baik dalam hukum perjanjian. Pengaturan itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut. Fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika omnibus law diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analitis hukum. Temuan penelitian adalah bentuk pemerintahan perspektif omnibus law merupakan demokrasi gabungan Plato dan Polybius karena tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat yang dikombinasikan dengan kekausaan negara secara secara utuh. Kekuasaan negara secara utuh bukan semena-mena melainkan tetap dibatasi kehdenak dari masyarakat itu sendiri. Adanya bentuk gabungan bentuk pemerintahan demokrasi akan meniadakan makna demokrasi ekonomi seperti dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi tersebut bukanlah bentuk pemerintahan melainkan sebutan untuk mendefinisikan makna negara dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak dari temuan ini akan membatasi omnibus law yang pada awalnya bagian dari kekuasaan negara secara mutlak. Adanya penggabungan bentuk demokrasi gabungan Plato dan Polybius merupakan penegasan akan demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Penggabungan harus segera dijadikan dasar dalam segala hal karena adanya omnibus law juga bertentangan dengan demokrasi menurut Plato yang awalnya mensejahterahkan rakyat dengan menerima masukan dari segala masyarakat untuk langgengnya negara. Tetapi negara juga tidak dapat mengetahui kapan omnibus law harus dilakukan negara, karena sifatnya yang tiba-tiba maka pelegalan bentuk pemerintahan Plato dan Polybius segera dilakukan. Penerapan omnibus law tetap harus melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat agar tercipta check and balances serta partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan urgensi atas tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak sebagai suatu pembaharuan sistem hukum perpajakan nasional yang progresif. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Bagaimana keberadaan Badan Penerimaan Pajak sebagai sebuah backbone negara di pos penerimaan? Bagaimanakah upaya redivasi sistem perpajakan nasional dalam bentuk pelembagaan otorisasi dan norma yang progresif? Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Temuan dari penelitian ini dikaji dari skala penerimaan pajak sebagai backbone di pos penerimaan Negara adalah Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, meskipun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Namun demikian, upaya pembentukan badam ini semakin jauh dari rencana terlebih lagi dengan adanya pembahasan Omnibus Law sektor perpajakan yang justru berpotensi mengurangi penerimaan Negara. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (reinstitutionalization of norms), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi budgetair dan regulerendnya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab menagpa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusaan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan Penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga terbahwa adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.  

Daging ayam kampung mempunyai rasa yang lebih enak dengan kandungan lemak dan kolestrol yang rendah. Daging sayat merupakan salah satu cara efektif dalam proses pengawetan daging dengan cara curing dan pengeringan, penambahan bumbu rempah-rempah untuk memberi cita rasa dan aroma pada daging sayat. Jahe mengandung enzim protease yang mampu mengempukkan daging. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi jahe merah terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik daging sayat ayam kampung, mengetahui perlakuan terbaik yang dihasilkan. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni-Juli 2019, di Laboratorium Rekayasa Pangan, Laboratorium Kimia, dan Laboratorium Uji Inderawi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Metode penelitian adalah eksperimen dengan menggunakan Rancangan Percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 1 faktor yaitu 5 perlakuan dan 4 kali ulangan variasi konsentrasi jahe merah, Penyayatan dengan cara menyayat tipis daging ayam kampung. Adapun perlakuan yang digunakan P0= 0% (tidak ada penambahan jahe merah atau 100% daging ayam kampung), P1= 2,5% (penambahan jahe merah sebanyak 2,5 g), P2= 5% (penambahan jahe merah sebanyak 5g), P3= 7,5% (penambahan jahe merah sebanyak 7,5g), P4= 10% (penambahan jahe merah sebanyak 10g), sedangkan parameter yang diamati adalah sifat fisik (tekstur), sifat kimia (kadar air, kadar protein, dan kadar lemak), dan sifat organoleptik ( warna). Apabila ada pengaruh yang nyata, maka diuji lanjut dengan menggunakan Tuckey taraf 5%. Konsentrasi jahe merah berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar air, kadar protein, tekstur (kekerasan) dan organoleptik (skor warna). Sedangkan terhadap kadar lemak tidak berbeda nyata. Panelis memilih P4 dengan skor warna 4,50 (coklat coklat tua), dengan kadar air 6,38%, kadar lemak 0,20%, kadar protein 19,30% dan tekstur kekerasan 102,93 gf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yield, fenolik, flavonoid, tanin dan aktivitas antioksidan pada ekstrak kulit melinjo merah dengan berbagai lama ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang pemanfaatan ekstraksi kulit melinjo merah berbantu gelombang ultrasonik. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali, yaitu perlakuan lama ekstraksi 10 menit (P1), perlakuan lama ekstraksi 20 menit (P2), perlakuan lama ekstraksi 30 menit (P3), perlakuan lama ekstraksi 40 menit (P4), perlakuan lama ekstraksi 50 menit (P5), dan perlakuan lama ekstraksi 60 menit (P6). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan ANOVA, dan apabila perbedaan akibat perlakuan dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan (DMRT) pada taraf 0,05%. Hasil penelitian menunjukkan ekstraksi kulit melinjo merah berbantu gelombang ultrasonik berpengaruh terhadap yield, fenolik, flavonoid, tanin dan aktivitas antioksidan. Untuk mendapatkan yield, fenolik, flavonoid, tanin dan aktivitas antioksidan terbaik adalah pada waktu 30 menit (P3) yang mneghasilkan yield sebesar 17,86%, fenolik 2,74 mg GAE/g, flavonoid 2,30 mg QE/g, tanin 2,92 mg TAE/g, dan aktivitas antioksidan sebesar 74,33%.

<p><em>The number of female workers is increasing and its role in leadership is giving its own perspective on the topic of women leadership. Pro and contra phenomenon related to women leadership still exist in the society. In addition to explain the paradigm of woman leadership, this study also explains the pro and contra of women leadership from various perspectives and provides an overview of how the pro and contra emerge. The method that was used in this study is literature study from the Al-Quran, books, journals and studies. The findings of this study shows that women leadership style leads to transformational, democratic, collaborative styles and have high relational value. Leadership is left to follow one's worth and ability from either men or women. If someone meets the requirements and deserves to be a leader even though from the women's group this remains true. The emergence of pro and contra is based on different point of views; every point of view has different concepts which lead to different practices. The results of an interpretation are not only come from the methods and approaches used, but are also influenced by their socio-cultural and ideological conditions.</em></p>