Penelitian ini bertujuan untuk memeroleh gambaran dimensi dari fathering self-efficacy yang dimiliki oleh ayah tunggal yang mengasuh anak usia dini. Penelitian ini melibatkan dua partisipan yang merupakan ayah tunggal yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta memiliki anak usia dini (tiga-lima tahun). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomonologi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada kedua partisipan, dengan menggunakan panduan wawancara yang mengacu pada teori fathering self-efficacy yang dikemukakan oleh Sevigny (2013). Hasil penelitian menggambarkan bahwa kedua partisipan memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan tugas-tugas pengasuhan dan juga penilaian terhadap kemampuan mengasuh anak yang cenderung beragam. Pada delapan dimensi, kedua partisipan memiliki penilaian yang berbeda terhadap kemampuannya, dan memiliki penilaian yang sama pada satu dimensi yaitu instrumental care and routines. Terdapat beberapa faktor yang berperan terhadap keyakinan tersebut, antara lain dorongan yang diberikan oleh lingkungan sekitar, kondisi emosional atau mental dari ayah tunggal, serta pemaknaan yang dimiliki terhadap perannya sebagai ayah.

<p><strong>Abstrak. </strong>Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirirs hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan kedisiplinan pada peserta didik SMP Hasanuddin 10 Kota Semarang. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan kedisiplinan pada peserta didik SMP Hasanuddin 10 Kota Semarang. Semakin besar dukungan sosial dari orangtua, maka semakin tinggi kedisiplinan pada peserta didik, demikian pula sebaliknya. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 107 orang yang merupakan peserta didik dari SMP Hasanuddin 10 Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Analisis dara dilakukan menggunakan teknik Spherman’s rho Corellation. Hasil perhitungan menunjukkan adanya korelasi sebesar 0,333 dengan p = &lt; 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan kedisiplinan pada peserta didik, sehinggga hipotesis dalam penelitian ini diterima.</p><p><strong><em>Katakunci: Kedisiplinan pada Peserta Didik, Dukungan Sosial Orangtua</em></strong></p>

Due to fierce competition between organizations, the relevant organizations need to develop every resource they have, especially Human Resources. Good employee performance may improve the quality of organization. This happens through vigor, dedication and absorption in work, which is called engagement. To improve this, employees need to feel happy and comfortable with their work. This study aims to determine relationship between psychological well-being and work engagement. The subjects in this study were 114 employees of PT. Sumatera Berlian Motors selected with the purposive sampling method. The results of data analysis with the Pearson Product Moment showed coefficient of r = 0.315 and a significance value of 0,000 (p &lt;0.05). This shows that there is positive relationship between psychological well-being and work engagement. Based on the results of this study, it can be concluded that the research hypothesis is accepted, namely there is positive relationship between psychological well-being and work engagement.

<p>Konsep diri dan regulasi emosi ditengarai memiliki pengaruh terhadap asertivitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara empiris apakah konsep diri dan regulasi emosi mempengaruhi asertivitas pada mahasiswa. Penelitian ini melibatkan 101 orang mahasiswa. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri dan regulasi emosi secara simultan berpengaruh terhadap asertivitas.</p>

<p><strong>Abstrak. </strong>Pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan tidak semuanya merupakan pengalaman yang menyenangkan. Setiap pengalaman melibatkan perasaan. Pengalaman positif melibatkan perasaan positif dan pengalaman negatif melibatkan perasaan negatif pula. Mengalami kekerasan seksual bagi perempuan merupakan pengalaman negatif yang sangat menyakitkan dan berdampak buruk pada kondisi psikologis. Seksualitas merupakan sesuatu yang kompleks dan sensitif yang tidak hanya menyangkut aspek biologis saja namun juga aspek psikologis dan juga sosial. Oleh sebab itu korban kekerasan seksual sangat mungkin mengalami gejala klinis akibat dari hal buruk yang dialaminya. Gejala klinis yang mungkin dialami adalah kecemasan.  Penanganan dan penyembuhan kecemasan yang menjadi tanda terjadinya trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar agar dampak kekerasan seksual pada koran tidak semakin menjadi parah dan merusak kualitas hidup korban. ACT membantu untuk tetap menemukan kebahagiaan di tengah situasi yang tidak menyenangkan karena pengalaman negatif yang dialami dengan cara menerimanya. ACT mampu meningkatkan fleksibilitas psikologis. Semakin fleksibel seseorang maka semakin mudah menyesuaikan diri dengan kondisi karena memiliki kemampuan yang baik untuk menerima sehingga semakin mudah pula untuk bertindak menuju nilai yang ingin dicapai. ACT diharapkan dapat menurunkan kecemasan yang merupakan dampak yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual. Dengan ACT, diharap akan terjadi peningkatan fleksibilitas psikologis yang dapat menurunkan kecemasan  yang dialami korban kekerasan seksual.</p><p> </p><strong>Kata kunci</strong> : <em>kekerasan seksual, kecemasan, ACT</em>

EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUMBAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SEMARANG  EFFECTIVENESS OF LEGAL ASSISTANCE FOR POOR COMMUNITIES IN SEMARANG DISTRICT  Indra Yuliawan, Adhi Budi Susilo, Arista Candra IrawatiFakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi WaluyoJl. Diponegoro No.186 Ungaranyuliawan.indra@yahoo.com ABSTRAKLahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan  akses warga negara terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan hak semua warga negara dihadapan hukum (equality before the law) khususnya bagi rakyat miskin di Kabupaten Ungaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belum efektif, dikarenakan belum adanya peraturan daerah sebagai fasilitator optimalisasi pemberian bantuan hukum guna mewujudkan hak kontitusional (equality before the law) dan Akses keadilan (access to law and justice) Karena hanya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dapat memberikan askes bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.Kata Kunci: Efektifitas, Bantuan Hukum ,Masyarakat Miskin  ABSTRACTLaw Act No. 16 of 2011 concerning of the Legal Aid is about citizens' access to justice (access to justice) and equal rights of all citizens before the law (equality before the law) especially for poor people in Semarang District. This research is intended to determine the effectiveness of legal aid for the poor in Semarang District. Based on the research results of providing legal assistance to the poor in Semarang District has not been effective, because there are no local regulations as a facilitator of optimizing the provision of legal assistance in order to realize constitutional rights (equality before the law) and access to justice (access to law and justice) because only the District Court Semarang Regency, which can provide legal assistance in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services to Disability Communities in Courts.Keywords: Effectiveness, Legal Aid, Poor Communities

AbstractMicro, small and medium businesses are business sectors that are classified based on venture capital and also the acquisition of product sales per year. MSMEs become one of the sectors that sustain and provide the most reliable economic reserves even in a very unstable economic condition. In its development, of course business people need various kinds of efforts and innovation, and this can be achieved through the development of intellectual property rights. In the metro city umkm developed quite well it was seen from the distribution of the umkm metro city in 5 sub-districts. At the same time, the potential for IPR that can be developed also increases. However, this development has not been accompanied by an awareness of the importance of IPR in the field of business carried out by UMKM actors. The lack of awareness is due to the lack of understanding of business actors, and socialization from the government regarding IPR and its urgency. So it is very important for the government to provide more attention in this regard.  Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bidang usaha yang diklasifikasikan berdasarkan modal usaha dan juga perolehan penjualan produk per-tahunnya. UMKM menjadi salah satu sector penopang dan cadangan ekonomi yang paling bisa bertahan bahkan dalam kondisis perekonomian yang sangat tidak stabil. Dalam pengembangannya, tentu para pelaku usaha membutuhkan berbagai macam upaya dan inovasi, dan hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan hak atas kekayaan intelektual. Di kota metro umkm berkembang cukup baik hal itu terlihat dari sebaran umkm kota metro yang ada di 5 kecamatannya. Bersamaan dengan itu, potensi HKI yang dapat dikembangkan juga bertambah banyak. Akan tetapi perkembangan tersebut belum dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya HKI dalam bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku umkm. Kurangnya kesadaran tersebut karena minimnya pemahaman pelaku usaha, dan sosialisasi dari pemerintah akan HKI dan urgensinya. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan atensi lebih dalam hal ini.

The practice of buying and selling online, a seller is required to be not deliberate contradiction between words and deeds in his business. The seller must have a mandate by displaying an attitude of openness, honesty, optimal service, and doing good with everything, let alone relating to community service. That there are some problems that occur in buying and selling online (online). Among these are sellers who post pictures on Shoppe that don't match the original. This study aims to explain the application of Islamic business ethics in Shopee's online store. This type of research is juridical-normative or normative legal research. the nature of this research is descriptive-analysis research. Primary data is research material in the form of rules, norms about Islamic business ethics and documented online trading concepts. Data collection techniques in this study used literature, documentation and interviews. Data analysis technique is done by inductive thinking. The results showed that: the application of Islamic business ethics in the practice of buying and selling online (online) at Shopee's online store, has not implemented Islamic business ethics. Because there are still lies and also post pictures that are not in accordance with the original.

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu kepastian hukum harus diberikan kepada masyarakat, salah satunya melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris yang mana memiliki kepastian hukum yang sempurna. Tetapi dalam prakteknya ternyata akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sehingga perlu ditinjau lebih lanjut lagi penyebab akta tersebut dapat terdegradasi dan sanksi apa yang diterima notaris apabila akta otentik teresbut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, supaya kepastian hukum yang diberikan akta kepada para pihak menjadi terjamin. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu inventarisasi dan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini maka penyebab akta otentik dapat terdegradasi karena notaris tidak memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam UUJN dan sanksi bagi notaris yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, bunga dan biaya, tetapi tidak ada sanksi yang berdampak langsung kepada notaris.Kata Kunci: Notaris; Akta Otentik; Akta di Bawah Tangan; Terdegradasi

Menurut   Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali ditemukan pelanggaran.Tak heran jika Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki segudang bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta,dan   pelaksana pemilu. Salah satunya adalah mengenai kasus Partai Perindo yang telah melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan atau bisa dikatakan telah mencuri start . Berkaitan dengan keterangan diatas maka penelitian ini akan menguraikan tentangbagaimanakah peran Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai Perindo serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap partai yang telah melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan Undang-undang Pemilu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini sebagaimana pasal 93,94,95 UU Pemilu diketahui bahwa Bawaslu berperan untuk menerima laporan dan menindak lanjutinya, sehingga didapati bahwa Perindo sudah melakukan pelanggaran pemilu hal ini merupakan laporan dari KPI, karena Perindo telah berkampanye, dengan cara menayangkan Mars Perindo di stasiun TV milik HTS . Terkait pelanggaran yang dilakukan Perindo, maka HTS dikenakan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.