Tulisan ini membahas tentang subtansi dari Pasal 69 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Permasalahan yang terjadi dalam tataran penegakan hukum di lapangan adalah bahwa pasal 69 ditafsirkan oleh sebahagian penegak hukum sebagai pasal yang memberikan ruang kebebasan untuk tidak melakukan pembuktian pidana asal. Tentu tafsir ini membawa implikasi hukum yang tidak sederhana karena menyangkut asas praduga tak bersalah dan konsepsi pembuktian dalam sistem pradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pandangan tentang maksud pasal 69 tersebut dimana kemudian pasal tersebut dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi dan putusan pengadilan serta pendekatan kasuistis atas beberapa praktek penegakan hukum di lapangan. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembuktian tindak pidana asal tetap harus dilakukan agar proses penegakan hukum tetap berjalan jujur, adil, dan independen (due process of law ).

The increasingly consumptive needs of the community have made banks issue a banking product that can make it easier for the community, namely Unsecured Credit (KTA). This study aims to determine the legal consequences of not applying the prudential principle and the five C of credit analysis on the provision of unsecured loans. This study uses a normative juridical research method. The nature of this research is descriptive analytical which describes the legal aspects related to bank credit agreements, especially for unsecured loans. The research data was obtained normatively which was described by describing the data obtained from the literature study. In providing Unsecured Loans, banks must apply the prudential principle (Prudential Principle). The failure to apply this banking principle has risks and legal consequences that are reflected in the existing regulations.

Kehadiran teknologi yang telah memasuki sektor otomotif hal ini ditunjukan dengan adanya mobil yang memiliki teknologi Autopilot, keberadaannya masih perlu ditijau dengan melihat sistem bekerjanya kendaraan yang memiliki teknologi Autopilot. Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimana tinjauan yuridis bagi pengemudi kendaraan dengan sistem Autopilot dan upaya yang dapat dilakukan menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan berteknologi Autopilot.   Peneliti menggunakan metode penelitian normatif guna menjawab permasalahan. Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa pengemudi kendaraan yang berteknologi Autopilot masih bertanggung jawab penuh atas kendali kendaraan sehingga pelanggaran maupun kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan yang disebebkan oleh pengendara kendaraan dengan teknologi Autopilot dapat dengan upaya prefentif maupun represif.

Tujuan dari penulisan jurnal kali ini ialah untuk mengkaji bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara hukuman yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku di dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. Dalam menentutkan hukuman bagi seorang anak di dalam hukum pidana, oleh karena itu maka dalam memberikan sanksi kepada anak diperlukan perhatian khusus dimana di dalamnya jangan sampai membuat si anak tersebut depresi dan nantinya malah memiliki mental yang semakin ke arah keburukan, maka dari itu penentuan hukuman pidana bagi anak selaku pelaku tindak pidana dapat di lakukan dengan 2 cara yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan yang kedua tidak melalui pengadilan atau Diversi. Dalam penulisan jurnal pada kali ini penulis menggunakan metode penulisan yang disebut sebagai metode pustaka, yakni dalam penggunaannya penulis melakukan pengumpulan beberapa pustaka seperti buku, jurnal, undang undang dan lainnya untuk kemudian dipelajari dan di gunakan dalam penulisan jurnal ini. Hasil dari studi yang telah di lakukan oleh penulis ialah bahwa Dalam menentutkan hukuman bagi seorang anak di dalam hukum pidana, dapat di lakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melalui jalur pengadilan dan yang kedua jalur non pengadilan yaitu dengan mediasi penal, hal ini supaya seorang anak dapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya.  The purpose of this journal writing is to examine how to resolve the criminal sentence carried out by a child as a perpetrator in a Rape Crime. In determining the punishment for a child in criminal law, therefore in giving sanctions to children a special attention is needed wherein not to make the child depressed and later instead have an increasingly mental towards badness, and therefore the determination of criminal penalties for children as perpetrators of crime can be done in 2 ways, namely through the court or litigation and the second is not through the court or Diversi. In writing journals this time the author uses the writing method referred to as the library method, namely in its use the writer collects several libraries such as books, journals, laws and others to then be studied and used in writing this journal. The results of studies that have been done by the author is that in determining the sentence for a child in criminal law, it can be done in 2 ways, namely through the court and the second is non-court, namely by mediating penalties, this is so that a child get a chance to improve himself.

Work relationship is a relationship between workers and employers that occur after an employment agreement. Although it has created a working relationship between the two parties, in its implementation it is not in accordance with matters that have been agreed or regulated in the legislation in the form of a work agreement. This is interesting to be seen and examined, because if we talk about female workers, actually female workers have privileges or privileges that are not owned by male workers. Although in reality, these rights are not granted or cannot be exercised.The problem in this research is, what are the forms of rights possessed by women workers, and what are the strategies carried out by the Cirebon City Manpower Office in providing protection to female workers.The research method in this writing is descriptive research, with data collection techniques through direct interviews in the Cirebon City Labor Office and Documentation Studies.The results of the study showed that women workers rarely report. This happens because if there is a problem, it can be resolved at the company level. The strategy undertaken by the Manpower Office to provide protection to female workers is to conduct socialization both in class rooms and door to door.Keywords : Work relations; Women Worker; Manpower Office.  

