Tujuan dari penulisan jurnal kali ini ialah untuk mengkaji bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara hukuman yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku di dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. Dalam menentutkan hukuman bagi seorang anak di dalam hukum pidana, oleh karena itu maka dalam memberikan sanksi kepada anak diperlukan perhatian khusus dimana di dalamnya jangan sampai membuat si anak tersebut depresi dan nantinya malah memiliki mental yang semakin ke arah keburukan, maka dari itu penentuan hukuman pidana bagi anak selaku pelaku tindak pidana dapat di lakukan dengan 2 cara yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan yang kedua tidak melalui pengadilan atau Diversi. Dalam penulisan jurnal pada kali ini penulis menggunakan metode penulisan yang disebut sebagai metode pustaka, yakni dalam penggunaannya penulis melakukan pengumpulan beberapa pustaka seperti buku, jurnal, undang undang dan lainnya untuk kemudian dipelajari dan di gunakan dalam penulisan jurnal ini. Hasil dari studi yang telah di lakukan oleh penulis ialah bahwa Dalam menentutkan hukuman bagi seorang anak di dalam hukum pidana, dapat di lakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melalui jalur pengadilan dan yang kedua jalur non pengadilan yaitu dengan mediasi penal, hal ini supaya seorang anak dapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya.  The purpose of this journal writing is to examine how to resolve the criminal sentence carried out by a child as a perpetrator in a Rape Crime. In determining the punishment for a child in criminal law, therefore in giving sanctions to children a special attention is needed wherein not to make the child depressed and later instead have an increasingly mental towards badness, and therefore the determination of criminal penalties for children as perpetrators of crime can be done in 2 ways, namely through the court or litigation and the second is not through the court or Diversi. In writing journals this time the author uses the writing method referred to as the library method, namely in its use the writer collects several libraries such as books, journals, laws and others to then be studied and used in writing this journal. The results of studies that have been done by the author is that in determining the sentence for a child in criminal law, it can be done in 2 ways, namely through the court and the second is non-court, namely by mediating penalties, this is so that a child get a chance to improve himself.

Work relationship is a relationship between workers and employers that occur after an employment agreement. Although it has created a working relationship between the two parties, in its implementation it is not in accordance with matters that have been agreed or regulated in the legislation in the form of a work agreement. This is interesting to be seen and examined, because if we talk about female workers, actually female workers have privileges or privileges that are not owned by male workers. Although in reality, these rights are not granted or cannot be exercised.The problem in this research is, what are the forms of rights possessed by women workers, and what are the strategies carried out by the Cirebon City Manpower Office in providing protection to female workers.The research method in this writing is descriptive research, with data collection techniques through direct interviews in the Cirebon City Labor Office and Documentation Studies.The results of the study showed that women workers rarely report. This happens because if there is a problem, it can be resolved at the company level. The strategy undertaken by the Manpower Office to provide protection to female workers is to conduct socialization both in class rooms and door to door.Keywords : Work relations; Women Worker; Manpower Office.  

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah daerah yaitu bupati ataupun walikota. Hingga saat ini banyak terdapat surat edaran yang menuai polemik dan bermasalah dalam tataran implementasinya sebut saja surat edaran kabupaten Bireun, Aceh tentang standarisasi warong kopi/cafe dan  restoran sesuai syariat Islam, kemudian surat edaran Pemkab gunug kidul tentang kewajiban siswa berbusana muslim. Menarik untuk dikaji, pertama, bagaimana kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia, Kedua,  bagaimana prosedur yang dilakukan terhadap   surat edaran   yang bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study). Berdasarkan  pada ketentuan otonomi daerah kebijakan tersebut telah melanggar hak asasi warga negara yang telah di atur pemenuhannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam  hukum dan pemerintahan. Surat edaran tersebut harus dilakukan pembatalan sebab surat edaran yang sejatinya menjadi ranah pengadilan administrasi dalam hal pembatalannya belum diatur ketentuan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Kedepannya kewenangan Pengadilan Administrasi untuk membatalkan surat edaran yang mana masuk dalam kategori peraturan kebijakan harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan. Namun mengingat adanya kebutuhan mendesak serta kekosongan hukum maka perlu bagi Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dengan melakukan pengujian terhadap surat edaran tersebut sebagaimana Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian terhadap surat edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03E/31/DJB/2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara.  Kata Kunci : Surat Edaran, Sistem Hukum Indonesia

The purpose of this research is to compare the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) before and after obtaining financing (Case Study on UMKM, Aimas District, Sorong Regency). This research is a development of the results of previous author's dedication to the same subject, namely the fundamental problem of a lack of capital and access to capital sources is very difficult. This type of research is comparative research. The sample of this research is MSME actors who have received financing from both financial institutions, cooperatives, local governments, and other non-bank financial institutions for about 1 year. Data analysis to be carried out is the normality test and the Wilcoxon test. The results showed that of all the indicators studied, namely business capital, sales turnover, profit, labor, business branches, production / sales capacity and the number of customers using the Wilcoxon sign test showed that the indicators of business capital and the number of customers had significant differences before and after obtaining financing, while other indicators, namely sales turnover, profit, manpower, business branches, and production / sales capacity do not have a significant difference.

