Perwujudan otonomi masyarakat dalam suatu desa merupakan proses peningkatan kemampuan untuk berpartisipasi pasif dan aktif yang berjangka panjang perlu dicapai adalah 1. peningkatan pemanfataan teknologi informasi yang bernuangsa pada system inovasi desa dan daerah, 2. Menyumbangkan ide dan pemikiran yang logis dalam merumusakan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, 3. melakukan perencanaan dan perumusan suatu strategi untuk memperkuat system inovasi desa dan daearah yang berbasis teknologi informasi SDM. Adapun pencapaian target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. memberikan pelatihan SDM untuk dapat merealisasi anggaran dana desa dalam bentuk format yang mudah dipahami, 2. keterbukaan pemerintah daerah dalam penggunaan dana desa secara transparansi berbasis teknologi informasi, 3. tata kelola keuangan desa maupun daearah secara efektif dan efesien dalam aplikasi yang dapat dimengerti. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai penelitian ini berupa 1. menganalisis sejauh mana transparansi penyaluran dan pengelolaan dana des melaluli data sekunder, hasil analisi ini dapat dijadikan acuan inovasi teknologi informasi yang actual, 2. mempersiapkan roadmap aplikasi berinovasi melalui perkembangan teknologi informasi. Adapun acuan kegiatan kerja yang diusulkan dalam penelitian ini berupa 1. Agar pemerintah kabupaten sorong harus membuat pembaharuan yang berinovasi pada system teknologi informasi yang actual, 2. transparansi pemakaian dana desa yang dapat bisa diakses secara mudah dan pahami. 3. agar pemerintah daerah dapat mengembangkan inovasi teknologi yang dapat membantu mengawasi penyerapan anggaran dana desa yang transparansi, 4. membuat pelatihan SDM bagi setiap aparatur desa oleh pemerintah kabupaten sorong agar potensi kerja di desa dapat tercapai. Dalam penelitian ini data juga diperoleh dan didapatkan dari informan – informan melalui wawancara dengan responden dan dibuat dalam skema transkripsi wawancara yang actual sehingga mempermudah dalam melakaukan mengelolah data penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah daerah kabupaten Sorong maupun desa sebagai penerimaan dana desa sebab semua ini untuk diperuntukkan bagi masayakarat Papua. Metode analisis yang dipakai adalah metode deskritif kualitatif, berupa hasil wawancara dan transkrip responden.

Lahirnya dunia cyber dalam dunia komunikasi membuka era baru dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi komunikasi ini tentunya memberikan kontribusi bagi perkembangan berbagai bidang. Humas Disdukcapil Kabupaten Garut memanfaatkan media online sebagai media yang menyediakan berbagai informasi terkait pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan, pencatatan sipil, profil, kebijakan atau pun perkembangan kegiatan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program humas online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam menyampaikan informasi administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan, penyederhanaan dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan program yang dilakukan humas online dalam mensosialisasikan administrasi kependudukan sudah meliputi semua tahapan dalam perencanaan. Dalam pelaksanaan komunikasi, proses sosialisasi program administrasi kependudukan dilaksanakan secara sistematis. Dari hasil evaluasi program didapatkan respon masyarakat cukup baik terlihat dari terjadinya peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan perekaman KTP-el di tiap kecamatan. Di lapangan ditemukan hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

BNCT is the latest method in nuclear technology that combines chemotherapy and radiotherapy. Therapy that uses ionizing radiation must pay attention to the safety of patients, radiation workers and the environment. Therefore, shielding is needed for radiation protection, especially gamma radiation. A refining for the shielding and the testing had been done to know the limitation for the use of testing facility in vivo / in vitro that meets the NPD/Dose Constraint limitation from PSTA BATAN with parameter shielding radiation outcome, shielding geometry, and energy value Kartini Reactor. The highest measurement result reaches 4.8 mSv/j with 100kW energy. By considering the measurement result with the NPD/Dose Constraint limitation from PSTA BATAN for Kartini Reactor operation, the activity of testing facility in vivo/in vitro can be done 46 times in a year.
Keywords  : BNCT, Shielding, Gamma Radiation.
 

Hukum Agraria Nasional atau Hukum Tanah Nasional yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dibangun dari hukum adat sebagai asli hukum bangsa Indonesia menjadikan konsepsi-konsepsi, asas, kaidah dalam hukum adat yang tidak bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia berlaku untuk  membangun hukum agraria nasional sejak tahun 1960. Termasuk di dalamnya asas pemisahan horizontal dianut oleh UUPA. Ternyata penganutan asas pemisahan horizontal ini tidaklah mutlak, sebab berlaku juga asas perlekatan atau  verticale accessie. Sejak awal hukum agraria nasional mengatur asas horizontale scheiding beginsel juga verticale accessie. Tulisan ini hendak menunjukkan perwujudan asas pemisahan horizontal dan verticale accessie terletak di mana dalam hukum agraria nasional ini.

