Tulisan ini mendiskusikan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai respons atau tanggapan terhadap Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Sumber dari timbulnya isu hukum dalam tulisan ini adalah materi muatan SEMA yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam menjawab isu hukum tersebut, dasar berpijak yang digunakan adalah aspek hukum dan teori yang melandasi hubungan antara MK dengan badan-badan pemerintahan koordinat. Hubungan tersebut, berdasarkan hasil teoresasi, memiliki dua pola diametral yaitu judicial supremacy dan departmentalism. Isu hubungan tersebut tidak dapat diberikan preskripsi secara hitam-putih tetapi bersifat kontekstual secara kasuistis di mana kedua posisi tersebut memiliki potensi sama legitimate-nya. Oleh karena itu kesimpulan dari tulisan ini adalah sikap departmentalist yang diambil oleh MA dengan menerbitkan SEMA sebagai respons terhadap putusan MK yang secara substantif merupakan pengabaian terhadap putusan MK tidak dapat dibenarkan (sembari diimbuhi dengan contoh praktik departmentalist lain dari MA terhadap MK yang dapat dibenarkan).

The urgent needs of the Industry as well as in the field of modernization diera other auto mover due to its limitations of personnel to work directly in the control or perform tasks dangerous or other duties. In addition to many experts in the field of robotic media is required to learn the use of the robot robotics education. Educational Robot was created so that costs are used for learning as well as research becomes much cheaper and affordable. As well as hardware easy to search. In fact a lot of barriers/difficulties faced in the manufacture of fire-based line follower robot finger using the appropriate sensor, mechanical problems or software. Creation robot line follower with ATmega8 Microcontroller-based extinguisher sensor photodioda this can be used as a learning tool or as a basis for the design of more complex robots. One of the most simple educational robots and is the basis of the movement of the robot Robotics line follower (follower line) that can be developed into a line follower robot fire extinguisher.

Tulisan ini mengkaji kiprah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hal penting yang hendak disampaikan di sini adalah norma atau kaidah yang dikembangkan oleh Ombudsman dalam memproses pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang dituangkan ke dalam rekomendasi yang dihasilkannya. Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut adalah norma atau kaidah yang bersifat individual-konkret (serupa dengan putusan pengadilan) karena terikat oleh kasus faktual spesifik yaitu pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman. Dalam pembahasan dihasilkan temuan berupa norma atau kaidah tentang pelayanan publik yang didistilasikan dari Rekomendasi-rekomendasi Ombudsman sebagai berikut: (1) penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan kebijakan tertulis; (2) penyelenggara pelayanan publik harus melakukan tindak lanjut dan penyelesaian atas suatu masalah; (3) penyederhanaan persyaratan teknis administratif; (4) penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan sisi kepatutan dan kepantasan.

Sebagai sebuah industri keuangan, lembaga keuangan bukan bank juga dituntut untuk melakukan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tetapi, tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank menganut prinsip kehati-hatian. Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan bukan bank seperti layaknya UU Perbankan menjadi salah satu penyebab ketidaktegasan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank.
Unifikasi pengaturan sistem keuangan menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi persoalan ketidaktegasan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan bukan bank. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank membutuhkan pengaturannya sendiri yang tegas mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan terlepas dari pengaturan perbankan, tetapi masih dalam satu konstruksi harmonisasi hukum.

Artikel ini berisi uraian tentang pentingnya pembatasan periodisasi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia (DPR, DPD, dan DPRD). Pembatasan periodisasi dimaksud dengan pertimbangan: menjamin hak asasi manusia, menghindari kesewenang-wenangan anggota lembaga perwakilan rakyat, menciptakan lembaga inovasi pemikiran di lembaga perwakilan rakyat.

Artikel ini hendak mengatakan bahwa bunyi, bentuk dan aroma (BBA) adalah merek non-tradisional yang memiliki daya pembeda, sehingga harus dilindungi sebagai merek dagang di Indonesia. Tesis tersebut berangkat dari prinsip utama dalam hukum merek, bahwa daya pembeda lah yang merupakan unsur prior dan atau alpha diantara syarat yang lain. Sehingga dengan dimilikinya daya pembeda, suatu tanda dalam hal ini BBA wajib hukum-nya untuk dilindungi sebagai merek.

From time to time Indonesia tourism image has been evolving and influnced by many factors. However since the colonial era, Indonesia tourism image has been designed in terms of Mooi Indie, and although the image it self already evolving, the terms of Mooi Indie stays in debate. This article tries to argue despite the pro and contra about the bad impact of tourism in terms of Mooi Indie, there are some differences between Mooi Indie in past and present time. Under the current development of tourism paradigm in the world as well in Indonesia, there are new hopes for overcoming bad impacts brought by tourism activities. In the end, Indonesia tourism image will always remain in tension between what is beautiful and the what’s in the reality. Thus, Mooi Indie can not be allowed an understood as the only image and tools to produce tourism reality, but rather as a critisism and motivation to achive the ultime goal of tourism in Indonesia.

Since the enactment of decentralization local government have been granted the authority to organize, protect society etc. Given the authority that Central Kalimantan provincial government issued a policy (Pergub No. 15 tahun 2010 on guidelines for land clearing and yard for the people) to protect the local community in the tradition / habit of farming by burning forests to customary provisions. The aim of this study is to describe and analyze the extent to which public policy relevance since the issuance of the policy in 2010-2015 and to what extent these policies protect the local wisdom. the method used is descriptive qualitative study, using the study of literature in the process of data collection. Results and discussion of these studies show that 1) in 2015 created a policy that is no longer relevant because the whole area of Central Kalimantan is 15.3 million hectares, 12.7 hectares (78%) is controlled by plantation companies. 2) goodwill by the Government of Central Kalimantan to protect local communities need to be given appreciation. But this policy could apply / relevant if it is done before the 90s because many forests and local people still farming to meet food needs.

Since 1980s, social role of the Kyai (Islamic Religious Teachers) has attracted many Indonesian dan International researchers. However, the research publications are mostly from the point of view of the Islamic researchers, therefore, they are less objective. We recognise „teacher-student relationship bias? and „insiders? point of view bias? because the researchers did backyard research. This article is meant to address the issue.

By relying on the people's livelihood through agricultural processed is certainly result on a threat to crop farmers, for it is important in applying the concept of biosecurity in an effort to protect the biological durability. Kanike community that exist in isolated conditions shall protect their biological resilience by not using pesticides and other chemicals, but applied on using secondhand materials, leaves and also the application of traditional values in society. This concept come out from the local knowledge of they community based of local wisdom. This local wisdom has gone over generations on them because of the legacy from the ancestors, the inheritance that happen through knowledge sharing and also experience in observing the process undertaken by their ancestors, in this way greatly help the Kanike community who is still in isolated area to maintain their sustainable livelihood.