Artikel ini membahas tentang peranan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan asas presidensialisme di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak secara jelas mendukung kebijakan legislatif dalam rangka penyederhanaan partai politik, namun Mahkamah Konstitusi secara kuat mendukung asas bahwa sistem presidensial harus mengatasi kontestasi politik. Argumen tersebut dihasilkan dari analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Upaya Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan asas presidensialisme nampak dalam kasus ambang batas elektoral, ambang batas parlemen, pemilu presiden dan ambang batas pencalonan presiden. Isu utama dari kasus-kasus tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan reformasi terhadap sistem kepartaian yang sesuai dengan sistem presidensial sebagai asas konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada pengguna angkutan BRT (Bus Rapid Transit) Trans Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan BRT Trans Semarang.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian informan didasarkan pada prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adequacy). Dasar prinsip informan didalam penelitian ini ada 6 orang.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upayaa yang dilakukan oleh BRT Trans Semarang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dianataranya yaitu penerapan   tarif Trans Semarang   yang terjangkau, memberikan kenyamanan berupa fasilitas-fasilitas yang memadai dan menjamin keamanan di dalam bis seperti terpisahnya tempat duduk laki-laki dan perempuan. Selain itu, kualitas pelayanan nya baik dengan adanya petugas yang ramah dan tegas dalam melayani pelanggan.                                                                                                                                                                  Kata Kunci:  Daya tarik, Kualitas Pelayanan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan, stres kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi sewing PT. Samwon Busana Indonesia Semarang. Populasi penelitian ini sebanyak 330 karyawan produksi bagian sewing PT.Samwon Busana Indonesia Semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 77 orang responden dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan menjadi anggota sampel dengan kriteria tertentu. Kemudian metode pengumpulan data melalui kuosioner  dan analisa data menggunakan SPSS   21 yang meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, uji R2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, yaitu kepemimpinan (X1), stres kerja (X2), dan lingkungan kerja (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) secara parsial maupun stimultan (bersama-sama). Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,841 diketahui bahwa dalam penelitian ini.kepemimpinan, stres kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 84,1 % sedangkan sisanya yaitu sebesar 15,9 % dipengaruhi oleh variabel lain.  Kata kunci : Kepemimpinan, stres kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan.

Lulusan pendidikan kejuruan dilengkapi dengan banyak keterampilan teknis yang diperlukan untuk memasuki lingkungan kerja. soft skill juga dianggap penting tetapi seringkali diabaikan pentingnya oleh institusi pendidikan.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya soft skill seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, memperoleh pengetahuan baru dan manajemen informasi, untuk lulusan pendidikan kejuruan di tempat kerja mereka dan apakah gender, tipe industri dan posisi saat ini memainkan peran dalam mendiferensiasi kemampuan soft skill. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif melalui pendistribusian kuesioner kepada lulusan pendidikan kejuruan di Jawa Tengah. Respons kemudian dianalisis secara statistik menggunakan SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada sedikit korelasi yang ditemukan antara gender dan keterampilan berpikir kritis lulusan pendidikan kejuruan. Sementara jenis kelamin tidak menunjukkan adanya korelasi dengan pemecahan masalah, memperoleh pengetahuan baru dan manajemen informasi. Selain itu, juga tidak ada korelasi yang ditemukan antara jenis industri dan posisi saat ini dengan keempat jenis soft skill yang diuji dalam penelitian ini. Hal ini menyimpulkan bahwa hanya gender dan kemampuan berpikir kritis yang menunjukkan korelasi satu sama lain, sedangkan latar belakang demografis lainnya yaitu jenis industri dan posisi saat ini yang dipegang oleh lulusan tidak mempengaruhi kemampuan soft skillmereka di tempat kerja.  Kata kunci: lulusan, pendidikan kejuruan, soft skill, tempat kerja

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profesionalisme, etika profesi, pengalaman, dan sistem pengendalian internal klien terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit. Penelitian ini mengambil sampel 96 auditor yang bekerja di KAP se-Jawa. Hasil penelitian memberi bukti empiris bahwa profesionalisme, etika profesi, dan sistem pengendalian internal klien berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit.  Kata kunci: Profesionalisme, etika, pengalaman, pengendalian, dan materialitas.

Penelitian ini dilakukan pada angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng Kawasan Kedungsapur Koridor I Semarang (Tawang) Bawen. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi dan tanggapan pengguna jasa terhadap kualitas pelayanan Trans Jateng Koridor I Semarang (Tawang) Bawen yang telah beroperasional selama hampir tiga tahun ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian informan didasarkan pada purposive sampling (non probability sampel) dengan cara menetapkan kriteria yang ditentukan serta informan yang di pilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki terkait topik penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian persepsi pengguna jasa Trans Jateng terhadap Pelayanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng ini adalah analisis interaktif yang memiliki 4 komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi pengguna terhadap pelayanan Trans Jateng sudah baik dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pengguna. Pengguna berharap agar layanan Trans Jateng yang di nilai sejauh ini sudah cukup baik agar selalu dipertahankan. Namun pengguna menyampaikan bahwa terdapat beberapa kru yang kurang memberikan pelayanan secara prima kepada pengguna sehingga belum memenuhi harapan manajemen dalam melakukan tugas dengan baik untuk melayani pengguna jasa Trans Jateng. Hal tersebut membuktikan adanya ambiguitas pesan, yang merupakan salah satu faktor terjadinya suatu kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan pemberian/penyampaian pelayanan kepada pengguna (gap 3), khususnya pada dimensi bukti fisik dan jaminan.    Kata kunci : persepsi, kualitas pelayanan jasa, kesenjangan, dimensi kualitas jasa.