Mata kuliah Kalkulus Lanjut di program studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma (USD) dapat ditempuh mahasiswa dengan syarat telah lulus dari mata kuliah Kalkulus Diferensial dan Kalkulus Integral. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji signifikansi kontribusi kemampuan Kalkulus Diferensial atau Kalkulus Integral terhadap hasil belajar Kalkulus Lanjut pada mahasiswa Pendidikan Matematika USD. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika USD. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika USD angkatan 2017 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda dan uji korelasi. Seluruh analisis statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, disimpulkan ada kontribusi  yang signifikan antara hasil belajar Kalkulus Diferensial atau hasil belajar Kalkulus Integral terhadap hasil belajar Kalkulus Lanjut. Selain itu, hasil belajar Kalkulus Integral memiliki pengaruh atau kontribusi yang lebih domain terhadap hasil belajar Kalkulus Lanjut dari pada hasil belajar Kalkulus Diferensial dan terdapat error yang cukup besar yakni sebesar 46.7% sehingga menunjukkan ada pengaruh yang besar di luar hasil belajar Kalkulus Diferensial dan hasil belajar Kalkulus Integral. Hal ini didukung dengan hasil angket yang memperoleh bahwa ada faktor lain seperti dosen memberi pengaruh yang besar dalam hasil belajarnya.

Ruislag merupakan tindakan hukum yang kerap dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), salah satunya dengan cara tukar-menukar. Pada praktiknya, ruislag melibatkan subyek hukum Yayasan sebagai pihak yang memiliki aset untuk ditukarkan dengan BMD tersebut, yang mana aset tersebut dapat berupa tanah milik Yayasan. Tulisan ini hendak mempreskripsi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Yayasan dalam melakukan ruislag. Terdapat dua poin penting yang dikaji dalam tulisan ini yakni terkait organisasi Yayasan sebagai Pemohon ruislag serta kelengkapan dokumen tanah milik Yayasan dimana asal tanah tersebut merupakan hibah. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dalam analisisnya.

Layanan keprotokolan merupakan bagian dari tata admistratif perkantoran yang difungsikan untuk mengatur kegiatan-kegiatan dan acara pejabat tinggi negara baik di Kementerian negara maupun Lembaga negara, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kelancaran pelayanan pimpinan sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) yang ada. Dimasa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, layanan keprotokolan yang diberlakukan berbeda dengan yang biasa digunakan di era sebelum pandemi terjadi di Negara Indonesia. Seiring diberlakukannya protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya persebaran virus Covid-19 maka layanan protokol bagi para pimpinan tinggi negara maupun pejabat kementerian setara eselon I juga berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mengevaluasi hambatan-hambatan  layanan keprotokolan yang terjadi selama era pandemi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama terjadi pandemi Covid-19, banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dalam layanan keprotokolan dan dengan manajemen pengaturan dan pemahaman yang baik maka layanan keprotokolan masih tetap bisa maksimal diberikan kepada pimpinan.

Coronavirus has become a world pandemic since WHO announced it in March 2020. This study aims to report on the role of radiologic technology in helping to diagnose the Covid-19 disease handled by RSPAW Salatiga. The research method chosen was descriptive-analytic case reports. The results of the study explained that radiologic technology of chest X-Ray was able to provide an image of Covid-19 with 89% sensitivity, namely the discovery of reticulonodular, ground-glass opacity (GGO), crazy paving, consolidation, location in the periphery of the lung, and the inferior lobe of the lung.

ASEAN Economic Community (AEC) is a regional program which started in 2015, was developed by members of ASEAN countries which have agreed on pillars on mutual collaboration to increase the economic and social growth. The AEC has agreed to carry out four major pillars: (1) single market and production base, (2) competitive economic region, (3) equitable economic development and (4) integration into global economy. The four pillars are divided into 17 core elements, and among the core element, there is one particular core element which focuses on human resources which is the free flow of skilled labours<strong>. </strong>The government of the ASEAN countries have taken actions towards anticipating the ASEAN Economic Community (AEC), especially in regards to the free flow of skilled labour. One of actions is improving the quality of education. Some countries have invested high amount of funds in order to increase the quality of graduates. Indonesia has also started to make improvements in the quality of education. One of the improvement was in the form of constructing Indonesian Qualification Framework (IQF) which were then obliged for all education institution to follow. However, related to the vocational education, more beneficial collaborations with the industry should be carried out. Also, other soft skills which are required in workplace still need to be formally included in the assessment process of the education

Perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan prestasinya masing-masing.  Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi maka dianggap melakukan wanprestasi. Namun, ada excuse sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata.  Wabah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 12 Tahun 2020, sangat berdampak luas termasuk lingkup perusahaan pembiayaan, yang mengakibatkan banyak debitur mengalami gagal bayar. Subtansi pengaturan dalam Keppres No.12 Tahun 2020 relevan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Sehingga diketahui bahwa debitur yang mengalami gagal bayar karena kondisi yang disebabkan oleh Covid-19 bukan merupakan wanprestasi. Namun demikian, itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan prinsip kepatutan (Pasal 1339) KUHPerdata, harus mendasari penerapan Pasal 1245. Implikasi ditetapkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 sudah selayaknya para debitur yang gagal bayar mendapatkan relaksasi, keringanan pembayaran dengan membebaskan dari pembayaran bunga, sebagaimana bunyi pasal 1245 KUHPerdata.