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah daerah yaitu bupati ataupun walikota. Hingga saat ini banyak terdapat surat edaran yang menuai polemik dan bermasalah dalam tataran implementasinya sebut saja surat edaran kabupaten Bireun, Aceh tentang standarisasi warong kopi/cafe dan  restoran sesuai syariat Islam, kemudian surat edaran Pemkab gunug kidul tentang kewajiban siswa berbusana muslim. Menarik untuk dikaji, pertama, bagaimana kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia, Kedua,  bagaimana prosedur yang dilakukan terhadap   surat edaran   yang bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study). Berdasarkan  pada ketentuan otonomi daerah kebijakan tersebut telah melanggar hak asasi warga negara yang telah di atur pemenuhannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam  hukum dan pemerintahan. Surat edaran tersebut harus dilakukan pembatalan sebab surat edaran yang sejatinya menjadi ranah pengadilan administrasi dalam hal pembatalannya belum diatur ketentuan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Kedepannya kewenangan Pengadilan Administrasi untuk membatalkan surat edaran yang mana masuk dalam kategori peraturan kebijakan harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan. Namun mengingat adanya kebutuhan mendesak serta kekosongan hukum maka perlu bagi Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dengan melakukan pengujian terhadap surat edaran tersebut sebagaimana Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian terhadap surat edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03E/31/DJB/2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara.  Kata Kunci : Surat Edaran, Sistem Hukum Indonesia

The purpose of this research is to compare the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) before and after obtaining financing (Case Study on UMKM, Aimas District, Sorong Regency). This research is a development of the results of previous author's dedication to the same subject, namely the fundamental problem of a lack of capital and access to capital sources is very difficult. This type of research is comparative research. The sample of this research is MSME actors who have received financing from both financial institutions, cooperatives, local governments, and other non-bank financial institutions for about 1 year. Data analysis to be carried out is the normality test and the Wilcoxon test. The results showed that of all the indicators studied, namely business capital, sales turnover, profit, labor, business branches, production / sales capacity and the number of customers using the Wilcoxon sign test showed that the indicators of business capital and the number of customers had significant differences before and after obtaining financing, while other indicators, namely sales turnover, profit, manpower, business branches, and production / sales capacity do not have a significant difference.

Artikel ini membahas tentang peranan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan asas presidensialisme di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak secara jelas mendukung kebijakan legislatif dalam rangka penyederhanaan partai politik, namun Mahkamah Konstitusi secara kuat mendukung asas bahwa sistem presidensial harus mengatasi kontestasi politik. Argumen tersebut dihasilkan dari analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Upaya Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan asas presidensialisme nampak dalam kasus ambang batas elektoral, ambang batas parlemen, pemilu presiden dan ambang batas pencalonan presiden. Isu utama dari kasus-kasus tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan reformasi terhadap sistem kepartaian yang sesuai dengan sistem presidensial sebagai asas konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada pengguna angkutan BRT (Bus Rapid Transit) Trans Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan BRT Trans Semarang.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian informan didasarkan pada prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adequacy). Dasar prinsip informan didalam penelitian ini ada 6 orang.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upayaa yang dilakukan oleh BRT Trans Semarang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dianataranya yaitu penerapan   tarif Trans Semarang   yang terjangkau, memberikan kenyamanan berupa fasilitas-fasilitas yang memadai dan menjamin keamanan di dalam bis seperti terpisahnya tempat duduk laki-laki dan perempuan. Selain itu, kualitas pelayanan nya baik dengan adanya petugas yang ramah dan tegas dalam melayani pelanggan.                                                                                                                                                                  Kata Kunci:  Daya tarik, Kualitas Pelayanan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan, stres kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi sewing PT. Samwon Busana Indonesia Semarang. Populasi penelitian ini sebanyak 330 karyawan produksi bagian sewing PT.Samwon Busana Indonesia Semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 77 orang responden dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan menjadi anggota sampel dengan kriteria tertentu. Kemudian metode pengumpulan data melalui kuosioner  dan analisa data menggunakan SPSS   21 yang meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, uji R2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, yaitu kepemimpinan (X1), stres kerja (X2), dan lingkungan kerja (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) secara parsial maupun stimultan (bersama-sama). Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,841 diketahui bahwa dalam penelitian ini.kepemimpinan, stres kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 84,1 % sedangkan sisanya yaitu sebesar 15,9 % dipengaruhi oleh variabel lain.  Kata kunci : Kepemimpinan, stres kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan.