Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum administrasi dan sistem peradilan  di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila, serta sinergitasnya dalam hukum administrasi. Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, selayaknya pula bahwa tujuan dari administrasi negaranya berdasar dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum administrasi  dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejatinya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum administrasi pemerintahan. Landasan ideal yang terformulasi sebagai dasar negara dan terumus dalam lima sila pada hakekatnya mengandung ajaran moral bangsa, ajaran tentang akhlak, bagaimana seseorang bertingkah laku yang baik, yang beretika, bersusila. Sinergitas asas-asas Pancasila sangat relevan dengan hukum administrasi dengan cita-cita bernegara dalam mewujudkan demokrasi yang berpijak pada politik dan nomokrasi yang berpijak pada kedaulatan hukum, sehingga semangat bernegara yang terilhami dalam lima sila Pancasila dalam diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

This paper is aimed at analyzing the concepts and parameters to determine an act as a bribery and gratuity in the Anti-Corruption Law and court cases.  This involved the application of the doctrinal legal research to understand these differences. The results of this study showed that bribery requires a meeting of mind between the bribe givers and bribe recipients which is not found in gratuity. The reporting mechanism and the reversal burden of proof do not apply to bribery while Operation Catching Hand does not apply to gratuity due to its inability to satisfy the provisions of the Criminal Procedure Code. Criminal sanctions are also imposed on both the giver and the recipient of a bribe while the act of a giver in gratuity is not considered as a criminal offense. The study also found that the court failed to apply these essential differences.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem perizinan berusaha   terintegrasi secara elektronik terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.   Kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan pemerintah yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, minimnya kegiatan eksplorasi yang salah satunya disebabkan oleh rumitnya perizinan, harus segera diselesaikan. Terkait hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018). Tulisan ini menggambarkan karakteristik Usaha Hulu Migas, melakukan inventarisasi dan mapping perizinan di sektor hulu migas setelah diperlakukannya PP 24/2018, melakukan evaluasi dan analisis kesesuaian PP 24/2018 dengan kebutuhan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perizinan migas kedepan. Rekomendasi yang diberikan masih tetap relevan meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya. Tidak banyak tulisan mengenai kegiatan hulu migas khusunya dari aspek hukum apalagi mengenai perizinan, termasuk penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu data yang utama digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kegiatan hulu migas memiliki karakteristik yang berbeda dan spesifik dibandingkan kegiatan usaha lainnya, 2) untuk mendukung sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP 24/2018, pada awal tahun 2020 SKK Migas membentuk One Door Service Policy (ODSP), 3) Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga OSS tidak bisa diharapkan untuk menjadi solusi bagi penyelesaian kerumitan perizinan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang dapat mengakomodir kondisi khusus hulu migas, menyederhanakan perizinan hulu migas secara menyeluruh dan memperkuat ODSP.

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis penyalahgunaan perizinan di sektor perkebunan sawit dikategorikan sebagai tindak pidana; kedua untuk menganalsis kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang. Urgensi penelitian, karena korupsi di sektor perkebunan sawit di Indonesia terjadi penyalahgunaan penerbitan izin dan berpotensi merugikan keuangan negara. Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) membuka peluang ketentuan di luar UU PTPK dapat ditarik dalam ketentuan tindak pidana korupsi, namun dengan syarat bahwa UU tersebut menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam UU tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu: Pertama, berdasarkan kasus Martias Alias Pung Kian Hwa dan Kasus H.Suwarna Abdul Fatah, kasus tersebut adalah penyalahgunaan perizinan berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan, namun izin tetap dikeluarkan. Penggunaan ketentuan UUPTPK terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan perizinan disektor perkebunan oleh Penegak Hukum tidak tepat, karena Undang-Undang Kehutanan dan UU Perkebunan tidak menyebutkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan izin dalam UU Perkebunan merupakan tindak pidana korupsi. Kebaharuan dalam penelitian ini terdapat di bagian kedua, yaitu berupa kebijakan formulasi kedepan terhadap penyalahgunaan perizinan sektor perkebunan kelapa sawit yaitu harus melakukan revisi terhadap undang-undang kehutanan dan undang-undang perkebunan dengan menambah ketentuan pasal   yang menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan merupakan tindak pidana korupsi.

Kegiatan akademik yang dilakukan oleh Universitas menjadi tolak ukur keberhasilan kelulusan mahasiswanya. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang mempunyai 2 jurusan dan 3 program studi sistem informasi. Di Jurusan Teknologi Informasi seringkali mahasiswa mengalami kebingungan dalam mengambil mata kuliah pilihan, yang mana tidak didasarkan pada kemampuan prestasi yang dimiliki namun berdasarkan pada jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan pengelola kesulitan memploting kelas yang akan dibuka semester yang akan berjalan. Yang sering terjadi adalah mahasiswa kehabihan kuota untuk mata kuliah pilihan tertentu dan pengelola harus menambah kelas untuk mata kuliah tertentu. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pola dengan menggunakan data matakuliah pilihan yang akan diambil di semester selanjutnya menggunakan metode Apriori. Tujuannya adalah bisa menemukan pola data mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah sehingga memudahkan pengelola program studi dalam memprediksi kelas yang dibuka.

This study aims to see how much influence the financial technology variable with the e-commerce variable has on the financial satisfaction variable in the city of Salatiga, Central Java province. Data collection was carried out for one month using Googleform to find out answers related to research variables and respondent biodata. Respondents consist of SMEs in the city of Salatiga with a total of 100 respondents. The assessment of the answers to the questionnaire uses a Likert scale. The data analysis method used multiple linear regression assisted by SPSS 23 software to process it. The final result shows that financial technology and e-commerce variables have a significant influence on financial satisfaction. The e-commerce variable is the most dominant in achieving optimal financial satisfaction for respondents.

Bima Kirana Cibitung adalah toko yang menghadapi masalah di bidang pemasarannya, sehingga dalam memasarkan produknya toko tersebut kurang luas cakupannya, ini membuat pendapatan yang diperoleh toko tersebut kurang terpenuhi. Aplikasi Toko online Bima menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Sistem dikembangkan dengan metode waterfall, sedangkan aplikasinya dibuat dengan pemrgoraman framework codeIgniter dan sistem manajemen database menggunakan MySql. Berdasarkan pengujian blackbox yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi ini berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi toko online dimana pelanggan dapat memesan barang secara online dengan mudah dan cepat, sehingga keuntungan yang diperoleh toko tersebut dapat tercapai

The progress of an organization can be seen from the performance of its employees which can be triggered by work motivation and a good organizational culture. The research conducted by the author tries to understand and analyze how much influence work motivation and organizational culture have in improving employee performance. The research was conducted at CV. Bonanza in Boyolali district with multiple linear regression analysis method with the help of SPSS 23.0 software. The sampling technique used was saturated sampling, where the entire population was sampled as many as 30 respondents. The results show that the variables of work motivation and organizational culture have a positive and significant influence on employee performance. The work motivation variable has a very dominant influence as evidenced by the largest t-value with a value of 4.330.

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia. Securities crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan layanan urun dana equity crowdfunding yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Dalam penyempurnaannya ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan adanya kekurangan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas, serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approch. Pendekatan statute approach melalui POJK 57/2020 dan pendekatan conseptual approch menggunakan teori Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua, terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan.Kata Kunci: Securities Crowdfunding; Penyelesaian Sengketa; Pemodal.

It is no doubt that the popularity of ICTs in developing countries has increased the use of internet-related social networking sites along with news information consumption, production, and news distribution. As such, there has been a huge shift in the trend of news consumption from conventional media to an online newspaper. It has also been tocied that male and female youth are equally inclined to use internet for different reasons. Thus, in recent times scholars have started inspecting online newspaper consumption-related behavior, with an emphasis on young boys and girls in a way this group is one that can last longer. However, very few studies have paid attention to gender differences in motivating factors for online newspaper consumption in Pakistan. To address this gap, by using a cross-sectional design, a survey was conducted on university students from three public universities of Pakistan because university students are tech-savvy and mostly internet users. These three universities are representative of rural and urban population. Questionnaires were used to collect data which was analyzed using Partial Least Squares-Multi Group Analysis. Hypothesized results discovered that in terms of online newspaper consumption, there was no gender differences found in online newspaper consumption among Pakistani youth.