The admission of new students (PPDB) is a school agenda that is held every year. The purpose of the study is to evaluate the zoning-based PPDB Program in SMP Negeri 2 Pabelan, Semarang Regency. Program evaluation is done by assessing any discrepancies/gaps between the program standards from the central government and the actual conditions of the PPDB program that occurred in SMP Negeri 2 Pabelan. This type of research is a program evaluation research using Discrepancy Model developed by Malcolm Provus. The Discrepancy Model consists of 5 stages: the design stage, the installation stage, the process stage, the product stage, and the cost-benefit analysis stage. However, this research only used 4 stages, namely the design stage, the installation stage, the process stage, and the product stage. Data collection used in this study were, interview, observation, and documentation. The results showed that the design of the category program was sufficient (conformity score 73.3%), the installation of the good category program (100% suitability score), the process of the good category program (suitability score 92.86%), and the program product category was good (the suitability score 87.5%).

This study aims to obtain data and information about the ethical leadership of teachers in character education in Tangerang City Middle School. Specifically to obtain data and information on four aspects of the ethical leadership of teachers in character education, with reference to transformational leadership, namely; 1) Idealized influence (Charismatic influence), 2) Inspirational motivation, 3) Intellectual stimulation, and 4) Individualized consideration (individual attention). This study uses a survey method with a quantitative descriptive variable approach. The population of this study were students from three State Junior High Schools in the city of Tangerang, which numbered 942 students, then the sample was taken by proportional random sampling obtained by the number of 90 students. The technique for data collection was used a questionnaire. Research data as follows; 1) The influence of teacher ideality for students, is at 60.30% including the moderate/sufficient category; 2) teacher's inspirational motivation for students, at 61.21% including the moderate / sufficient category; 3) teacher intellectual stimulation for students, at 59.22% included in the moderate / sufficient category; 4) teacher's individual attention for students, is at 59.87% including the category of moderate / sufficient. Then the accumulation of each of the aspects or indicators above obtained data that shows, that the ethical leadership of teachers in character education of students in Tangerang City Middle School is at 60%, including the category of moderate or sufficient.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia dalam perspektif HAM dan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa peneltian ini dalam analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Satatute Approach), Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach), Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegebirian kimia dapa dikualifikasi sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi yang demikian tidak sesuai dengan konvensi-konvensi internasional tentang HAM dan Konstitusi, penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia akan menemui berbagai hambatan, di antaranya hukuman kebiri kimia ini bertentangan dengan kode etik kedokteran yang ditunjuk sebagai eksekutor, dan hukuman kebiri kimia tidak tercantum dalam jenis hukuman tambahan dalam KUHP Indonesia.

Permasalahan antara Palestina dan Israel merupakan salah satu permasalahan yang sudah sangat lama terjadi dan belum menampakkan akan segera selesai. Akar permasalahan yang kompleks dan menahun membuat permasalahan ini sulit untuk diakhiri. Tulisan ini bertujuan untuk membahasas salah satu model resolusi yang dapat ditawarkan kepada kedua negara, yakni one state solution. Solusi melebur kedua negara menjadi satu adalah solusi yang banyak dipandang realistis sekaligus skeptis karena berbagai alasan. Optimisme atas solusi ini datang ketika melihat kondisi saat ini yang sangat tidak menguntungkan pada Palestina baik secara teritorial maupuan secara bangunan ketatanegaraan. Selanjutnya, telah banyak masyarakat Palestina yang menjadi warga negara Israel. Disisi lain, pandangan skeptis akan muncul karena menganggap Palestina menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, salad bowl diajukan dalam tulisan ini sebagai solusi untuk tidak menghilangkan jejak identitas Palistina, namun akan memberi Palestina kejelasan status. Oleh karena itu dibutuhkan proses yang panjang dan personil UNTSO yang memiliki culture Inteligence yang baik. Sehingga dapat menjadi penengah dan negoisator ulung dalam menghasilkan kesepakatan yang diinginkan. Peran social inteligence penting karena hal ini akan melibatkan peleburan negara dengan tetap menjaga identitas sosial. Tulisan ini akan mengunakan kajian literatur sebagai metode utama dalam mengali data dan fakta. Hasil dari analisis diharapkan dapat menjadi masukan bagi UNTSO dalam menyelesaikan permasalahan antara Palestina dan Israel.

<p>Tradisi Sedekah bumi di Desa Tegalarum diadakan tiap tahun sekali ini melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan yang maha esa yang telah memberikan rezeki-Nya melalui tanah/bumi dan segala bentuk hasil bumi yang sangat melimpah serta permohonan agar tanah tetap subur, tolak bala, dan panen selanjutnya diberikan kelancaran. Bertujuan untuk mengetahui sejarah, proses pelaksanaan, makna tradisi sedekah bumi serta cara penanaman nilai syukur pada masyarakat di desa Tegalarum melalui tradisi sedekah bumi dan dalam kajian indigenous psikologi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan bersifat deskriptif. Sedekah bumi didusun Tegalarum masih dilestarikan turun temurun dengan tujuan dan pemaknaan yang sakral yakni sebagai pengingat agar warga untuk selalu bersyukur dan berperilkai baik sesuai ajaran-Nya. Penelitian ini memperkuat pandangan membuktikan bahwa hakikat manusia, masyarakat, dan kebudayaan benar-benar berhubungan langsung secara dialektik tradisi dengan nilai - nilai yang terkandung menjadi budaya yang akan menimbulkan perilaku baik pada masyarakat</p>

<p>Permasalahan antara Palestina dan Israel merupakan salah satu permasalahan yang sudah sangat lama terjadi dan belum menampakkan akan segera selesai. Akar permasalahan yang kompleks dan menahun membuat permasalahan ini sulit untuk diakhiri. Tulisan ini bertujuan untuk membahasas salah satu model resolusi yang dapat ditawarkan kepada kedua negara, yakni <em>one state solution</em>. Solusi melebur kedua negara menjadi satu adalah solusi yang banyak dipandang realistis sekaligus skeptis karena berbagai alasan. Optimisme atas solusi ini datang ketika melihat kondisi saat ini yang sangat tidak menguntungkan pada Palestina baik secara teritorial maupuan secara bangunan ketatanegaraan. Selanjutnya, telah banyak masyarakat Palestina yang menjadi warga negara Israel. Disisi lain, pandangan skeptis akan muncul karena menganggap Palestina menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, salad bowl diajukan dalam tulisan ini sebagai solusi untuk tidak menghilangkan jejak identitas Palistina, namun akan memberi Palestina kejelasan status. Oleh karena itu dibutuhkan proses yang panjang dan personil UNTSO yang memiliki culture Inteligence yang baik. Sehingga dapat menjadi penengah dan negoisator ulung dalam menghasilkan kesepakatan yang diinginkan. Peran social inteligence penting karena hal ini akan melibatkan peleburan negara dengan tetap menjaga identitas sosial. Tulisan ini akan mengunakan kajian literatur sebagai metode utama dalam mengali data dan fakta. Hasil dari analisis diharapkan dapat menjadi masukan bagi UNTSO dalam menyelesaikan permasalahan antara Palestina dan Israel.</p>

The implementation of the right strategy to implement Entrepreneurship Education is believed to be able to foster student entrepreneurial interest. Thus it is hoped that the Faculty of Information Technology and Communication Science, University of Semarang, as an important part of improving education and a place to produce quality people, needs to carry out entrepreneurial education strategically and comprehensively to support the government in reducing unemployment and producing technology-literate young entrepreneurs for the achievement of Indonesia. as a developed country in the year 2045.This study used a qualitative descriptive method based on the contribution of researchers as entrepreneurial activists and lecturers. From this study, it was found that the phenomenon of a lack of interest and entrepreneurial movement among students was revealed due to the lack of support from the tertiary education institution.

<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Penelitian Penyanyi mencoba untuk meninjau menganalisa Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi hati Putusan Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 Dan Putusan Nomor 56 / PUU-XIV / 2016 Yang memperbolehkan </span></span></span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">otoritas</span></span></span></span></em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Pemerintah Pusat Berlangganan </span></span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Mendukung</span></span></span></em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Perda melalui MEKANISME </span></span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">mempertanyakan</span></span></span></em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> penasihat </span></span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">hukum yang</span></span></span></em></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> tertuang di hati Artikel 251 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. </span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. </span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Menggunakan metode persetujuan-undangan, membahas konseptual, dan mengakses kasus. </span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Teknik pengambilan bahan dilakukan dengan cara melakukan </span></span></span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">riset perpustakaan.</span></span></span></span></em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Berdasarkan hasil penelitian yang dapat didasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 137 / PUU-XIII / 2015 dan No. 56 / PUU-XIV / 2016 telah dilakukan </span></span></span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ulasan Eksekutif</span></span></span></span></em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> terhadap Perda yang dilakukan </span></span></span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Eksekutif</span></span></span></span></em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> terhadap Perda dengan </span></span></span></span><em><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">tinjauan Eksekutif terhadap Perkada.</span></span></span></span></em></p>

<p><em>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia dalam perspektif HAM dan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa peneltian ini dalam analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Satatute Approach), Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach), Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegebirian kimia dapa dikualifikasi sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi yang demikian tidak sesuai dengan konvensi-konvensi internasional tentang HAM dan Konstitusi, penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia akan menemui berbagai hambatan, di antaranya hukuman kebiri kimia ini bertentangan dengan kode etik kedokteran yang ditunjuk sebagai eksekutor, dan hukuman kebiri kimia tidak tercantum dalam jenis hukuman tambahan dalam KUHP Indonesia.</em></p>

This study aims to examine the legal analysis of the conversion of agricultural land into housing development in Kabupaten Bima. This research is structured as an empirical legal research based on the consideration that this research in problem analysis is carried out by combining secondary and primary legal materials obtained in the field. The approach used is the statute approach, conceptual approach, and the sociological approach to law. Based on the results of the study, it can be concluded that the mechanism for changing the function of agricultural land into housing development is divided into two mechanisms, namely through a location permit if the land requested is more than 10,000 m2 while the land use change permit is used if the land use is less than 10,000 m2. With the provision that a treatise is required for technical land considerations issued by the National Land Agency of Bima Regency and a decision from the regional spatial planning coordination team regarding recommendations for space utilization permits for housing development. The policy issued by the Bima regency government is to become a reference in the conversion of land functions in line with the main agrarian law regulations and regional regulations on the spatial plan for the Bima district.